Berita

SUMATRA UTARA || Jejak-indonesia.id – Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke – 80 Batalyon – C Sat Brimob Polda Sumut melaksanakan Bakti Religi dalam rangka Indonesia Asri, Jumat 12 Juni 2026 sekira pukul 09.00 wib s.d selesai pelaksanaannya.

Dansat Brimob Polda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka, S.I.K.,M.M.,M.H.,M.Han melalui Komandan Batalyon C Sat Brimob Polda Sumut Kompol Zaenal Muhlisin menjelaskan bahwa kegiatan Bakti Religi yang kami lakukan dengan sasaran membersihkan rumah ibadah seperti Mesjid dan Jumat Berkah, di Mesjid Hasobe di serahkan 100 ( seratus ) nasi kotak dan Mesjid Hubbul Wathon ( di Mako Brimob Batalyon – C ) sebanyak 300 ( tiga ratus ) nasi Kotak lalu dengan jamaahnya makan siang bersama setelah pelaksanaan sholat Jumat, kemudian giat pembersihan Vihara Padangsidimpuan terakhir Pembersihan Gereja di Desa Janji Mauli.

Lanjut Danyon – C Kompol Zaenal Muhlisin bahwa Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT Bhayangkara ke – 80 dengan tujuan Polri selalu hadir dan peduli dengan masyarakat dan untuk mempererat Hubungan Polri dengan masyarakat bisa semakin Harmonis dan Solid, dari sini di harapkan tetap terjalin hubungan yang baik antara Polri dan seluruh lapisan masyarakat guna memperkuat nilai – nilai Toleransi dan kebersamaan, terang Kompol Zaenal Muhlisin.

Kegiatan Bakti Religi dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke – 80 yang di Komandoi Batalyon C Sat Brimob Polda Sumut berlangsung dengan baik aman dan penuh semangat, disini Brimob Polri ada, Brimob Polri hadir karena Brimob Polri Untuk Masyarakat.

SIBOLGA || Jejak-indonesia.id – Wakapolres Sibolga menghadiri kegiatan Penyerahan Kunci Rumah Hunian Sementara (Huntara) Tahap I bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Sibolga. Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membantu warga yang terdampak bencana agar dapat kembali menempati tempat tinggal yang layak dan aman.

Dalam kegiatan tersebut, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis kepada para penerima manfaat yang telah memenuhi persyaratan. Kehadiran Wakapolres Sibolga merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana yang sedang berlangsung di Kota Sibolga.

Wakapolres Sibolga menyampaikan bahwa Polri siap mendukung setiap upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam proses pemulihan pasca bencana. Diharapkan rumah hunian sementara yang diserahkan dapat memberikan kenyamanan serta membantu masyarakat untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.

Kegiatan berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh rasa syukur dari masyarakat penerima bantuan. Penyerahan Huntara Tahap I ini menjadi langkah awal dalam percepatan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak bencana di Kota Sibolga.

KEDIRI KOTA || Jejak-indonesia.id – Sebanyak 14 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Tingkat III Batalyon Ksatriya Hawin Sarwahita yang sedang melaksanakan latihan kerja (Latja) bersama personel pembimbing turun langsung ke sekolah – sekolah di wilayah hukum Polres Kediri Kota, Polda Jawa Timur.

Para calon Perwira Polri tersebut melaksanakan kegiatan sosialisasi layanan Call Center 110 dan penyuluhan kenakalan remaja di SMAN 1 Kediri Kota.

Kapolres Kediri Kota, AKBP Anggi Saputra Ibrahim mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri membangun kedekatan Polri dengan generasi muda sekaligus meningkatkan kesadaran hukum sejak usia sekolah.

“Melalui Latja ini kami dorong para Taruna Akpol untuk berinteraksi dengan masyarakat khususnya para pelajar untuk memberikan edukasi tentang kesadaran hukum termasuk mencegah kenakalan remaja serta pemanfaatan layanan kepolisian,” terang AKBP Anggi, Jumat (12/6/26).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para siswa dan guru dengan antusias. Hadir dalam kegiatan itu Pabingnis Binmas Iptu Moh. Komaruzaman serta Paping Latja Iptu Azizi yang mendampingi para Taruna dalam memberikan edukasi kepada para pelajar.

Dalam penyampaiannya, Taruna Akpol BKT Ata Arya menjelaskan pentingnya pemahaman masyarakat, khususnya kalangan pelajar, terhadap layanan darurat Polri melalui Call Center 110.

“Kami sedang melaksanakan sosialisasi terkait Call Center 110 dan penyuluhan tentang kenakalan remaja. Melalui kegiatan ini kami berharap para pelajar memahami cara memanfaatkan layanan kepolisian secara tepat serta mampu menghindari perilaku yang melanggar hukum,” ujarnya.

Sementara itu, BKT Boni Arga Sihombing menegaskan bahwa keberadaan Call Center 110 merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat.

“Kami ingin memberi edukasi terkait 110 karena hadirnya Call Center 110 adalah wujud nyata Polri selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Layanan ini dapat dimanfaatkan untuk melaporkan berbagai kejadian yang membutuhkan kehadiran dan bantuan kepolisian,” jelasnya.

Selain sosialisasi layanan kepolisian, para Taruna juga memberikan penyuluhan mengenai bahaya kenakalan remaja, seperti perundungan (bullying), tawuran, penyalahgunaan narkoba, balap liar, hingga penggunaan media sosial yang tidak bijak.

Para siswa diajak untuk lebih disiplin, berprestasi, serta mampu menjadi generasi muda yang bertanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelajar semakin memahami pentingnya menjaga perilaku positif, menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja, serta mengetahui akses layanan kepolisian yang dapat digunakan kapan saja saat membutuhkan bantuan. (*)

MEDAN || Jejak-indonesia.id — Dalam upaya memperkuat ketahanan ideologi dan mencegah penyebaran paham berbahaya di lingkungan pendidikan, Tim Pencegahan Satgaswil Sumut Densus 88 Anti Teror Polri berkolaborasi dengan Universitas Senior Medan (USM) menggelar kuliah umum bertajuk “Pencegahan Radikalisme di Perguruan Tinggi melalui Peningkatan Literasi dan Cinta Tanah Air”. Kegiatan berlangsung dengan khidmat di Aula Prof. Drs. DJ. Siahaan, S.H., Jalan Djamin Ginting KM 8,5 No. 13, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan.

Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Rektor USM, Ibu Herlina Simanjuntak, SST, M.Kes. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan kerja sama dengan pihak kepolisian, sekaligus memperkenalkan tim Satgaswil Sumut kepada seluruh peserta yang hadir.

Sebagai narasumber utama, Ketua Tim Pencegahan Satgaswil Sumut, Ipda Kunto Adi Wibowo, S.H., M.H., menyampaikan pemaparan mendalam mengenai pentingnya menjaga keutuhan bangsa. Beliau menekankan bahwa empat pilar negara — Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia — merupakan fondasi sekaligus benteng utama dalam melindungi diri dan lingkungan dari pengaruh paham yang merusak.

“Paham IRET — meliputi Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme — kini telah menjangkau lingkungan pendidikan dan menyasar generasi muda. Oleh karena itu, sinergi antara aparat keamanan dan dunia pendidikan menjadi sangat krusial untuk membentengi kampus dan masyarakat secara luas,” jelas Ipda Kunto.

Beliau juga mengajak seluruh civitas akademika untuk terus memelihara kerukunan antarumat beragama serta mencegah berkembangnya isu SARA di tengah keberagaman bangsa Indonesia.

Kuliah umum yang diikuti oleh para pimpinan universitas, 27 orang dosen, dan sekitar 300 mahasiswa ini berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif, dan sebagai bentuk apresiasi, tim Satgaswil Sumut memberikan cinderamata kepada mahasiswa yang aktif bertanya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kerja sama yang lebih terstruktur, termasuk rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Universitas Senior Medan dan Tim Pencegahan Satgaswil Sumut Densus 88 AT Polri guna memperkuat upaya pencegahan secara berkelanjutan.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Sabtu (13/6), Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai kebijakan pendidikan, muncul sejumlah aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program tersebut di lapangan. Salah satu suara kritis datang dari Indah Fitriyah Razak, Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) PD Banyuwangi.

Menurut Indah, setiap kebijakan publik yang menggunakan anggaran negara harus selalu terbuka terhadap kritik, masukan, dan evaluasi dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Ia menilai bahwa tujuan Program MBG yang berorientasi pada peningkatan gizi anak-anak Indonesia merupakan tujuan yang sangat baik dan patut diapresiasi. Namun demikian, pelaksanaan sebuah program harus memperhatikan kondisi riil di lapangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Sebagai insan pers yang kerap berinteraksi langsung dengan masyarakat, Indah mengaku menerima berbagai keluhan terkait implementasi program yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan bukanlah bentuk penolakan terhadap tujuan program, melainkan bagian dari kontrol sosial yang dijamin dalam sistem demokrasi.

“Setiap kebijakan publik harus mampu diuji efektivitasnya. Jika di lapangan ditemukan kendala, tumpang tindih kewenangan, atau beban administratif yang dirasakan masyarakat, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi agar tujuan mulia program tidak kehilangan makna,” ujarnya.

Indah menyoroti bahwa banyak sekolah saat ini telah memiliki kantin sehat, koperasi sekolah, serta mekanisme pengawasan internal yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi peserta didik. Selain itu, orang tua juga memiliki peran utama dalam memastikan kebutuhan gizi anak sesuai kondisi kesehatan, budaya keluarga, dan kemampuan ekonomi masing-masing.

Menurutnya, pendekatan pembangunan harus berlandaskan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan, sebagaimana menjadi semangat pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif mengenai dampak program terhadap sekolah, orang tua, dan masyarakat secara luas.

Tak hanya soal MBG, Indah juga menilai berbagai regulasi yang berkaitan dengan peran komite sekolah perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kesan birokratis dan memberatkan. Komite sekolah, menurutnya, seharusnya menjadi wadah partisipasi masyarakat yang bersifat kolaboratif, bukan sekadar pelaksana administratif yang dibatasi oleh berbagai aturan yang kaku.

Dalam pandangannya, anggaran negara yang sangat besar harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia mengusulkan agar pemerintah memperkuat akses pendidikan yang terjangkau, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta memperluas jaminan pengobatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Dunia pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang bangsa. Ketika rakyat mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, maka manfaatnya akan dirasakan lintas generasi,” tegasnya.

Secara hukum, partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan publik merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan.

Bagi Indah, keberhasilan suatu program bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat maupun daerah lebih membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat sebelum mengambil keputusan strategis yang berdampak luas.

Suara kritis dari Banyuwangi ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berhak menyampaikan aspirasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Redaksi)