Berita

BOGOR || Jejak-indonesia.id - Polri mengambil langkah strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui pengukuhan Pengurus Harian Lembaga Perguruan Kemala Taruna Bhayangkara (LP-KTB). Kehadiran LP-KTB menjadi fondasi tata kelola SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) agar berkembang sebagai sekolah unggulan bertaraf internasional yang dikelola secara profesional, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

Pengukuhan dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. di Kampus SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Selasa (21/7). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0004000.AH.01.07 Tahun 2026 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Perguruan Kemala Taruna Bhayangkara yang ditetapkan pada 29 Mei 2026.

LP-KTB dibentuk sebagai badan penyelenggara yang bertanggung jawab menjaga arah dan keberlanjutan pengembangan SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola sekolah berjalan sesuai prinsip good governance, mulai dari penyusunan kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan mutu tenaga pendidik, penguatan karakter peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana, hingga perluasan kerja sama dengan institusi pendidikan nasional maupun internasional.

Dengan adanya LP-KTB, pengembangan sekolah tidak bergantung pada individu tertentu, tetapi ditopang oleh sistem kelembagaan yang kuat sehingga kualitas pendidikan dapat terus terjaga dan berkembang dari generasi ke generasi. Model tata kelola ini diharapkan menjadi salah satu praktik baik dalam pengelolaan sekolah unggulan di Indonesia.

Dalam struktur organisasi LP-KTB, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menjabat sebagai Ketua Pengawas Eksekutif, didampingi Juliati Sigit Prabowo sebagai Wakil Ketua Pengawas Eksekutif. Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dipercaya sebagai Ketua Eksekutif, didampingi Irjen Pol. Dr. Anwar sebagai Wakil Ketua Eksekutif, Dirgayuza Setiawan sebagai Sekretaris Eksekutif, dan Cecilia Peggy Sulistio sebagai Bendahara Eksekutif.

Kepengurusan LP-KTB juga diperkuat oleh sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang, di antaranya Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, Sugianto Kusuma (Aguan), Budhi Herdi Susianto, Miftah Nur Sabri, dan Ari Cahya Nugraha. Kehadiran para tokoh tersebut diharapkan memperkaya perspektif dalam pengembangan pendidikan, memperkuat jejaring strategis, serta mendorong inovasi agar SMA Kemala Taruna Bhayangkara mampu bersaing di tingkat internasional.

Pada kesempatan yang sama, Wakapolri meninjau langsung aktivitas 297 siswa yang telah mulai menempati asrama dan mengikuti proses pendidikan. Peninjauan meliputi pelaksanaan pre-test Matematika, pre-test Bahasa Inggris, pembinaan karakter, latihan drumband, serta kesiapan fasilitas pembelajaran dan kehidupan berasrama.

SMA Kemala Taruna Bhayangkara dirancang sebagai sekolah berasrama bertaraf internasional dengan fasilitas yang mendukung pembelajaran abad ke-21, antara lain 24 ruang kelas modern, enam ruang laboratorium dan fasilitas akademik, perpustakaan modern, theater building, gymnasium, kolam renang, lapangan sepak bola berstandar internasional, dining hall, asrama putra dan putri, ruang kesehatan, ruang kegiatan siswa, serta rumah ibadah bagi seluruh agama.

Dari sisi akademik, sekolah ini juga telah memperoleh sertifikat International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) dari International Baccalaureate Organization (IBO). Penerapan kurikulum International Baccalaureate (IB) yang dipadukan dengan Kurikulum Nasional dirancang untuk membentuk peserta didik yang unggul dalam karakter, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, riset, penguasaan sains dan teknologi, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), coding, literasi digital, serta memiliki wawasan global.

Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan sebuah institusi pendidikan.

“Sekolah yang hebat dibangun oleh sistem yang hebat. Karena itu, LP-KTB dibentuk untuk memastikan setiap kebijakan, setiap proses pembelajaran, dan setiap langkah pengembangan sekolah berjalan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada mutu. Dengan tata kelola yang kuat, SMA Kemala Taruna Bhayangkara diharapkan menjadi tempat lahirnya generasi pemimpin Indonesia yang berintegritas, berprestasi, dan mampu bersaing di tingkat global.” ujarnya.

Pengukuhan LP-KTB menegaskan komitmen Polri bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana modern, tetapi juga melalui penguatan tata kelola yang berkelanjutan. Langkah ini merupakan kontribusi nyata Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.

TANGERANG || Jejak-indonesia.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H., bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman, melaksanakan kunjungan kerja bertajuk "Temu Kasih dan Dialog Harapan Anak Binaan" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Selasa (21/7).

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 yang puncaknya jatuh pada 23 Juli mendatang.

"Hari ini kita mendapatkan kebutuhan dari Bapak Kepala Staf Presiden. Tentunya beliau sebagai staf Bapak Presiden, tentunya akan mengecek juga apakah program-program beliau (Presiden) yang dilaksanakan di daerah untuk menyangkut pendidikan dan anak ini apakah sama perlakuannya yang diberikan kepada kementerian yang bertanggung jawab di kami. Ternyata tadi kita sudah lakukan pengecekan dan ternyata sama," ujar Menteri Agus.

Menteri Agus menegaskan komitmen kementeriannya untuk memastikan bahwa hak pendidikan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum tetap terpenuhi dengan baik dan setara dengan fasilitas pendidikan di luar. Pihaknya juga menjamin bahwa program pembinaan, baik pendidikan lanjutan maupun pelatihan kerja, telah berjalan sesuai dengan arahan tanpa adanya unsur eksploitasi anak. Pelatihan yang diberikan kepada anak binaan tersebut murni sebagai bekal keterampilan untuk kemandirian mereka, bukan untuk tujuan produksi.

"Apa yang diterima oleh teman-teman yang sedang mengikuti pendidikan di daerah, sama yang diterima di sini. Dan mudah-mudahan tahun depan, kemarin dari hasil rapat paripurna, akan ditambah dan nanti akan disalurkan di seluruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di seluruh Indonesia dengan harapan bahwa pada saat mereka nanti kembali ke masyarakat, mereka sesuai dengan stratanya akan bisa mengikuti perkembangan yang ada di luar," terang Menteri Agus.

Dalam peninjauan tersebut, Kepala KSP Dudung Abdurachman turut memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas pembinaan dari Kemenimipas yang dinilai luar biasa dalam membekali keterampilan serta pembinaan mental dan keagamaan bagi sekitar 2.000 anak binaan di seluruh Indonesia.

"Di sini saya lihat sudah binaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini luar biasa. Baik dari segi pembinaan untuk kelanjutan pendidikannya. Termasuk dia dilatih masalah keterampilan. Sehingga nanti setelah di luar, nanti setelah dia bebas, dia bisa mampu mengembangkan keterampilan itu sendiri. Dan kemudian ada pembinaan-pembinaan mental, baik masalah agama dan sebagainya," ujar Kepala KSP Dudung.

Kepala KSP pun menyoroti pemerataan fasilitas pendidikan melalui bantuan Smart Board dari Presiden RI, yang menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan fasilitas antara anak-anak di LPKA dengan mereka yang berada di sekolah umum, baik negeri maupun swasta. Negara dipastikan terus hadir untuk melindungi hak-hak anak agar mereka tetap dapat meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.

"Tadi saya lihat ada bantuan dari Bapak Presiden, Smart Board. Dan ini baru satu, nanti ke depan juga akan ditingkatkan lagi, dapat tiga lagi. Saya lihat di sekolah-sekolah umum, baik swasta maupun negeri, sudah mendapat bantuan. Dan ini sama, merata tidak ada bedanya. Baik yang di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun di sekolah umum, termasuk swasta, itu mendapatkan pembantuan dari Bapak Presiden. Artinya teknologi sudah semakin maju, semakin canggih. Anak-anak didik ini sudah mulai dikenalkan dengan hal-hal yang positif dan baik," ucap Kepala KSP.

Selain meninjau sarana prasarana belajar seperti ruang kelas, ruang keterampilan kerja, hingga perpustakaan, Menteri Agus dan Dudung Abdurachman juga menyaksikan persembahan kreasi anak binaan berupa kolaborasi angklung dan band yang menyanyikan lagu "Ayo Ngopi" ciptaan Dudung Abdurachman. Rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini diakhiri dengan pemberian bingkisan paket alat tulis secara simbolis kepada anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif secara virtual bersama anak-anak binaan di seluruh LPKA se-Indonesia.

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – Polri menggelar Training of Trainers (ToT) Program Paham Artificial Intelligence (AI) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini menjadi langkah Polri memperkuat literasi digital sekaligus menyiapkan trainer untuk mengedukasi pelajar agar mampu memanfaatkan AI secara aman, etis, dan bertanggung jawab.

Kegiatan ini diikuti 65 peserta, terdiri dari 55 personel calon trainer dari 11 Polda pilot project dan 10 Master Trainer dari Polda Jawa Tengah. Para trainer nantinya akan memperluas edukasi Program Paham AI hingga tingkat Polda dan Polres.

Karo Tekkom Divtik Polri, Brigjen Pol. Indarto mengatakan, edukasi AI penting dilakukan karena pelajar saat ini telah menggunakan teknologi tersebut secara mandiri. Berdasarkan riset terhadap 11.550 pelajar di Jawa Tengah, sebanyak 94 persen siswa mengaku mampu menggunakan AI, namun sebagian besar mempelajarinya secara otodidak.

"Adik-adik itu berpotensi untuk menjadi korban kejahatan di bidang AI, berpotensi juga menjadi pelaku. Nah untuk itu kita cegah, kita mitigasi dengan cara seperti ini," ujar Brigjen Pol. Indarto.

Ia menambahkan, Polri menargetkan Program Paham AI dapat menjangkau hingga 10 juta pelajar melalui pelaksanaan secara bertahap dan kolaborasi dengan Kemendikdasmen serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya.

"Target kita sebetulnya fantastik ya, kita ingin sebanyak mungkin, bahkan kita targetkan secara kuantitatif itu setidaknya 10 juta siswa," ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Polri menekankan pentingnya kolaborasi dengan Kemendikdasmen dan pemangku kepentingan lainnya. Edukasi AI dinilai tidak dapat dilakukan secara parsial karena sekolah, guru, orang tua, dinas pendidikan, dan berbagai pihak terkait memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem digital yang sehat bagi generasi muda.

"Kita tidak bergerak sendiri. Kita bermitra dengan Kementerian Pendidikan. Tidak mungkin polisi akan dapat jalan sendiri, kita bermitra sama-sama," kata Indarto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan, kolaborasi tersebut penting untuk menyiapkan generasi muda yang tidak hanya melek AI, tetapi juga memiliki karakter dan memahami etika dalam pemanfaatan teknologi.

"Acara hari ini merupakan salah satu bagian penting bagaimana kita menyiapkan generasi muda yang berkarakter, kemudian melek kecerdasan artifisial, dan yang tidak kalah penting bagaimana memanfaatkannya dengan berstandar etik," kata Tatang.

Melalui Program Paham AI, Polri dan Kemendikdasmen mendorong terbentuknya ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif. Para trainer yang telah mengikuti ToT akan memberikan edukasi kepada pelajar SMA, SMK, dan sederajat dengan materi pemanfaatan AI, etika digital, keamanan siber, serta pencegahan risiko kejahatan berbasis AI.

SERANG || Jejak-indonesia.id - Polda Banten mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 sebagai sarana pelaporan cepat apabila menemukan maupun mengalami gangguan kamtibmas. Layanan ini dapat diakses secara gratis, tanpa pulsa dan tanpa memerlukan paket data.

Dalam kesempatannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan Call Center 110 merupakan komitmen Polri dalam menyediakan layanan publik yang cepat, responsif, dan bebas pulsa.

"Call Center 110 adalah layanan bebas pulsa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan segala macam gangguan kamtibmas, tindakan kriminal, kecelakaan, atau keadaan darurat lainnya," katanya pada Rabu (22/07).

Selanjutnya, Kombes Pol Maruli menjelaskan operator Call Center 110 siap siaga 24 jam menerima laporan dari masyarakat di wilayah hukum Polda Banten.

"Call Center 110 Polda Banten siap siaga 24 jam. Silakan laporkan kejadian apa pun di wilayah hukum Polda Banten. Laporan Anda akan segera kami teruskan ke satuan wilayah terdekat untuk penanganan cepat," ucapnya.

Diakhir, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli mengimbau masyarakat menggunakan Call Center 110 dengan bijak.

"Kami mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan Call Center 110 dengan bijak. Hindari melakukan laporan palsu atau iseng karena itu akan mengganggu pelayanan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," tutupnya (Bidhumas).

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Sepak terjang seorang buronan lintas negara akhirnya terhenti di Tanah Air berkat kesigapan aparat kepolisian. National Central Bureau (NCB) Interpol dari Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri berhasil menangkap seorang warga negara Palestina bernama Abdul Karim Raed Miqdad.

Pria tersebut diketahui berstatus sebagai buronan kelas dunia dan masuk ke dalam daftar Red Notice Interpol. Ia berhasil diringkus oleh petugas saat terpantau tengah berada di wilayah hukum Indonesia.

Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Pol. Untung Widyatmoko, langsung memberikan klarifikasi tegas terkait profil tersangka. Ia membantah narasi yang keliru di ruang publik dan memastikan bahwa pria yang ditangkap bukanlah seorang pejuang atau aktivis kemanusiaan.

"Yang bersangkutan merupakan subjek Interpol Red Notice dari NCB Interpol Nicosia. Yang bersangkutan bukan aktivis, tetapi pelaku tindak pidana terorisme," tegas Brigjen Pol. Untung Widyatmoko saat memberikan konfirmasi resmi pada Senin (20/07/2026).

Proses penyergapan terhadap tersangka terorisme yang menjadi target utama NCB Interpol Nicosia, Siprus, ini dilaksanakan pada Kamis (16/07/2026). Pihak kepolisian memastikan seluruh tahapan penangkapan berjalan ketat sesuai dengan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

Institusi Polri tidak membutuhkan waktu lama untuk menindaklanjuti proses hukum tersangka. Hanya selang sehari setelah penangkapan, Abdul Karim langsung dideportasi ke Siprus untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Penyerahan subjek Interpol Red Notice atas nama Abdul Karim Raed Miqdad alias Aboe Yahya dilakukan pada Jumat, 17 Juli 2026. Pihak NCB Interpol Indonesia menyerahkan subjek tersebut kepada NCB Interpol Siprus," terang Brigjen Untung menjabarkan proses serah terima buronan.

Sebuah fakta mengejutkan turut terungkap saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan identitas terhadap tersangka. Dalam pelariannya menghindari kejaran aparat internasional, Abdul Karim terbukti menggunakan taktik identitas ganda.

Brigjen Untung mengungkapkan bahwa petugas menyita sebanyak tiga buah paspor dari tangan pelaku. Dari ketiga dokumen perjalanan tersebut, hanya satu yang merupakan paspor asli kewarganegaraan Palestina.

Sementara itu, dua paspor lainnya tercatat mengatasnamakan negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Berdasarkan hasil verifikasi silang dan pemeriksaan dokumen, kedua paspor Eropa tersebut dipastikan merupakan dokumen ilegal atau palsu.

Identitas palsu itu diduga kuat didapatkan pelaku dari sindikat penyedia dokumen perjalanan yang dicuri atau dihilangkan secara sengaja guna memuluskan pelarian lintas negara.

"Kebetulan yang bersangkutan memiliki tiga paspor. Saya teliti, ternyata dua paspor atas nama negara Eropa merupakan paspor palsu dari SLTD (Stolen and Lost Travel Documents)," pungkas jenderal bintang satu tersebut menutup keterangannya.