Opening soon Opens today at 9:00 am

Redaksi

Polisi Gerak Cepat Datangi Lokasi Kebakaran, Rumah Warga di Syamtalira Bayu Ludes Terbakar

ACEH || Jejak-indonesia.id – Personel Polsek Syamtalira Bayu bergerak cepat mendatangi lokasi kebakaran yang melanda satu unit rumah permanen milik warga di Dusun Cot Plieng, Gampong Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (26/4/2026) sekitar pukul 09.45 WIB.

Rumah milik M Dahlan (68), seorang pensiunan PNS, dilaporkan ludes dilalap api yang diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar bagian belakang rumah. Saat kejadian, pemilik rumah bersama istrinya sedang tidak berada di tempat, sementara di rumah hanya ada anak korban beserta cucunya yang masih balita.

Kapolsek dan Personel setempat segera merespons laporan warga dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mengamankan lokasi, sekaligus berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran dari Pemko Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.

Selain membantu proses pemadaman bersama warga, personel kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di Simpang Cot Plieng guna memperlancar mobil pemadam menuju lokasi kebakaran. Tiga unit mobil pemadam yang dikerahkan akhirnya berhasil menjinakkan api sekitar 20 menit kemudian.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan., S.I.K., M.S.M., M.H melalui Kapolsek Syamtalira Bayu Iptu Hendra Jamiswar., S.H menyebutkan, kehadiran polisi di lokasi merupakan bentuk respon cepat dalam membantu masyarakat saat terjadi musibah, sekaligus memastikan situasi tetap aman dan kondusif selama proses penanganan berlangsung.

“Begitu menerima informasi dari warga, personel langsung turun ke lokasi, membantu proses penanganan, mengamankan TKP serta berkoordinasi untuk bantuan tanggap darurat bagi korban,” ujarnya.

Akibat kebakaran tersebut, rumah beserta seluruh isinya habis terbakar dengan kerugian material diperkirakan mencapai Rp500 juta. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut.

Usai kejadian, polisi juga melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) untuk penyelidikan lebih lanjut. Dugaan sementara, kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik. Polisi turut mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa instalasi listrik di rumah guna mencegah terjadinya kebakaran serupa.

Sorotan Pengadaan Chromebook Aceh Utara, Selisih Harga, Pola Berulang, dan Konsentrasi Kekuasaan

ACEH UTARA || Jejak-indonesia.id – Program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan perangkat Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Utara kini menjadi perhatian serius setelah sejumlah data anggaran dan dokumen pengadaan menunjukkan indikasi persoalan yang tidak sederhana.

Investigasi terhadap realisasi belanja sejak 2021 hingga 2024 memperlihatkan adanya pola yang konsisten, harga satuan yang berada di atas acuan nasional serta mekanisme pengadaan yang dinilai kurang transparan.

Pada tahun anggaran 2021 dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara anggarkan sebesar 9,4 M lebih, ditambah 1,9 M lebih untuk 9 Sekolah Dasar dan pengadaan Chromebook dengan merek aX100 tercatat sebesar Rp 7.169.000, per unit. Setahun kemudian, pada 2022 di Anggarkan sebesar 16 M di peruntungkan 130 Sekolah Dasar dengan harga tersebut justru meningkat menjadi Rp 7.200.000 per unit. Padahal, dalam periode yang sama, acuan harga dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berada di angka Rp 5.500.000, per unit. Selisih ini menunjukkan adanya perbedaan sebesar Rp 1.669.000 per unit pada 2021 dan Rp 1.700.000 per unit pada 2022.

Jika dihitung secara akumulatif, selisih tersebut berpotensi membengkakkan anggaran dalam jumlah besar, mengingat pengadaan dilakukan dalam skala banyak unit. Situasi ini tidak berhenti di dua tahun tersebut. Pada 2023, Kabupaten Aceh Utara kembali melaksanakan pengadaan dengan 28 paket kegiatan dan total pagu anggaran mencapai Rp 3.500.000.000.

Berlanjut ke tahun 2024, pemerintah daerah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.800.000.000 melalui mekanisme e-purchasing untuk pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di 28 Sekolah Dasar (SD). Setiap sekolah menerima 15 unit Chromebook dengan nilai anggaran sekitar Rp 100 juta per sekolah. Dengan perhitungan tersebut, harga per unit berada di kisaran Rp 6,6 juta, angka yang masih lebih tinggi dari standar acuan sebelumnya.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengapa selisih harga terus terjadi meskipun program telah berjalan beberapa tahun? Apakah ada evaluasi internal terhadap efisiensi anggaran, atau justru pola ini dibiarkan berulang tanpa koreksi?.

Selain soal harga, investigasi juga menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis (juknis) pengadaan. Dugaan pelanggaran ini disebut terjadi setidaknya dalam dua tahun berturut-turut, menguatkan asumsi bahwa persoalan bukan bersifat insidental, melainkan sistemik.

Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan struktur kepemimpinan di lingkungan pemerintah daerah. Kepala Disdikbud Aceh Utara, Jamaluddin, saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah. Dengan posisi ganda tersebut, kewenangan administratif dan pengaruh birokrasi menjadi semakin terpusat.

Di satu sisi, pengalaman panjang Jamaluddin di dinas tersebut dapat dianggap sebagai modal memahami sistem. Namun di sisi lain, lamanya masa jabatan tanpa rotasi signifikan justru memunculkan kekhawatiran akan minimnya kontrol dan evaluasi independen. Dalam konteks dugaan pengadaan ini, publik mulai mempertanyakan apakah pengawasan internal berjalan efektif atau justru melemah akibat konsentrasi jabatan.

Sejumlah sumber internal sekolah menilai bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi administratif semata. Diperlukan audit independen baik dari KPK maupun kejaksaan RI terhadap seluruh rangkaian pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan vendor, hingga distribusi barang ke sekolah.

Transparansi menjadi krusial untuk memastikan apakah selisih harga tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis atau justru mengarah pada praktik penyimpangan.

Di tengah besarnya alokasi anggaran pendidikan, masyarakat Aceh Utara kini menuntut adanya keterbukaan dan penegakan akuntabilitas. Mereka juga mendesak agar pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum, melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik.

Jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti, persoalan ini berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan daerah ke depan. Terlebih dengan posisi strategis yang kini dipegang oleh pimpinan dinas, setiap kebijakan dan keputusan akan berada dalam sorotan yang lebih tajam dari publik.

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Aceh Utara Jamaluddin yang juga menjabat sekda Aceh Utara saat di konfirmasi oleh media ini memilih bungkam tanpa memberikan hak jawab kepada media ini.

Apresiasi Daerah Berprestasi 2026 Digelar, Mendagri Dorong Iklim Kompetitif Antardaerah

PALEMBANG || Jejak-indonesia.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Apresiasi Daerah Berprestasi Tahun 2026 di Ballroom Wyndham Opi Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026). Ajang ini menjadi instrumen strategis untuk mendorong iklim kompetitif antarpemerintah daerah di wilayah Sumatera guna mempercepat peningkatan kinerja dan inovasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah (Pemda) yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan yang tidak sederhana. Ia menilai capaian kinerja antardaerah masih bervariasi sehingga perlu terus didorong melalui kompetisi yang sehat.

“[Memang] ada kepala daerah yang tentunya bagus, ada juga mungkin rata-rata air, dan ada juga yang perlu untuk meningkatkan kemampuannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, di tengah keterbukaan informasi, capaian positif Pemda perlu mendapatkan ruang publikasi yang memadai agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih berimbang. “Oleh karena itu, perlu ada exposure, harus ada pemberitaan. Sesuatu yang bagus kalau tidak diberitakan, orang tidak [akan] tahu,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendagri melaksanakan acara ini dengan menetapkan empat kategori utama penilaian, yakni penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.

Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Solok Selatan meraih Terbaik I, disusul Kepulauan Mentawai sebagai Terbaik II, dan Dairi sebagai Terbaik III. Untuk tingkat kota, Pagar Alam menjadi Terbaik I, diikuti Tanjung Balai dan Dumai. Sementara itu, Bengkulu meraih penghargaan untuk tingkat provinsi.

Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Mesuji meraih Terbaik I, diikuti Tapanuli Selatan dan Bengkalis. Untuk tingkat kota, Sungai Penuh menjadi Terbaik I, disusul Pekanbaru dan Batam, sedangkan tingkat provinsi diraih Kepulauan Riau.

Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, Kabupaten Tebo meraih Terbaik I, diikuti Musi Rawas Utara dan Labuhanbatu Utara. Untuk tingkat kota, Langsa menjadi Terbaik I, disusul Prabumulih dan Bukittinggi, sementara Bengkulu kembali meraih penghargaan di tingkat provinsi.

Adapun pada kategori creative financing, Kabupaten Bintan meraih Terbaik I, diikuti Lampung Selatan dan Batu Bara. Untuk tingkat kota, Bandar Lampung menjadi Terbaik I, disusul Medan dan Palembang, sementara Sumatera Utara meraih penghargaan pada tingkat provinsi.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah memberikan insentif fiskal kepada para pemenang, yakni Rp1 miliar untuk Terbaik III, Rp2 miliar untuk Terbaik II, serta Rp3 miliar untuk Terbaik I dan tingkat provinsi.

Kemendagri berencana memperluas pelaksanaan kegiatan serupa di lima regional lainnya di Indonesia, dengan Palembang sebagai lokasi pembuka tahun ini. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat budaya kinerja dan inovasi di daerah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara nasional.

Puspen Kemendagri

Sambang Malam Hari, Polisi dan Linmas Perkuat Keamanan Lingkungan Jelambar

JAKARTA || Jejak-indonesia.id - Di tengah suasana malam yang mulai lengang, kehadiran polisi di tengah masyarakat kembali terasa hangat dan menenangkan.

Jajaran Polsek Grogol Petamburan melalui peran Bhabinkamtibmas terus membangun kedekatan dengan warga, salah satunya melalui kegiatan sambang ke Pos Linmas di wilayah Jelambar.

Pada Minggu malam (26/4/2026), Bhabinkamtibmas Kelurahan Jelambar Polsek Grogol Petamburan Polres Metro Jakarta Barat Aipda Fitrah Amirullah menyambangi Pos Linmas XIII RW 07 di Jalan Jelambar Baru X.

Kegiatan ini bukan sekadar kunjungan, namun menjadi ruang komunikasi yang hangat antara polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Dalam suasana penuh keakraban, Bhabinkamtibmas berdialog langsung dengan anggota Linmas, salah satunya Bapak Azis.

Ia menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, mulai dari pentingnya memantau keluar masuk warga dan tamu, mengawasi aktivitas parkir, hingga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, maupun pencurian spion mobil.

Tak hanya itu, warga juga diimbau untuk tidak ragu melapor apabila menemukan hal mencurigakan.

Sinergi antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Kegiatan sambang ini menjadi bukti bahwa kehadiran polisi bukan hanya saat terjadi peristiwa, namun juga dalam upaya pencegahan, merangkul, dan membangun rasa aman bersama warga.

Di balik seragamnya, polisi hadir sebagai sahabat masyarakat mendengar, mengingatkan, dan menjaga.

Sebuah langkah sederhana, namun penuh makna dalam merawat keamanan dan kebersamaan di lingkungan.

( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )

Antisipasi Kemarau Panjang, Banyuwangi Percepat Tanam Padi Serentak

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan percepatan tanam padi di seluruh wilayah. Tujuannya untuk antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang tahun ini.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, gerakan tanam serentak ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Pertanian yang digelar serentak di Jawa Timur pada Kamis (23/4/2026).

"Ini salah satu antisipasi menghadapi musim kemarau panjang, melakukan percapetan musim tanam sebelum luncak kemarau panjang," ujar Ipuk, Jumat (24/4/2026).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Danang Hartanto mengatakan, di Banyuwangi, aksi tanam padi bersama dipusatkan di lahan Kelompok Tani (Poktan) Gunung Saprojo, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, dengan luasan 2,5 hektare.

"Secara keseluruhan, luas penanaman serentak di wilayah Kabupaten Banyuwangi pada periode ini mencapai 672 hektare," ujar Danang.

Upaya ini dilakukan untuk mendukung percepatan target Luas Tambah Tanam (LTT) Jawa Timur yang saat ini tercatat berada di angka 46,16 persen atau setara dengan 173.320 hektare.

Danang menegaskan, percepatan tanam dilakukan dengan memanfaatkan sisa musim hujan yang diprediksi masih berlangsung hingga akhir April.

"Kami telah mengirimkan surat edaran kepada para kelompok tani agar mempercepat masa tanam. Sebab, ketersediaan air saat ini masih mencukupi untuk mendukung pertumbuhan awal padi sebelum debit air menyusut akibat kemarau," tambahnya.

Imbauan itu merespons rilis prediksi musim kemarau 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Surat Menteri Pertanian RI Nomor B-73/TI.050/M/03/2026 dalam rangka mengantisipasi dampak musim kemarau.

"Kami mengimbau agar meningkatkan kewaspadaan serta melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi pertanaman (standing crops) dan ketersediaan sumber air di masing-masing wilayah," kata Danang. (*)

error: Content is protected !!