Opening soon Opens today at 9:00 am

Redaksi

Polda Jambi Gelar Latihan Sispamkota, Antisipasi Dinamika Kamtibmas Jelang Agenda Nasional

JAMBI || Jejak-indonesia.id – Polda Jambi menggelar rangkaian kegiatan latihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) sebagai langkah antisipasi menghadapi dinamika perkembangan situasi global, nasional, serta agenda kamtibmas ke depan, Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan diawali dengan apel latihan Sispamkota di Mapolresta Jambi yang dipimpin oleh Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Vendra Riviyanto, dan diikuti oleh personel gabungan dari satuan kerja Polda Jambi serta Polresta Jambi.

Dalam arahannya, Karo Ops menekankan pentingnya latihan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kita manfaatkan latihan ini untuk menajamkan kembali SOP serta meningkatkan kemampuan dalam menciptakan harkamtibmas, termasuk antisipasi karhutla dan pengendalian massa,” ujar Kombes Pol Vendra Riviyanto.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Tactical Floor Game (TFG) dan olah strategi yang berlangsung di Gedung Tri Darma Polresta Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, bersama para Pejabat Utama Polda Jambi dan Kapolres jajaran.

Dalam sambutannya, Kapolda Jambi menekankan pentingnya koordinasi, komunikasi, serta profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

“Pahami tujuan latihan ini dengan baik, bangun koordinasi dan komunikasi yang efektif, serta laksanakan setiap tahapan sesuai prosedur dan standar operasional,” tegas Kapolda Jambi.

Kapolda Jambi juga menambahkan bahwa kegiatan olah strategi dan TFG harus dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi sekaligus memperkuat sinergi antar satuan dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan.

Sebagai puncak kegiatan, Polda Jambi melaksanakan simulasi Sispamkota di Lapangan Hijau Polresta Jambi yang melibatkan sekitar 1.016 personel gabungan. Simulasi ini bertujuan menguji kesiapan operasional dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas, termasuk menjelang agenda nasional May Day 2026.

Dalam doorstop kepada media, Karo Ops Polda Jambi menjelaskan bahwa latihan ini merupakan bagian dari strategi antisipatif dan mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan situasi yang berkembang.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan operasional kami dalam menghadapi potensi gangguan kamtibmas, dengan menerapkan pola pengamanan berjenjang mulai dari kondisi hijau, kuning hingga merah,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan mengedepankan prinsip preventif, humanis, profesional, dan proporsional, dengan tetap menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara tertib sesuai aturan.

“Segala risiko telah kami siapkan, termasuk penanganan situasi darurat dan penggerahan pasukan khusus apabila diperlukan,” tambahnya.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi menyampaikan bahwa kegiatan latihan Sispamkota merupakan bentuk komitmen Polda Jambi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Jambi.

“Kapolda Jambi menegaskan bahwa latihan Sispamkota ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas, khususnya menjelang agenda nasional seperti May Day,” ujar Kabid Humas.

Lebih lanjut disampaikan, Polda Jambi berkomitmen untuk mengedepankan pendekatan yang humanis dan profesional dalam setiap pelaksanaan tugas pengamanan.

“Polda Jambi menjamin bahwa setiap kegiatan pengamanan tetap menghormati hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan bersama,” tutupnya.

Polda Jambi Gelar Tactical Floor Game, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dinamika Kamtibmas

JAMBI || Jejak-indonesia.id – Dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan situasi global, agenda nasional, serta kalender kamtibmas, Polda Jambi menggelar kegiatan Strategi dan Tactical Floor Game (TFG) di Gedung Tri Darma Polresta Jambi, Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar, serta dihadiri oleh Karo Ops Polda Jambi, Karo Rena, para Pejabat Utama Polda Jambi, Kapolres/ta jajaran, hingga para Kabag Ops, Kasat Intelkam, Kasat Sabhara, dan Kasat Lantas di wilayah hukum Polda Jambi.

Dalam sambutannya, Karo Ops Polda Jambi Kombes Pol Vendra Riviyanto menjelaskan bahwa kegiatan TFG menjadi sarana penting dalam meningkatkan kesiapan personel, baik di tingkat kebijakan maupun operasional di lapangan.

“TFG ini merupakan pembelajaran simulasi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan kita dalam menghadapi berbagai potensi konflik di lapangan, termasuk skenario konflik dengan Suku Anak Dalam (SAD) maupun pemblokiran jalan batu bara,” ujarnya.

Karo Ops juga menambahkan bahwa skenario latihan mencakup pengendalian massa serta pelibatan sekitar 1.000 personel dalam latihan Sispamkota, lengkap dengan sarana dan prasarana kendaraan taktis.

Sementara itu, Kapolda Jambi dalam arahannya menekankan pentingnya pemahaman terhadap tujuan latihan serta membangun koordinasi yang solid antar satuan.

“Pahami tujuan latihan ini dengan baik, bangun koordinasi dan komunikasi yang efektif, serta laksanakan setiap tahapan sesuai prosedur dan standar operasional yang berlaku,” tegas Kapolda.

Kapolda juga mengingatkan agar seluruh personel mengedepankan profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas, serta memanfaatkan kegiatan TFG sebagai sarana evaluasi dan penguatan strategi pengamanan.

“Manfaatkan olah strategi dan Tactical Floor Game ini sebagai media evaluasi sekaligus komunikasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi situasi yang berkembang,” tambahnya.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu olah strategi, Tactical Floor Game (TFG), dan latihan Sispamkota. Setelah pelaksanaan TFG, kegiatan dilanjutkan dengan latihan Sispamkota di lapangan Mapolresta Jambi.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa kegiatan Tactical Floor Game ini merupakan bagian dari langkah strategis Polri dalam memastikan kesiapan menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas.

“Bapak Kapolda Jambi menegaskan bahwa kegiatan Tactical Floor Game dan latihan Sispamkota ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam menghadapi dinamika situasi yang terus berkembang, baik di tingkat lokal maupun nasional,” ujar Kabid Humas.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Polda Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme personel melalui latihan yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personel mampu bertindak cepat, tepat, dan terukur dalam setiap penanganan situasi di lapangan, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis serta sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tutupnya.

POLDA KEPRI GELAR LOKAKARYA INVESTIGASI KONTRA PROLIFERASI (CPI) TERKAIT PENGGUNAAN UAV DALAM TEKNOLOGI INTERDIKSI

BATAM || Jejak-indonesia.id – Polda Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggelar Lokakarya Investigasi Kontra Proliferasi (Counter-Proliferation Investigative/CPI) terkait metode penggunaan kendaraan udara tak berawak (Unmanned Aerial Vehicles/UAV) dalam teknologi interdiksi yang bertempat di Marriott Batam Harbour Bay, pada Senin (27/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., Pejabat Utama Polda Kepri, Jose Calderon selaku HSI Jakarta Country Attaché U.S. Embassy Jakarta, serta para narasumber dari instansi internasional seperti HSI, FBI, CBP, ICITAP, dan EXBS, bersama peserta dari jajaran Polda Kepri.

Dalam sambutannya, Jose Calderon menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan kejahatan modern. Ia menekankan bahwa perkembangan teknologi drone memberikan manfaat besar, namun juga berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan ilegal seperti pengawasan, penyelundupan, hingga aksi terorisme. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dalam mendeteksi dan menginvestigasi penyalahgunaan teknologi tersebut menjadi hal yang krusial.

Sementara itu, Wakapolda Kepri menyampaikan bahwa Batam sebagai wilayah strategis di jalur Selat Malaka memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai kejahatan lintas negara, seperti narkotika, perdagangan orang, dan penyelundupan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi UAV menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam pengawasan dan investigasi.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara, Polri memiliki kewenangan utama dalam proses penyidikan, yang didukung oleh PPNS dan TNI Angkatan Udara. Wakapolda Kepri juga menyoroti keberhasilan Ditpolairud Polda Kepri pada tahun 2025 dalam mengungkap kasus perompakan dan perampokan bersenjata di Selat Malaka dengan memanfaatkan teknologi drone, yang mendapat apresiasi dari Pemerintah Singapura.

Kegiatan lokakarya ini akan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 27 hingga 30 April 2026, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat sinergi dengan mitra internasional.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di lapangan demi menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah Kepri.

Pada kesempatan terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap bentuk gangguan kamtibmas di lingkungan sekitarnya. Apabila masyarakat menemukan atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan maupun memerlukan kehadiran Polri secara segera, dapat menghubungi Call Center 110 yang aktif 24 jam atau melalui aplikasi Polri Super Apps sebagai sarana pelayanan dan pengaduan masyarakat secara cepat dan terpadu.

*Polri Untuk Masyarakat*

Bidang Humas Polda Kepri
Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H.
Kabid Humas Polda Kepri

E-Mail: humaspoldakepri1@gmail.com
Telp/Fax: 0778-7760038
Layanan Kepolisian: Call Center 110 (24 Jam)
Twitter: @poldakeprihumas
Facebook: Humas Polda Kepri
Instagram: @humaspoldakepri

Puluhan Tahun Sertifikat Tak Kunjung Terbit Pasca-Pelunasan, Nasabah BTN Depok Keluhkan Dugaan Praktik Mafia Tanah

DEPOK || Jejak-indoneaia.id - Sejumlah nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang (KC) Depok mengeluhkan belum diterimanya Sertifikat Hak Milik (SHM) meski masa kredit telah lunas sejak belasan tahun. Kasus ini menimpa setidaknya sepuluh pemilik rumah di Perumahan Puri Husada Agung (PHA) Gunungsindur kabupaten Bogor. Mereka tersebut telah merampungkan kewajiban angsuran mereka dalam rentang waktu tahun 2012 hingga 2014. Namun, hingga saat ini, hak atas dokumen kepemilikan rumah tak kunjung diserahkan oleh pihak bank. Nasabah lainnya yang sudah melunasi angsuran juga mengaku hanya diberitahu No. Akta Jual Beli (AJB) dan No. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), tetapi fisik dokumennya tidak ada/tidak diberikan, (27/04/2026).

Informasi dari berbagai sumber menyebutkan adanya dugaan permainan "mafia tanah" yang melibatkan oknum internal, mantan pegawai serta notaris. Diduga beberapa kreditur yang akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat diminta sejumlah uang oleh oknum mantan pegawai BTN Depok berinisial R, yang bekerja sama dengan pihak notaris.
Nominal yang diminta tidak main-main, berkisar antara Rp. 12 juta hingga Rp. 15 juta.

Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, R mengklaim bahwa aktivitas tersebut merupakan "pekerjaan sampingan" (side job). Ia mengaku membantu proses tersebut atas dasar pengetahuan teknis yang dimilikinya saat masih aktif bekerja, dimana ia sempat diberi kuasa oleh pengembang PT Induk Serangkai Agung (PT. Insa) untuk mengurus dokumen.

"Kalau sekarang ada orang yang minta bantuan dan siap membayar biaya yang ditentukan tanpa melibatkan BTN, saya siap membantu," ujar R, seraya menambahkan bahwa dirinya sempat ditawari perpanjangan masa kerja oleh manajemen BTN sebelum akhirnya memutuskan pensiun.

Praktik menahan sertifikat pasca-pelunasan ini disinyalir kuat merupakan pola kerja mafia tanah. Penahanan dokumen secara tidak sah yang disertai permintaan imbalan uang dapat dikategorikan sebagai aksi pemerasan atau pungutan liar (pungli) secara sistematis. Kasus ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga berpotensi masuk ke ranah pidana korporasi. Jika terbukti ada pembiaran atau kelalaian sistematis dalam pengawasan dokumen jaminan nasabah, pihak perbankan dapat dianggap bertanggung jawab.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha (dalam hal ini bank) wajib menyerahkan dokumen jaminan segera setelah kewajiban konsumen terpenuhi. Kegagalan bank dalam menyediakan sertifikat menunjukkan adanya dugaan kelemahan sistemik dalam perlindungan aset titipan nasabah.

Secara hukum, nasabah tidak memiliki kewajiban untuk berurusan dengan mantan pegawai atau pengembang secara personal setelah kredit lunas. Secara kontraktual, BTN Depok tetap memegang tanggung jawab penuh atas ketersediaan dan penyerahan sertifikat tersebut.
Apabila dokumen hilang atau tidak dapat disediakan, pihak manajemen bank dapat digugat "wanprestasi" secara perdata. Namun, jika ditemukan juga unsur kesengajaan dalam penghilangan atau penggelapan dokumen, hal tersebut dapat mengarah pada kasus pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen BTN KC Depok belum memberikan pernyataan resmi terkait kendala distribusi sertifikat di Perumahan Puri Husada Agung tersebut. Oknum mantan pegawai BTN Depok (R) tidak bisa langsung memberikan nomor contact notaris ataupun pegawai BTN Depok kepada awak media untuk konfirmasi, karena harus meminta izin terlebih dahulu.

Liputan : Muhiran
Editor : Chy

Lapak Buah dan Tiket Online di Bahu Jalan Picu Rawan Kecelakaan di Jalur Situbondo–Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Keberadaan lapak penjual buah serta layanan tiket online penyeberangan Jawa–Bali di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Situbondo hingga jalur menuju Banyuwangi, menuai keluhan warga. Aktivitas yang memanfaatkan bahu jalan dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kondisi ini telah berlangsung cukup lama dan semakin meresahkan. Bahu jalan yang digunakan untuk berjualan membuat ruang kendaraan menyempit, sehingga pengendara kerap mengambil jalur tengah.

“Warung buah itu memakan bahu jalan. Kendaraan jadi sempit, pengendara sering ambil jalur tengah. Dari situ sering terjadi kecelakaan,” ujarnya. Senin, 27 April 2026.

Selain lapak buah, praktik penjualan tiket penyeberangan secara online di pinggir jalan turut memperparah situasi. Kendaraan yang berhenti mendadak untuk membeli tiket menyebabkan arus lalu lintas tersendat dan meningkatkan potensi tabrakan beruntun, terutama saat jam sibuk maupun lonjakan arus kendaraan.

Ironisnya, bahu jalan yang seharusnya difungsikan sebagai ruang darurat justru berubah menjadi area aktivitas ekonomi. Minimnya pengawasan dan penertiban membuat kondisi ini terus berlangsung tanpa penanganan yang jelas.

Warga pun mendesak instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian, untuk segera melakukan penertiban serta penataan ulang lokasi berjualan. Mereka menilai langkah tegas diperlukan agar fungsi jalan kembali normal dan keselamatan pengguna jalan lebih terjamin.

“Kalau dibiarkan, korban bisa terus bertambah. Ini bukan hanya soal usaha, tapi juga keselamatan nyawa,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang di Banyuwangi terkait penanganan permasalahan tersebut.

Pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintas, khususnya di titik-titik yang dipadati aktivitas pedagang dan layanan tiket online.

error: Content is protected !!