Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Redaksi

Aiptu Agus Riyanto, Bhabinkamtibmas Srengseng, Raih Penghargaan Kapolda Metro Jaya atas Dedikasi Mendidik Anak Di Kawasan Slum Area

JAKARTA || jejakindonesia.id - Wujud pengabdian seorang anggota Polri tak selalu ditunjukkan di jalan atau lapangan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap sesama.

Hal itulah yang ditunjukkan oleh Aiptu Agus Riyanto, Bhabinkamtibmas Kelurahan Srengseng, Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat.

Pada Rabu (29/10/2025), Aiptu Agus menerima piagam penghargaan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, dalam acara Tatap Muka Kapolda Metro Jaya bersama para Bhabinkamtibmas di Gedung BPMJ Polda Metro Jaya.

Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasinya yang luar biasa dalam membangun sekolah informal TPA Maju Bersama di kawasan pemulung Kampung Balong, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

Sejak tahun 2019, Aiptu Agus secara mandiri mengelola kegiatan belajar untuk 160 anak pemulung, bahkan menggunakan dana pribadi untuk membiayai operasional dan perlengkapan belajar.

Tak hanya mendirikan sekolah, Aiptu Agus juga terjun langsung sebagai pengajar. Dengan penuh kasih, ia menanamkan semangat belajar, moral, dan cita-cita kepada anak-anak yang sebelumnya jauh dari akses pendidikan.

Kapolda Metro Jaya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi tersebut, yang menjadi contoh nyata semangat Presisi Polri, Polisi yang hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan harapan dan masa depan.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menyampaikan rasa bangga atas apa yang telah dilakukan anggotanya.

“Apa yang dilakukan Aiptu Agus adalah wujud nyata kepedulian dan keteladanan. Polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga bagian dari solusi sosial di masyarakat,” ujar Kombes Pol Twedi.

Senada dengan hal tersebut, Kapolsek Kembangan Kompol Moch Taufik Iksan menuturkan bahwa apa yang dilakukan Aiptu Agus menjadi bukti bahwa nilai-nilai kemanusiaan masih hidup kuat dalam jiwa anggota Polri.

“Beliau bukan hanya menjaga kamtibmas, tapi juga menjaga harapan anak-anak. Ini adalah bentuk pengabdian yang sesungguhnya,” ungkap Kompol Taufik.

Aiptu Agus berharap langkah kecilnya dapat menginspirasi rekan-rekan anggota Polri lainnya untuk terus berbuat kebaikan di tengah masyarakat.

“Saya hanya ingin anak-anak di sana punya kesempatan yang sama untuk bermimpi dan belajar. Karena setiap anak berhak atas masa depan,” tuturnya dengan rendah hati.

Kisah Aiptu Agus Riyanto menjadi pengingat bahwa pengabdian sejati tidak diukur dari pangkat atau jabatan, melainkan dari seberapa besar hati seseorang dalam berbuat baik.

Di tengah kesibukannya sebagai polisi, ia menjadi guru bukan karena kewajiban, tetapi karena panggilan hati.

Dari gang kecil di Kampung Balong, lahirlah harapan baru bagi anak-anak pemulung dan dari sosok sederhana bernama Aiptu Agus Riyanto, kita belajar arti sejati dari kata mengabdi untuk negeri.

( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )

Kementan Jelaskan Peran Penting Daerah Wujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia

JATINANGOR || jejakindonesia.id – Staf Ahli Menteri Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025).

Ia menjelaskan, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Dan kita jabarkan bersama di forum ini. Nanti kita lihat masing-masing kekuatan daerah dan potensi yang ada. Saya yakin hampir seluruh kabupaten ini basisnya pertanian,” jelasnya dalam forum yang diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia tersebut.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan bisnis yang tidak pernah mati sepanjang manusia masih membutuhkan pangan. Karena itu, pemerintah fokus mempercepat target swasembada pangan nasional yang sebelumnya dirancang dalam empat tahun, namun kini dipercepat menjadi tahun ini.

“Karena Bapak Presiden ada kalimat kayak Proklamasi itu, dalam waktu sesingkat-singkatnya [terwujud swasembada pangan],” tegasnya.

Ia menjelaskan, terdapat empat program utama pemerintah yang berkaitan erat dengan sektor pertanian, yakni swasembada pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan energi berbasis biofuel, dan hilirisasi produk pertanian. Upaya ini didukung dengan berbagai kebijakan lintas kementerian, termasuk regulasi berupa Instruksi Presiden.

Hasilnya, sektor pertanian menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari sisi Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, ekspor, maupun Nilai Tukar Petani (NTP). Selain itu, produksi beras nasional juga meningkat bahkan surplus, sehingga tidak ada impor beras pada tahun ini. “Produsen beras terbesar nasional masih Jawa Timur, disusul Jawa Barat dan Jawa Tengah,” paparnya.

Selain beras, komoditas jagung juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan produksi sebesar 8 persen dibanding tahun sebelumnya. Jawa Timur menjadi produsen jagung terbesar, diikuti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Ia juga menyoroti kebijakan baru pemerintah terkait subsidi pupuk yang mulai berlaku sejak 22 Oktober 2025. Dalam kebijakan tersebut, harga pupuk subsidi turun 10 persen tanpa menambah beban APBN. Selain itu, terdapat penyederhanaan mekanisme distribusi dari sebelumnya menggunakan kartu tani menjadi cukup dengan KTP. Namun, ia meminta pemerintah daerah mengawasi penyalurannya agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Jadi sekarang petani menikmati [subsidi pupuk]. Mohon disosialisasikan ini. Jarang harga turun kecuali era sekarang ini,” jelasnya.

Puspen Kemendagri

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Sinergi Daerah Wujudkan Perlindungan Jaminan Sosial Menyeluruh

JATINANGOR || jejakindonesia.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mendorong pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam memperluas cakupan jaminan sosial bagi masyarakat. Dorongan itu disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Forum ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menekankan bahwa jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara. Menurutnya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk nyata pelindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin agar memiliki akses terhadap layanan kesehatan.

“Tentu kami berharap Bapak-Ibu sekalian ikut memfasilitasi masyarakat di daerahnya masing-masing untuk tahu haknya ini,” ujarnya di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/10/2025).

Ia menjelaskan, hingga kini program JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah pusat tercatat telah menanggung iuran 96,8 juta peserta melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sementara Pemda dapat menambah cakupan bagi masyarakatnya sesuai kemampuan fiskal.

Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab penyediaan fasilitas kesehatan berada pada pemerintah pusat dan daerah, bukan pada BPJS. Pihaknya hanya menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ia pun mengingatkan agar rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tidak mendiskriminasi peserta BPJS. Selain itu, ia juga mengajak Pemda berperan aktif mengedukasi masyarakat tentang hak mereka atas jaminan kesehatan.

“Dulu orang miskin dilarang sakit, sekarang orang miskin dilarang bayar kalau sakit, asal menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Hendra Nopriansyah menegaskan pentingnya peran Pemda dalam mempercepat tercapainya Universal Coverage (UC) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). “Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, salah satu peran penting adalah pekerja. Jika pekerja sejahtera dan bahagia, Asta Cita Bapak Presiden dan Indonesia Emas 2045 akan cepat tercapai,” kata Hendra.

Ia menjelaskan, cakupan BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru mencapai 37 persen, jauh di bawah BPJS Kesehatan yang telah menembus 98 persen. Padahal, Jamsostek merupakan hak asasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Jadi kalau kita pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum memenuhi hak asasi, artinya ada PR yang belum ditunaikan untuk kepentingan dari rakyat Indonesia,” tegasnya.

Hendra mengapresiasi peran sejumlah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap Jamsostek. Hingga September 2025, tercatat 3,2 juta pekerja miskin dan miskin ekstrem telah mendapatkan pelindungan dari Pemda. Namun, masih ada sekitar 27 juta pekerja yang belum terlindungi.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa manfaat Jamsostek tidak hanya memberikan pelindungan finansial, tetapi juga berdampak sosial-ekonomi. Berdasarkan catatannya, tak sedikit penerima manfaat yang menggunakan jaminan tersebut untuk biaya sekolah anak, membuka usaha, dan membayar utang.

Di lain sisi, ia mengungkapkan bahwa percepatan perluasan Jamsostek dapat dilakukan tanpa membebani APBD. Hal ini misalnya melalui optimalisasi proyek jasa konstruksi yang mewajibkan pemberi proyek menanggung perlindungan bagi pekerjanya.

“Saya yakin peran penting dari Sekda dan Bappeda sangat penting untuk memenuhi perlindungan jaminan sosial dan hak asasi seluruh pekerja di Indonesia,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Pemusnahan 214,84 ton Narkoba Di Pimpin Langsung Oleh Presiden RI Prabowo Subianto

JAKARTA || jejakindonesia.id - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin pemusnahan 214,84 ton narkoba hasil pengungkapan Polri, senilai Rp29,37 triliun. Kegiatan ini digelar di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan (29/10/2025), sebagai wujud nyata tindak lanjut Asta Cita Presiden dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menyampaikan bahwa selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Polri telah mengungkap 49.306 kasus dengan 65.572 tersangka dan menyelamatkan lebih dari 629 juta jiwa dari bahaya narkoba.

Adapun barang bukti narkoba yang disita dan dimusnahkan di antaranya adalah, 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kilogram ketamin, 34,5 kilogram kokain. Lalu, 6,8 kilogram heroin, 5,5 kilogram THC, 18 liter etomidate, 132,9 kilogram hashish, 1,4 juta butir happy five serta 39,7 kilogram happy water.

“Upaya ini merupakan komitmen Polri mendukung misi Asta Cita Presiden, khususnya pada sasaran prioritas ke-4: Pencegahan dan pemberantasan narkoba,” tegas Kapolri.

Terus Berkomitmen Menjaga Generasi Emas dan #IndonesiaBebasNarkoba

Kapolri Resmi Lantik Irjen Endi Sutendi Jadi Kapolda Sulteng Gantikan Irjen Agus Nugroho

PALU || jejakindonesia.id  – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melantik Irjen Pol Dr. Endi Sutendi, S.I.K., S.H., M.H., sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Kapolda Sulteng). Pelantikan berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (29/10/2025).

Serah terima jabatan (sertijab) tersebut menandai pergantian posisi dari Irjen Pol Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., sebelumnya menjabat Kapolda Sulteng yang kini menjabat sebagai Kadivkum Pol. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri.

Pelantikan Irjen Pol Endi Sutendi merupakan tindak lanjut dari rotasi jabatan yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September 2025. Rotasi ini menjadi bagian dari penyegaran di tubuh Polri untuk memperkuat kinerja organisasi.

Diketahui, dalam surat keputusan tersebut Kapolri melakukan mutasi dan promosi jabatan terhadap sejumlah perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri di berbagai wilayah. Langkah ini menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri yang terus beradaptasi dengan tantangan kamtibmas di daerah.

Irjen Pol Endi Sutendi sebelumnya dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam kepemimpinan di berbagai satuan kepolisian. Ia diharapkan dapat melanjutkan program dan kebijakan Kapolda sebelumnya, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono membenarkan pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan tersebut.

“Hari ini jabatan Kapolda Sulteng telah diserahterimakan dari Irjen Pol Agus Nugroho kepada Irjen Pol Endi Sutendi, dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri,” ujar Kombes Djoko Wienartono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/10/2025).

Kombes Djoko menambahkan, dalam waktu dekat akan digelar kegiatan serah terima pataka sebagai simbol resmi kepemimpinan di Polda Sulawesi Tengah.

“Pekan depan rencananya akan ditindaklanjuti dengan rangkaian pelaksanaan serah terima pataka di Mapolda Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulteng ini diharapkan membawa semangat baru bagi jajaran kepolisian. Kehadiran Kapolda baru diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Sulawesi Tengah.

error: Content is protected !!