Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Redaksi

Siswa Diktukba SPN Polda Jatim Beri Manfaat Nyata, Bantu Pembangunan Akses Jalan Petani di Kediri

KEDIRI || jejakindonesia.id – Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri T.A. 2025 Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim menunjukkan implementasi nyata dari program Live In dengan berbaur dan membantu langsung aktivitas masyarakat.

Para siswa yang ditempatkan di Dusun Mulyoasri, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, turut berpartisipasi dalam percepatan pembangunan Talud Penahan Tanah (TPT) untuk akses jalan petani, Rabu (5/11/2025).

Program Live In ini dirancang agar para siswa dapat beradaptasi dan berinteraksi langsung dengan kehidupan sosial warga.

Sebelum diterjunkan ke lokasi, kelompok siswa yang bertugas di wilayah hukum Polres Kediri Polda Jatim ini telah menerima arahan dari Kapolres Kediri, AKBP Bramastyo Priaji, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasubag Watpers SDM Polres Kediri, AKP Chardi Kukuh.

Dalam arahannya, AKP Chardi Kukuh memberikan motivasi agar para siswa mampu menyesuaikan diri dan proaktif dalam memahami dinamika sosial selama kegiatan live in berlangsung.

Setibanya di lokasi, para siswa tidak hanya tinggal pasif. Saat salah seorang siswa Diktukba, Muhammad Arif Dawam Habibullah, menyusuri areal persawahan, ia menjumpai aktivitas warga yang sedang mengerjakan proyek TPT.

Siswa yang akrab disapa Habib tersebut kemudian berinteraksi dengan Ariyadi Wibowo, Kepala Dusun Puhrejo, Desa Tulungrejo, yang sedang mengawasi pekerjaan.

Kepada Habib, Ariyadi Wibowo yang akrab disapa Bowo, menjelaskan bahwa warga tengah fokus memperbaiki talud untuk menopang akses jalan.

Menurutnya, infrastruktur ini sangat vital bagi para petani setempat.

"Permasalahan utamanya adalah akses. Selama ini, para petani harus memutari areal sawah, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendistribusikan pupuk atau mengangkut hasil panen," jelas Bowo.

Mendengar permasalahan tersebut, hati Siswa Habib tergugah.

Ia segera menawarkan bantuan, mengajak serta rekan-rekan satu kelompoknya untuk bergabung dengan warga.

Seketika, para siswa Diktukba dan warga berbaur dalam semangat gotong royong.

Mereka bahu-membahu meratakan jalan tanah yang bergelombang, mengaduk semen, dan turut membangun dinding penahan tanah (plengsengan) agar struktur tanah tidak mudah erosi.

Inisiatif dan partisipasi aktif para siswa ini mendapat apresiasi tinggi dari perangkat desa dan masyarakat.

Ariyadi Wibowo (Bowo) mengaku terkesan dengan kesigapan dan kemauan para siswa untuk bekerja langsung.

"Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kehadiran para siswa SPN Polda Jatim ini. Mereka tidak sekadar hadir dan melihat, tapi langsung turun tangan bekerja bersama kami," ujar Bowo di lokasi.

Energi dan semangat yang dibawa siswa Diktukba Polri T.A. 2025 SPN Polda Jatim terbukti menjadi motor penggerak yang signifikan dalam percepatan pengerjaan talud seluas 232 meter persegi tersebut.

Partisipasi aktif ini membuktikan bahwa kehadiran Siswa Diktukba SPN Polda Jatim jauh dari sekadar formalitas.

Siswa Diktukba SPN Polda Jatim mampu berbuat nyata dan memberi manfaat langsung terhadap kelancaran pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Polresta Malang Kota Kembali Raih Penghargaan Penyerapan Anggaran Terbaik Triwulan III 2025 KPPN Malang

MALANG || jejakindonesia.id - Prestasi kembali ditorehkan oleh Polresta Malang Kota Polda Jawa Timur dalam pengelolaan keuangan negara. Piagam penghargaan diserahkan saat Penganugerahan Satker Berkinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2025 digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang di Aula RCE Center Gedung Cagar Budaya Jl Merdeka Selatan Kota Malang, Rabu (5/11).

Acara ini menjadi ajang apresiasi terhadap satuan kerja yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam penyerapan anggaran, pelaporan keuangan, dan implementasi layanan digital di triwulan ketiga tahun anggaran 2025.

Penghargaan diterima langsung oleh Wakapolresta Malang Kota, AKBP Oskar Syamsuddin ST, MT mewakili Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono SH, SIK, MSi.

AKBP Oskar mengatakan penghargaan yang diraih hasil kerja kolektif seluruh jajaran Polresta Malang Kota dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efisien, transparan dan tepat sasaran.

“Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan KPPN Malang. Selain Capaian prestasi institusi, juga bukti dari budaya kerja profesional dan akuntabel yang terus kami tanamkan," ungkapnya.

AKBP Oskar memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk mendukung pelayanan publik, operasional kepolisian dan peningkatan keamanan masyarakat.

AKBP Oskar juga memaparkan beberapa langkah Polresta Malang Kota Polda Jatim sehingga mampu meraih penghargaan tersebut di antaranya penerapan monitoring real-time terhadap serapan anggaran.

Selain itu juga penguatan fungsi pengawasan internal dan optimalisasi sistem pelaporan keuangan berbasis digital sesuai kebijakan nasional.

“Kami berharap capaian ini menjadi motivasi, kedepannya kami akan terus berinovasi dalam kinerja dan tata kelola keuangan, menjaga sinergi dengan seluruh stakeholder dan memperkuat akuntabilitas dalam pelayanan publik,” ujarnya.

Menurut AKBP Oskar, keberhasilan ini juga sejalan dengan arahan Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono yang menekankan pentingnya Akuntabilitas dan transparan dalam setiap pelaksanaan program kerja.

Selain itu, Kapolresta Malang Kota juga selalu menekankan dalam pengelolaan anggaran negara harus profesional.

Diketahui Polresta Malang Kota Polda Jatim berhasil meraih penghargaan penyerapan anggaran terbaik ke-2 dikategori satuan kerja (Satker) dengan pagu anggaran Rp70 miliar hingga Rp150 miliar.

Sedangkan untuk Posisi pertama diraih Polres Malang Polda Jatim, sementara Polres Pasuruan Polda Jatim menempati posisi ketiga.

Penganugerahan Satker Berkinerja Terbaik Triwulan III Tahun 2025 dihadiri sekitar 50 perwakilan Satker mitra kerja KPPN Malang dari berbagai instansi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan.

Sementara itu Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusnan, menyampaikan rasa syukur atas capaian positif yang diraih bersama seluruh mitra kerja. Ia menekankan pentingnya sinergi dan disiplin dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran.

“Berbagai indikator kinerja pelaksanaan anggaran menunjukkan tren yang semakin baik berkat kerja keras, komitmen, dan kolaborasi seluruh satuan kerja mitra,” ujar Muhammad Rusnan.

Ia juga menegaskan bahwa KPPN Malang terus berkomitmen memperkuat perannya sebagai Treasury and Financial Service Office yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan prima, dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien

“Kami melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memastikan anggaran terserap dengan tepat waktu dan tepat guna, Kolaborasi dengan lintas satuan fungsi agar tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun pelayanan masyarakat,”pungkasnya.

Krisis Kepastian Proyek JLU Pasuruan: Publik Menuntut Transparansi dan Keberanian Pemerintah

PASURUAN || jejakindonesia.id - Di tengah geliat pembangunan yang dijanjikan pemerintah daerah, puluhan warga pemilik tanah justru menghadapi kebuntuan. Mereka tidak dapat melakukan aktivitas administratif apa pun terhadap aset miliknya mulai dari pemecahan sertifikat, balik nama, hingga transaksi jual beli, lantaran lahan mereka telah masuk dalam area rencana proyek Jalur Lingkar Utara (JLU) yang tercantum di dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dalam aksi damai yang digelar di depan Kantor Pemkot Pasuruan, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Rakyat Pasuruan Bangkit (FRPB) menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan proyek yang disebut-sebut bernilai Rp1 triliun, dengan pengadaan lahan sekitar Rp200 miliar.

Ketua LSM M_BARA. Saiful Arief mengatakan “Dari mana Pemkot mendapatkan Rp200 miliar untuk proyek senilai Rp1 triliun?”. Pertanyaan itu menggema di tengah kerumunan massa, menjadi simbol keresahan publik atas proyek yang sejak lama dijanjikan namun tak juga berwujud nyata.

PENLOG Mati Suri dan Diamnya Dinas PUPR
Publik juga menyoroti PENLOG (Perencanaan dan Penganggaran Logistik) yang sejak 2018 disebut “mati suri” tak pernah difungsikan untuk mendukung realisasi proyek.

“Sejak 2018 hingga kini, tidak ada langkah nyata dari PENLOG. Sementara Dinas PUPR justru diam tanpa sikap. Ini bentuk pembohongan publik,” ujarnya

Tak hanya itu Tri Sulistiyo Sahyudi selaku Koordinator juga mengatakan dengan tegas. Di lapangan, dampak ketidakpastian itu terasa nyata. Banyak warga pemilik tanah yang masuk peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2021 mengaku tidak bisa memecah sertifikat, menjual, atau mengurus hak administrasi tanah mereka karena lahan “terkunci” dalam area rencana proyek yang tak kunjung pasti. Dalam pernyataan sikapnya, FRPB juga menuding adanya masalah serius dalam Badan Pengadaan (BP) dan Pokja Tender Kota Pasuruan yang dinilai minim transparansi.

“Kalau memang ada indikasi kongkalikong dalam tender proyek, Wali Kota harus berani melakukan evaluasi menyeluruh,"ungkap Tri Sulistiyo Sahyudi, selaku Koordinator Aksi damai FRPB.

Ketua LSM Penjara Indonesia Saipul menegaskan, proyek strategis daerah semestinya menjadi ruang kepercayaan rakyat, bukan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakatnya.

Dalam keterangan resmi yang dibacakan pada Rabu, 5 November 2025, FRPB menilai proyek JLU yang telah masuk dalam RPJMD Kota Pasuruan sejak 2018 kini “jalan di tempat”.

“Kami mendukung program JLU, tetapi pelaksanaannya tidak serius. Penetapan lokasi sudah lima tahun lalu, tapi hasilnya nihil,” Selain itu, Saipul menegaskan bahwa ketidaksiapan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp200 miliar dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga terdampak dan menghambat realisasi proyek strategis tersebut.

Lanjut Saipul menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai arah pembangunan dan pengelolaan anggaran JLU.

“Publik berhak tahu arah dan rencana pembangunan. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana anggaran sebesar Rp1 triliun itu dikelola dan sejauh mana progresnya,” ujar Ketua LSM Penjara Indonesia Saipul

Mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Pasuruan untuk turun tangan mengawasi proses lelang dan pengelolaan keuangan proyek, guna memastikan tidak ada praktik “kongkalikong” yang berpotensi merugikan daerah.

Ketua LSM M-BARA menambahkan. Sebagai langkah tegas, FRPB memberikan tenggat waktu 14 hari kerja kepada Pemerintah Kota Pasuruan untuk memberikan tanggapan resmi. Jika tidak, mereka berencana melayangkan laporan kepada Kementerian Keuangan RI, dengan dugaan lemahnya perencanaan dan inkonsistensi kebijakan terhadap arah pembangunan strategis nasional.

“Pemimpin harus tegas, pemimpin harus bijak, pemimpin harus berani. Kalau tidak, bagaimana bisa membawa perubahan untuk rakyat?” tutup Saiful Arief

 

 

(RED)

Musaffak, Penggagas ALWAMA: Wujudkan Kebersamaan dan Kekompakan untuk Majukan UMKM Warung Madura

CIREBON ||  jejakindonesia.id — Sosok Musaffak, penggagas ALWAMA (Aliansi Warung Madura), kembali menjadi sorotan berkat kiprahnya dalam membangun semangat kebersamaan dan kekompakan di antara para pelaku usaha kecil. Di bawah kepemimpinannya, ALWAMA tumbuh menjadi komunitas yang kuat dan solid, menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling mendukung dan berkembang bersama melalui usaha Warung Madura.

Sejak awal berdirinya, ALWAMA hadir bukan sekadar sebagai perkumpulan, tetapi sebagai gerakan sosial ekonomi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Musaffak berkeyakinan bahwa kebersamaan dan kekompakan adalah kunci utama untuk menciptakan kemandirian ekonomi rakyat. Melalui jaringan ALWAMA, banyak pelaku UMKM kini mampu membuka usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal di wilayah Cirebon dan sekitarnya.

> “Kami ingin tumbuh bersama. Di ALWAMA, tidak ada yang berjalan sendiri. Semua saling bantu, saling dukung, dan saling belajar. Dengan kekompakan, kita bisa maju dan sejahtera bersama,” ujar Musaffak dengan penuh semangat.

Kehadiran ALWAMA juga memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Program pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi antaranggota menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi kerakyatan.

Kini, ALWAMA bukan hanya sekadar komunitas usaha, tetapi telah menjadi contoh kebersamaan yang menginspirasi, di mana para anggotanya saling menguatkan dan berjuang bersama demi masa depan yang lebih baik.

Dengan visi besar dan hati yang tulus, Musaffak bersama ALWAMA terus berkomitmen mewujudkan ekonomi rakyat yang mandiri, berdaya saing, dan berlandaskan pada semangat kebersamaan.

Reses Dewan ke-1 (Satu) H.Mumamad Sobri Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2025-2026

TANGGERANG || jejakindonesia.id - Anggota DPRD H.Mumamad Sobri Dewan dari Partai Gerinda dari Dapil lima (5) Kabupaten-Tangerang melakukan Reses yang ke-1 (satu) Tahun sidang 2025-2026 yang di adakan di Kp.Soka Rt 001/Rw 001 Desa Cukanggalih Dusun 3 Kecamata Curug Kabupaten Tangerang-Banten.

Reses DPRD adalah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di luar masa sidang yang di lakukan di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi,kebutuhan,dan pengaduan masyarakat secara langsung, yang sesuai dengan pasal 96 ayat tiga (3) undang - undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .

Acara Reses ini di hadiri oleh Ketua Rt Yani, ketua Rw Jaja,kepala Dusun tiga (3) Zaro Jalu, Para Tokoh,Pemuda-Pemudi dan perwakilan warga masyarakat Desa Cukanggalih Kec.Curug-Tangerang.
Susunan acara ini di isi dengan Sambutan-sambutan, di antara nya Sambutan ketua Rt Yani,ketua Rw Jaja, Kepala Dusun tiga (3) /Zaro Jalu,Sambutan Dewan H.Mumamad Sobri, Dialog interaktif/Tanya jawab perwakilan warga , dan di tutup dengan Do'a oleh ust.Abah Aman.

Dalam Sambutan nya angota DPRD H.Muhamad Sobri mengatakan permasalahan yang menjadi kendala di masyarakat harus di lakukan dengan baik,bener, dan efesien terutama yang masih sering terjadi adalah Banjir,maka akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sampe selesai tentunya dengan kerjasama warga setempat, dan juga akan menampung semua aspirasi warga masyarakat dan akan mencatat juga melaksanakan aspirasi tersebut dengat tepat dan cepat.

Salah satu warga Pk Soleh dalam sesi Tanya jawab mangatakan berterima kasih kepada Dewan H.Muhamad Sobri yang sebelum nya telah memberikan sebuah alat Tenda yang sangat berguna untuk keperluan masyarakat banyak,dan tentunya Alat tenda tersebut sangat bermanfaat bagi kami,ucap nya.

Acara Reses ini berlangsung dengan aman,tertib,dan penuh khidmat dan acara Reses tersebut di tutup dengan Do'a bersama.

A.Jaeni/Jack

error: Content is protected !!