We're open Closes at 5:00 pm

Redaksi

STIK Lemdiklat Polri Resmikan Tiga Pusat Studi Baru untuk Perkuat Transformasi Ilmu Kepolisian

JAKARTA || jejakindonesia.id — Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri resmi meluncurkan tiga pusat studi baru, yakni Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Kehumasan Polri, dan Pusat Studi Pacific–Oceania, Kamis (27/11/2025). Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi STIK sebagai center of excellence dan laboratorium ilmu kepolisian berbasis riset.

Kegiatan peresmian dipimpin langsung oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, disaksikan oleh Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, para pejabat utama Mabes Polri, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, mitra internasional, akademisi, serta mahasiswa S1, S2, dan S3 STIK Lemdiklat Polri, baik yang hadir langsung maupun secara daring.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto menegaskan bahwa peresmian tiga pusat studi tersebut merupakan tonggak penting dalam akselerasi transformasi pendidikan Polri.

“STIK Lemdiklat Polri adalah laboratorium ilmu kepolisian. Di sinilah gagasan diuji, strategi dikembangkan, dan inovasi kebijakan dilahirkan. Tiga pusat studi yang kita resmikan hari ini memperkuat ekosistem keilmuan untuk menghadapi tantangan modern,” ujar Ketua STIK.

Beliau menambahkan bahwa dinamika keamanan global, kejahatan digital, perkembangan kawasan Indo–Pasifik, serta tantangan komunikasi publik menuntut kajian dan riset yang lebih spesifik dan komprehensif.

Dalam acara tersebut, Ketua STIK menjelaskan peran masing-masing pusat studi:

1. Pusat Studi SDM Kepolisian
Memperkuat merit system, pengembangan talenta, dan kepemimpinan berbasis karakter serta kompetensi.

2. Pusat Studi Kehumasan dan Komunikasi Kepolisian
Mengembangkan kemampuan komunikasi publik, transparansi, dan responsivitas Polri di era digital.

3. Pusat Studi Pacific–Oceania
Mengkaji dinamika kawasan strategis Pacific–Oceania dan memperluas diplomasi kepolisian Indonesia di tingkat global.

“Pusat-pusat studi ini bukan hanya ruang akademik, tetapi instrumen strategis yang memastikan setiap kebijakan dan pengembangan kompetensi anggota Polri didukung riset yang valid dan metodologi ilmiah yang kuat,” tegas Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto.

Saat ini STIK telah mengoperasikan enam pusat studi sebelumnya, mulai dari Ilmu Kepolisian, Siber, Pemolisian Masyarakat, Anti Korupsi, Terorisme, hingga Keselamatan Lalu Lintas. Dengan penambahan tiga pusat studi baru, maka total terdapat sembilan pusat studi aktif.

Ketua STIK menyampaikan bahwa dalam waktu dekat STIK juga akan membentuk Pusat Studi Kedokteran Forensik/DVI serta Pusat Studi Industri Keamanan.

“Dengan keberadaan sembilan pusat studi ini, STIK semakin siap meningkatkan kapasitas riset, publikasi ilmiah, dan kolaborasi global. Keberhasilan Polri hari ini bergantung pada kekuatan intelektual, moral, dan integritas,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Polri, kementerian/lembaga, mitra internasional, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pengembangan STIK Lemdiklat Polri.

Tingkatkan Smart Policing, Lemdiklat Polri Tambah Tiga Pusat Studi Strategis

JAKARTA || jejakindonesia.id  — Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) kembali memperkuat ekosistem keilmuan kepolisian dengan meresmikan tiga pusat studi baru, yaitu Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Pacific–Oceania, dan Pusat Studi Kehumasan Polri. Pusat studi ini melengkapi keberadaan Pusat Studi Ilmu Kepolisian yang telah lebih dulu beroperasi sebagai ruang dialog akademik untuk mentransformasi dan mengembangkan ilmu kepolisian, Kamis (27/11).

Peresmian tersebut menegaskan komitmen Lemdiklat Polri dalam memperkuat ilmu kepolisian sebagai disiplin multidisipliner yang terus berkembang mengikuti dinamika keamanan, sosial, teknologi, dan geopolitik modern.

Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana menjelaskan bahwa pusat studi merupakan fondasi penting untuk membangun smart policing yang berorientasi pada pengetahuan, riset, dan inovasi.

“Pusat studi ini adalah ruang dialog ilmiah untuk mentransformasi ilmu kepolisian. Di sini gagasan diuji, konsep dikembangkan, dan strategi pemolisian dimodernisasi agar Polri selalu relevan dengan perubahan zaman,” ujar Komjen Chryshnanda.

Menurutnya, ilmu kepolisian harus dipahami sebagai ilmu lintas bidang yang berkaitan dengan keteraturan sosial, penegakan hukum, isu-isu masyarakat, teknologi, hingga kejahatan modern yang semakin kompleks.

Selain Pusat Studi Ilmu Kepolisian, tiga pusat studi baru yang diresmikan memiliki fungsi strategis masing-masing:

- Pusat Studi SDM Polri memperkuat pengembangan talenta dan meritokrasi dalam manajemen kepemimpinan Polri.

- Pusat Studi Kehumasan Polri memfokuskan kajian pada manajemen komunikasi publik, transparansi, dan media policing.

- Pusat Studi Pacific–Oceania menyoroti pentingnya riset geopolitik kawasan Indo–Pasifik serta penguatan diplomasi kepolisian Indonesia dalam arsitektur keamanan global.

Komjen Pol. Prof. Chryshnanda menekankan:

“Ilmu kepolisian harus dikembangkan dalam kerangka filosofis, yuridis, geopolitik, akademis, hingga globalisasi. Karena itu pusat studi menjadi pilar untuk membangun Polri yang humanis, modern, dan berdaya saing internasional.”

Dalam dokumen pusat studi, Lemdiklat Polri juga memaparkan arah pengembangan kurikulum yang mencakup pengajaran dasar (filsafat ilmu, etika publik, metodologi penelitian), pengajaran inti (hukum, kriminologi, teknologi informasi, administrasi kepolisian), hingga kapita selekta terkait isu strategis seperti ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

Selain itu, pusat studi juga mendorong pendidikan kompetensi khusus seperti safety driving centre, security training centre, sekolah penyidik, serta pelatihan bagi master trainer sebagai bagian dari pengembangan soft power dan smart power SDM Polri.

“Polri harus menjadi institusi pembelajar. Melalui pusat studi, kita memperkuat riset, laboratorium sosial, publikasi ilmiah, hingga pengembangan smart policing yang mencakup pemolisian konvensional, elektronik, dan forensik,” tutur Komjen Pol. Prof. Chryshnanda.

Dengan pengembangan pusat studi ini, Lemdiklat Polri berharap tercipta lingkungan akademik yang adaptif, kritis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Pusat studi juga akan memperkuat jejaring kerja sama nasional dan internasional, baik dengan universitas, lembaga penelitian, maupun institusi keamanan global.

Komjen Pol. Prof. Chryshnanda menegaskan bahwa ilmu kepolisian bukan hanya milik institusi Polri, tetapi ruang terbuka yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

“Pusat studi bukan hanya milik STIK atau Lemdiklat, tetapi milik seluruh ekosistem pengetahuan kepolisian. Dengan riset yang kuat dan kolaborasi luas, kita menyiapkan Polri masa depan yang cerdas, inklusif, dan dipercaya masyarakat,” tutupnya.

e-PPID Polri Hadir dengan Wajah Baru: Akses Informasi Resmi Kini Satu Pintu, Cepat, dan Transparan

JAKARTA || jejakindonesia.id - Polri memperkenalkan pengembangan terbaru pada website e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Polri sebagai langkah konkret menuju layanan informasi publik yang lebih modern, transparan, dan mudah dijangkau. Pembaruan ini menjadi bagian penting dari akselerasi standarisasi pelayanan informasi publik yang saat ini dipimpin oleh Kombes Umi Fadilah Astutik sebagai Project Leader Proyek Perubahan (Proper).

Selama ini, keterbukaan informasi publik Polri dinilai belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemui antara lain masih minimnya informasi publik yang tersedia sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), kecepatan respon permohonan informasi yang kerap melampaui batas 10 hari kerja, hingga literasi PPID yang belum merata di jajaran kepolisian. Selain itu, layanan informasi masih terpusat di Divhumas Polri sehingga warga di daerah belum mendapatkan akses yang merata.

Pengembangan website e-PPID Polri kini menjadi prioritas, dengan tampilan baru yang lebih modern, mudah digunakan, dan terintegrasi dari tingkat Mabes Polri hingga seluruh Polda serta Polres. Dengan konsep “satu pintu digital”, masyarakat tidak lagi perlu datang langsung ke kantor polisi untuk mendapatkan informasi publik.

Kombes Umi Fadilah menegaskan bahwa pembaruan e-PPID Polri menjadi simbol perubahan cara kerja Polri dalam memberikan layanan informasi.
Dalam penyampaiannya, ia menyoroti pentingnya akses digital yang setara bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi resmi yang dapat diakses kapan saja tanpa hambatan. e-PPID Polri menjadi jembatan keterbukaan antara Polri dan publik,” ujar Umi.

Ia menjelaskan bahwa sistem ini bukan hanya sekadar platform teknologi, tetapi bagian dari perubahan budaya kerja di tubuh Polri.
Dalam pernyataannya, Umi menekankan pentingnya standarisasi di semua lini.

“Dengan e-PPID Polri terstandarisasi, setiap satuan kerja kini memiliki panduan layanan yang sama. Ini membuat pelayanan informasi lebih efisien, profesional, dan tidak berbeda antarwilayah,” jelasnya.

Umi juga menyampaikan bahwa keberadaan e-PPID Polri diharapkan berdampak langsung pada meningkatnya partisipasi publik dalam mengakses informasi kepolisian.
Ia menambahkan komitmen Polri untuk terus memperkuat transparansi.

“Harapan kami, e-PPID dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi langkah nyata Polri menuju layanan informasi publik yang modern dan berintegritas,” kata Umi.

Dukungan terhadap pengembangan e-PPID Polri juga disampaikan Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago.
Dalam komentarnya, Erdi menilai pembaruan e-PPID Polri sebagai langkah penting menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

“Terobosan ini sangat relevan dengan tuntutan keterbukaan informasi. Sistem yang lebih modern akan membuat masyarakat jauh lebih mudah memperoleh informasi resmi Polri,” ujar Erdi.

Ia menegaskan bahwa Divhumas Polri siap memastikan implementasi sistem ini berjalan merata di seluruh satuan kewilayahan.
Dalam pernyataannya, Erdi menegaskan komitmen institusi.

“Kami mendukung penuh pengembangan e-PPID Polri karena ini adalah fondasi penting untuk membangun standar layanan informasi publik yang transparan dan dapat dipercaya,” ucapnya.

Melalui tampilan baru, fitur yang lebih lengkap, dan integrasi nasional, e-PPID Polri diharapkan menjadi pusat informasi resmi yang cepat, jelas, dan mudah diakses. Inovasi ini menjadi bagian dari transformasi Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui layanan digital yang pasti dan terpercaya.

Pantauan Terbaru Polres Nias: Akses Laut Beroperasi Kembali, Listrik Stabil, Jaringan Masih Gangguan

NIAS || jejakindonesia.id — Polres Nias terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif dengan sejumlah instansi terkait guna memastikan stabilitas situasi pascabencana yang terjadi di wilayah Kepulauan Nias. Berdasarkan hasil pengecekan dan komunikasi lintas sektor pada Rabu (26/11/2025) pagi, kondisi di lapangan menunjukkan perkembangan positif.

Cuaca sejak Selasa malam hingga Rabu pagi terpantau berawan dan tanpa curah hujan, sehingga aktivitas masyarakat mulai berangsur kembali normal. Kondisi ini juga membantu proses pemulihan layanan publik dan mobilitas warga.

Hasil pengecekan Polres Nias bersama pihak ULP Gunungsitoli menunjukkan bahwa hingga pagi ini tidak ada gangguan kelistrikan yang disebabkan bencana. Namun pihak ULP menyampaikan bahwa distribusi arus listrik dalam beberapa hari terakhir sempat terganggu akibat hujan serta angin kencang.

Meski begitu, pasokan bahan bakar mesin pembangkit (BBM) diperkirakan cukup untuk 10 hari ke depan, sehingga layanan kelistrikan dipastikan tetap aman.

Untuk akses laut, Polres Nias berkoordinasi dengan KSOP Pelabuhan Gunungsitoli yang melaporkan bahwa tiga armada kapal WJL dari Sibolga menuju Gunungsitoli telah kembali beroperasi sejak dini hari.

Adapun jadwal keberangkatan sebagai berikut:
KMP Wira Harmoni berangkat pukul 04.00 WIB
KMP Wira Victory berangkat pukul 05.10 WIB
KMP Wira Prime berangkat pukul 06.00 WIB

Kembalinya aktivitas penyeberangan ini menjadi indikator penting akan pulihnya mobilitas logistik dan kebutuhan masyarakat di Kepulauan Nias.

Aktivitas pengisian BBM di sejumlah SPBU di Gunungsitoli dilaporkan mengalami antrian panjang. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan jaringan sistem pembayaran, sehingga transaksi membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya.

Polres Nias telah menempatkan personel di sejumlah titik SPBU untuk membantu pengaturan arus kendaraan agar situasi tetap tertib dan kondusif.

Sejak 25 November 2025 pukul 21.00 WIB, layanan jaringan komunikasi seluler di wilayah Nias dilaporkan terputus total. Sebagai langkah darurat, Kantor Syahbandar Pelabuhan Gunungsitoli telah mengoperasikan layanan internet Starlink milik mereka untuk membantu komunikasi strategis antarlembaga, termasuk kebutuhan koordinasi TNI–Polri.

Polres Nias juga memanfaatkan jaringan darurat tersebut untuk mempercepat penyampaian laporan situasi dan penanganan di lapangan.

Menanggapi perkembangan terkini di Kepulauan Nias, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan bahwa Polda Sumut berkomitmen penuh dalam memastikan stabilitas situasi serta kelancaran layanan publik di wilayah terdampak.

“Polda Sumut terus memonitor perkembangan situasi di Nias, mulai dari cuaca, arus listrik, layanan publik, hingga akses laut. Berbagai instansi sudah bergerak bersama, dan kondisi perlahan menunjukkan tren positif,” ujar Kombes Ferry.

Ia juga menyoroti upaya kepolisian yang tetap siaga dalam mengantisipasi kendala lapangan.

“Polres Nias sudah berkoordinasi dengan ULPTD, KSOP, Pertamina, dan instansi lainnya. Meski jaringan komunikasi masih terputus, Polri memanfaatkan jaringan darurat untuk memastikan laporan tetap tersampaikan. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” tambahnya.

Kombes Ferry menegaskan bahwa setiap perkembangan selanjutnya akan terus diperbarui sesuai hasil laporan resmi dari Polres Nias.

Polda Sumut Update Penanganan Bencana: 148 Kejadian di 12 Kab/Kota, 1.030 Personel Dikerahkan

MEDAN || jejakindonesia.id – Polda Sumatera Utara merilis update terbaru penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah pada 24 hingga 26 November 2025. Berdasarkan laporan hingga Rabu (26/11/2025) pukul 22.00 WIB, tercatat 148 kejadian bencana alam terdiri dari tanah longsor, banjir, pohon tumbang, hingga angin puting beliung. Bencana terjadi di sedikitnya 12 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Dari hasil rekapitulasi sementara, terdapat 175 korban dengan rincian 34 meninggal dunia, 77 luka ringan, 11 luka berat, serta 52 orang masih dalam pencarian. Sementara 1.168 warga tercatat mengungsi di berbagai lokasi.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan kondisi tanah labil dan debit air sungai meningkat di banyak titik. “Cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi memicu bencana longsor dan banjir secara hampir bersamaan di berbagai wilayah. Situasi ini membuat seluruh jajaran harus bekerja cepat untuk melakukan evakuasi dan penyelamatan warga,” ujarnya.

Dalam upaya penanganan, Polda Sumut mengerahkan 1.030 personel gabungan dari Satwil, Ditsamapta, Sat Brimob, Bid TIK, dan Biddokkes.

Personel disebar ke seluruh titik bencana untuk melakukan:
- TPTKP dan pendataan lokasi bencana,
- Evakuasi warga terdampak,
- Pencarian korban hilang bersama BPBD dan tim SAR gabungan,
- Pengamanan dan pengaturan lalu lintas di jalur yang tertutup material longsor,
- Pendirian posko darurat dan penyaluran bantuan.

Selain kepolisian, penanganan dilakukan melalui sinergi dengan BPBD, TNI, Pemda, Basarnas, Dinas Sosial, relawan, serta unsur masyarakat.

“Polda Sumut tidak bekerja sendiri. Seluruh stakeholder, pemerintah daerah, TNI, BPBD dan lembaga terkait terus bergerak bersama masyarakat untuk mempercepat penanganan. Kolaborasi ini menjadi kunci percepatan penyelamatan,” ungkap Kombes Ferry.

Bencana dengan dampak terbesar tercatat di wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Sibolga, dan Mandailing Natal. Beberapa wilayah mengalami longsor hingga puluhan titik serta banjir yang merendam permukiman dengan ketinggian air mencapai satu meter.

Di Taput, Brimob Polda Sumut menurunkan tim khusus untuk membuka akses jalan yang tertutup material longsor serta mengevakuasi warga yang terisolasi. Sementara di Sibolga, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap puluhan warga yang dilaporkan hilang akibat banjir bandang.

“Kami terus mempercepat pencarian warga yang belum ditemukan. Tim bergerak siang dan malam karena pada beberapa titik kondisi medan cukup berat akibat akses jalan terputus,” kata Kombes Ferry.

Polda Sumut juga telah menyiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak di wilayah Taput, Tapteng, dan Sibolga yang dijadwalkan diberangkatkan pada Kamis, 27 November 2025. Bantuan berupa makanan siap saji, selimut, logistik kebutuhan dasar, obat-obatan hingga perlengkapan evakuasi.

Selain itu, Polda Sumut bersama Pemda dan TNI telah membangun posko darurat, pos pengungsian sementara, serta posko layanan kesehatan untuk mempercepat pemulihan masyarakat.

Kabid Humas Polda Sumut menegaskan bahwa data yang dirilis merupakan update sementara, sebab beberapa wilayah masih belum dapat menyampaikan laporan lengkap karena kondisi hujan deras yang merata di banyak titik serta akses lapangan yang terhambat.

“Data ini bersifat sementara. Beberapa wilayah seperti Medan, Deli Serdang, dan sejumlah daerah lainnya belum dapat melaporkan kondisi secara menyeluruh karena hujan tidak berhenti dan beberapa akses masih terputus. Polda Sumut akan terus memperbarui data secara berkala,” jelasnya.

Mengantisipasi bencana susulan, Polda Sumut mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama yang bermukim di daerah rawan longsor dan bantaran sungai.

“Kami meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Bila situasi mengancam keselamatan, segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman atau menuju posko darurat terdekat,” tutup Kombes Ferry.

error: Content is protected !!