Sorry, we're closed Opens Kamis at 9:00 am

Redaksi

IMG-20251130-WA0058

Diinisiasi Menteri Agus Andrianto, Program Ketahanan Pangan Lapas Manfaatkan Lahan ‘Tidur’ dan Untungkan UMKM Lokal

Redaksi 9 bulan ago

JAKARTA || jejakindonesia.id - Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto S.H., M.H., menjelaskan bahwa inisiatif program ketahanan pangan di lapas didasari oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai banyaknya lahan idle atau lahan tidur milik kementerian yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Ia menyebut temuan serupa sering berulang terjadi, bahkan sejak Imipas masih di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami dihadapkan dengan temuan BPK, ada banyak lahan idle yang tidak kita manfaatkan. Karena kita kementerian baru, jadi kita ada audit kesehatan organisasi. Kita buka, kelemahannya apa, kekurangannya apa, kendalanya apa, permasalahannya apa," jelas Menteri Agus saat memberikan pembekalan terkait ketahanan pangan kepada perangkat desa, babinsa, bhabinkamtibmas dan kelompok tani se-Blora di Pendopo Bupati Blora, Jawa Tengah pada Sabtu (29/11/2025).

Menteri Agus Andrianto menjelaskan bahwa upaya penyelesaian PR tersebut diselaraskan dengan visi Presiden Prabowo, yakni mewujudkan Ketahanan Pangan, sebagai kiblat arah kebijakan.

"Oleh karena itu tentunya Bapak Presiden sudah memberi arah, maka kita semua pembantunya arah kiblatnya harus kepada apa yang menjadi orientasi Bapak Presiden Prabowo," ucap Menteri Agus Andrianto.

Menteri Agus Andrianto menyatakan bahwa semangat ketahanan pangan perlu ditumbuhkan dan digalakkan di lingkungan pemasyarakatan, terutama pada jajaran yang memiliki lahan tidur yang luas. Bagi Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang tidak memiliki lahan luas, partisipasi tetap dimungkinkan melalui metode seperti budi daya tanaman dalam polibag atau budi daya lele.

"Oleh karena itu, kami di jajaran Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, khususnya di bidang permasyarakatan, menekankan bahwa meskipun lahan lapas di Blora sempit, mereka tetap berupaya keras membangun ketahanan pangan," ujar Menteri Agus Andrianto.

Lalu ke mana hasil Ketahanan Pangan akan diserap ?.

Menteri Agus Andrianto menerangkan bahwa setiap wilayah bekerja sama dengan pihak ketiga atau vendor dalam penyediaan bahan dasar makanan untuk lapas, dan para vendor tersebut diwajibkan menyerap minimal lima persen hasil kegiatan Ketahanan Pangan di lapas.

"Yang lima persen hasilnya wajib diambil oleh penyedia bahan makanan," tambah Menteri Agus Andrianto.

Dengan demikian, inisiatif Menteri Agus Andrianto menekankan bahwa hasil program ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki nilai ekonomi yang signifikan, di mana hasil penyerapan oleh vendor bahan makanan turut menghasilkan pendapatan (rupiah) bagi pihak lapas.

Hasil pendapatan dari program Ketahanan Pangan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan para petugas lapas dan narapidana yang berpartisipasi dalam program tersebut, sejalan dengan kebijakan Menteri Agus Andrianto yang mewajibkan penyedia bahan makanan berasal dari pengusaha lokal guna menggerakkan UMKM di area sekitar lapas.

"Bahan makanan ini harus dikelola oleh pelaku usaha lokal, bukan Jakarta (atau terpusat). Dulu pengelola bahan makanan dari Jakarta bisa mengelola Jambi, mengelola Kalimantan. Dari Jatim mengelola ke daerah Sulawesi, sehingga pengusaha lokal tidak punya kesempatan karena tidak punya pengalaman," ungkap Menteri Agus Andrianto.

Menteri Agus Andrianto menuturkan pengusaha lokal yang tak memiliki pengalaman dalam penyediaan bahan makanan lapas tak perlu berkecil hati. Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) akan membimbing para pengusaha lokal.

"Oleh karena itu kami rubah syarat-syarat penyedia bahan makanan. Tidak punya pengalaman tidak apa-apa, kita bimbing dan kita arahkan, sekaligus juga untuk bisa menyerap hasil Ketahanan Pangan yang menjadi atensi Bapak Presiden Prabowo," ungkap Menteri Agus Andrianto.

Terakhir, Menteri Agus Andrianto menekankan pentingnya menghidupkan Ketahanan Pangan bagi bangsa Indonesia. "Artificial intelijen bisa menggantikan berbagai macam profesi. Yang nggak bisa diganti hanya pangan," pungkasnya.

IMG-20251130-WA0057

Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga Minta Kapolda dan Wakapolda Atensi Kasus Korban Yang Dilapor Balik Oleh Pelaku Pencurian

Redaksi 9 bulan ago

MEDAN || jejakindonesia.id - Setelah mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban beberapa waktu yang lalu, korban yang menjadi terlapor karena disuruh penyidik untuk mengamankan pelaku pencurian mengirimkan surat ke Komisi III DPR RI meminta agar persoalan tersebut dapat dibahas di Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI

AS menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Kapolri, Wakapolri PJU Mabes Polri, Kapolda Sumut dan PJU Polda Sumut namun belum mendapatkan balasan, bahkan ia mengaku sudah juga mengirimkan surat ke Komisi III DPR RI dan mengirimkan pesan wa ke beberapa anggota Komisi III DPR RI namun hanya bapak Mangihut Sinaga yang membalas wa.

“Kami tidak ingin di jadikan tersangka dalam laporan pelaku pencurian ke Polrestabes Medan dalam hal dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama sama, maka dari itu kami datang ke LPSK dan mengirimkan surat sampai meminta hal tersebut dibahas di DPR RI. Kami meminta perlindungan, dimana kami disuruh oleh penyidik Polsek Pancur Batu yang menangani laporan kami untuk mengamankan pelaku dan saat itu penyidik juga ikut bersama kami, kami tidak ada melakukan penganiayaan secara bersama sama seperti yang mereka tuduhkan itu,” ujar AS

Perlu saya jelaskan, bahwa saya di hubungi penyidik Brigadir SH dan dia meminta saya untuk datang ke café depan Royal Sumatera. Saat itu sebenarnya saya tidak bisa datang karena saya sedang membawa barang barang, namun karena dia bilang mau nangkap pelaku pencurian makanya saya datang. Namun kami heran kenapa dia tidak datang bersama petugas unit reskrim malahan dia membawa seorang pria yang belakangan saya ketahui merupakan Polisi gadungan.

“Ada seorang wanita yang kami suruh mancing pelaku saat itu kami sudah berkumpul semua di café itu, namun anehnya saat wanita itu mengirimkan pesan kepada adik saya bahwa dia sudah berada di hotel bersama pelaku, hal tersebut kami beritahukan kepada penyidik, penyidik Brigadir SH malahan menyuruh kami yang mengamankan pelaku sementara dia menunggu di pos 1 hotel tersebut, saya hanya mengamankan satu pelaku dan saat saya coba amankan pelaku itu malahan mengeluarkan pisau sehinga saya pun dengan spontan membela diri agar tidak ditusuk oleh pelaku yang saya lihat memegang pisau,” sebutnya

Kedua pelaku yang kami amankan pun kami serahkan kepada penyidik Brigadir SH dan atas perintahnya kami membawa pelaku ke Polsek Pancur Batu. Namun beberapa hari kemudian keluarga pelaku pencurian malahan melaporkan kami ke Polrestabes Medan, mirisnya wanita yang kami suruh untuk memancing pelaku dan pria yang datang bersama penyidik malahan dijadikan saksi dalam laporan pelaku pencurian tersebut.

“Kami menduga penyidik Polsek Pancur Batu Brigadir SH yang menyuruh wanita dan pria itu untuk menjadi saksi karena cuma dia yang tau nomor hape dan alamat mereka. Suasana Polsek Pancur Batu Sempat ricuh karena pada tanggal 24 September 2025 dimana penyidik melepaskan SM terduga penadah yang kami amankan di daerah Pancing, padahal dirumah SM lah kami temukan sejumlah hape hasil curian disimpan, saat itu SM juga mengakui bahwa dia tau kalau itu barang curian, namun penyidik malahan melepaskan nya malam itu dan besoknya Propam Polrestabes Medan datang ke Polsek Pancur Batu untuk menyelidiki hal tersebut, semua ini terjadi karena penyidik menyuruh kami mengamankan pelaku, coba kalau kami tidak disuruh untuk mengamankan pelaku hal ini tidak akan terjadi, lagian kenapa dia tidak membawa petugas reskrim Polsek Pancur Batu untuk mengamankan pelaku malahan membawa Polisi gadungan,” ungkapnya

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga yang kami minta tanggapannya menganai hal tersebut mengaku sudah mengirimkan pesan kepada Kapolda dan Wakapolda Sumut.

“Saya sudah lapor Kapolda dan Wakapolda agar di atensi, mungkin karena masalah banjir mereka lagi sibuk,” balasnya padea sabtu 29 November 2025 (Leodepari)

IMG-20251130-WA0046

FH Unissula Lauching Pusat Studi Kepolisian, Wakapolri: Dorong Riset Strategis Dan Rujukan Kebijakan Nasional

Redaksi 9 bulan ago

SEMARANG || jejakindonesia.id — Polri meresmikan Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang sebagai ruang kolaborasi strategis bagi pengembangan ilmu kepolisian berbasis riset akademik. Peresmian yang disaksikan Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., secara daring serta dihadiri langsung Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas keilmuan Polri dan melahirkan pemikiran akademik untuk kebijakan publik di masa mendatang.

Wakapolri menegaskan bahwa Polri membutuhkan kolaborasi serius dengan perguruan tinggi guna memperkuat fondasi kebijakan keamanan nasional yang berbasis data. Rektor Unissula Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. menegaskan bahwa pusat studi ini merupakan komitmen Unissula untuk hadir sebagai mitra strategis Polri dalam memperkuat kualitas keamanan negara. “Jika kepolisian suatu negara lemah maka negara itu akan mudah rapuh, tetapi jika kepolisiannya kuat maka negaranya akan berdiri tegar,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Kami ingin pusat studi ini tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi melahirkan polisi yang dicintai rakyatnya — polisi yang bekerja dengan ilmu, empati, dan keberpihakan pada keadilan substantif.”

Wakapolri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama akademik merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas kebijakan Polri. “Kolaboratif Polri dengan akademisi merupakan investasi strategis bagi kualitas kebijakan di masa depan. Dengan dibukanya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, saya berharap lahir riset nasional yang kuat, meliputi keamanan pangan, perkembangan sosial, hingga rekomendasi kebijakan Polri yang adaptif terhadap tantangan zaman,” tegasnya.

Ia mencontohkan model kemitraan serupa yang berhasil diterapkan di Inggris, Australia, dan Selandia Baru melalui pendekatan evidence-based policing yang terbukti meningkatkan kepercayaan publik.

Pusat Studi Kepolisian FH Unissula diproyeksikan menjadi simpul dialog intelektual dan pusat kajian strategis dalam memperkuat keamanan publik. Sejumlah pakar akan terlibat dalam penelitian kebijakan, pelatihan kepolisian, serta pengembangan literasi ketahanan pangan. Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana berharap pusat studi ini menjadi pemantik kemajuan. “Semoga pusat studi ini menyemangati Polri dalam bekerja dan memperluas tradisi riset yang mendukung keamanan masyarakat,” ucapnya.

Wakapolri juga menegaskan bahwa Polri terus memperkuat landasan akademik kelembagaan melalui sembilan pusat studi baru termasuk siber, anti korupsi, masyarakat, hingga lalu lintas. Polri juga mendorong pelaksanaan Asta Cita pemerintah melalui penegakan hukum judi online dan narkoba, termasuk pemusnahan barang bukti terbesar sepanjang sejarah sebesar 214,8 ton (Rp 29,37 triliun). Selain itu, Polri mendukung ketahanan pangan nasional dengan produksi 2,5 juta ton komoditas pada 624 ribu hektare lahan serta memperluas program makanan bergizi melalui pembangunan 1.084 SPPG di seluruh Indonesia.

Dengan diresmikannya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, Polri optimis bahwa integrasi sains akademik dan pengalaman lapangan akan melahirkan model kepolisian yang adaptif, humanis, dan berbasis riset. Polri percaya pusat studi ini akan berkembang sebagai Center of Excellence sekaligus mitra permanen dalam penguatan kebijakan keamanan nasional serta mewujudkan kepolisian yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.

IMG-20251130-WA0045

Polri Siapkan Perangkat Starlink di Lokasi Bencana, Warga Akhirnya Bisa Terhubung Kembali dengan Keluarga

Redaksi 9 bulan ago

ACEH || jejakindonesia.id - Setelah empat hingga lima hari terputus dari jaringan komunikasi akibat bencana, masyarakat di wilayah terdampak akhirnya dapat kembali menghubungi keluarga mereka. Polri melalui Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) turun langsung ke lokasi bencana untuk memastikan akses komunikasi darurat dapat dipulihkan secepat mungkin.

Sebagai bagian dari respons cepat tersebut, Mabes Polri telah mengirimkan total 8 perangkat Starlink ke wilayah terdampak bencana dengan rincian yaitu 2 unit di Aceh, 4 unit di Sumatera Utara dan 2 unit di Sumatera Barat.

Salah satu unit di Aceh telah dioperasikan oleh Tim Bid TIK Polda Aceh yang dipimpin Ipda Edi Amran bersama dua personel lainnya di Desa Tingkem, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireun. Mereka memasang dan mengaktifkan akses WiFi Starlink, yang langsung dimanfaatkan warga untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka yang sebelumnya tidak dapat dihubungi selama beberapa hari.

“Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah bisa menghubungi keluarganya setelah empat hari tidak ada sinyal. Mereka sangat antusias memanfaatkan akses WiFi yang kita pasang,” ujar Ipda Edi Amran dari lokasi bencana.

Kehadiran layanan komunikasi ini disambut haru dan rasa syukur oleh para pengungsi. Salah satu warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, menyampaikan langsung testimoninya:

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Polri yang sudah menyediakan WiFi kepada kami warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen Aceh yang sedang mengungsi. Saya bisa menelpon seluruh keluarga saya yang beberapa hari tidak bisa dihubungi. Alhamdulillah hari ini saya sudah terkoneksi dengan keluarga kami di luar. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polri. Semoga Polri semakin sukses ke depan. Terima kasih.”

Langkah cepat Polri dalam memulihkan konektivitas ini menjadi salah satu bentuk dukungan kemanusiaan yang krusial, membantu masyarakat tetap terhubung dengan keluarga dan mendapatkan informasi penting selama masa tanggap darurat. Akses WiFi Starlink ini akan terus dioperasikan hingga kondisi komunikasi di wilayah terdampak kembali pulih.

IMG-20251130-WA0043

Unit Laka Polres Pasuruan Bergerak Cepat Tangani Tabrakan Mobil–Kereta di Beji, Empat Meninggal Dunia

Redaksi 9 bulan ago

PASURUAN || jejakindonesia.id — Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka) Polres Pasuruan bergerak cepat menuju lokasi kecelakaan maut antara mobil Honda Accord dan Kereta Api Mutiara Timur 209 yang menyebabkan empat orang meninggal dunia dan satu balita luka ringan.

Kejadian ini terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu KM 41+6/7, Petak Jalan Porong–Bangil, wilayah Dusun Selokambang, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Minggu, (30/11/25).

Kapolres Pasuruan, AKBP Jazuli Dani Iriawan, membenarkan peristiwa tersebut dan menyampaikan duka mendalam atas kejadian itu.

“Begitu menerima laporan, Unit Laka Polres Pasuruan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan olah TKP, evakuasi korban, dan pengamanan jalur. Kami berkomitmen menangani setiap kecelakaan dengan cepat dan profesional,” ujarnya.

Menurut hasil pemeriksaan awal, kecelakaan terjadi saat mobil Honda Accord bernomor polisi L-1519-ABJ melaju dari arah utara menuju selatan. Saat menyeberangi rel tanpa palang pintu, pengemudi diduga kurang memperhatikan situasi sehingga tertabrak Kereta Api Mutiara Timur 209 yang datang dari arah barat ke timur.

Unit Laka menyebut faktor utama kecelakaan berasal dari kelalaian pengemudi, sementara faktor kendaraan, jalan, cuaca, dan alam tidak berpengaruh. Kendaraan diketahui memenuhi standar pabrik, namun TNKB depan tidak terpasang.

Akibat benturan keras tersebut, pengemudi Muhammad Muhaimin (32) serta tiga penumpang lainnya — Suci Nurjannah (32), Muhammad Yisran Alim Mukhsin (7), dan Putri Indah Ramadhani (5) — meninggal dunia di lokasi. Sementara seorang balita bernama Rizka Putri Maharani mengalami luka ringan.

Kerusakan materiil diperkirakan mencapai Rp5,8 juta, yang meliputi kerusakan bodi depan mobil dan lecet pada sisi kanan gerbong kereta.

Kapolres menambahkan pihak kepolisian akan terus mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat melintas di perlintasan sebidang, “Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, terutama di perlintasan tanpa palang pintu. Keselamatan harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Sementara itu, saksi di lokasi, Rusdi dan Halimatus Sadiyah, turut dimintai keterangan untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Petugas Kanit Gakkum, Unit Laka, dan anggota Piket Pos Lantas Beji telah menyelesaikan penanganan awal di TKP.

Terbaru

IMG-20260812-WA0057

Dugaan Penyalahgunaan Distribusi Elpiji 3 Kg di Gianyar Disorot, Warga Desak Jalur Distribusi Diperiksa

Redaksi 7 jam ago
IMG-20260812-WA0046

Polres Pasuruan Gelar Edukasi Literasi AI di SMKN 1 Bangil, Bekali Pelajar Bijak Memanfaatkan Teknologi

Redaksi 9 jam ago
IMG-20260812-WA0039

Sonny T Danaparamita Ajak KTH dan UMKM Kayu Banyuwangi Jaga Hutan dari Hulu hingga Hilir

Redaksi 11 jam ago
IMG-20260812-WA0021

SVLK Bukan Sekadar Sertifikat, Pelaku Usaha Kayu Banyuwangi Didorong Tingkatkan Daya Saing

Redaksi 18 jam ago
IMG-20260812-WA0020

RESMI JADI BURON! Pemilik THM Five Stars Bali “Koko Tony” Ditetapkan sebagai DPO Bareskrim Polri

Redaksi 18 jam ago
error: Content is protected !!