PASURUAN || Jejak-indonesia.id — Aliansi Poros Tengah Pasuruan Raya kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan. Dalam pernyataannya, Poros Tengah menilai Bapenda terkesan “buta dan tuli” terhadap berbagai kritik serta aspirasi masyarakat, khususnya terkait pengelolaan anggaran PBJT-TL yang dinilai tidak transparan.
Saiful Arif yang akrap di panggil Saifu M.BARA menyebut adanya dugaan “anggaran siluman” dalam pengelolaan PBJT-TL yang hingga kini belum dijelaskan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, sikap tertutup tersebut justru memperkuat kecurigaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Bapenda Kabupaten Pasuruan.
“Publik berhak tahu ke mana arah penggunaan anggaran PBJT-TL. Jangan sampai uang rakyat dikelola tanpa keterbukaan dan pengawasan yang jelas. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan transparansi, Poros Tengah juga mengkritik kondisi internal birokrasi di Bapenda yang dinilai tidak sehat. Posisi Kepala Dinas berstatus Pelaksana Tugas (Plt), ditambah Sekretaris yang juga berstatus Plt, dianggap berdampak langsung terhadap lemahnya koordinasi dan tersendatnya pelayanan publik.
“Ketika pucuk pimpinan sama-sama berstatus Plt, maka jangan heran jika pelayanan publik berjalan macet. Kondisi ini menunjukkan lemahnya keseriusan dalam membenahi sistem birokrasi,” lanjutnya.
Aliansi Poros Tengah menegaskan bahwa kritik tersebut bukan sekadar serangan politik, melainkan bentuk kontrol sosial agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Mereka juga mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan segera mengambil langkah konkret untuk membenahi internal Bapenda, membuka data anggaran secara transparan, serta memastikan pelayanan publik tidak terus menjadi korban dari buruknya tata kelola birokrasi.
(RED)
