We're open Closes at 5:00 pm

Tahun: 2026

MTSN 03 Surabaya Bekali 50 Guru Wawasan Jurnalistik Untuk Pelatihan Majalah Digital

SURABAYA || jejakindonesia.id - MTsN 3 Kota Surabaya menggelar pelatihan majalah digital yang diikuti sekitar 50 guru pada hari Selasa 13 Januari 2026

Kepala MTsN 3 Kota Surabaya Dra. Asmiati, M.Pd. menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan untuk membekali para peserta wawasan jurnalistik.

”Tentu saja produk akhir yang kami harapkan adalah penerbitan majalah digital madrasah,” jelasnya.

Ia menambahkan, pengetahuan dasar literasi juga diperlukan untuk memompa semangat para guru MTsN 3 Surabaya dalam berkarya.

”Dari pelatihan ini, diharapkan bapak-ibu guru mampu melahirkan tulisan-tulisan bermutu yang memenuhi kaidah publikasi jurnalistik,” tutur Asmiati.

Pelatihan yang berlangsung gayeng tersebut dipandu oleh Eko Prasetyo, pemimpin redaksi MediaGuru. Mantan editor Jawa Pos itu memberikan materi seputar dunia kepenulisan dan jurnalistik dengan output majalah digital madrasah.

Kegiatan ini penting untuk memberikan wawasan seputar majalah digital madrasah yang memang menjadi salah satu program nasional yang digalakkan di MediaGuru. Jadi, materi-materi komprehensif seperti kode etik jurnalistik, penulisan berita, dan fotografi jurnalistik juga diberikan dalam acara ini,” terang Eko.

Meskipun digelar hanya satu hari, proses pendampingan dilakukan sampai majalah digital MTsN 3 Kota Surabaya terbit. ”Jika berhasil terbit, ini akan menjadi majalah digital madrasah pertama yang terbit di Kota Pahlawan Surabaya,” tutur Eko.

Para peserta sangat bersemangat mengikuti pelatihan ini. ”Asyik dan seru, tapi tetap dapat ilmunya,” ujar Amirul Mukminin, S.Ag., guru akidah akhlak. (Redho)

Tak Pernah Di Tangkap Mafia BBM Marko: Gudang Solar Ilegal Kebal Hukum, Dugaan Kuat Punya Setoran Ke APH

MINAHASA || jejakindonesia.id — Praktik penimbunan dan distribusi BBM bersubsidi ilegal di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) kian brutal dan terkesan kebal hukum. Hingga kini, sebuah gudang solar ilegal yang telah lama beroperasi tak tersentuh penindakan oleh Polres Minahasa Selatan, memunculkan dugaan kuat adanya perlindungan dan aliran setoran kepada oknum tertentu.

Mafia BBM yang disebut berinisial "M" alias Marko disinyalir bebas menjalankan bisnis haramnya tanpa hambatan. Sumber-sumber terpercaya menyebutkan, Marko diduga menyetor dana rutin setiap bulan agar aktivitasnya tetap aman dan luput dari jerat hukum.

Meski sempat menghilang dari sorotan publik, Marko diduga kini bermain lebih rapi dan sistematis. Ia tidak lagi tampil di garis depan, melainkan bersembunyi di balik jaringan anak buah yang dipasang sebagai “tameng”. Strategi ini diduga sengaja dilakukan untuk mengelabui aparat dan meredam pemberitaan.

Informasi yang dihimpun dari sumber internal menyebutkan, kendaraan-kendaraan yang keluar-masuk gudang penampungan solar ilegal tersebut merupakan armada milik Marko. Para sopir yang mengoperasikan kendaraan juga diduga merupakan bagian dari jaringannya.

Gudang tersebut disinyalir menjadi pusat penampungan solar subsidi yang disedot dari sejumlah SPBU di Minsel, sebelum kemudian didistribusikan ke luar daerah, termasuk Manado. Aktivitas ini jelas merugikan negara, mengganggu distribusi BBM untuk masyarakat kecil, serta melanggar hukum secara terang-terangan.

“Semua kendaraan yang keluar masuk gudang itu orang-orangnya Marko. Sekarang dia tidak tampil langsung, yang pasang badan anak buahnya,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Situasi ini memantik reaksi keras dari Ketua LidikKrimsus RI Provinsi Sulawesi Utara, Hendra Tololiu, SE, CPLA. Ia menilai aparat penegak hukum di daerah telah gagal menjalankan mandat negara.

“Jika Kasat Reskrim tidak mampu menindak mafia BBM, lebih baik mundur dari jabatan. Jangan jadikan institusi Polri bahan ejekan publik karena pembiaran terhadap kejahatan terstruktur,” tegas Hendra.

Hendra sangat berharap agar Propam Mabes Polri untuk turun tangan langsung dan mengambil alih penanganan kasus mafia BBM di Minahasa Selatan.

Menurutnya, bila praktik ini terus dibiarkan, maka negara seolah kalah oleh mafia, hukum hanya tajam ke bawah, dan aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru diduga menjadi bagian dari masalah.

Publik kini menanti: apakah hukum akan benar-benar ditegakkan, atau mafia BBM tetap berjaya di bawah bayang-bayang kekuasaan.

Tim.

Kapolres Jember Kunjungi Lapas Kelas IIA Perkuat Sinergi Pengamanan dan Pembinaan

JEMBER || jejakindonesia.id - Polres Jember Polda Jawa Timur terus berupaya memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) termasuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Hal itu seperti dikatakan oleh Kapolres Jember AKBP Bobby Adimas Condroputra saat melaksanakan kunjungan dan silaturahmi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember, Selasa (13/1/26).

Kedatangan Kapolres Jember dan rombongan disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Jember, RM. Kristyo Nugroho, A.Md.IP.,SH.,MH., beserta jajaran struktural Lapas.

Kapolres Jember menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memastikan sinergi pengamanan antara Polres dan Lapas berjalan optimal.

"Kami ingin memastikan situasi keamanan di dalam Lapas tetap kondusif dan terjaga dengan baik," ujar AKBP Bobby.

Menurutnya, koordinasi antara Polri dengan jajaran Lapas sangat penting untuk mencegah potensi gangguan, sekaligus mendukung proses pembinaan warga binaan, ujarnya.

Sementara itu Kepala Lapas Kelas IIA Jember RM. Kristyo Nugroho, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan Kapolres Jember.

Ia menegaskan bahwa dukungan kepolisian sangat membantu pihak Lapas dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang aman dan manusiawi.

"Kerja sama ini sangat berarti bagi kami," kata Kristyo

Ia menambahkan, dengan sinergi yang kuat bersama Polres Jember, pihaknya dapat memastikan pembinaan berjalan lancar dan keamanan tetap terjaga.

Kunjungan ini juga menjadi ruang diskusi mengenai penguatan pengamanan, pemantauan aktivitas warga binaan, serta langkah antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, termasuk penyelundupan barang terlarang dan isu gangguan ketertiban.

Polres Jember Polda Jatim dan Lapas Kelas IIA Jember berkomitmen meningkatkan integrasi dan komunikasi berkelanjutan demi menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, produktif, dan humanis.

Hal ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan dalam menjaga stabilitas di wilayah Kabupaten Jember. (*)

Polri Bangun Puluhan Sumur Bor, Warga Padang Pariaman Mulai Nikmati Air Bersih Pascabencana

PADANG PARIAMAN || jejakindonesia.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmennya dalam membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Salah satunya melalui pembangunan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih warga.

Program ini bertujuan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat akibat rusaknya sarana air bersih pascabencana hidrometeorologi.

Dalam pelaksanaannya, Polri menargetkan pembangunan sebanyak 38 titik sumur bor yang dilengkapi dengan pemasangan toren air, serta pendistribusian enam unit toren tambahan. Hingga saat ini, sebagian titik telah rampung dan sudah dapat dimanfaatkan oleh warga, sementara sejumlah titik lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Adapun lokasi pembuatan sumur bor yang dikerjakan pada hari ini meliputi enam titik, yakni Sungai Buluh Timur, Sungai Buluh Selatan, Sungai Buluh Utara, Nagari Kasang, Nagari Kapalo Koto, dan Nagari Kurai Taji.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk kehadiran negara melalui Polri dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat pascabencana.

“Polri berupaya memastikan masyarakat terdampak bencana tetap mendapatkan akses air bersih. Pembangunan sumur bor ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus mempercepat proses pemulihan kehidupan sehari-hari,” ujar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago.

Ia menambahkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar seluruh target pembangunan sumur bor dapat diselesaikan tepat waktu dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di seluruh lokasi terpantau aman dan kondusif, dengan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

Survei Nasional Rumah Politik Indonesia: Optimisme Publik terhadap Transformasi Polri Diprediksi Meningkat di 2026

JAKARTA || jejakindonesia.id — Rilis survei nasional Rumah Politik Indonesia menunjukkan optimisme publik terhadap transformasi budaya di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menguat. Hasil survei tersebut memperlihatkan masih besarnya harapan masyarakat terhadap upaya pembenahan dan perbaikan yang dilakukan institusi Polri.

Survei ini berbeda dengan sejumlah survei sebelumnya, termasuk survei yang dilakukan oleh KPS, baik dari sisi metodologi maupun cakupan wilayah. Rumah Politik Indonesia melakukan survei di 30 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia pada periode 2 hingga 9 Januari 2026. Sejumlah daerah tidak disertakan karena terdampak bencana alam sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara langsung serta pengisian kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Total responden dalam survei ini berjumlah 1.200 orang, berusia 17 tahun ke atas, dengan margin of error sebesar 2,8 persen.

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengatakan hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2026.

“Hasil survei kami menunjukkan mayoritas masyarakat masih memiliki optimisme terhadap transformasi yang dilakukan Polri. Ini menjadi sinyal positif bahwa upaya pembenahan institusi masih mendapat kepercayaan publik,” ujar Fernando Emas, Senin (12/1).

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 29 persen responden menyatakan cukup optimis, 24 persen optimis, dan 21 persen sangat optimis terhadap transformasi Polri ke depan.

Sementara itu, responden yang menyatakan tidak optimis tercatat sebesar 6,9 persen, sedangkan 10,4 persen responden memilih tidak memberikan jawaban.
Fernando menilai angka tersebut menunjukkan bahwa ruang perbaikan masih terbuka lebar, sekaligus menegaskan adanya harapan besar dari masyarakat.

“Artinya masih ada harapan. Masyarakat masih optimis terhadap transformasi yang dilakukan Polri. Karena itu, mari kita sama-sama mendukung langkah-langkah pembenahan, baik yang dilakukan oleh institusi Polri maupun pihak-pihak terkait,” katanya.

Ia menambahkan, dukungan publik perlu diiringi dengan konsistensi reformasi internal dan peningkatan kinerja pelayanan kepolisian agar kepercayaan masyarakat benar-benar terjaga.

“Kami berharap pada 2026 ini terjadi perbaikan nyata sesuai dengan hasil survei yang baru saja dirilis. Optimisme publik ini harus dijaga dengan reformasi yang konsisten dan peningkatan kinerja Polri secara berkelanjutan, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Fernando.

Rumah Politik Indonesia menilai, dengan dukungan publik yang masih cukup kuat tercatat sebesar 12,9 persen berada pada spektrum harapan lanjutan Polri memiliki modal sosial penting untuk terus melanjutkan transformasi institusional demi mewujudkan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan humanis.

error: Content is protected !!