We're open Closes at 5:00 pm

Tahun: 2026

Pastikan Kondisi Daerah Terdampak Bencana, Mendagri Tito Cek Langsung Infrastruktur di Bener Meriah

BENER || jejakindonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Minggu (11/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur, permukiman warga, serta langkah penanganan lanjutan yang perlu segera dilakukan, termasuk relokasi warga di wilayah rawan.

Dalam peninjauan itu, Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, dan pejabat terkait lainnya.

Salah satu lokasi yang dikunjungi Mendagri yaitu Jembatan Jamur Ujung di Kecamatan Wih Pesam yang terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa kerusakan terjadi karena perubahan aliran sungai yang semula kecil menjadi melebar, sehingga menggerus struktur tanah dan merobohkan jembatan. “Ini betul-betul longsor terjadi ini, sungai yang tadinya kecil [menjadi] lebar seperti ini dan [membuat] jembatan roboh,” ujar Mendagri.

Mendagri mengapresiasi gerak cepat TNI dalam penanganan darurat di lapangan. Ia menyebutkan, perbaikan sementara jembatan telah diselesaikan dalam waktu singkat sehingga akses masyarakat kembali terhubung. “Tapi alhamdulillah ini teman-teman dari TNI cepat sekali ini 10 hari, di sana 4 hari, selesai,” ungkapnya.

Meski demikian, Mendagri menyoroti kondisi permukiman warga di sekitar lokasi yang dinilai sangat rawan. Secara fisik, sejumlah rumah tidak mengalami kerusakan berat, namun letaknya berada di zona berisiko tinggi. “Tapi kita lihat rumah-rumah ini, ini rumah-rumah ini tidak terdampak. Jadi kalau seandainya dikatakan rusak ringan, sedang, berat, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi lihat lokasinya, lokasinya ini rawan sekali,” jelasnya.

Menurut Mendagri, struktur tanah berpasir membuat kawasan tersebut sangat mudah tergerus, terutama jika kembali terjadi hujan lebat. Ia menegaskan perlunya relokasi demi keselamatan warga. “Ini kalau seandainya didiamkan, ada hujan lebat lagi, struktur tanahnya dari pasir. Ini bisa terjadi tergerus, jadi mau enggak mau kita harus relokasi,” tegas Mendagri.

Peninjauan tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri setelah sebelumnya menggelar rapat bersama kepala daerah se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh pada Sabtu (10/1/2026). Rapat tersebut merupakan upaya Mendagri untuk menyerap berbagai aspirasi dari daerah terkait langkah percepatan penanganan pascabencana yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kondisi masing-masing daerah terdampak baik di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), maupun Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan hasil pemetaan, Kabupaten Bener Meriah menjadi salah satu daerah di Aceh yang perlu mendapat dukungan percepatan pemulihan.

Selain Bener Meriah, pada hari yang sama Mendagri juga meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues. Setelah dari Aceh, Mendagri dijadwalkan bakal meninjau daerah terdampak di Sumut dan Sumbar.

Puspen Kemendagri

Jelang Ramadan, Kemendagri Ingatkan Pemda Kendalikan Angka Inflasi

JAKARA || jejakindonesia.id - Menjelang Ramadan 2026, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun langkah antisipatif sejak dini dalam mengendalikan inflasi. Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga pangan kerap terjadi pada periode tersebut dan hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.

“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Ia pun mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah untuk segera melakukan rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan. Tomsi berharap, Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan.

“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” jelasnya.

Dalam arahannya, Tomsi juga menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras. Ia meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan distribusi.

Di lain sisi, ia menjelaskan angka inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 terkendali di angka 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Menurutnya, angka inflasi ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan produsen, khususnya petani dan pelaku sektor perkebunan. Sementara inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. “Batas kita yang ideal adalah 2,5 [persen],” tegasnya.

Tomsi mengakui, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen yang turut dipengaruhi oleh bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan di daerah terdampak dan berkontribusi terhadap inflasi nasional.

“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen],” katanya.

Atas capaian tersebut, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi yang lebih tajam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi, khususnya yang berlangsung dalam periode cukup lama.

Tomsi meminta agar laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun dan ditampilkan sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta jenis komoditas pemicunya. “Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah,” tegas Tomsi.

Turut hadir langsung dalam rapat tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rinna Syawal, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah. Hadir pula secara virtual pembicara dari kementerian dan lembaga lainnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Pemda secara virtual.

Puspen Kemendagri

Percepat Pemulihan Layanan Adminduk, Tim Dukcapil Kemendagri Turun ke Aceh Utara

JAKARTA || jejakindonesia.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menurunkan tim ke Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan dan penguatan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat terdampak bencana. Penugasan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 14 Januari 2026 sebagai bentuk dukungan langsung Kemendagri kepada pemerintah daerah (Pemda).

Langkah ini bertujuan untuk memastikan layanan serta penerbitan dokumen kependudukan dapat kembali berjalan secara optimal, khususnya di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi daerah terdampak. Kehadiran tim Ditjen Dukcapil diharapkan mampu membantu Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Utara dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Tim ini dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar. Tim ini berisi sejumlah anggota di antaranya Kasubdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Wahyu Widayat, Kasubdit Keamanan Informasi Mensuseno, Kepala Bagian Umum Bastian Jacob Seimahuira, serta sejumlah pejabat dan staf teknis lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tim membawa berbagai peralatan operasional pendukung layanan Adminduk. Hal itu di antaranya alat rekam, printer pencetakan KTP-el, card reader, perangkat penyedia daya dan jaringan, hingga ribuan blangko KTP-el dan kebutuhan operasional lainnya. Peralatan tersebut disiapkan untuk memastikan layanan tetap dapat berjalan meskipun terdapat kendala kelistrikan dan jaringan.

Sebagai bentuk dukungan nyata kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Ditjen Dukcapil Kemendagri juga akan menyerahkan sejumlah perangkat pendukung layanan kepada Dinas Dukcapil setempat. Bantuan tersebut meliputi 8.000 keping blangko KTP-el, satu set power station, satu set perangkat Starlink, serta satu set solar panel.

“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan Disdukcapil setempat khususnya dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan dan jaringan serta mempercepat pemulihan dan pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Aceh Utara,” ujar Muhammad Nuh.

Puspen Kemendagri

Polres Aceh Selatan Terus Lakukan Gotong Royong Bersihkan Dampak Banjir di Trumon

Tapaktuan || jejakindonesia.id - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana, Polres Aceh Selatan Polda Aceh terus melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan pasca banjir di Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan lumpur, kayu, serta material sampah yang menutup saluran air, Senin, 12 Januari 2026.

Personel Polres Aceh Selatan dikerahkan dalam kegiatan tersebut untuk membersihkan gorong-gorong dan parit yang terdampak banjir. Kegiatan dipimpin oleh Kapolsek Trumon, Kompol Jumanto, S.H., dengan melibatkan personel Polres Aceh Selatan dan Polsek Trumon.

Dengan peralatan manual seperti sekop, cangkul, dan pangki, personel Polri bekerja secara gotong royong mengangkat lumpur serta potongan kayu yang menghambat aliran air. Sasaran pembersihan meliputi gorong-gorong dan parit di sepanjang jalan nasional Ladang Rimba.

Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K., melalui Kapolsek Trumon menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif guna mencegah terjadinya genangan air di parit-parit “Pembersihan ini kami lakukan agar fungsi parit dan gorong-gorong kembali normal sehingga aliran air lancar,” ujarnya.

Polres Aceh Selatan berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkelanjutan hingga kondisi benar-benar pulih, sekaligus memperkuat sinergi dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi situasi pasca bencana.

@listyosigitprabowo
@marzukialba_bd91
@sahabatomjuki
@spripimpoldaaceh
@spripim.polri
@bidhumaspoldaaceh
@divisihumaspolri
@polisi_peduli
@halo_polisi
@polisi_indonesia
@polisirepublikindonesia

#bidhumaspoldaaceh #poldaaceh #polripresisi #poldaacehmeutuah #BangkitBersamaPoldaAceh

Kapolda Aceh Resmikan Pematangan Lahan Huntap Polri untuk Korban Bencana di Tamiang

Kuala Simpang || jejakindonesia.id — Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah meresmikan pematangan lahan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) milik Polri bagi korban bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut berlangsung di lahan perkebunan PTPN I Desa Simpang Kanan, Kecamatan Kejuruan Muda, Selasa, 13 Januari 2026.

“Alhamdulillah, hari ini, Selasa, 13 Januari 2026, dengan didampingi Bupati Aceh Tamiang beserta unsur Forkopimda, pihak PTPN, dan Ketua DPRK, secara resmi pematangan lahan Huntap milik Polri yang akan diperuntukkan bagi masyarakat korban bencana banjir dimulai,” ucap Marzuki Ali Basyah.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Aceh turut menegaskan komitmen Polri untuk hadir secara nyata dalam proses pemulihan pascabencana, khususnya melalui pembangunan Hunian Tetap bagi masyarakat terdampak.

Ia menekankan bahwa langkah percepatan pembangunan perlu dilakukan meskipun sejumlah dokumen administratif masih dalam proses, dengan tetap mengedepankan kesiapan lahan dan perencanaan logistik secara terukur guna meminimalkan hambatan birokrasi.

“Polri hadir tidak hanya dalam tugas pengamanan, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak bencana dapat segera bangkit dan memiliki tempat tinggal yang layak. Pembangunan hunian tetap ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tepat waktu, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Jenderal bintang dua itu juga mengusulkan agar pembangunan Huntap melibatkan tenaga kerja serta sumber daya lokal. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat serta menekan potensi inflasi, khususnya di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Selain itu, Kapolda Aceh menyampaikan bahwa sejumlah tantangan teknis turut dibahas, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pasokan listrik dan air bersih. Ia menyebutkan bahwa Kapolres Aceh Tamiang akan ditugaskan untuk mengoordinasikan pengelolaan kebutuhan tersebut, dengan dukungan dan kerja sama lintas sektor.

Di sisi lain, Kapolda Aceh menekankan kepada seluruh jajaran agar menjalankan tugas secara profesional, penuh tanggung jawab, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Saya menekankan kepada seluruh jajaran agar bekerja secara profesional, penuh tanggung jawab, serta terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga proses pembangunan Huntap ini benar-benar memberi manfaat bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh Tamiang,” ujarnya.

Selain meresmikan pematangan lahan, Kapolda Aceh juga mengikuti doa bersama serta menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian dan empati Polri terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Doa bersama dan santunan anak yatim ini menjadi wujud ikhtiar dan kepedulian Polri, sekaligus harapan agar seluruh tahapan pembangunan Hunian Tetap bagi korban bencana di Aceh Tamiang dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

@listyosigitprabowo
@marzukialba_bd91
@sahabatomjuki
@spripimpoldaaceh
@spripim.polri
@bidhumaspoldaaceh
@divisihumaspolri
@polisi_peduli
@halo_polisi
@polisi_indonesia
@polisirepublikindonesia

#bidhumaspoldaaceh #poldaaceh #polripresisi #poldaacehmeutuah #BangkitBersamaPoldaAceh

error: Content is protected !!