Sorry, we're closed Opens Kamis at 9:00 am

Tahun: 2026

IMG-20260126-WA0074

PT Patra Logistic Ikuti Latihan Sea dan Jungle Survival Bersama TNI AL di Koarmada II

Redaksi 7 bulan ago

SURABAYA || jejak-indonesia.id – Sebanyak 43 peserta dari PT Patra Logistic mengikuti Latihan Sea Survival dan Jungle Survival yang digelar oleh Pusat Pendidikan Teknik (Pusdiktek) Kodikdukum TNI Angkatan Laut di wilayah Koarmada II, Surabaya, pada Sabtu–Minggu, 24–25 Januari 2026.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI AL dengan unsur sipil dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan sumber daya manusia menghadapi kondisi darurat. Latihan tersebut bertujuan membekali peserta dengan kemampuan dasar bertahan hidup di laut dan hutan, sekaligus membangun disiplin, kerja sama tim, serta mental tangguh dalam menghadapi situasi ekstrem.

Kabagopsjiandik Pusdiktek Kodikdukum TNI AL, Letkol Laut (T) Suyanto, A.Md, mewakili Komandan Pusdiktek, menyampaikan bahwa latihan ini merupakan bagian dari pembinaan kemampuan dan penguatan karakter peserta. “Latihan Sea Survival dan Jungle Survival ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bertahan hidup di laut maupun hutan, serta membangun karakter, kedisiplinan, dan kerja sama tim. Hal ini sangat penting sebagai bekal menghadapi situasi darurat,” ujarnya.

Seluruh rangkaian latihan dipandu langsung oleh pelatih dari Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmada II yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam operasi khusus serta pelatihan survival.

Pasops Satkopaska Koarmada II, Letkol Laut (S) Steifel Robert Mandey, mewakili Komandan Satkopaska Koarmada II, mengapresiasi semangat dan kesungguhan para peserta selama mengikuti latihan. “Latihan ini dirancang untuk memberikan gambaran nyata bagaimana menghadapi kondisi darurat di medan laut maupun hutan. Peserta dari PT Patra Logistic menunjukkan disiplin, kekompakan, dan semangat belajar yang tinggi. Ini menjadi modal penting dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Satkopaska Koarmada II TNI AL senantiasa terbuka mendukung kegiatan pembinaan dan pelatihan bersama unsur sipil sebagai upaya memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan nasional.

Sementara itu, Dantim Pelatih Satkopaska Koarmada II, Lettu Laut (P) M. Husein, mengaku bangga atas capaian peserta yang dinilai mampu mengikuti seluruh rangkaian latihan dengan baik meskipun berasal dari latar belakang sipil. “Perkembangan peserta dari hari ke hari sangat positif. Mereka serius, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Ini menunjukkan mental dan karakter yang kuat,” ungkapnya.

Salah satu peserta, Moh. Yudha Sulistio selaku Komandan Kelompok 1, mengungkapkan bahwa latihan tersebut memberikan pengalaman dan wawasan baru.
"Materi latihan sangat menantang, realistis, dan bermanfaat. Kami kagum dengan profesionalisme para pelatih Satkopaska Koarmada II yang tegas, disiplin, namun tetap mengutamakan keselamatan,” ujarnya.

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta mengikuti latihan dengan semangat tinggi dan disiplin. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara TNI Angkatan Laut dan PT Patra Logistic terus terjalin serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan.

(Yusdin Senoputra)

1769426878838

Musawwi Ketua Sapura: Urus KTP Surabaya Wajib Surat Tanah Bentuk Diskriminasi Terhadap Warga

Redaksi 7 bulan ago

SURABAYA || jejak-indonesia.id - Kebijakan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya terkait pengurusan pindah KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang mewajibkan melampirkan surat tanah menuai polemik dan keluhan warga.

Ketua Sahabat Pemuda Surabaya (Sapura), Musawwi, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga Kota Surabaya, khususnya masyarakat kecil yang tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah.

“Pemkot Surabaya tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Semua warga Surabaya punya hak yang sama, tanpa dibeda-bedakan,” ujar Musawwi, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut sangat memberatkan warga yang hanya melakukan pindah domisili antar kelurahan, namun diwajibkan menyertakan surat tanah. Jika tidak melampirkan dokumen tersebut, proses administrasi disebut tidak dapat dilanjutkan.

“Ini jelas dzalim. Banyak warga Surabaya yang rumahnya ngontrak, tinggal di tanah PT KAI, atau kawasan bantaran yang memang tidak memiliki surat tanah. Tapi bukan berarti mereka bukan warga Surabaya,” tegasnya.

Musawwi menyebut, ribuan warga Surabaya saat ini menempati hunian dengan status lahan yang belum bersertifikat atas nama pribadi. Kondisi tersebut membuat mereka kebingungan dan terhambat dalam mengurus administrasi dasar seperti KTP dan KK.

Pemerintah seharusnya hadir melayani, bukan malah mempersulit. Administrasi kependudukan itu hak dasar warga negara,” katanya.

Ia pun meminta Wali Kota Surabaya dan khususnya Kepala Dispendukcapil agar segera bersikap bijak dan mengevaluasi kebijakan tersebut.

“Kami minta kebijakan ini segera diperbaiki. Jangan membeda-bedakan warga sendiri. Ingat, kalian dibayar dari keringat rakyat, jadi melayaninya harus sepenuh hati,” ucap Musawwi.

Selain itu, Musawwi juga mendorong Ombudsman Republik Indonesia untuk turun tangan mengawasi dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik tersebut.

“Ini harus didengar Ombudsman. Kalau tidak segera diperbaiki, lebih baik Kepala Dispendukcapil mundur saja, atau warga Surabaya yang akan membuatnya mundur,” pungkasnya. (Redho)

IMG-20260126-WA0072

Ketum Fast Respon Apresiasi Kapolri, Tolak Keras Polri di Bawah Kementerian: Jangan Ciptakan Matahari Kembar!

Redaksi 7 bulan ago

JAKARTA || jejak-indonesia.id - Ketua Umum Fast Respon Nusantara, Agus Flores, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si, atas sikap tegas dan konsistennya dalam menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.

Menurut Agus Flores, sikap Kapolri tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga independensi, profesionalisme, dan marwah institusi Polri sebagai alat negara yang langsung berada di bawah Presiden.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si, yang dengan tegas menolak Polri berada di bawah kementerian. Ini adalah sikap negarawan yang menjaga sistem ketatanegaraan agar tidak terjadi matahari kembar,” tegas Agus Flores. Senin, (26/01/2026).

Ia menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka hal itu berpotensi menimbulkan dualisme komando, memperpanjang birokrasi, serta melemahkan efektivitas pelayanan dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Kapolri sendiri secara tegas menyatakan Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia juga menolak wacana pembentukan Kementerian Kepolisian, termasuk jika dirinya diminta menjadi menteri dalam struktur tersebut.

“Saya menolak Polri di bawah kementerian. Polri harus langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Jangan sampai muncul matahari kembar dalam sistem pemerintahan,” tegas Kapolri.

Agus Flores menegaskan, Fast Respon Nusantara mendukung penuh sikap Kapolri tersebut demi menjaga Polri tetap kuat, independen, dan fokus melayani rakyat, bukan terseret kepentingan struktural kementerian.

“Ini bukan sekadar soal struktur, tapi soal menjaga masa depan Polri dan kepercayaan publik. Kami berdiri mendukung Kapolri,” pungkasnya.

IMG-20260126-WA0071

Kapolri Keras: Tolak Polri di Bawah Kementerian, Jangan Ciptakan Matahari Kembar!

Redaksi 7 bulan ago

JAKARTA || jejak-indonesia.id - Kapolri dengan tegas dan tanpa kompromi menolak wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menurutnya, langkah tersebut justru berbahaya bagi sistem pemerintahan dan berpotensi melahirkan dualisme kekuasaan atau matahari kembar dalam pengambilan kebijakan negara.

“Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Jangan sampai Polri dijadikan alat struktural kementerian. Itu berbahaya dan bisa merusak sistem,” tegas Kapolri.

Ia menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka jalur komando akan menjadi tidak jelas, birokrasi semakin panjang, dan efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat justru akan melemah.

Kapolri juga secara terbuka menolak wacana pembentukan Kementerian Kepolisian, termasuk jika dirinya diminta menjadi menteri dalam struktur tersebut. Ia menegaskan, jabatan menteri kepolisian hanya akan melemahkan independensi Polri.

“Saya tolak. Polri tidak boleh berada di bawah kementerian. Dan saya juga menolak jika harus menjadi Menteri Kepolisian. Itu akan melemahkan Polri dan membuka ruang tarik-menarik kepentingan,” ujarnya dengan nada tegas.

Kapolri menegaskan, Polri adalah alat negara yang harus fokus melayani rakyat dan menegakkan hukum, bukan alat politik atau kepentingan birokrasi kementerian.

“Jangan rusak sistem yang sudah berjalan. Polri harus kuat, independen, dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden,” pungkasnya.

IMG-20260126-WA0070

Temui Kapolresta Banyuwangi, Balawangi Tegaskan Dukungan Jaga Keamanan dan Kerukunan

Redaksi 7 bulan ago

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id — Upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan organisasi masyarakat terus dilakukan di Banyuwangi. Organisasi Masyarakat Pembela Adat dan Budaya Banyuwangi (Balawangi) melakukan silaturahmi langsung dengan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.H., M.H., di Mapolresta Banyuwangi, Senin (26/1/2026).

Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari audiensi sebelumnya yang dilakukan Balawangi dengan jajaran Satuan Intelkam Polresta Banyuwangi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta didampingi Kasat Intelkam AKP Hadi Iswanto dan Kasat Binmas Kompol Basori.

Ketua Umum DPP Balawangi, Rizal Azizi, menjelaskan bahwa Balawangi hadir sebagai organisasi yang fokus pada pelestarian adat dan budaya lokal, sekaligus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia menilai Banyuwangi sebagai daerah dengan keberagaman tinggi yang perlu dijaga bersama.

“Banyuwangi adalah gambaran kecil Nusantara dengan beragam suku, budaya, dan agama. Balawangi berdiri untuk menjaga nilai-nilai tersebut agar tetap harmonis. Kami juga siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah Polresta Banyuwangi dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” kata Rizal.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan menyambut positif silaturahmi tersebut. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung tugas kepolisian, terutama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Dalam dialog tersebut, Kapolresta mengungkapkan tantangan yang dihadapi kepolisian, salah satunya keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani. Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan dukungan aktif dari berbagai elemen masyarakat.

“Kami masih membutuhkan kehadiran organisasi masyarakat untuk bersama-sama membantu menjaga kamtibmas. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif menjaga lingkungannya masing-masing,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pemolisian masyarakat (Polmas) di tingkat desa, peningkatan peran Bhabinkamtibmas, serta menghidupkan kembali siskamling sebagai langkah pencegahan gangguan keamanan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat, termasuk edukasi politik yang sehat, dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial.

Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat antara Polresta Banyuwangi dan Balawangi dalam menciptakan rasa aman, menjaga kerukunan, serta merawat adat dan budaya lokal di Bumi Blambangan. (***)

Terbaru

IMG-20260812-WA0057

Dugaan Penyalahgunaan Distribusi Elpiji 3 Kg di Gianyar Disorot, Warga Desak Jalur Distribusi Diperiksa

Redaksi 6 jam ago
IMG-20260812-WA0046

Polres Pasuruan Gelar Edukasi Literasi AI di SMKN 1 Bangil, Bekali Pelajar Bijak Memanfaatkan Teknologi

Redaksi 9 jam ago
IMG-20260812-WA0039

Sonny T Danaparamita Ajak KTH dan UMKM Kayu Banyuwangi Jaga Hutan dari Hulu hingga Hilir

Redaksi 10 jam ago
IMG-20260812-WA0021

SVLK Bukan Sekadar Sertifikat, Pelaku Usaha Kayu Banyuwangi Didorong Tingkatkan Daya Saing

Redaksi 17 jam ago
IMG-20260812-WA0020

RESMI JADI BURON! Pemilik THM Five Stars Bali “Koko Tony” Ditetapkan sebagai DPO Bareskrim Polri

Redaksi 18 jam ago
error: Content is protected !!