Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Tahun: 2026

IMG-20260129-WA0065

Dukung Swasembada Pangan, Polda Jabar Sulap 750 Hektare Lahan Jadi Lumbung Jagung

Redaksi 7 bulan ago

BANDUNG || Jejak-indonesia.id - Polda Jawa Barat (Jabar) terus berkomitmen mendukung program swasembada dan ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini diwujudkan melalui optimalisasi 750 hektare lahan produktif untuk penanaman jagung guna memperkuat ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Rudi Setiawan, menyatakan bahwa Polri berperan aktif sebagai fasilitator di setiap tahapan program, mulai dari penyediaan lahan hingga proses pasca-panen. Langkah strategis ini diawali dengan kegiatan koordinasi intensif yang digelar di Mapolda Jabar, Kamis (29/1/2026).

"Polda Jabar senantiasa bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Perhutani, Dinas Pertanian, Bulog, hingga kelompok tani. Semua kami libatkan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional," ujar Irjen Pol Rudi Setiawan.

Selain penyediaan lahan, Polda Jabar juga menyalurkan berbagai bantuan untuk kelompok tani, mencakup bibit unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pendampingan teknis. Salah satu penerima manfaat adalah Kelompok Tani Subur di Cikalong Wetan.

"Kami mengawal proses ini dari awal hingga akhir, termasuk menyediakan dua gudang penyimpanan hasil panen di Indramayu dan Subang agar kualitas komoditas tetap terjaga," jelas Kapolda.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda mengapresiasi inovasi jajaran staf Polda Jabar yang berhasil memproduksi pupuk organik dari kotoran ternak. Inovasi ini diharapkan mampu mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan di masa depan.

Dukungan nyata ini disambut positif oleh para petani. Perwakilan Kelompok Tani, Endi Suhendi, mengaku kehadiran Polri memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat dalam mengelola lahan.

"Awalnya kami ragu, tapi dengan dukungan Polda Jabar, kami merasa kuat karena ada payung hukum yang jelas. Program ini bahkan telah menyerap sekitar 250 tenaga kerja lokal, yang memberikan dampak ekonomi langsung bagi kampung kami," ungkap Endi.

Melalui kegiatan ini, Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat dalam mendukung program pertanian. Penanaman jagung serentak ini diharapkan membawa dampak positif bagi ketersediaan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.

1769676855350

Penyebaran Foto di Grup Vanguard Jadi Sorotan, Pemred Datacyber.id Siap Tempuh Jalur Hukum ke Polrestabes Surabaya

Redaksi 7 bulan ago

SURABAYA || Jejak-indonesia.id - Dugaan penyebaran foto tanpa izin di sebuah grup WhatsApp wartawan bernama Vanguard menjadi sorotan publik. Seorang yang disebut-sebut sebagai Pemimpin Redaksi media online Mimbar-Demokrasi.com berinisial Z diduga telah mengunggah sebuah foto ke dalam grup tersebut, yang di dalamnya terdapat Pemimpin Redaksi Datacyber.id.

Peristiwa ini menimbulkan dampak serius secara personal. Pasalnya, foto yang tersebar di grup wartawan Surabaya itu kemudian diketahui oleh istri Pemimpin Redaksi Datacyber.id. Melihat foto tersebut, sang istri tersulut emosi hingga hampir terjadi pertengkaran rumah tangga.

Pemimpin Redaksi Datacyber.id menilai tindakan penyebaran foto tersebut telah melanggar etika profesi jurnalistik serta berpotensi melanggar hukum, khususnya terkait privasi dan pencemaran nama baik.

“Foto itu disebarkan tanpa izin dan tanpa konteks yang jelas.

Akibatnya sangat merugikan saya secara pribadi dan keluarga. Ini bukan sekadar persoalan grup, tapi sudah menyentuh ranah hukum,” ujar Pemimpin Redaksi Datacyber.id kepada wartawan, kamis  (30/1/2026).
Ia menegaskan, unggahan yang diduga dilakukan oleh Z di grup Vanguard tersebut bukan hanya memicu kegaduhan di kalangan wartawan, tetapi juga berdampak langsung terhadap keharmonisan rumah tangganya.
“Saya sangat menyayangkan tindakan yang tidak profesional ini.

Grup wartawan seharusnya menjadi ruang diskusi kerja, bukan tempat menyebarkan foto yang bisa menimbulkan fitnah dan konflik pribadi,” tegasnya.

Atas kejadian itu, Pemimpin Redaksi Datacyber.id menyatakan akan menempuh jalur hukum. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana melaporkan kasus tersebut ke Polrestabes Surabaya serta Polda Jawa Timur agar mendapat kepastian hukum.

“Kami sedang menyiapkan bukti-bukti berupa tangkapan layar, saksi, serta kronologi lengkap. Laporan resmi akan segera kami layangkan agar masalah ini diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh insan pers agar lebih bijak dalam menggunakan media komunikasi, terutama grup wartawan yang seharusnya dijaga profesionalismenya.

“Pers harus menjunjung tinggi etika, bukan justru menciptakan kegaduhan. Kami ingin kejadian ini menjadi pelajaran bersama agar tidak terulang kembali,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang disebut berinisial Z belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penyebaran foto tersebut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.

Kasus ini pun menjadi perhatian di kalangan jurnalis Surabaya, mengingat pentingnya menjaga integritas, etika, serta profesionalisme dalam dunia pers yang semakin terbuka di era digital. ( Red)

IMG-20260129-WA0063

Tolak Polri di Bawah Kementerian, Ketua PWFRN Counter Polri DPC Banyuwangi Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Redaksi 7 bulan ago

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Ketua Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PWFRN) Counter Polri DPC Banyuwangi, Agus Samiaji, dengan tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Ia menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sesuai amanat konstitusi dan demi menjaga independensi institusi kepolisian.

Agus Samiaji menilai, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan profesionalisme, netralitas, serta independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Polri harus tetap di bawah Presiden Republik Indonesia. Ini bukan sekadar soal struktur, tetapi menyangkut independensi, netralitas, dan kekuatan Polri sebagai alat negara dalam menjaga stabilitas nasional, penegakan hukum, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Agus Samiaji, Kamis (29/01/2026).

Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka akan membuka ruang intervensi politik dan kepentingan sektoral yang dapat mengganggu objektivitas penegakan hukum. Hal tersebut dinilai berbahaya bagi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

PWFRN Counter Polri DPC Banyuwangi, lanjut Agus, secara tegas menyatakan sikap mendukung Polri yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter), serta tetap berada langsung di bawah Presiden RI sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan.

“Kami menolak segala bentuk upaya yang berpotensi melemahkan institusi Polri. Polri harus tetap kuat, independen, dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden demi menjaga keutuhan NKRI, stabilitas keamanan, dan kepercayaan publik,” pungkasnya.

Sikap ini, menurut Agus, merupakan bentuk komitmen PWFRN Counter Polri dalam mendukung Polri yang presisi, berintegritas, serta bebas dari kepentingan politik praktis.***

IMG-20260129-WA0062

Ketum SNI Raden Teguh Firmansyah Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden

Redaksi 7 bulan ago

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Ketua Umum Setya Nawaksara Indonesia (SNI), Raden Teguh Firmansyah, menegaskan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia. Sikap ini dinilai sebagai langkah konstitusional demi menjaga stabilitas nasional, netralitas institusi, serta efektivitas penegakan hukum.

Menurut Raden Teguh, posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi dan bagian penting dari sistem pemerintahan presidensial. Ia menilai, wacana atau upaya memisahkan Polri dari Presiden justru berpotensi melemahkan koordinasi nasional dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum yang berkeadilan.

“Polri adalah alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan hukum dan stabilitas nasional. Menempatkan Polri tetap di bawah Presiden adalah pilihan yang tepat, konstitusional, dan sejalan dengan sistem presidensial Indonesia,” tegas Raden Teguh dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

Ia juga menekankan bahwa Polri harus tetap profesional, netral, dan tidak boleh ditarik ke dalam kepentingan politik praktis maupun kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, komando langsung di bawah Presiden justru menjadi instrumen penting untuk memastikan Polri bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elite atau kekuatan politik tertentu.

SNI, lanjut Raden Teguh, memandang Polri sebagai pilar utama dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di tengah tantangan nasional seperti dinamika politik, keamanan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghentikan polemik yang dapat melemahkan institusi Polri.

“Kami di SNI berdiri tegas mendukung Polri tetap di bawah Presiden. Ini bukan soal kepentingan kelompok, tapi soal kepentingan negara dan masa depan stabilitas nasional,” pungkasnya.

SNI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan strategis negara yang berpihak pada penguatan institusi penegak hukum demi terwujudnya Indonesia yang aman, tertib, dan berkeadilan.***

IMG-20260129-WA0061

Aktivis Filsafat Raden Teguh Firmansyah Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

Redaksi 7 bulan ago

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Aktivis filsafat dan pengamat kebangsaan, Raden Teguh Firmansyah, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, posisi tersebut merupakan amanat konstitusi sekaligus kebutuhan strategis dalam menjaga stabilitas nasional.

Raden Teguh menegaskan, wacana pemisahan Polri dari garis komando langsung Presiden berpotensi melemahkan efektivitas pengambilan keputusan dalam situasi krisis, keamanan nasional, dan penegakan hukum strategis.

“Polri di bawah Presiden adalah bentuk kontrol konstitusional sekaligus jaminan bahwa institusi kepolisian tetap berada dalam satu garis komando nasional. Ini penting untuk menjaga keutuhan negara, stabilitas politik, serta kepastian hukum,” tegas Raden Teguh, Kamis (29/1/2026).

Ia menilai, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara memiliki legitimasi penuh untuk mengoordinasikan seluruh instrumen keamanan negara, termasuk Polri, agar kebijakan keamanan tidak terfragmentasi dan tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

Lebih lanjut, Raden Teguh juga mengingatkan bahwa upaya menarik Polri keluar dari kendali langsung Presiden berisiko membuka ruang konflik kewenangan antar lembaga, yang justru dapat dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu.

“Jangan sampai Polri dijadikan alat tarik-menarik kepentingan. Polri harus tetap profesional, netral, dan berada langsung di bawah Presiden sebagai simbol pemersatu kekuasaan negara,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah-langkah reformasi internal Polri yang terus dilakukan untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, seraya menegaskan bahwa posisi struktural Polri di bawah Presiden justru memperkuat pengawasan dan tanggung jawab publik.

Raden Teguh menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa menjaga Polri tetap di bawah Presiden adalah bagian dari menjaga arsitektur ketatanegaraan yang telah terbukti mampu menopang stabilitas Indonesia.

Terbaru

IMG-20260813-WA0047

LPPNU Banyuwangi Dilantik, 1.000 Bibit Produktif Disiapkan untuk Petani

Redaksi 17 menit ago
IMG-20260813-WA0045

Dandim 0825/Banyuwangi Hadiri Tasyakuran Jembatan Garuda di Dusun Temurejo Desa Kembiritan

Redaksi 19 menit ago
IMG-20260813-WA0042

Empat Jabatan Berganti, Kapolresta Deli Serdang Pimpin Sertijab Kabag Log dan Tiga Kapolsek

Redaksi 22 menit ago
IMG-20260813-WA0040

Buka Rakor Perencanaan dan Anggaran 2026, Kapolda Kalteng Tekankan Orientasi yang Bermanfaat Bagi Masyarakat

Redaksi 23 menit ago
IMG-20260813-WA0038

Rapat Kerja Fungsi Teknis Ditlantas Polda Kalteng Tahun 2026: Dorong Digitalisasi Layanan Polisi Menuju Indonesia Emas

Redaksi 37 menit ago
error: Content is protected !!