We're open Closes at 5:00 pm

Tahun: 2026

IMG-20260204-WA0052

Satgaswi Papua Barat Gelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di SMPN 1 Kabupaten Sorong guna Tangkal Paham IRET

Redaksi 6 bulan ago

Kabupaten Sorong || Jejak-indonesia.id – Tim Satgaswil Papua Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) yang berfokus pada antisipasi penyalahgunaan media sosial sebagai upaya pencegahan paham Intoleran, Radikal, dan Teroris (IRET). Kegiatan ini berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Rabu (4/2/2026).

Acara yang dimulai pukul 08.00 WIT ini dihadiri oleh sekitar 300 peserta yang terdiri dari siswa-siswi dan dewan guru. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sekolah SMPN 1 Kabupaten Sorong, Ibu Neni Jafar, M.Ed., Wakasek Kesiswaan Siti Nur, guru Bimbingan Konseling Jeklin Tehnu, Bhabinkamtibmas Polres Sorong Bripka Roly Simanjorang, perwakilan SatIntelkam Polres Sorong Briptu Heryanto Ranta, serta seluruh guru PKN.

Dalam pemaparannya, Tim Satgaswil Papua Barat menekankan peran strategis sekaligus risiko media sosial bagi generasi muda. Peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai ciri-ciri konten bermuatan intoleransi dan radikalisme yang sering menyasar pelajar melalui platform digital.

“Siswa-siswi harus meningkatkan literasi digital dan bersikap kritis terhadap informasi agar tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum jelas kebenarannya,” tegas narasumber dari Tim Satgaswil.

Selain kepada siswa, sosialisasi ini juga mengajak Dewan Guru untuk berperan aktif dalam pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan perilaku digital di lingkungan sekolah. Langkah preventif ini bertujuan membangun kesadaran bersama dalam menggunakan media sosial secara cerdas, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dan mendapat respon positif dari seluruh warga sekolah. Melalui sinergi antara Satgaswil dan pihak sekolah, diharapkan ketahanan generasi muda terhadap ancaman radikalisme berbasis digital dapat semakin kuat sejak dini.

IMG-20260204-WA0051

Lapas Banyuwangi Deklarasikan Pembangunan Zona Integritas, Siap Raih Predikat WBBM

Redaksi 6 bulan ago

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi resmi memulai langkah besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih. Bertempat di Aula Sahardjo, jajaran Lapas Banyuwangi menggelar Deklarasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (04/02).

Kegiatan strategis ini diikuti oleh seluruh pegawai sebagai bentuk konsistensi setelah sebelumnya pada tahun 2023 lalu, Lapas Banyuwangi sukses meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kini, dengan semangat yang lebih kuat, Lapas di ujung timur Pulau Jawa ini bersiap meningkatkan standar pelayanan dan integritas demi meraih predikat tertinggi, yakni WBBM.

Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, yang memimpin langsung pelaksanaan penandatanganan tersebut menegaskan bahwa komitmen ini bukan sekadar seremonial di atas kertas. Ia meminta seluruh jajarannya untuk mengimplementasikan poin-poin komitmen tersebut dengan sebaik-baiknya dalam tugas sehari-hari.

“Predikat WBK telah kita raih, namun tantangan selanjutnya jauh lebih besar, yaitu WBBM. Tekad untuk meraih WBBM ini bukan milik pimpinan saja, melainkan milik kita bersama,” ujar Wayan dalam arahannya.

Wayan menekankan agar seluruh pegawai tidak memandang WBBM hanya sebagai pencapaian administratif atau formalitas belaka. Menurutnya, esensi dari ZI adalah adanya perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun warga binaan. Ia menginstruksikan agar komitmen tersebut diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan dampak positif.

“Hasil memang penting, tetapi bukan merupakan tujuan akhir. Proses dalam mencapai tujuan itulah yang perlu kita perhatikan secara mendalam” tegasnya.

Lebih lanjut, Wayan mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas bukan hanya beban bagi Tim Kelompok Kerja (Pokja), melainkan tanggung jawab kolektif. Setiap individu di dalam organisasi memiliki peran krusial dalam menjaga marwah instansi.

“Tentu sangat penting seorang pimpinan harus menjadi role model atau teladan bagi bawahannya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas,” pungkasnya.

IMG-20260204-WA0050

Lewat Jalur Aspirasi DPR RI, Sonny T. Danaparamita Dorong Keselamatan Wisata Bahari Banyuwangi

Redaksi 6 bulan ago

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Komitmen memperkuat keselamatan wisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir kembali ditunjukkan Anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita melalui penyaluran Program Ekonomi Produktif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 di Kabupaten Banyuwangi.

Penyerahan bantuan aspirasi tersebut dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026, dan diserahkan secara langsung oleh Prayogi Adi Pratama, Koordinator Rumah Aspirasi Sonny Garasi (Gagasan Rajut Aspirasi), sebagai perwakilan resmi Sonny T. Danaparamita.

Dalam keterangannya, Prayogi menegaskan bahwa bantuan ini dirancang untuk meningkatkan aspek keselamatan aktivitas wisata bahari, sekaligus memperkuat peran kelompok masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir Banyuwangi yang menjadi destinasi unggulan wisata.

“Aspirasi masyarakat pesisir kami tindak lanjuti melalui program ini. Tujuannya jelas, mendukung keselamatan wisata bahari dan mendorong ekonomi produktif agar masyarakat ikut merasakan dampak positif sektor pariwisata,” jelas Prayogi.

Program tersebut menyasar dua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yakni Pokmaswas Pulau Merah Bahari yang diketuai Poniran, serta Pokmaswas Gua Pitu Bedil di bawah kepemimpinan Budi Wahyono.

Untuk Pokmaswas Pulau Merah Bahari, bantuan yang disalurkan berupa life jacket dan perlengkapan scuba diving guna menunjang keselamatan dan pengawasan aktivitas wisata laut. Sementara Pokmaswas Gua Pitu Bedil menerima life jacket, peralatan snorkel, serta baju adat Gandrung, sebagai bagian dari penguatan wisata bahari yang terintegrasi dengan kearifan budaya lokal.

Penyerahan bantuan dilakukan di dua lokasi strategis, yakni Pantai Pulau Merah dan Pantai Mustika, yang selama ini menjadi pusat kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, bersama jajaran penyuluh perikanan. Dalam sambutannya, Suryono menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Sonny T. Danaparamita terhadap penguatan sektor kelautan dan wisata pesisir di Banyuwangi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Sonny T. Danaparamita. Bantuan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat pesisir dan sejalan dengan upaya peningkatan keselamatan serta pengembangan wisata bahari Banyuwangi,” ungkapnya.

Melalui sinergi antara DPR RI, KKP, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat, program ini diharapkan mampu menciptakan kawasan wisata bahari yang aman, berkelanjutan, dan memberi nilai tambah ekonomi bagi warga pesisir Banyuwangi.

IMG-20260204-WA0046

Bakal Diperluas di 41 Kabupaten/ Kota se-Indonesia, Bupati Banyuwangi Paparkan Kiat Sukses Piloting Digitalisasi Bansos

Redaksi 6 bulan ago

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang dicanangkan Pemerintah Pusat bakal diperluas di 41 Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Pemkab Banyuwangi yang menjadi piloting perdana dari program tersebut diminta untuk berbagi kiat sukses di hadapan para kepala daerah.

Bupati Ipuk Fiestiandani didapuk untuk menceritakan succes story Pemkab Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan piloting Bansos Digital tersebut di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Di hadapan sejumlah kepala daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten/ kota, ia mengupas tentang kendala, tantangan hingga solusi yang dilakukan.

Proses pendataan tersebut, membutuhkan perangkat digital untuk melakukan autentifikasi data. Hal ini mengandaikan adanya perangkat dan sinyal seluler yang memadai. “Sedangkan di Banyuwangi, tidak semua daerah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan tak ada sinyal. Bahkan, penerima bantuan juga tak semuanya punya handphone,” terang Ipuk.

Mengatasi kendala demikian, Ipuk mengerahkan berbagai elemen untuk turun menjadi pendamping dalam pendataan tersebut. Mereka jemput bola untuk mendata setiap warga yang menjadi sasaran bantuan sosial. Mereka terdiri dari ASN, Staf Desa/ Kelurahan, Kader Dasawisma, Pilar Sosial hingga tokoh agama. Lebih dari empat ribu orang yang terlibat.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semuanya bergerak secara sukarela. Tentu saja, awalnya kami memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” papar Ipuk.

Di tempat yang sulit sinyal, warga diminta untuk datang ke kantor desa. Di sana mereka dibantu untuk melakukan pendataan. “Kami jadwalkan antar desa, sehingga sinyal bisa dibagikan dengan teratur. Tidak berebut [sinyal], biar tidak lemot,” tutur Ipuk.

Hadir sejumlah kepala daerah dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emilistianto Dardak, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Sebelumnya, mereka juga mendapatkan pemaparan tentang Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital tersebut dari sejumlah pejabat tinggi. Di antaranya dari Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Selain itu, juga turut memberikan paparan Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang ini tahapannya sudah lebih efisien. Satu dua bulan sudah rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut Binsar Panjaitan. (*)

IMG-20260204-WA0045

TPS3R atau TPA Berkedok? Raden Bongkar Narasi Manis DLH Banyuwangi

Redaksi 6 bulan ago

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Aktivis Filsafat Logika Berpikir, Raden Teguh Firmansyah, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi terkait pembangunan TPS3R Sobo yang dinilai lebih banyak berisi klaim normatif ketimbang kejujuran empiris.

Menurut Raden Teguh, penegasan bahwa TPS3R “tidak menimbulkan bau”, “tidak ada keluhan warga”, dan “dikelola sesuai SOP” adalah narasi administratif yang miskin pembuktian publik. Rabu. 4 Februari 2026. Di Perumahan Adimas Sobo.

“Dalam logika berpikir, pernyataan tanpa data terbuka bukanlah fakta, melainkan sugesti kekuasaan,” tegasnya.
Ia menilai, perbandingan terus-menerus antara TPS3R dan TPA justru menjadi pengalihan isu. Substansi persoalannya bukan soal istilah, melainkan dampak nyata terhadap lingkungan dan sosial warga sekitar.

“Rakyat tidak hidup dari definisi, tapi dari pengalaman. Bau, kebisingan, residu, dan lalu lintas sampah adalah fakta lapangan, bukan teori di ruang rapat,” kata Raden Teguh dengan nada keras.

Raden Teguh juga mengkritik penggunaan penghargaan Adipura dan plakat nasional sebagai legitimasi moral proyek.

“Prestasi simbolik tidak otomatis menghapus potensi kegagalan di lapangan. Menggunakan penghargaan sebagai tameng kritik adalah bentuk arogansi kebijakan,” ujarnya.

Ia mempertanyakan klaim “tidak ada keluhan warga” yang disampaikan DLH. Menurutnya, klaim tersebut harus dibuktikan dengan mekanisme pengaduan publik yang transparan, audit lingkungan independen, serta keterlibatan warga sejak tahap perencanaan, bukan sekadar sosialisasi sepihak.

“Jika suara warga absen, itu bukan berarti warga setuju. Bisa jadi mereka tidak diberi ruang,” tambahnya.

Lebih jauh, Raden Teguh menegaskan bahwa pembangunan TPS3R di dekat permukiman tanpa persetujuan sosial yang kuat berpotensi menciptakan konflik laten.

“Kebijakan yang memaksa logika birokrasi di atas logika rakyat adalah bibit ketidakadilan ekologis,” ujarnya.

Ia menutup kritiknya dengan pernyataan tajam. “Pengelolaan sampah bukan soal teknologi dan SOP semata, tapi soal etika kekuasaan. Selama pemerintah lebih sibuk membela proyek daripada mendengar rakyat, maka TPS3R berisiko berubah dari solusi lingkungan menjadi monumen kegagalan logika berpikir.”

Terbaru

IMG-20260813-WA0090

Kompolnas Visitasi Polres Kotawaringin Barat, Apresiasi Inovasi Pelayanan Berbasis Presisi

Redaksi 4 jam ago
IMG-20260813-WA0087

Kapolda Sumut Tekankan Peran Strategis Intelkam Jaga Stabilitas dan Antisipasi Kerawanan

Redaksi 4 jam ago
IMG-20260813-WA0086

Polda Sumut Bangun dan Revitalisasi 75 Jembatan Merah Putih Presisi, Buka Akses Warga hingga Pelosok

Redaksi 4 jam ago
1786614919209

Hadiri Pelantikan LPPNU Banyuwangi, Sonny T. Danaparamita Bawa Bantuan 1.000 Bibit dan Bicara Sinergi Nasionalis-Nahdliyin

Redaksi 5 jam ago
IMG-20260813-WA0078

Gandeng Pendekar Jagad Blambangan, Kapolresta Banyuwangi Perkuat Barisan Jaga Harkamtibmas

Redaksi 5 jam ago