Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Tahun: 2026

Bersama Bupati Ipuk, Gubernur dan Kapolda Jatim Panen Raya Jagung di Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Penguatan produksi jagung terus dilakukan di Banyuwangi. Panen raya jagung kembali digelar dan dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil.

Panen raya kuartal IV tersebut berlangsung di areal Green Farm, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Sabtu (28/2/2026). Lokasi ini dikenal sebagai pusat pelatihan pertanian terpadu dan modern di Banyuwangi.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, mengatakan Jawa Timur menjadi kontributor jagung tertinggi di Indonesia. Capaian itu terwujud berkat kolaborasi berbagai pihak hingga ke daerah, termasuk gerakan pramuka yang ikut memperkuat program ketahanan pangan nasional.

"Jawa Timur sudah melewati ketahanan pangan dan saat ini menuju kedaulatan pangan. Ini berkat kolaborasi semua pihak," kata Khofifah.

Ia memaparkan, produksi jagung pipilan kering Jawa Timur pada 2025 tercatat 4,8 juta ton. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibanding Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan 2,8 juta ton, disusul Sumatera Utara 1,3 juta ton.

Kontribusi Jawa Timur terhadap produksi jagung nasional pun mendekati 30 persen. Artinya, hampir sepertiga kebutuhan jagung pipilan kering Indonesia dipasok dari petani Jawa Timur.

"Saya mengapresiasi dukungan semua pihak mulai Kapolda Jatim, Bupati Banyuwangi, hingga gerakan Pramuka se-Jatim yang turut menggerakkan penguatan ketahanan pangan di daerah," kata Khofifah.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto menambahkan, peningkatan produksi jagung harus diiringi perbaikan kualitas.

"Ke depan, dukungan pemasaran akan kami perkuat agar berdampak langsung pada kesejahteraan petani," tuturnya.

Bupati Ipuk menyebut, daerahnya selalu mencatat surplus jagung. Pada 2025, produksi jagung mencapai 250.596,81 ton atau naik 19 persen dibanding 2024 yang sebesar 209.078 ton. Dengan kebutuhan daerah 69.842,31 ton, Banyuwangi mencatat surplus jagung 180.754,50 ton pada 2025.

Selain jagung, produksi beras Banyuwangi juga selalu surplus. Pada tahun yang sama, produksi beras Banyuwangi mencapai 546.923,81 ton, naik 7 persen dari tahun sebelumnya, dengan surplus 383.258,03 ton.

"Alhamdulillah Banyuwangi selalu surplus. Saya bangga atas kerja keras seluruh pihak, mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga jajaran kepolisian dan TNI. Semoga panen ini membawa berkah dan semangat baru untuk terus meningkatkan produksi," kata Ipuk.

Panen raya di Green Farm merupakan hasil penanaman jagung seluas 50 hektare pada November 2025. Rata-rata produksi jagung gelondongan mencapai 8-10 ton per hektare.

"Berbagai uji coba budidaya terus kami lakukan. Hasil dari evaluasi, kami optimistis pada musim tanam berikutnya produktivitas bisa meningkat hingga 10-12 ton per hektare," kata Pemilik Green Farm, Arum Sabil yang juga Ketua Kwarda Pramuka Jatim. (*)

Pemprov Jatim Gelar Pasar Murah di Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Selama Ramadan Pemkab Banyuwangi mengintensifkan Pasar Murah yang digelar di berbagai kecamatan. Program ini kian diperkuat Pemprov Jawa Timur yang juga menggelar Pasar Murah, di Kantor Kecamatan Kalibaru Banyuwangi, Sabtu (28/2/2026).

Berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula dijual dengan harga lebih murah dari pasaran.

"Dengan digelarnya pasar murah harapan kami ada keterjangkauan logistik bagi warga dengan harga lebih murah terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat meninjau Pasar Murah di Kalibaru.

Di Pasar Murah ini beras kualitas premium kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp 70.000, gula putih Rp 14.000/kg, Minyak Kita Rp 13.000/liter. Selain sembako sejumlah komoditi lainnya juga dijual murah seperti ayam Rp. 30.000/kg, bawang merah Rp 7000 per 1/4kg, bawang putih Rp. 6000 per 1/4 kg, cabai rawit Rp. 4000/ons, cabai merah besar Rp. 2000/ons.

Khofifah mengatakan Pasar Murah di Banyuwangi adalah pasar murah ke-28 yang digelar Pemprov di seluruh wilayah Jatim. Pasar ini hadir untuk memfasilitasi warga mendapatkan harga sembako yang lebih terjangkau. Terlebih di bulan Ramadan sejumlah harga komoditi mengalami kenaikan.

"Kami juga memfasilitasi UMKM unggulan lokal untuk bisa dipamerkan dan juga dikurasi, mana yang bisa dibawa untuk dipasarkan ke market yang lebih luas," ujar Khofifah.

Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih pada Gubernur Khofifah yang telah memfasilitasi warga Banyuwangi dengan pasar murah.

"Ini memperkuat pasar murah yang juga secara rutin kami gelar selama bulan Ramadan di semua kecamatan di Banyuwangi," kata Ipuk.

Sementara Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, mengatakan di pasar murah ini Pemprov menggandeng Bulog untuk menyuplai sembako.

Sembako yang disediakan yakni beras SPHP sebanyak 4 ton, beras premium setengah ton, minyak kita 250 karton, dan tepung terigu 250 kg.

"Semua sembako yang kami bawa untuk dijual di pasar murah ini. Harga yang dibeli oleh warga saat ini sudah disubsidi oleh Pemprov," ujarnya

Pasar murah yang digelar di Kantor Kecamatan Kalibaru tersebut ramai dikunjungi warga.

Salah satunya Dwi Suryati yang membeli sejumlah sembako. Seperti beras Bulog SPHP kemasan 5 kg sebanyak dua kemasan, dua kg telur dan satu liter minyak goreng.

"Harganya murah makanya saya langsung beli banyak," kata Dwi.

Begitu juga Rasmiyati yang membeli semua item yang dijual di pasar murah, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu sampai bawang merah dan bawang putih.

"Selisihnya lumayan jauh daripada beli di luar. Alhamdulillah,' ujarnya. (*)

Berkah Ramadan, Gubernur Khofifah Salurkan Berbagai Bansos dan Tali Asih untuk Warga Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan tali asih kepada masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Total bantuan yang diserahkan mencapai Rp 5,26 miliar.

Bantuan tersebut meliputi Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada 65 orang, Bantuan Sosial PKH Plus kepada 866 penerima, serta zakat produktif untuk 50 pelaku usaha kecil.

Selain itu, disalurkan pula tali asih kepada Taruna Siaga Bencana dan Tagana, bantuan program pemberdayaan BUMDesa, Desa Berdaya, Program Jatim Puspa, serta Bantuan Keuangan Desa.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Khofifah kepada perwakilan penerima di Kantor Kecamatan Glenmore, Sabtu (28/2/2026). Penyaluran tersebut didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Khofifah mengatakan, bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim ini menjadi suntikan semangat dan bantalan sosial kepada masyarakat yang rentan. "Jadi kalau untuk asistensi sosial, penyandang disabilitas, untuk lansia, maka sifatnya adalah bantalan sosial," kata Khofifah.

Sedangkan bantuan seperti zakat produktif diberikan kepada pelaku usaha ultramikro agar terhindar dari praktik rentenir maupun pinjaman online ilegal.

"Kalau ultramikro tentu harapannya supaya mereka bisa terhindar dari rentenir atau mungkin dari pinjol yang tidak bisa mereka verifikasi legalitasnya," sambung Khofifah.

Menurut Khofifah, program tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. "Saling berbagi peran, di Pemprov sendiri bergiliran dan berlaku di 38 kabupaten/kota," kata Khofifah.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa bantuan dari Pemprov Jatim tersebut semakin memperkuat program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi.

"Kemiskinan menjadi salah satu fokus kami. Kami tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga menyiapkan berbagai bantalan melalui program ASN Berbagi dan Banyuwangi Berbagi," kata Ipuk.

ASN Berbagi merupakan program partisipatif para ASN yang disalurkan untuk para warga miskin setiap bulannya. Sementara Banyuwangi Berbagi melibatkan unsur pentahelix untuk mendukung masyarakat kurang mampu, seperti melalui program bedah rumah dan layanan kesehatan.

"Terima kasih Ibu Gubernur atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Banyuwangi. Ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi warga kami, terlebih bertepatan dengan bulan Ramadan," ujar Ipuk.

Sejumlah penerima tampak haru saat menerima bantuan dari Gubernur. Salah satunya Sofiatun (38), warga Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, orang tua Zahira penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas. Ia mengaku bersyukur atas bantuan uang tunai Rp900 ribu per tiga bulan, kursi roda, dan sembako.

"Terima kasih. Bantuan tersebut bisa digunakan untuk membantu aktivitas sehari-sahari puteri saya yang belum bisa berjalan karena gangguan saraf tulang," tutur Sofiatun dengan mata berkaca-kaca. (*)

Banyuwangi jadi Percontohan, Hasil Digitalisasi Bansos Segera Diumumkan Kini Masuk Masa Sanggah

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Program digitalisasi bansos yang diujicobakan pertama di Kabupaten Banyuwangi dan menjadi percontohan nasional, memasuki tahapan pengumuman hasil seleksi, sekaligus dibukanya Masa Sanggah bagi masyarakat.

Pekan depan, 2 Maret 2026, akan diumumkan siapa saja warga yang layak maupun tidak layak sebagai penerima bantuan beserta alasannya. Bagi warga yang dinilai tidak layak, pemerintah membuka mekanisme Sanggah atas hasil pengumuman tersebut.

“Dari sekitar 350 ribu pendaftar di Banyuwangi kemarin, akan diumumkan siapa yang layak dan tidak layak dengan disertai alasan yang jelas. Karena uji coba, data belum sepenuhnya mutakhir. Maka negara memberikan ruang koreksi dan masyarakat bisa langusng mengkualifikasi datanya lewat proses Sanggahan,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat membuka Bimtek Masa Sanggah secara online, Jumat (27/2/2026) . Bimtek ini diikuti para agen perlinsos Banyuwangi yang terdiri atas pendamping PKH, TKSK, Operator DTSEN, kader dasawisma dan perangkat desa.

Pengumuman hasil seleksi dilakukan berdasarkan filter uji coba terbaru yang memanfaatkan integrasi data lintas kementerian dan instansi. Data yang digunakan meliputi kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hingga konsumsi listrik, sehingga proses seleksi dilakukan secara lebih terukur dan berbasis data.

Mensos menjelaskan bahwa masa sanggah diberlakukan karena kondisi sosial ekonomi warga yang sangat dinamis. Negara, menurutnya, harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan klarifikasi atas data yang ada.

“Ini adalah upaya negara untuk menciptakan keadilan bagi warganya. Lewat masa sanggah akan ada perbaikan atau perubahan data sehingga yang akan mendapatkan bansos adalah mereka yang memang benar-benar berhak,” ujar Gus Ipul, sapaan Mensos.

Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, menambahkan bahwa masyarakat dapat mengakses hasil pengumuman melalui kantor desa, agen Perlinsos, maupun langsung melalui Portal Perlinsos.

Bagi warga yang dinyatakan tidak layak namun merasa belum sesuai dengan kondisi riil dan memerlukan perbaikan atau penilaian ulang data, dapat mengajukan Sanggahan dalam Masa Sanggah yang telah disediakan.

“Proses sanggah bakal berlangsung selama sebulan dari pengumuman hasil. Proses sanggah sangat mudah, bisa dilakukan melalui agen, secara mandiri melalui Portal Perlinsos, maupun dengan datang langsung ke kantor desa untuk dibantu oleh agen yang bertugas," sambung Andika.

Setiap sanggahan yang masuk akan diproses lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi kebenaran data. Apabila terbukti sesuai kondisi riil, data akan diperbarui secara otomatis dalam sistem.

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa hasil akhir program Perlinsos Digital akan menjadi pijakan penyaluran dua jenis bantuan sosial ke depan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Jumlah penerima bansos akan disesuaikan dengan kuota dari pemerintah pusat.

“Jika jumlah warga yang dinyatakan layak melebihi kuota, maka pemerintah akan menerapkan sistem perangkingan,” jelas Andy.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa mekanisme sanggah bukanlah tanda kegagalan sistem, melainkan bagian dari tata kelola berbasis data yang sehat dan transparan.

Melalui mekanisme ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran, akurat, serta benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak menerima.

“Kami akan mendorong agen-agen dan aparat desa untuk memanfaatkan proses masa sanggah ini dengan baik. Proses masa sanggah ini harus dilakukan dengan prinsip objektivitas dan verifikasi faktual,” pesan Ipuk. (*)

Puskesmas dan Labkesda Rutin Cek Makanan di Puluhan Pasar Takjil Ramadan Banyuwangi

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, telah mengintruksikan seluruh dinas terkait, Puskesmas, kecamatan, hingga pemerintah desa mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pasar takjil di berbagai wilayah. Termasuk salah satunya memantau keamanan makanan di pasar-pasar takjil Ramadan.

Seluruh Puskesmas di Banyuwangi dan Labkesda aktif memeriksa makanan yang ada di Pasar Takjil, untuk memastikan produk makanan yang dijual bebas dari bahan berbahaya, sehingga aman dikonsumsi masyarakat.

"Ini sudah menjadi SOP. Kami telah intruksikan, seluruh Puskesmas untuk rutin memeriksa makanan yang ada di Pasar Takjil di wilayah kerja masing-masing. Ini agar makanan dan minuman yang dijual di Pasar Takjil aman dari bahan-bahan berbahaya," kata Ipuk, saat belanja di Pasar Takjil, Kecamatan Purwoharjo, Jumat sore (27/2/2026).

Total saat ini terdapat 60 titik pasar takjil Ramadan yang tersebar di seluruh kecamatan se-Banyuwangi, yang melibatkan sekitar 2.245 pedagang.

Ipuk mengimbau pelaku kuliner hanya menggunakan bahan baku yang aman dan sehat.

"Kalau produk yang dijual enak dan menyehatkan, pasti konsumen akan loyal dan akan datang untuk membeli kembali. Tentu ini membantu usaha mereka langgeng," tambah Ipuk.

Seperti yang dilakukan tim laboratorium puskesmas Purwoharjo, Tim yang terdiri atas tenaga ahli gizi, analis kesehatan, serta petugas promosi kesehatan tersebut tampak sibuk menguji sampel produk makanan yang diambil secara acak dari sejumlah pelapak di pasar takjil Ramadhan setempat. Seperti es sirup, mutiara, saos, cilok, dan banyak lainnya.

"Hari ini tim sudah mengambil 10 sampel makanan/minuman dan langsung diuji di lokasi," kata Kepala Puskesmas Purwoharjo, dr. Sri Istyantini.

Tim ini secara teliti menguji satu per satu sampel makanan yang telah dikumpulkan untuk memastikan makanan tersebut bebas dari bahan berbahaya. Seperti formalin, boraks dan rodamin B, sehingga layak dan aman dikonsumsi.

"Apabila ditemukan bahan berbahaya pada sampel makanan, produk tersebut akan kami tarik, dan kami edukasi kepada pedagang terkait agar menggunakan bahan pangan yang aman," kata Sri. (*)