Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Tahun: 2025

Polisi Berjiwa Intelektual : IPTU Iswan Brandes Bukukan Sejarah dengan 14 Gelar dan Menuju Gelar ke-15

Gorontalo, Jejak - Indonesia.id |  Di balik seragam dan tugas mulianya sebagai Perwira Kepolisian, terdapat sosok luar biasa yang menginspirasi banyak kalangan.

Dialah IPTU Dr. Iswan Brandes, S.Pd.I., M.Si., M.M., M.K.M., CPHR., CBA., CPM., C.PS., C.GMC., C.TMP., C.HL., C.MTr., CGHR., satu-satunya perwira Polri asal Gorontalo yang kini tercatat mengantongi 14 Gelar Akademik dan Profesional, dan sedang dalam proses meraih Gelar Ke-15.

Brandes adalah bukti hidup bahwa semangat menuntut ilmu tidak mengenal batas. Sejak bergabung dengan Kepolisian Republik Indonesia tahun 2004, ia telah melintasi beragam penugasan penting, mulai dari 14 Tahun di Korps Brimob, menjadi Ajudan 4 Kapolda ternama, hingga pendampingan sebagai ajudan Wali Kota Gorontalo, Marten Taha.

Tak hanya itu, ia juga tercatat pernah menjalankan tugas khusus di Papua, lokasi Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah, serta misi internasional di Mekah dan Mesir.

Namun, di balik karier yang padat, Brandes tetap konsisten memperjuangkan pendidikan. Ia menyelesaikan dua program studi tingkat lanjut secara bersamaan, yakni Magister Manajemen di Universitas Gorontalo dan Doktor Administrasi Publik di Universitas Negeri Gorontalo dan keduanya ia tempuh dengan Predikat CUMLAUDE.

“Gelar hanyalah bonus, yang terpenting adalah proses dan nilai dari setiap ilmu yang kita peroleh,” ungkap Brandes dengan rendah hati.

Meski terlihat mustahil, ia membuktikan bahwa dengan manajemen waktu yang disiplin, dedikasi, dan pengorbanan, menjalankan tugas sebagai perwira polisi sekaligus sebagai mahasiswa aktif bisa dilakukan.

Hari libur Sabtu dan Minggu bukan untuk bersantai, tetapi ia dedikasikan untuk berkonsultasi dengan Dosen dan menyelesaikan tugas akademik.

"Kuncinya ada pada perencanaan. Tugas utama sebagai anggota Polri tetap nomor satu, tapi waktu-waktu senggang saya manfaatkan maksimal untuk kuliah dan belajar. Jika jadwal kuliah berbenturan dengan dinas, saya tetap berusaha hadir meskipun hanya sebentar, agar tetap tersambung dengan proses belajar," jelasnya.

Gelar-gelar Akademik dan Profesi yang dimilikinya antara lain:

1. Dr. = Doktor Administrasi Publik

2. S.Pd.I = Sarjana Pendidikan Islam

3. M.Si = Magister Sains

4. M.M = Magister Manajemen

5. M.K.M = Magister Kesehatan Masyarakat

6. CPHR = Certified Professional Human Resources

7. CBA = Certified Behavior Analyst

8. CPM = Certified Professional Mediator

9. C.PS = Certified Public Speaking

10. C.GMC = Certified Growth Mindset Coach atau Pelatih Pertumbuhan Mental

11. C.TMP = Certified Training Management Professional

12. C.HL = Certified Human Leadership

13. C.MTr = Certified Material Test Report atau Laporan Pengujian Material,

14. CGHR = Certified Green Human Resource

Kini, Brandes sedang menempuh gelar ke-15, yaitu Magister Filsafat, sebuah bidang yang memperkaya cara berpikir kritis dan reflektif.

“Saya hanya ingin membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berjuang. Pendidikan adalah jembatan menuju kualitas hidup yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memberi contoh positif kepada lingkungan sekitar,” pungkasnya.

Dengan capaian yang luar biasa ini, IPTU Iswan Brandes diyakini sebagai salah satu, bahkan mungkin satu-satunya anggota Polri di Indonesia — bahkan dunia — yang memiliki kombinasi gelar dan pengalaman seperti ini.

Sebuah teladan langka dari Gorontalo yang membuktikan bahwa tugas negara dan ilmu pengetahuan bisa berjalan seiring sejalan. (red)

Olahraga Bersama Pasmar 1 dan Kemenpan RB

Jakarta, Jejak - Indonesia.id | Dalam semangat mempererat sinergi antara institusi pertahanan dan kementerian, Pasmar 1 TNI AL bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar kegiatan olahraga bersama di Markas Komando Pasmar 1, Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (06/08/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran prajurit Pasmar 1 dan pegawai Kemenpan RB. Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi dan komunikasi yang positif antara TNI, khususnya Korps Marinir, dengan instansi pemerintah.

Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) Brigjen TNI (Mar) Ena Dmenyambut baik kegiatan seperti ini sebagai sarana membangun keakraban, sekaligus memperkuat semangat kebangsaan dan semangat bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Sementara itu, perwakilan Kemenpan RB menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh jajaran Pasmar 1. Selain menyehatkan fisik, kegiatan ini juga mempererat hubungan antarlembaga dalam suasana yang santai dan penuh kebersamaan.

Sumber: Dispen Kormar, Pasmar 1

Sosialisasi P4GN Warnai Aula MAN 2: Banyuwangi Tegaskan Perang Terhadap Narkoba

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id |  Gerakan Banyuwangi Bersinar (Bersih dari Narkoba) menggema lantang di Aula MAN 2 Banyuwangi, Rabu pagi (6/8/2025). Dalam suasana semangat dan penuh antusias, lebih dari 1.300 siswa-siswi, guru, mahasiswa, dan aktivis anti narkoba berkumpul dalam kegiatan sosialisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Acara yang digelar berkat sinergi Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) dan Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera (LPSS) ini turut menghadirkan narasumber dari BNNK Banyuwangi, yang baru terbentuk setahun lalu namun langsung tancap gas mengedukasi masyarakat.

Kepala MAN 2 Banyuwangi, Drs. H. Saeroji, M.Pd.I, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian para pegiat anti narkoba.

“Kami bangga bisa menjadi tuan rumah kegiatan yang luar biasa ini. Anak-anak kami butuh bimbingan nyata, bukan hanya teori. Dan hari ini, mereka belajar langsung dari para praktisi yang ada di lapangan,” ujar Saeroji dengan semangat.

Ketua LPSS sekaligus Ketua RKBK, Hakim Said, SH, membuka sesi dengan paparan hukum yang lugas dan membakar semangat. Ia mengulas beberapa pasal penting dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dari pasal 54 hingga 127 yang mengatur tentang korbsn penyalahguna dengan kewajibannya menjalani rehabilitasi medis dan sosial hingga pasal 127 berikut ancaman pidananya.

“Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu wajib direhabilitasi, bukan dikriminalisasi. Tapi pengedar? Hukumannya berat! Termasuk pidana mati jika terbukti jaringan internasional. Ini serius, jangan coba-coba main narkoba, karena hanya dua pilihannya, kalau tidak mati ya dihukum penjara!” tegas Hakim.

Sesi dilanjutkan oleh Hermin Dwi Susanti, SE, Sekretaris LPSS sekaligus Kepala Bidang Penyuluhan. Ia membahas jenis-jenis narkoba modern yang kini banyak beredar di kalangan pelajar.

“Sekarang bukan cuma ganja dan sabu. Tapi juga tembakau gorila, pil PCC, hingga vape liquid yang dicampur zat adiktif. Ini bahaya laten yang menyusup lewat gaya hidup,” jelas Hermin di hadapan para siswa yang serius menyimak.

Ia juga menjelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari narkoba, seperti kerusakan otak, gangguan mental, penurunan IQ, hingga kematian mendadak.

Melengkapi sesi edukatif, Amelia Firdaus dari tim Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Banyuwangi memandu para siswa mencerna materi yang disampaikan dengan gaya ringan dan interaktif.

“BNNK Banyuwangi ini baru berdiri tahun lalu, tapi kami hadir untuk kalian semua. Jangan sungkan lapor kalau ada teman atau saudara yang terpapar. Kami punya layanan rehabilitasi gratis dan rahasia,” terang Amelia sambil memperkenalkan hotline BNNK.

Ia didampingi oleh Aipda Yusuf Wicaksono, S.Sos, dari tim fungsi pemberantasan dan pengolahan data intelijen. Aipda Yusuf menambahkan bahwa deteksi dini dan partisipasi warga sekolah sangat penting dalam menekan peredaran narkoba di wilayah Banyuwangi.

Sebelumnya, acara sosialisasi P4GN diawali dengan yel-yel anti narkoba yang dipimpin oleh Ketua LPSS Hakim Said bersama kepala madrasah, seluruh siswa-siswi dan dewan guru, serta audiens yang hadir di Aula MAN 2 Banyuwangi. (red)

Bupati Pati Tantang 50 Ribu Pendemo: “Saya Tidak Akan Gentar”

Pati, Jawa Tengah — Jejakindonesia.news |  Ketegangan antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pati memuncak usai pernyataan keras Bupati Sudewo yang menantang warga melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam video yang viral di media sosial sejak Senin (5/8), Sudewo menyatakan tidak akan mundur meskipun puluhan ribu warga turun ke jalan.

“Silakan lakukan penolakan ... Jangan 5 ribu, suruh 50 ribu pendemo pun saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dalam cuplikan video yang dikutip dari Liputan6com.

Pernyataan tersebut menuai gelombang kritik dan semakin menyulut kemarahan warga yang sejak awal menolak kenaikan PBB hingga 250 persen.

Pemerintah Kabupaten Pati resmi menaikkan tarif PBB-P2 sebesar rata-rata 250 persen mulai 2025. Langkah ini disebut sebagai upaya mengejar ketertinggalan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini stagnan. Menurut Pemkab, sejak 14 tahun terakhir, tarif PBB di Pati tidak mengalami penyesuaian signifikan.

“PAD kita dari PBB hanya sekitar Rp29 miliar, jauh dibandingkan daerah tetangga seperti Jepara yang mencapai Rp75 miliar,” ungkap Sudewo dalam keterangan tertulis yang dilansir Suaracom.

Dana dari PBB akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi RSUD RAA Soewondo, serta program pertanian dan perikanan.

Keputusan sepihak itu memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Ikatan Alumni PMII (IKA PMII) Pati membuka posko pengaduan daring dan menerima ratusan keluhan sejak Mei 2025.

“Banyak masyarakat kaget karena tagihan PBB mereka melonjak drastis, bahkan sampai lima kali lipat,” kata Ketua IKA PMII Pati, Ahmad Zaeni, dikutip dari Bisniscom.

Organisasi warga “Gerakan Pati Bersatu” telah mengajukan izin demonstrasi besar-besaran pada 13–14 Agustus 2025, dengan target jumlah peserta mencapai 50 ribu orang.

Meski Pemkab Pati berdalih bahwa penyesuaian tarif PBB telah melalui mekanisme musyawarah dengan camat dan perangkat desa, masyarakat menilai kebijakan dilakukan secara tergesa dan minim sosialisasi.

Ketua DPRD Pati belum memberikan pernyataan resmi, namun sejumlah anggota legislatif mulai mendorong agar dilakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap besaran tarif dan mekanisme penetapan.

Kenaikan tarif pajak sebesar 250 persen yang dilakukan tanpa sosialisasi memadai telah menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Pernyataan Bupati Sudewo yang menantang pendemo hanya memperkeruh suasana dan memicu gelombang penolakan yang makin meluas. Arah kebijakan fiskal daerah kini berada di ujung tanduk antara kebutuhan pembangunan dan sensitivitas sosial masyarakatnya.

( Redaksi Jejakindonesia.news )

POLRI RESMIKAN 8 SPPG OPERASIONAL DAN GROUNDBREAKING 205 UNIT SERENTAK SELURUH INDONESIA UNTUK AKSELERASI PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS

Malang, Jejak - Indonesia.id | Polri hari ini melakukan lompatan strategis dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan meresmikan 8 SPPG operasional sekaligus melaksanakan groundbreaking 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia. Pusat kegiatan dipusatkan di Desa Rembun, Malang, dihadiri Wakil Menteri Pertanian, Irwasum, jajaran Forkompimda, dan masyarakat. Momentum ini diperkuat dengan panen jagung nasional disaksikan 34 Polda serta penyerahan bantuan Alsintan peralatan pertanian berupa traktor, benih,pupuk dan pestisida untuk mendukung pasokan bahan pangan lokal untuk dapur SPPG yang beroperasi.

Hingga Agustus 2025, perkembangan pembangunan SPPG menunjukkan akselerasi signifikan: 27 unit telah beroperasi melayani 86.777 penerima manfaat/hari dan menyerap 1.344 tenaga kerja, 34 unit dalam persiapan akhir operasional, 155 unit tahap konstruksi, serta 205 unit yang memulai pembangunan hari ini. Total 421 SPPG ini akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang/hari ketika seluruhnya beroperasi. Polri menargetkan penyelesaian 500 SPPG pada akhir 2025 dan total menjadi 1.000 unit pada 2026 .

Kapolri melalui Irwasum Polri selaku Ketua Gugus Tugas MBG Polri menegaskan komitmen mutu melalui mekanisme Security Food Test yang wajib dijalankan tim medis POLRI (Pusdokkes, Bidokkes Polda, Urkes Polres). Irwasum POLRI Komjen Pol Dr. Dedi Prasetyo menyatakan: "Ini adalah pembeda SPPG Polri: setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis, mencegah keracunan, dan memastikan gizi aman untuk penerima manfaat."

Strategi kolaborasi Penta Helix menjadi kunci keberlanjutan program, melibatkan: (1) Pemerintah (TNI-Pemda-K/L), (2) Akademisi (ahli gizi, pangan, kesehatan), (3) Bisnis (UMKM, koperasi, kelompok tani), (4) Masyarakat (relawan, pengelola YKB), dan (5) Media dalam diseminasi informasi. Pendekatan holistik ini tidak hanya memutus rantai stunting melalui intervensi gizi tepat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal lewat penyerapan tenaga kerja dan penguatan UMKM.

Irwasum Polri mengajak seluruh rakyat Indonesia bersinergi: "SPPG adalah bukti POLRI hadir membangun masa depan bangsa. Mari sukseskan program ini bersama demi generasi sehat yang akan memimpin Indonesia Emas 2045." (red)

error: Content is protected !!