Sorry, we're closed Opens Kamis at 9:00 am

Tahun: 2025

Jadi Pilot Projet Digitalisasi Bansos, Luhut Minta Bupati Ipuk Share Pengalaman Bangun Digitalisasi ke Berbagai Daerah

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Berbagai program digitalisasi Banyuwangi dipaparkan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga, terkait penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (Bansos), di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir dalam rakor tersebut karena Banyuwangi menjadi pilot project digitalisasi Bansos, yang rencananya akan diluncurkan perdana pada September 2025, oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rakor tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri, serta pimpinan kementerian dan lembaga.

Dalam Rakor tersebut, Ipuk memaparkan berbagai program digitalisasi yang dilaksanakan di Banyuwangi.

"Transformasi digitalisasi Banyuwangi telah berproses panjang dalam digitalisasi sejak 2013. Hingga awal 2025 kami memiliki program B-One Id (Banyuwangi Satu Id), di mana semua layanan bisa diakses menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Mulai layanan kemiskinan, kesehatan, perizinan, dan lainnya," kata Ipuk.

Ipuk mengatakan dengan penyempurnaan digitalisasi bansos dari pemerintah ini, akan memiliki dampak yang besar pada layanan masyarakat, karena bisa menjangkau ke sektor manapun tidak hanya terkait bansos.

"Kami berterima kasih karena apa yang kami lakukan disuport oleh pemerintah pusat, dan ini bisa menguatkan apa yang sudah kami lakukan di daerah," kata Ipuk.

Mendengar paparan Ipuk, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi. Bahkan Luhut meminta agar Bupati Ipuk bisa share pengalaman membangun digitalisasi di Banyuwangi ke daerah-daerah di Indonesia.

"Itu Keren. Saran saya ke Kemendagri. Saya akan minta Mendagri (Tito Karnavian) untuk bikin rapat umum bisa zoom, dan Ibu Bupati Banyuwangi bisa share pengalaman ke daerah-daerah," kata Luhut.

Luhut juga meminta kepada Kemendgari, ketika Banyuwangi sudah mulai menerapkan digitalisasi bansos, daerah lain sudah harus disiapkan.

"Daerah sudah harus disiapkan. Berikan saja model Banyuwangi. Jadi ketika Banyuwangi sudah memulai, mereka sudah dalam titik tertentu," pinta Luhut.

Luhut menjelaskan digitalisasi akan memberi dampak signifikan terhadap efektivitas bansos. Dengan penerapan sistem digital yang terintegrasi, penyaluran bantuan seperti bansos tunai, subsidi, dan stimulus bisa lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran.

Tak hanya efisiensi, menurut Luhut, bansos yang tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran juga akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3%-0,4%. (*)

GRIB JAYA Konsultasikan Polemik RSJ Pujon ke DPRD Kabupaten Malang

MALANG || jejakindonesia.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB JAYA Kabupaten Malang melakukan konsultasi dengan DPRD Kabupaten Malang terkait polemik Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Pujon yang diketahui beroperasi tanpa legalitas resmi.

Konsultasi ini berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB di Ruang Kerja Ketua DPRD Kabupaten Malang.

Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, hadir bersama pengurus inti, dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S. Sos.

Dalam pertemuan tersebut, Damanhury menyampaikan bahwa GRIB JAYA Kabupaten Malang memandang serius keberadaan RSJ ilegal di Pujon karena menyangkut pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, serta kepastian hukum. Ia menegaskan, organisasi yang dipimpinnya siap melakukan advokasi bersama masyarakat agar permasalahan tersebut segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

“RSJ yang beroperasi tanpa izin tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat. GRIB JAYA hadir untuk memastikan ada langkah tegas dan solusi yang berpihak kepada rakyat,” tegas Damanhury Jab.

Selain fokus pada persoalan RSJ Pujon, GRIB JAYA Kabupaten Malang juga memaparkan beberapa hasil advokasi dan aksi sosial yang telah dijalankan dalam kurun waktu terakhir.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S. Sos., menyatakan bahwa DPRD siap menindaklanjuti laporan tersebut melalui mekanisme kelembagaan, sekaligus membuka ruang koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.

“Partisipasi Ormas seperti yang dilkukan GRIB JAYA sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong kebijakan publik yang transparan serta akuntabel,” ujar ketua DPRD Kabupaten Malang yang juga merupakan penasehat DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang ini.

Konsultasi ini menjadi langkah awal kolaborasi antara GRIB JAYA dan DPRD Kabupaten Malang dalam memastikan penegakan aturan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.
(Redho)

Bimtek Deli Serdang Dinilai Memberikan Sisi Positip Untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

Deli Serdang || jejakindonesia.id - Kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) yang di adakan di Deli Serdang Yang Bertemakan Pembentukan peraturan desa (Perdes) Yang Efektif Dan Partisipatif berdasarkan pemahaman regulasi dan implementasinya yang di adakan Lembaga Management pelatihan putra dan Putri (PMPPP) sangat dinilai sebagai pembelajaran Mensejahterakan masyarakat Desa. Kamis (28/8/2025)

Diketahui Bimtek Yang dilaksanakan di 4 Hotel Di Medan diantaranya, Hotel Kanaya, Hotel Miyana, Hotel Griya dan Fave Hotel yang dilaksanakan 4 Hari 3 malam Yang dimulai pada tanggal 27 Agustus Hingga 30 Agustus 2025 ini di ikuti peserta guna sebagai pembelajaran Aparatur Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Hal tersebut diungkap kan Ketua Pusat Management Pelatihan Putra dan Putri (PMPPP) Khairul Bahri ST menurutnya
Peraturan Desa (Perdes) sangat penting untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di tingkat desa, Termasuk pemerintahan, Pembangunan,dan pemberdayaan masyarakat, Perdes berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan, menjaga ketertiban dan keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dalam rangka memfasilitasi dan meng edukasi ,aparatur dan perangkat desa dalam membuat peraturan desa yang baik dan benar

Lanjutnya Keuntungan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa meliputi peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pelayanan publik, yang berujung pada pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan, peningkatan efektivitas pembangunan desa, serta penguatan jejaring dan pemberdayaan masyarakat. ungkap Khairul Bahri ST

Khairul Bahri ST juga menambahkan poin penting dan Keuntungan terhadap Bimtek yang Diadakan Di Deli Serdang ini dimana point tersebut adalah sebagai berikut.

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi:

Aparatur desa menjadi lebih memahami tugas dan fungsinya sesuai undang-undang, terutama dalam pengelolaan keuangan desa (APBDes), penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban.

Profesionalisme dan Akuntabilitas:

Pelatihan meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan desa, mengurangi risiko hukum dan administratif.

Meningkatkan Keterampilan Kepemimpinan:

Peserta dapat belajar cara memotivasi tim dan mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan desa.  *(Tim)*

LP jalan di tempat, PH Desak Kapolres segera Usut Kasus Pembakaran Motor dan Mobil di Limau Manis

Deli Serdang || jejakindonesia.id - Kuasa hukum korban pencurian dengan pemberatan serta pembakaran kendaraan bermotor dan Mobil di Dusun IV, Desa Tandukkan Raga , Kecamatan STM Hilir, Deli Serdang, mendesak aparat kepolisian agar segera menjelaskan perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan sejak April lalu.

Kuasa hukum menyebut, laporan polisi sudah disampaikan ke polres Deli Serdang maupun Polda Sumatera Utara namun hingga kini, tidak pernah ada pemberitahuan resmi terkait sejauh mana proses penyelidikan maupun penyidikan kasus tersebut.

"Tidak mungkin tidak ada perkembangan, karena bukti sudah kami ajukan titik ada saksi video, dan foto yang jelas memperlihatkan keterlibatan dua orang yakni Husein dan Hasan. Bahkan Husein terlihat menembakkan senjata berulang kali. Semua data itu sudah kami serahkan ke penyidik "tegas kuasa hukum korban.

Ia menilai, sikap diam aparat seolah mengabaikan laporan masyarakat.

Kami ingin tahu apakah kasus ini masih penyelidikan atau sudah naik ke tahap penyidikan titik jangan sampai laporan dibiarkan jalan di tempat tanpa kepastian hukum titik kami berharap ada atensi langsung dari Kapolres Deli Serdang," ujarnya.

Kuasa hukum juga menduga ada pihak yang berupaya membackup pelaku sehingga penanganan perkara tidak berjalan maksimal.

: polisi itu pengayom pelindung masyarakat, dan penegak hukum. Jadi sudah sepatutnya transparan. Semoga dengan adanya pernyataan ini pimpinan kepolisian memberikan perhatian serius" pungkasnya.

Polri Ungkap Sindikat Judi Online Jaringan Internasional, Sita Rp16,4 Miliar dan Bekukan 76 Rekening

JAKARTA || jejakindonesia.id – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat judi online berskala nasional dan internasional yang beroperasi melalui tiga website besar, yakni Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Dalam operasi ini, penyidik menangkap tiga tersangka, menyita uang tunai senilai Rp16,4 miliar, serta memblokir 76 rekening dengan nilai transaksi mencapai Rp63,7 miliar.

Pengungkapan ini disampaikan dalam Konferensi Pers Dittipidsiber Bareskrim Polri di Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/8/2025). Hadir sebagai narasumber Dir Tipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono, Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data Kemenkopolkam Syaiful Garyadi, dan Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Sofyan Kurniawan.

Dir Tipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, menjelaskan pengungkapan ini merupakan hasil kolaborasi dengan PPATK, Kemenko Polhukam, dan Kemenkominfo sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan perjudian online.

“Kami menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK dan berhasil membongkar jaringan judi online pada website Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Dalam proses penyidikan, kami menyita uang senilai Rp16,4 miliar dari 36 rekening dan memblokir 76 rekening lainnya dengan nilai Rp63,7 miliar,” jelas Brigjen Himawan.

Menurut Himawan, sejak Mei hingga 26 Agustus 2025, Polri berhasil menangani 235 kasus judi online dengan 259 tersangka. Dari jumlah tersebut, 200 di antaranya merupakan pemain, sementara sisanya berperan sebagai penyelenggara, admin, operator, hingga endorser.

Penyidik menangkap tiga tersangka berinisial MR, BI, dan AF pada 19 Agustus 2025 di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Mereka berperan sebagai pengendali transaksi deposit dan penarikan pada tiga website judi online tersebut.

Dari penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk:

- Uang tunai Rp87,8 juta
- Pecahan uang Rp300 juta
- USD 30.000 (setara Rp488 juta)
- 350.000 Peso Filipina (setara Rp99,7 juta)
- 3 laptop, 9 handphone, 1 modem WiFi
- 9 kartu ATM dan 4 buku rekening bank

Selain itu, penyidik menetapkan satu DPO berinisial AL yang berperan merekrut dan melatih para admin situs judi online.

Deputi PPATK, Danang Tri Hartono, memaparkan bahwa praktik judi online erat kaitannya dengan transaksi keuangan ilegal. Hasil analisis PPATK menunjukkan banyak rekening yang digunakan berasal dari praktik jual beli dan pinjam rekening.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyerahkan, meminjamkan, atau menjual rekening bank kepada pihak lain. Berdasarkan analisis kami, nilai deposit judi online pada 2024 mencapai Rp51 triliun, sementara pada semester I 2025 turun menjadi Rp17 triliun. Ini menandakan efek nyata kolaborasi kita,” ungkap Danang.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Sofyan Kurniawan menjelaskan bahwa praktik judi online di ruang digital sangat masif. Kominfo mencatat telah memblokir 2.503.353 konten judi online sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2025.

“Sejak 2017 hingga kini, lebih dari 6,9 juta konten judi online berhasil ditangani. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya tantangan kita,” kata Sofyan.

Dari sisi kebijakan, Syaiful Garyadi dari Kemenko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap pemberantasan judi online. Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online yang melibatkan seluruh stakeholder.

“Pemerintah menegaskan bahwa judi online adalah musuh bersama. Keberhasilan pengungkapan ini adalah bukti keseriusan pemerintah dan Polri dalam menindak praktik ilegal yang merusak moral bangsa dan mengancam stabilitas negara,” tegas Syaiful.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan:

- UU ITE Nomor 1 Tahun 2024
- UU Tindak Pidana Transfer Dana
- UU Tindak Pidana Pencucian Uang
- Pasal 303 KUHP

Mereka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.

error: Content is protected !!