Sorry, we're closed Opens Selasa at 9:00 am

Bulan: Desember 2025

Tim DVI Polri Berhasil Identifikasi 290 Korban di Sumatera Utara, Operasi Dilanjutkan Hingga Akhir Masa Tanggap Darurat

MEDAN || jejakindonesia.id - Pelaksanaan Operasi Disaster Victim Identification (DVI) dalam penanganan bencana alam di Sumatera Utara terus berlangsung secara intensif. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, Kombes Pol dr. Taufik Ismail, Sp.OG., MARS, menegaskan bahwa tim telah digerakkan secara menyeluruh di tiap kabupaten/kota dengan total 30 personel, terdiri dari 10 personel DVI Mabes Polri dan 20 personel DVI Polda Sumut.

“Kami telah menggelar operasi DVI yang tersebar di seluruh kabupaten di Sumatera Utara dengan kekuatan 30 personel. Terdiri dari 10 personel DVI Mabes Polri dan selebihnya dari Polda Sumut,” ujar Kombes Pol Taufik Ismail.

“Per hari Selasa, 2 Desember 2025, kami telah mengidentifikasi sebanyak 290 korban yang tersebar di 12 kabupaten/kota wilayah Polda Sumut.”

Karumkit menjelaskan bahwa seluruh korban hingga saat ini berhasil diidentifikasi menggunakan data sekunder seperti ciri fisik, sidik jari, maupun properti yang melekat, karena mayoritas jenazah masih dalam kondisi relatif utuh pada fase awal.

Namun pekerjaan tim ke depan akan semakin menantang. Saat ini masih terdapat 122 korban yang tercatat hilang, dan banyak di antaranya diperkirakan sudah mulai mengalami pembusukan.

“Ini mungkin seminggu ke depan akan lebih sulit untuk identifikasi karena jenazah yang masih tertimbun mengalami proses pembusukan. Untuk itu kami menyiapkan langkah identifikasi menggunakan data primer, yaitu sampel DNA,” jelasnya.

“Jika jenazah tidak teridentifikasi dan karena keterbatasan tempat penyimpanan, kami akan makamkan dengan penandaan khusus. Jika di kemudian hari ada kecocokan DNA, kami bisa menunjukkan lokasi pemakaman kepada keluarga.”

Hingga hari ini, seluruh 290 jenazah yang sudah teridentifikasi telah dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Berdasarkan pendataan terkini, Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi wilayah dengan dampak paling berat, disusul beberapa daerah lain. Adapun rinciannya:
- Kab. Tapanuli Tengah: 86 orang meninggal dunia, 104 orang hilang
- Kab. Tapanuli Selatan: 84 orang MD, 4 orang hilang
- Kota Sibolga: 47 orang MD, 9 orang hilang
- Kab. Tapanuli Utara: 34 orang MD, 12 orang hilang
- Kota Medan: 12 orang MD
- Kab. Langkat: 14 orang MD
- Kab. Humbang Hasundutan: 8 orang MD, 1 orang hilang
- Kab. Pakpak Bharat: 2 orang MD
- Nias Selatan: 1 orang MD
- Kota Padang Sidempuan: 1 orang MD
- Kota Binjai: 1 orang MD

Dalam penanganan korban luka, seluruh pasien dirawat di rumah sakit setempat, termasuk RS Bhayangkara Batangtoru.

“Kalau nanti memerlukan perawatan ataupun rujukan, kita kirim ke Kota Medan,” jelas Karumkit.

“Persediaan obat sejauh ini sudah kita terima dari Mabes Polri, dan sudah didistribusikan ke kabupaten/kota yang paling memerlukan, terutama Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga,” ujarnya.

Karumkit menjelaskan bahwa saat ini belum ditemukan kendala yang signifikan, namun minggu berikutnya menjadi fase paling krusial.

“Sementara ini kendala belum ada, tapi seminggu ke depan kemungkinan besar kita akan menghadapi kesulitan karena jenazah yang belum ditemukan sudah mengalami pembusukan. Sidik jari atau wajah mungkin sudah rusak, sehingga metode DNA menjadi cara terakhir yang paling akurat.”

Operasi DVI akan terus berlangsung mengikuti masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah. Seluruh elemen kesehatan dan identifikasi Polda Sumut dan Mabes Polri tetap disiagakan di lapangan.

Wakapolri Tinjau Aceh Tamiang dan Salurkan Bantuan Kemanusiaan dari Batalyon Dhira Brata Akpol 1990

Aceh Tamiang || jejakindonesia.id — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., meninjau langsung kondisi wilayah Aceh Tamiang yang terdampak banjir bandang dan longsor, Rabu (3/12/2025).

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat, mendata kebutuhan paling mendesak, serta mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan yang baru tiba di wilayah tersebut.

Komjen Dedi bertolak dari Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara menggunakan helikopter AW milik Korps Polairud Baharkam Polri dan setibanya di Aceh Tamiang disambut oleh Bupati Armia Fahmi sebelum langsung bergerak menuju posko bantuan Kemensos.

Di lokasi tersebut, Wakapolri mencatat kebutuhan yang sangat mendesak bagi warga, seperti air bersih, air minum, pakaian, serta armada truk untuk mengangkut logistik dari pelabuhan ke titik-titik pengungsian.

Dalam dialognya dengan Kapolres dan Kapolsek setempat, Komjen Dedi memastikan kondisi jajaran yang juga terdampak bencana, dan ketika mengetahui adanya kebutuhan pakaian dinas lapangan, beliau menegaskan Polri akan segera mengirimkan 600 stel PDL untuk seluruh personel Polres Aceh Tamiang.

Wakapolri juga memberikan arahan taktis mengenai pemanfaatan kendaraan taktis Brimob, termasuk Water Treatment, untuk mendukung penanganan kebutuhan air bersih bagi warga.

Selanjutnya, Wakapolri bersama Bupati meninjau kompleks Pendopo Bupati Aceh Tamiang yang sebelumnya terendam hingga lebih dari dua meter saat puncak banjir.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah warga menyampaikan ucapan terima kasih dan berharap bantuan terus ditingkatkan mengingat kondisi beberapa wilayah yang masih terisolasi.

Momen haru terjadi ketika istri Bupati, yang tengah membersihkan bangunan pendopo, menghampiri Wakapolri sambil menahan haru.

Kepadanya, Komjen Dedi menegaskan bahwa Polri akan membantu Aceh Tamiang pulih semaksimal mungkin.

Wakapolri kemudian menyerahkan sejumlah logistik di area Pendopo untuk didistribusikan kepada warga melalui Bupati dan para kepala dusun.

Setelah itu, beliau meninjau gudang logistik, di mana seorang Bhayangkari mendatanginya sambil menangis dan menceritakan bahwa Asrama Polisi hancur akibat bencana serta dirinya tidak memiliki keluarga di Aceh Tamiang.

Komjen Dedi memastikan bahwa bantuan akan segera datang dan Polri akan memberikan dukungan penuh kepada keluarga Polri yang terdampak.

Usai seluruh rangkaian kegiatan, Wakapolri bergerak menuju titik heli Polri dan kembali ke Kualanamu untuk melanjutkan peninjauan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri juga memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dari Batalyon Dhira Brata Akpol 1990 untuk korban banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang.

Bantuan tersebut tiba sehari sebelumnya menggunakan Kapal KN Berhala milik Navigasi Ditjen Perhubungan Laut.

Bantuan yang disalurkan meliputi beras sebanyak total ±32 ton dalam kemasan 5 kg dan 10 kg, mie instan ±1.100 kardus ditambah 200 kardus tambahan, minyak makan 310 dus (kemasan 1 liter), serta air mineral 300 dus.

Selain itu, Batalyon Dhira Brata juga menyalurkan bantuan dari warga Aceh Tamiang di Medan berupa popok anak, air mineral ±30 dus, kue roti Unibis 5 kardus, biskuit 30 kardus, dan minyak makan 50 kardus.

Seluruh bantuan diangkut bersama bantuan dari berbagai instansi di wilayah Medan dan ditinjau langsung oleh Menteri Perhubungan serta para Dirjen Kemenhub.

Menteri Perhubungan memberikan apresiasi khusus kepada Alumni Akpol 1990 karena bantuan yang diinisiasi oleh Wakapolri selaku Ketua Umum Alumni Akpol ’90 ini merupakan salah satu yang terbesar jumlahnya.

Batalyon Dhira Brata Akpol 1990 menegaskan komitmennya untuk terus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan serta memastikan bantuan menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolasi akibat bencana besar di Aceh Tamiang.

Dengan sinergi Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, pemulihan Aceh Tamiang diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan menyeluruh.

Bangun Kebersamaan, Kapolres Metro Jakbar Ajak Warga Aktif Jaga Lingkungan

JAKARTA|| jejakindonesia.id - Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora terus mempererat sinergi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Pada Rabu (3/12/2025), Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, S.Sos., S.I.K., didampingi Pejabat Utama Polres dan Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Kukuh Islami, S.I.K., M.I.K., melaksanakan kegiatan Sambang Pos Siskamling Terpadu di Pos RW 07, Kelurahan Duri Utara, Tambora.

Dalam sambang tersebut, Kapolres memberikan himbauan kamtibmas yang sejalan dengan program Jaga Jakarta Kapolda Metro Jaya, meliputi Jaga Lingkungan, Jaga Warga, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah.

Ia juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada warga, pengurus RT/RW, serta linmas yang telah berperan aktif menjaga keamanan lingkungan sehingga wilayah tetap aman dan kondusif.

"Kami mengapresiasi partisipasi seluruh warga dalam menjaga kamtibmas. Mari terus kuatkan kebersamaan agar lingkungan kita tetap aman dari gangguan keamanan," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, Rabu (3/12/2025).

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban, menunjukkan kuatnya kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.

( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )

Wakapolres Metro Jakarta Barat ke Poskamling RW 1 Meruya Selatan, Ajak Warga Berperan Aktif Jaga Kamtibmas

JAKARTA || jejakindonesia.id – Wujud kedekatan Polri dengan masyarakat kembali terlihat ketika Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Dr. Tri Suhartanto, SH, MH, M.Si., mengunjungi Poskamling RW 1 di Jalan Manunggal, Meruya Selatan, Rabu (3/12/2025).

Kunjungan yang berlangsung sore hari ini turut didampingi Kapolsek Kembangan KOMPOL Moch. Taufik, SH, MH, serta jajaran Binmas dan Bhabinkamtibmas setempat.

Kedatangan Wakapolres disambut hangat Ketua RW 1, para anggota Satlinmas, dan warga sekitar.

Dalam suasana penuh keakraban, beliau berdialog dengan petugas Satkamling mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

AKBP Dr. Tri Suhartanto menegaskan bahwa terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif tidak dapat hanya mengandalkan pihak kepolisian, namun membutuhkan sinergi dan peran aktif masyarakat

“Poskamling adalah simbol kebersamaan kita dalam menjaga lingkungan. Dengan saling peduli dan saling mengingatkan, keamanan dapat tercipta secara alami,” ujarnya, Rabu, 3/12/2025.

Selain memberikan arahan, Wakapolres juga menyampaikan apresiasi kepada warga RW 1 yang selama ini konsisten menjaga keamanan wilayahnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan komunikasi dialogis dan peninjauan area Poskamling.

Kunjungan ini tidak hanya memperkuat koordinasi antara Polri dan masyarakat, tetapi juga menjadi momen silaturahmi yang menegaskan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama.

Melalui kedekatan dan kebersamaan inilah, harapan akan lingkungan yang aman, rukun, dan kondusif dapat terus terwujud.

( *Humas Polres Metro Jakarta Barat* )

Janji Penegakan Hukum Dipertanyakan, TKN Kompas Nusantara Soroti Laporan Mandek di Polrestabes Medan

MEDAN || jejakindonesia.id - Ketum TKN dan Pagar UNRI Tagih Janji Polrestabes Medan, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kompas Nusantara sekaligus Ketum Pagar UNRI Prabowo – Gibran Untuk Negara Republik Indonesia, Adi Warman Lubis, kembali menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja jajaran Polrestabes Medan yang dinilai belum menepati janji menindaklanjuti puluhan laporan masyarakat yang hingga kini stagnan alias jalan di tempat.

Hal tersebut disampaikan Adi Warman Lubis saat wawancara langsung dengan wartawan pada Selasa, 2 Desember 2025, di Kantor Sekretariat DPP TKN Kompas Nusantara, Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Medan. Dalam keterangannya, pria yang akrab disapa Bang Lubis itu menegaskan bahwa janji yang disampaikan jajaran Polrestabes Medan pasca aksi unjuk rasa damai pada 29 September 2025 hingga kini belum diwujudkan secara nyata.

“Sudah lebih dari dua bulan berlalu sejak aksi damai kami di depan Polrestabes Medan. Saat itu, kami diterima langsung oleh pihak Reskrim dan jajaran, dan mereka berjanji akan menyikapi semua laporan masyarakat yang selama ini mandek. Tapi faktanya, sampai hari ini baru satu laporan yang benar-benar ditindaklanjuti. Sisanya? Masih mengendap, seolah mati suri,” tegas Adi Warman Lubis.

Dikatakan Adi, aksi damai yang digelar TKN Kompas Nusantara kala itu dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial atas banyaknya laporan masyarakat yang terabaikan, baik di Polrestabes Medan maupun Polsek-Polsek di wilayah Kota Medan. Laporan-laporan tersebut bahkan ada yang telah memasuki tahun kedua tanpa kepastian hukum.

“Ini tidak bisa dibenarkan. Tugas kepolisian jelas: menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelapor. Polisi digaji dari pajak rakyat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Moto Presisi terpampang di tiap kantor polisi, tapi di lapangan justru jauh panggang dari api,” sindirnya tajam.

Adi Warman Lubis membeberkan sejumlah kasus yang dinilai terbengkalai, mulai dari laporan di Unit Harta Benda (Harda), Unit Visum et Repertum, hingga perkara tindak pidana yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Salah satu kasus yang disorot adalah dugaan penganiayaan terhadap seorang pembantu rumah tangga oleh pasangan suami istri.

“Menurut pengakuan korban, salah satu pelaku bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sampai sekarang belum juga diamankan. Ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Kalau tersangka tak ditangkap, lalu seperti apa kepastian hukum itu?” ungkapnya dengan nada geram.

Sebagai Ketum DPP Kompas Nusantara dan Ketum Pagar UNRI Prabowo – Gibran Untuk Negara Republik Indonesia, Adi Warman Lubis menegaskan pihaknya masih memberikan kesempatan kepada Polrestabes Medan untuk menuntaskan seluruh laporan yang telah disepakati saat audiensi pasca aksi damai tersebut.

“Kami masih menunggu itikad baik Polrestabes Medan. Tapi kalau dalam waktu dekat tidak ada perubahan nyata, kami siap turun aksi kedua. Massa akan jauh lebih besar dan sasaran aksi langsung ke Polrestabes Medan serta Polda Sumatera Utara,” tegasnya.

Tak hanya menyoroti kinerja institusi, Adi Warman Lubis juga menyampaikan kritik keras terhadap menurunnya kepercayaan publik kepada Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang dipicu oleh ulah oknum-oknum yang tidak menjalankan tugas sesuai prosedur.

“Institusi kepolisian harus berbenah. Citra Polri di mata masyarakat sudah memudar akibat kelakuan oknum yang merusak marwah lembaga. Kepolisian seharusnya hadir sebagai aparat penegak hukum yang dicintai, dirindukan, dan dipercaya masyarakat,” tuturnya.

Ia menegaskan, sebagai kontrol sosial, pihaknya tetap menghormati Polri yang bersih, jujur, ramah, serta profesional. Dukungan terhadap korps Bhayangkara tetap diberikan sepanjang institusi menjalankan tugas berdasarkan aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Kehadiran polisi di tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Tapi polisi yang menjalankan tugas dengan benar, bukan yang membiarkan laporan rakyat terkatung-katung,” imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, Adi Warman Lubis menyampaikan harapan kepada Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan, serta seluruh Kapolsek agar bertindak tegas terhadap anggota yang melanggar prosedur serta mengabaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

“Tidak boleh ada lagi istilah hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum bukan milik segelintir orang yang punya uang, kekuasaan, atau jaringan. Kami mohon para pimpinan kepolisian benar-benar mengawasi proses penyelidikan dan penyidikan laporan masyarakat. Jika ada anggota yang lalai atau menyimpang dari SOP, harus ditindak tegas,” pungkasnya.

Adi menutup pernyataannya dengan harapan besar agar institusi kepolisian kembali menjadi lembaga yang dipercaya publik, hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara nyata, bukan hanya sebatas slogan.

(Tim)

error: Content is protected !!