Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: November 2025

Sukseskan Program Tiga Juta Rumah, Mendagri Ajak Perguruan Tinggi Ambil Peran Dukung Kebijakan Pro Rakyat

SALATIGA || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak perguruan tinggi untuk mengambil peran dalam menyukseskan program Tiga Juta Rumah. Pasalnya, program tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat.

Hal ini disampaikan Mendagri saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Kota Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (5/11/2025) malam.

Ia menjelaskan, program Tiga Juta Rumah sejalan dengan paradigma ekonomi kerakyatan yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam konteks ini, negara memiliki peran untuk mengintervensi suatu kebijakan demi membela kalangan lemah.

"Oleh karena itulah lahir program-program yang pro kepada rakyat. Mulai dari program Tiga Juta Rumah untuk rakyat yang tidak mampu, kemudian program MBG untuk melindungi masyarakat, anak-anak agar mereka sehat, ibu hamil, program-program desa nelayan, program Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.

Mendagri menambahkan, kebijakan program Tiga Juta Rumah dibangun karena masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah. Kebijakan ini digagas dengan tujuan menegakkan prinsip keadilan bagi rakyat kecil. Guna mengoptimalkan implementasi program tersebut, Presiden Prabowo secara khusus membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Mendagri meyakini, apabila program Tiga Juta Rumah dapat direalisasikan dengan baik, maka akan memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga akan menghidupkan sektor perbankan karena banyaknya permintaan (demand) di pasar. Dengan demikian, bank juga dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat. Di samping itu, program tersebut juga akan memberikan manfaat bagi sektor real estat karena kemudahan yang diberikan.

"Kalau rumah-rumah dibangun, rumah ini kan memerlukan material. Industri material akan bergerak. Industri baja, semen, batu bata, kayu, aluminium, semua akan bergerak dengan adanya program Tiga Juta Rumah," sambung Mendagri.

Dalam kesempatan itu, secara khusus Mendagri mengajak perguruan tinggi untuk membantu menyosialisasikan program Tiga Juta Rumah kepada masyarakat. Terlebih, suara dari akademisi di perguruan tinggi lebih didengar oleh publik. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat berperan dalam melakukan penelitian yang mengkaji program tersebut guna memperkuat program Tiga Juta Rumah.

"Di samping tentunya tetap kita membutuhkan kritik, daya kritis dari perguruan tinggi. Hal yang kurang bagus, yang telah dikerjakan, apa yang sudah positif yang perlu terus dipertahankan, itu kita mengharapkan dukungan dari kalangan perguruan tinggi," tandasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Salatiga, Rektor UKSW Intiyas Utami, serta pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

POLDA KEPRI GELAR SILATURAHMI DAN DEKLARASI KAMTIBMAS BERSAMA KOMUNITAS PENGEMUDI ONLINE SE-KEPRI

BATAM || jejakindonesia.id  – Polda Kepulauan Riau menggelar kegiatan Silaturahmi dan Deklarasi Kamtibmas bersama komunitas pengemudi online se-Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Hotel AP Premier Kota Batam, Pada Kamis (6/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Kadishub Provinsi Kepri Junaidi, S.E., M.H., Kadisnaker Provinsi Kepri Dr. Diky Wijaya, S.E., M.Si., Kepala BPTD Kelas II Kepri Dini Kusumahati Damarintan, S.T., M.T., Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam Ir. Suhar, S.T., M.PWK., Kapolresta Barelang, serta perwakilan komunitas pengemudi online se-Provinsi Kepri.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri menyampaikan bahwa keberadaan pengemudi online merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membantu menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kepri.

“Saya berharap pengemudi online dapat menjadi mata dan telinga kamtibmas serta menjadi mitra jajaran kepolisian untuk bersama-sama mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kepri,” ujar Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H.

Lebih lanjut, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan komunitas pengemudi online perlu terus dijaga untuk memperkuat stabilitas kamtibmas dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di masyarakat.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Provinsi Kepri Junaidi menuturkan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, penyedia aplikasi, dan komunitas pengemudi online untuk mewujudkan sistem transportasi yang adil, aman, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 pengemudi ojek online dan taksi online yang merupakan perwakilan dari berbagai komunitas pengemudi di Provinsi Kepulauan Riau.

Acara ditandai dengan pemasangan rompi kemitraan dan pembacaan Deklarasi Kamtibmas Komunitas Pengemudi Online se-Provinsi Kepri, yang berisi empat poin komitmen:

1. Siap menjaga stabilitas kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Kepri;

2. Menolak segala bentuk provokasi dan aksi kekerasan;

3. Menjunjung tinggi persatuan, solidaritas, dan keselamatan berlalu lintas;

4. Siap bersinergi dengan Polda Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepri.

Perwakilan komunitas pengemudi online, Sdr. Jafri Rajab, turut menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kepri atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini bukan sekadar simbolis, melainkan momentum bagi kami untuk bersama-sama menjaga kamtibmas di Provinsi Kepri. Kami berharap setelah kegiatan ini, silaturahmi antara sesama pengemudi online dan aparat keamanan di Kepri dapat semakin erat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan antara Polri dan komunitas pengemudi online semakin solid dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mewujudkan Kepulauan Riau yang aman, tertib, dan damai.

Salam Presisi
Bidang Humas Polda Kepri

Kombes. Pol. Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si.
Kabidhumas Polda Kepri

E-Mail: humaspoldakepri1@gmail.com
Telp/Fax: 0778-7760038
Twitter: @poldakeprihumas
FB: Humas Polda Kepri
IG: @humaspoldakepri

Polda Aceh Imbau Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem Akibat Siklon Tropis Kalmaegi

Banda Aceh || jejakindonesia.id — Polda Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir yang dapat terjadi di sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa hari ke depan.

Imbauan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Joko Krisdiyanto, menindaklanjuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Aceh, Kamis, 6 November 2025.

Menurut Joko, berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, saat ini Siklon Tropis Kalmaegi yang masih aktif di Laut Cina Selatan berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia, termasuk Aceh.

“Siklon Tropis Kalmaegi merupakan topan kuat yang baru-baru ini menyebabkan banjir parah dan korban jiwa di Filipina. BMKG memperingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang di beberapa wilayah Aceh, terutama Aceh Besar, Banda Aceh, dan wilayah barat-selatan,” ujar abituren Akabri 1994 itu.

Selain itu, kata Joko, BMKG juga memantau adanya bibit siklon lain yang masih berada di wilayah Pasifik dan berpotensi memengaruhi pola cuaca di wilayah barat Indonesia dalam beberapa hari ke depan.

Berdasarkan Peringatan Dini Cuaca Aceh yang dirilis BMKG pada Kamis, 6 November 2025 pukul 06.20 WIB, masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 06.30 WIB di beberapa wilayah, antara lain Lhoong, Lhoknga, Peukan Bada, Pulo Aceh, dan Leupung di Kabupaten Aceh Besar, serta Jaya di Kabupaten Aceh Jaya dan sekitarnya.

Kondisi ini juga berpotensi meluas ke wilayah Indrapuri, Montasik, Sukamakmur, Darul Imarah, Ingin Jaya, Kota Jantho, Kota Cot Glie, Kuta Malaka, Simpang Tiga, dan Darul Kamal di Aceh Besar; Sampoiniet dan Indra Jaya di Aceh Jaya; serta Baiturrahman, Kuta Alam, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Banda Raya, Jaya Baru, dan Ulee Kareng di Kota Banda Aceh.

Kombes Joko menambahkan, Polda Aceh melalui jajaran Polres dan Polsek telah diinstruksikan untuk bersiaga membantu masyarakat apabila terjadi bencana akibat cuaca ekstrem, seperti banjir, tanah longsor, atau pohon tumbang.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tidak berteduh di bawah pohon saat hujan deras disertai petir, serta menghindari wilayah rawan longsor dan banjir. Bagi nelayan dan pengguna transportasi laut juga diminta memperhatikan kondisi gelombang sebelum melaut,” pungkasnya.

Kapolda Aceh Terima Audiensi Komnas HAM RI Perwakilan Aceh

Banda Aceh || jejakindonesia.id — Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menerima audiensi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Perwakilan Aceh yang dipimpin Kepala Sekretariat, Sepriady Utama, di Ruang Kerja Dirreskrimum Polda Aceh, Kamis, 6 November 2025.

Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak membahas terkait akan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan sinergi antara Polda Aceh dan Komnas HAM dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta perlindungan hak asasi manusia di Provinsi Aceh.

Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas peran Komnas HAM yang selama ini aktif dalam memperkuat prinsip-prinsip kemanusiaan di daerah.

Ia juga menegaskan bahwa Polri, khususnya Polda Aceh, senantiasa berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan menghormati nilai-nilai HAM dalam setiap proses penegakan hukum.

“Kami terbuka untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga, termasuk Komnas HAM, dalam memastikan penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga humanis dan berkeadilan. Nantinya juga akan ditindaklanjuti dengan PKS,” ujar Irjen Pol. Marzuki.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama, menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan dukungan Kapolda Aceh terhadap berbagai inisiatif kolaboratif dalam bidang kemanusiaan dan hukum.

Ia berharap sinergi antara Komnas HAM dan Polda Aceh dapat terus diperkuat, terutama dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia.

Audiensi tersebut mencerminkan semangat kolaboratif antara aparat penegak hukum dan lembaga independen dalam menjaga keadilan, kemanusiaan, serta ketertiban masyarakat di Bumi Serambi Mekkah.

Temukan Pelanggaran Ekspor Produk CPO, Kapolri: Perintah Presiden Kurangi Kerugian Negara!

JAKARTA || jejakindonesia.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri konferensi pers operasi gabungan DJBC-DJP Kemenkeu dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri terkait temuan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO (Crude Palm Oil) di TPS Multi Terminal Indonesia – NPCT Common Area, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

Sigit mengungkapkan, temuan ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait upaya untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian negara.

"Alhamdulillah, sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto terkait dengan upaya untuk terus mengurangi potensi kerugian-kerugian negara maka kami, Polri, membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara," kata Sigit dalam jumpa pers yang dihadiri sejumlah stakeholder terkait.

Setelah dibentuknya Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, kata Sigit, tim tersebut langsung bersinergisitas dengan lembaga lain dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian negara.

"Alhamdulillah, hasil kerja sama dengan Dirjen beacukai, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya kelonjakan yang luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Naik hampir 278 persen. Dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim," ujar Sigit.

Sigit menjelaskan, setelah dilakukan pendalaman bersama seluruh pihak, dilakukan pemeriksaan di tiga laboratorium yang menyatakan bahwa kandungannya tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompemsasi bebas pajak.

"Di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit. Ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti bersama dengan bea cukai untuk pendalaman. Dan Alhamdulillah dari yang bisa diamankan, ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CPO," ujar Sigit.

error: Content is protected !!