Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: November 2025

IMG-20251107-WA0131

Presiden Prabowo Resmi Lantik Komisi Percepatan Reformasi Polri

Redaksi November 7, 2025

JAKARTA || jejak-indonesia.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 10 anggota Komite Percepatan Reformasi Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).

Pelantikan dimulai pukul 16.00 WIB, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.

Para anggota komisi mengucapkan sumpah untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjalankan tugas dengan mengutamakan etika dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara.

“Demi Allah saya bersumpah (untuk anggota beragama Islam) atau demi Tuhan saya berjanji (untuk anggota beragama Kristen) bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan setulus-tulusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya akan menjalankan tugas jabatan dengan mengutamakan etika, bekerja sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian penggalan sumpah yang diucapkan para anggota komite.

Seusai pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan oleh seluruh anggota Komite Reformasi Polri dan Presiden Prabowo Subianto.

Pembentukan komisi ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 122 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.

Seluruh anggota komite tampak hadir dengan mengenakan jas hitam, dasi biru muda, serta peci hitam seragam, sementara Presiden Prabowo berdiri di hadapan mereka dengan sikap hormat.

Berikut ini adalah daftar anggota Komite Percepatan Reformasi Polri: Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008

1. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 (Ketua)

2. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

3. Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham, imigrasi, dan pemasyarakatan

4. Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum dan HAM

5. Otto Hasibuan, Wakil Menko Kumham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

6. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri dan Mantan Kapolri

7. Idham Aziz, mantan Kapolri 2019-2021

8. Badrodin Haiti, mantan Kapolri 2015-2016

9. Ahmad Dofiri, penasihat khusus presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri

10. Listyo Sigit Prabowo, kapolri

Pembentukan Komite Reformasi Polri ini diharapkan menjadi langkah nyata pemerintah untuk mempercepat transformasi dan reformasi kelembagaan Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komite juga akan berperan dalam menyusun arah kebijakan strategis untuk peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di tubuh kepolisian.

IMG-20251107-WA0130

Pererat Kemitraan, BNN DAN UNODC Gelar Pertemuan Bersama

Redaksi November 7, 2025

JAKARTA || jejakindonesia.id - Deputi Hukum dan Kerja Sama (Hukker) BNN RI, Agus Irianto, mewakili Kepala BNN RI menerima kunjungan Delphine Schantz, perwakilan UNODC untuk wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, pada Jumat (7/11), di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur. Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Delphine Schantz usai dirinya dilantik pada bulan Agustus lalu.

Delphine Schantz yang didampingi oleh Erik Van Der Veen, perwakilan UNODC untuk wilayah ASEAN dalam pertemuan tersebut menggali sejumlah informasi terkait peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Merespon apa yang ditanyakan perwakilan UNODC untuk wilayan Asia Tenggara dan Pasifik tersebut, Agus Irianto mejelaskan beberapa kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan jaringan internasional yang telah berhasil diungkap oleh BNN.

“Dari pengungkapan-pengungkapan yang telah dilakukan BNN, sebagian besar kasus penyelundupan narkotika yang berasal dari luar negeri dan masuk ke Indonesia dilakukan melalui jalur laut,” ujarnya.

Sejumlah kasus dibahas Agus Irianto, seperti kasus kapal Legend Aquarius jaringan Malaysia hingga kasus 2 ton sabu yang dibawa dengan kapal motor Sea Dragon Tarawa oleh dua WNA asal Thailand.

Di samping melakukan pertukaran informasi, dalam pertemuan tersebut Deputi Hukker BNN RI dan perwakilan UNODC juga membahas berbagai kerja sama yang telah dilakukan keduanya selama ini serta peluang kerja sama di masa depan.

“BNN adalah mitra penting bagi UNODC, Saya berharap BNN dapat mendukung program-program UNODC ke depan sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya,” tukas Delphine Schantz.

Di akhir pertemuan, Agus Irianto menyampaikan bahwa BNN siap untuk mendukung program-program UNODC dan mempererat kerja sama guna mewujudkan tujuan bersama, yaitu menciptakan kawasan ASEAN dan pasifik yang bebas narkoba.

#warondrugsforhumanity

IMG-20251107-WA0124

Terima Mahasiswa Sosiologi Universitas Airlangga, Wapres Minta Generasi Muda Kawal Program Prioritas

Redaksi November 7, 2025

JAKARTA || Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima kunjungan mahasiswa Jurusan Sosiologi angkatan 2023 dari Universitas Airlangga (Unair) di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (07/11/2025), untuk berdiskusi soal kebangsaan dan peran generasi muda dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menyukseskan program prioritas pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres mencontohkan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan tengah dijalankan secara bertahap, seperti sekolah rakyat dan pembangunan infrastruktur serta manusia di wilayah Papua.

Menurut Wapres, inisiatif-inisiatif itu merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih adil dan inklusif. Ia menegaskan bahwa seluruh pembangunan nasional membutuhkan waktu dan kesinambungan antarperiode pemerintahan.

Lebih lanjut, Wapres mengakui masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Ia pun meminta kontribusi generasi muda, termasuk mahasiswa Unair, dengan memberikan masukan yang konstruktif dan menjadi bagian dari solusi

IMG-20251107-WA0122

Polda Metro Jaya Tegas! Roy Suryo Masuk Klaster Tersangka, Agus Flores Beri Apresiasi

Redaksi November 7, 2025

JAKARTA || jejakindonesia.id – Ketua Umum Perkumpulan Wartawan (PW) Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores, menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri beserta jajarannya atas langkah tegas dalam menetapkan delapan tersangka, termasuk Roy Suryo, dalam kasus dugaan penyebaran hoaks ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Agus Flores menilai, keputusan tersebut menunjukkan ketegasan dan profesionalitas Polda Metro Jaya dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kapolda Metro Jaya dan seluruh jajaran penyidik. Sebenarnya saya sudah tahu mereka akan jadi tersangka, hanya tinggal menunggu waktu saja kapan diumumkan secara resmi,” ujar Agus Flores di Jakarta, Jumat (7/11/2025) sore.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa langkah penetapan tersangka terhadap para penyebar hoaks merupakan bentuk komitmen Polri menjaga ruang publik agar tetap sehat dari fitnah dan manipulasi informasi.

“Ini penting agar tidak ada lagi penyebar hoaks di kemudian hari. Dunia maya harus bersih dari fitnah yang bisa memecah belah bangsa,” tegasnya.

*Sebelumnya*, Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus pencemaran nama baik dan penyebaran isu ijazah palsu Jokowi.

*Kapolda Metro Jaya* Irjen Pol. Asep Edi Suheri menjelaskan, proses penyidikan dilakukan secara ilmiah dengan melibatkan berbagai ahli, antara lain ahli pidana, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi, dan ahli bahasa, serta diawasi unsur internal seperti Itwasda, Wasidik, Propam, dan Bidkum.

Hasil penyidikan membagi delapan tersangka ke dalam dua klaster utama.

*Klaster pertama*: ES, KTR, MRF, dan DHL dijerat Pasal 310, 311, 160 KUHP, serta Pasal 27A Jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

*Klaster kedua*: RS, RHS, dan TT termasuk di dalamnya Roy Suryo, dijerat Pasal 310, 311 KUHP, Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1), Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1), serta pasal-pasal berlapis UU ITE lainnya.

Irjen Asep menegaskan, para tersangka terbukti menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah.

Agus Flores menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar publik lebih cerdas dalam menerima informasi dan tidak mudah terpancing isu menyesatkan.

“Kita semua harus belajar dari kasus ini. Gunakan media sosial untuk hal positif dan tetap hormati hukum,” pungkasnya

IMG-20251107-WA0121

Dialog Merajut Pangan Bumi Gora, BGN Soroti Masalah Gizi NTB dan Solusi Nyata

Redaksi November 7, 2025

MATARAM || jejakindonesia.id – Program ketahanan pangan bukan lagi sekadar jargon pemerintah. Dalam dialog interaktif Merajut Pangan Bumi Gora yang tayang di RRI Mataram, Jumat (7/11/2025), Sekretarid Deputi (Sesdep) Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Kombes Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, S.I.K., M.M., memaparkan bagaimana dapur makan bergizi gratis (MBG), dapat menjadi “mesin perubahan” untuk kualitas SDM Indonesia.

Tema dialog kali ini, “Inspirasi Ketahanan Pangan dari Dapur Makan Bergizi Gratis”, mengupas bagaimana pangan lokal dan pemberdayaan petani, dapat terhubung langsung dengan upaya menekan angka stunting, meningkatkan akses pangan bergizi, dan mendongkrak ekonomi NTB.

Dalam penjelasannya, Kombes Lalu Iwan menegaskan jika ketahanan pangan sebagai kunci masa depan Indonesia. Bukan hanya tentang “pangan tersedia”, tetapi bagaimana masyarakat mudah mendapatkan, mampu membeli, serta bisa memanfaatkannya menjadi asupan sehat setiap hari.

“Ketahanan pangan itu bukan semata ketersediaan. Ada akses, ada pemanfaatan, ada stabilitas harga. Itu semua saling berkaitan,” jelasnya.

Kombes Lalu Iwan menyebut empat indikator utama, di antaranya supply cukup dan beragam, akses fisik dan harga yang terjangkau, konsumsi aman dan bergizi, dan stabilitas pasokan dari waktu ke waktu.

“Konsep tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dan Perpres 66 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan Nasional,” tandasnya.

Menurut Perwira Menengah (Pamen) Polri melati tiga itu, pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai program nasional karena beberapa alasan strategis, di antaranya menjamin kesejahteraan rakyat, mencetak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045, mengantisipasi krisis global dan iklim, menjaga stabilitas sosial-politik, serta menguatkan kemandirian pangan berbasis komoditas lokal.

“Program seperti Makan Bergizi Gratis atau MBG, diversifikasi pangan, penguatan cadangan nasional, hingga sinergi lintas kementerian menjadi langkah konkret yang kini berjalan,” bebernya.

Ketahanan pangan, kata Kombes Lalu Iwan, harus dipandang dari kebutuhan gizi kelompok rentan seperti bayi, balita, remaja, dan anak sekolah.

Ia menyinggung masalah gizi Indonesia yang masih berlapis seperti kasus stunting, wasting, anemia remaja putri, obesitas, dan akses pangan tidak merata di wilayah 3T.

“Kalau satu pilar ketahanan pangan lemah, maka risiko gizi buruk meningkat. Dampaknya langsung ke produktivitas dan daya saing bangsa,” tegasnya.

Dalam dialog interaktif itu, Kombes Iwan juga menyoroti NTB sebagai daerah dengan potensi pangan lokal yang sangat kuat. Menurutnya, NTB telah menjadi contoh bagaimana petani lokal, UMKM, BUMDes, hingga koperasi dapat terhubung langsung dengan dapur Program MBG.

Pun, komoditas seperti jagung, sayuran hijau, ikan, telur, hingga sorgum dan buah lokal kini menjadi bahan baku menu harian MBG.

“Dengan memanfaatkan hasil bumi lokal, rantai pasok menjadi pendek dan manfaat ekonominya langsung dirasakan petani,” jelasnya.

Disebutkan, di berbagai kabupaten peningkatan produksi pangan lokal juga berdampak pada perbaikan gizi masyarakat. Kombes Lalu Iwan menggambarkan jika program MBG, menjadi penghubung antara produksi petani dan kebutuhan gizi masyarakat.

“Petani tidak perlu cemas soal pemasaran. Semua bisa terserap dapur MBG. Rantai pasok yang sebelumnya panjang jadi pendek. Efisien dan stabil,” ungkapnya.

Kombes Lalu Iwan juga menyebut jika dapur dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kini menjadi pusat distribusi bahan pangan lokal, yang langsung diolah sebagai menu bergizi harian.

“Kami optimistis, selama transformasi pangan dan integrasi program gizi berjalan masif, insya Allah, NTB bisa keluar dari persoalan ini,” ucapnya.

Dalam dialog tersebut, Kombes Iwan juga memaparkan langkah-langkah strategis BGN, di antaranya kebijakan, sinkronisasi regulasi nasional, standar gizi nasional, dan mendorong MBG sebagai intervensi gizi lintas sektor.

"Jadi, BGN tidak lagi hanya membuat kebijakan, tapi turun langsung memastikan implementasi berjalan,” tegasnya.

Kombes Lalu Iwan menyebut sejumlah capaian di NTB dari adanya program MBG, di antaranya terdapat 226.735 penerima manfaat MBG hingga Juli 2025, terbangunnya SPPG dan dapur sehat, pelatihan “penjamah makanan” untuk 750 pengelola dapur, sosialisasi MBG di berbagai kabupaten/kota, dan keterlibatan 21 UMKM, 7 CV, 38 yayasan, dan 328 supplier lokal.

“BGN ingin memastikan pangan bergizi tersedia, higienis, dan aman. Bukan hanya sekadar ‘makan’ tetapi benar-benar ‘bergizi’,” katanya.

Kombes Iwan menutup dialog dengan menegaskan prioritas BGN, seperti penurunan stunting dan malnutrisi, penguatan ketahanan pangan bergizi,medukasi gizi di keluarga, sekolah, dan komunitas, sistem data dan monitoring terpadu, dan kolaborasi semua sektor terkait.

“Ketahanan pangan dan ketahanan gizi itu fondasi Indonesia emas. Jika gizinya kuat, SDM-nya kuat,” tutupnya.

Terbaru

IMG-20260811-WA0046

Patroli Dialogis Satpolairud Polresta Banyuwangi Sasar Pelabuhan ASDP dan LCM, Imbau Keselamatan dan Kamtibmas

Redaksi Agustus 11, 2026
IMG-20260811-WA0045

Bupati Ipuk Lepas 32 Kontingen Pramuka Banyuwangi ke Jambore Nasional ke 12 di Cibubur

Redaksi Agustus 11, 2026
IMG-20260811-WA0044

Dari Pelayanan Masyarakat hingga Prestasi Internasional, Kapolresta Banyuwangi Beri Penghargaan kepada Personel Berprestasi

Redaksi Agustus 11, 2026
IMG-20260811-WA0043

Peredaran Gelap Narkotika di THM Five Stars Denpasar Terbongkar, Lima Orang Diamankan

Redaksi Agustus 11, 2026
IMG-20260811-WA0042

Mbah Semar Tegaskan kepada Rentenir: Menagih Utang Ada Aturannya, Jangan Intimidasi Masyarakat

Redaksi Agustus 11, 2026
error: Content is protected !!