Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: Oktober 2025

Dokkes Polda Jatim Lakukan Pengumpulan DNA Keluarga Korban di Ponpes Al Khoziny

SIDOARJO || jejak-indonesia.id - Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jatim, mulai melakukan pengumpulan sampel DNA dari keluarga korban yang masih belum ditemukan di dalam reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Kamis (2/10/2025) pagi.

"Kami kumpulkan DNA dari keluarga dekat yang melaporkan ke posko Ante Mortem Polda Jatim," ujar Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes. Pol. M. Khusnan.

Di lokasi posko Ante Mortem, Biddokkes Polda Jatim juga membuka WhatsApp Group bagi keluarga korban.

Tujuannya melalui WAG ini segala komunikasi dan informasi terkait perkembangan data identifikasi korban reruntuhan bangunan di Ponpes Al Khoziny diharapkan bisa efektif.

Kombes. Pol. M. Khusnan menyampaikan pengumpulan sampel DNA dilakukan dengan pengambilan swab mukosa mulut.

Pengambilan sampel lapisan selaput lendir (mukosa) dari bagian dalam mulut, seperti dinding pipi, untuk pemeriksaan DNA atau pencocokan data identifikasi korban dalam pemeriksaan terhadap jenazah yang nantinya ditemukan dalam proses evakuasi.

Kombes. Pol. M. Khusnan menerangkan Dengan menggunakan DNA dari keluarga kandung, tim DVI dapat membuat profil DNA pembanding untuk dicocokkan dengan sampel dari jenazah yang susah teridentifikasi.

"Pengambilan sampel DNA korban kita ambil dari keluarga terdekat. Orang tua atau saudara kandung," pungkas Kombes. Pol. M. Khusnan.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan, selama proses evakuasi personel Polda Jatim tetap disiagakan di lokasi.

"Personel sudah kita plotting mulai dari pengamanan lokasi evakuasi,membantu pemindahan puing - puing bangunan, pengamanan di jalur menuju lokasi hingga petugas dapur lapangan,"ujar Kombes Pol Abast.

Ia juga mengatakan lebih kurang 208 personel dari Polresta Sidoarjo jajaran Polda Jatim juga telah diterjunkan untuk membantu proses evakuasi.

SPPG Polri Terapkan Sanitasi Super Ketat, Cegah Keracunan Program MBG

JAKARTA || jejak-indonesia.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri menerapkan standar sanitasi yang ketat demi memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dan higienis bagi siswa penerima manfaat. Proses pencucian alat masak hingga ompreng atau food tray dilakukan berlapis, mulai dari pembersihan sisa makanan, pencucian dengan tiga tahap, hingga pengeringan menggunakan oven steril.

Kepala SPPG Polri Pejaten, M Iqbal Salim, menjelaskan setiap alat masak dan wadah makanan baru dibawa ke tempat cuci setelah melalui pemilahan sisa makanan. Di tempat pencucian, tersedia tiga keran untuk membilasnya.

"Sink pertama itu sink air panas dan sabun. Jadi fungsinya air panas dan sabun itu untuk melunturkan sisa-sisa lemak, minyak, gitu. Jadi setelah diproses pembersihan yang pertama digeser lagi ke sink yang kedua untuk disikat, dibilas, menghilangkan noda sabunnya. Kemudian pindah lagi ke sink sebelahnya dengan air mengalir. Dibersihkan lebih detail lagi tanpa sabun," ujar Iqbal di SPPG Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

Setelah itu, kata Iqbal, alat masak dilap tipis lalu dimasukkan ke dalam oven pengering.
"Baru setelah itu kita lap sedikit, baru kita masukkan ke dalam oven pengering. Jadi fungsi oven pengering itu selain mengeringkan, diharapkan proses oven ini bisa membunuh bakteri juga," sambungnya.

Iqbal menegaskan, sanitasi di SPPG Polri diawasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). SPPG Polri juga telah mengantongi berbagai sertifikasi.

"Kemudian untuk higiene sanitasi tentu didukung juga dengan sertifikat laik higiene sanitasi dan juga beberapa sertifikat seperti ISO 2018. Kemudian, ada penerapan HCCP, GMP, dan BRC. Kemudian dari SPPG Polri sendiri juga alhamdulillah sudah terbit sertifikat halalnya," ungkapnya.

Selain itu, penyimpanan bahan makanan juga diatur ketat dengan pemisahan bahan basah, kering, maupun bumbu.

Anggota Bidang Pengawasan Gizi dan Makanan Gugus Tugas MBG Mabes Polri, drg. Tetty Seppriyanti, mengingatkan bahwa potensi keracunan bisa muncul dari ompreng yang tidak bersih atau penggunaan air sumur yang terkontaminasi mikroba berbahaya.

"Di Pejaten ini ditemukan juga banyak mikroorganismenya, ada E. coli, akhirnya kita minta ganti itu sumurnya, maksudnya digali lebih dalam lagi. Setelah diperiksa oke, tapi masih agak keruh, jadi dipakai cuci aja. Untuk masak tetap pakai air isi ulang, air galon, nggak pakai air sumur. Kalau cuci dipakai, dengan syarat saringannya diganti tiap hari. Biar sama-sama ngawasin aja. Penyebab keracunan diare itu kan E. coli itu kan, kotor gitu" jelas Tetty.

Menurutnya, langkah ini penting agar siswa tidak mengalami keracunan akibat bakteri E. coli.

Sejak beroperasi pada Maret 2025, SPPG Polri Pejaten menyalurkan sekitar 3.400 porsi makanan setiap hari ke 10 sekolah. Jumlah tersebut masih dalam kisaran ambang minimal 3.000 porsi dan maksimal 4.000 porsi.

"Sementara sih belum ya karena kami fokus juga ke pembenahan SPPG. Karena saya rasa memang ada beberapa poin yang harus kita kejar untuk mendekati standardisasi yang sudah diterapkan oleh Polri maupun BGN. Jadi nanti setelah semuanya tercapai baru kami concern lagi ke penambahan penerima manfaatnya," kata Iqbal.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memuji langkah Polri dalam menjaga mutu program MBG. Ia menilai fasilitas dan prosedur yang diterapkan SPPG Polri dapat menjadi contoh bagi dapur MBG lainnya.

"Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian, yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan," kata Dadan di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10).

Menurutnya, berdasarkan instruksi presiden, seluruh dapur SPPG nantinya juga akan dilengkapi alat rapid test untuk menjaga kualitas makanan.

HIPAKAD Tangsel Ikut Semarakkan Peringatan HUT ke-80 TNI

TANGERANG || jejakindonesia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh pada 5 Oktober 2025, Ketua Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Tangerang Selatan, Bapak Udung, beserta jajarannya turut serta dalam berbagai rangkaian kegiatan. Partisipasi ini dimulai sejak 1 Oktober dan terus berlanjut hingga saat ini.

Keikutsertaan HIPAKAD Tangsel ini menjadi wujud dukungan dan sinergi antara keluarga besar TNI dengan masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-80 TNI. Diharapkan, semangat kebersamaan ini dapat terus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Penulis 517_99.R

Tim PKM-PM Undiksha Kembangkan Budidaya Labu Siam Berteknologi IoT dan Panel Surya Pada Lahan Non-Produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Kelompok PKK di Desa Belantih

BANGLI || jejakindonesia.id – Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) melakukan langkah nyata melalui Tim Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).Dengan meluncurkan program inovatif berjudul. kamis (2/10/2025).

“Budidaya Labu Siam Berteknologi IoT dan Panel Surya pada Lahan Non-Produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Kelompok PKK di Desa Belantih.”

Program ini hadir sebagai solusi untuk membantu masyarakat Desa Belantih, terutama kelompok PKK yang selama ini masih mengandalkan pendapatan sebagai buruh tani. Ketua Tim PKM-PM, Ni Komang Meliani, menyampaikan bahwa potensi lahan non-produktif di Desa Belantih sangat besar jika dikelola dengan baik dan tepat.

“Dengan teknologi IoT, kelompok PKK dapat memantau kebutuhan air dan kondisi tanah secara langsung dari jarak jauh, sehingga budidaya labu siam menjadi lebih efektif. Selain itu, teknologi panel surya juga berperan penting dengan menyediakan sumber energi untuk irigasi otomatis yang dikendalikan oleh sensor kelembaban tanah.” jelasnya.

Program ini dibimbing langsung oleh dosen pembimbing, I Wayan Pardi, S.Pd., M.Pd., yang memberikan arahan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, penggunaan teknologi pintar di bidang pertanian merupakan kesempatan bagi warga Desa Belantih untuk mengembangkan kemampuan dan mandiri secara ekonomi.

Program ini melibatkan 33 orang anggota PKK Desa Belantih yang selama ini sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani. Lahan non-produktif seluas 15 are berhasil dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya labu siam dengan teknologi IoT dan panel surya.

Lebih jauh, program ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), dan Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau). Selain itu, PKM ini juga relevan dengan tema utama kemandirian pangan, energi, dan air.

Respon dari anggota PKK sangat antusias. Mereka merasa terbantu dengan keterampilan baru yang diperoleh selama pelatihan dan pendampingan dalam proses budidaya, pengolahan dan pemasaran produk hasil panen. Antusiasme tersebut tercermin dari testimoni salah satu anggota PKK, Made Kicen, yang menyampaikan pengalamannya:
“Kami merasa senang sekali bisa belajar langsung menggunakan teknologi ini. Awalnya kami ragu, tapi sekarang jadi lebih percaya diri mengelola kebun sendiri,” ungkapnya.

Program ini berupaya memberikan dampak nyata bagi masyarakat dengan memanfaatkan lahan yang selama ini kurang produktif menjadi sumber penghasilan baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ke depannya, tim berharap inovasi ini tidak hanya berhenti di Desa Belantih, tetapi juga dapat direplikasi ke desa-desa lain di Kabupaten Bangli maupun Bali.

(Hidayat)

Para Menteri dan 20 Lembaga Negara Datang ke Banyuwangi, Bahas Progres Digitalisasi Bansos

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Kabupaten Banyuwangi telah ditunjuk pemerintah pusat sebagai satu-satunya daerah di Indonesia piloting program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos).

Setelah dua pekan uji coba dijalankan, sejumlah menteri dan wakil menteri, beserta lemabaga negara datang langsung ke Banyuwangi melihat progres pelaksanaan dan capaian pendaftaran bansos cara baru ini, Kamis (2/10/2025).

Hadir dalam peninjauan di Banyuwangi Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto; Wamen PANRB Purwadi Arianto; Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, Luhut B Panjaitan; Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti.

Hadir pula perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementrian Komdigi, Kementrian Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga hadir 20 lembaga negara di antaranya Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia, BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri, dan lembaga negara lainnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani para pimpinan dan perwakilan tersebut akan meninjau pelaksanaan pendaftaran di Lingkungan Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro.

"Tidak hanya meninjau pelaksanaan digitalisasi bansos, namun juga akan menggelar rapat koordinasi progres pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Banyuwangi," kata Ipuk.

Ipuk mengatakan dalam rapat akan dibahas sejumlah hal terkait progres digitalisasi bansos di Banyuwangi. Salah satunya mendiskusikan hasil uji coba di Banyuwangi sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan skala lebih luas dan penerapan secara nasional.

"Agenda rapat antara lain terkait pemanfaatan data yang diperlukan untuk peningkatan ketepatan sasaran dalam penyaluran. Termasuk rencana replikasi piloting dalam skala yang lebih luas," tambah Ipuk.

error: Content is protected !!