We're open Closes at 5:00 pm

Bulan: September 2025

Babinsa Koramil Kalipuro Melaksanakan Pendampingan Rekrutmen Karyawan Dapur Sehat BGN

KALIPURO || jejakindonesia.id - Babinsa Koramil 0825-21/Kalipuro, Pelda Nasir, melaksanakan pendampingan dalam kegiatan rekrutmen karyawan Dapur Sehat BGN yang berlokasi di Dusun Krajan, Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro, pada Rabu (24/09/2025). Dalam kegiatan tersebut, Pelda Nasir didampingi oleh Serka Wayan untuk memastikan jalannya kegiatan berlangsung tertib dan lancar.

Rekrutmen karyawan ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan perekonomian masyarakat setempat dengan membuka kesempatan kerja baru. Kehadiran Babinsa dalam kegiatan ini menunjukkan peran aktif TNI dalam memberikan pendampingan serta menjalin sinergitas dengan masyarakat dan pihak swasta dalam menciptakan suasana yang kondusif.

Selain itu, pendampingan yang dilakukan Babinsa juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada peserta seleksi maupun pihak penyelenggara. Dengan adanya keterlibatan aparat kewilayahan, diharapkan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan serta transparan tanpa adanya hambatan.

Di Tempat terpisah, Danramil 0825-21/Kalipuro, Kapten Czi Sahar Susanto, menyampaikan bahwa pendampingan Babinsa dalam berbagai kegiatan masyarakat merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Babinsa hadir untuk memberikan rasa aman, sekaligus mendukung terciptanya lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan rekrutmen ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat Desa Kelir. Mereka menilai kehadiran Babinsa memberi semangat dan motivasi bagi para pencari kerja untuk mengikuti proses seleksi dengan penuh percaya diri. Dengan demikian, sinergitas antara TNI, masyarakat, dan pihak swasta dapat terus terjalin demi kemajuan bersama.

Strategi Pengentasan Kemiskinan Berhasil, Tahun Ini Kemiskinan Banyuwangi Turun Menjadi 6,13%

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Berbagai program penanganan kemiskinan yang dikawal Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus menunjukkan hasil positif. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan Banyuwangi tahun 2025 kembali mengalami penurunan, yakni menjadi 6,13 persen.

Tercatat, empat tahun terakhir kemiskinan di Banyuwangi terus turun. Pada 2021 sebesar 8,07 persen, menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024) dan 6,13 persen pada 2025 atau turun sebesar 0,41 persen.

“Alhamdulillah, capaian kinerja ini adalah buah dari kolaborasi, dukungan dan doa seluruh masyarakat dan stakeholder di daerah,. Sinergis seluruh program yang dijalankan oleh banyak pihak,” kata Bupati Ipuk, Kamis (25/9/2025).

Program yang digeber pemkab untuk mengurangi kemisikinan di Banyuwangi mulai dari program pemberian bantuan usaha lewat program UMKM Naik Kelas, akses pendidikan yang baik hingga pendidikan tinggi, hingga mendorong penguatan program kepariwisataan karena dampaknya yang multiplier.

Ada tiga strategi Banyuwangi dalam mengurangi kemiskinan di daerah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran warga miskin. “Salah satunya kami memastikan program bansos baik dari pusat maupun daerah terdistribusi dengan baik untuk membantu meringankan beban masyarakat. Di Banywuangi ada program Rantang Kasih dan Banyuwangi Berbagi,” terang Ipuk.

Kedua, meningkatkan pendapatan warga miskin lewat berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan taraf ekonomi. Seperti program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (WeNak) hingga fasilitasi ongkir gratis bagi UMKM.

Ketiga strategi penanganan kemiskinan dilakukan dengan memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan dan peningkatan kapasitas pendidikan bagi warga. “Berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill warga agar bisa mandiri menjalankan maupun meningkatkan usahanya,” katanya.

Penurunan angka kemiskinan tersebut juga diiringi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang meningkat. Di triwulan 1, tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen dan triwulan dua meningkat jadi 5,85 persen. Capaian ini berada di atas angka provinsi maupun nasional.

“Pemkab akan terus melanjutkan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penanganan kemiskinan yang dijalankan pemerintah. Terima kasih atas dukungan dan kolaborasi semua pihak,” ujar Ipuk.

Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Hermanto ada sejumlah faktor yang menyumbang penurunan angka kemiskinan Banyuwangi. Di antaranya kemampuan daerah dalam menjaga inflasi atau daya beli masyarakat. Terjaganya tingkat inflasi Banyuwangi menurutnya berkat kebijakan daerah untuk menjaga inflasi serta kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga ekonomi.

“Kolaborasi berbagai pihak yang didukung oleh kebijakan pemerintah berhasil menjaga inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga. Inilah yang mencegah warga masuk dalam garis kemiskinan dan menjadikan warga miskin bisa memperbaiki taraf kehidupannya,” terangnya.

Selain inflasi yang terjaga, kata Hermanto berbagai program daerah yang dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi juga menjadi faktor kunci yang mendukung. “Pemkab Banyuwangi cukup konsisten dalam menjalankan program penanganan kemiskinan sehingga hasilnya bisa terukur,” ujarnya.

DPRD Madina Tinjau RSUD, Gerai Indomaret, SPBU Dan Perlindungan UMKM Lokal

MADINA || jejak-indonesia.id - Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan peninjauan ke berbagai lokasi penting di daerah itu dalam rangka memaksimalkan pembahasan APBD Perubahan. Peninjauan ini dilakukan menindaklanjuti laporan dan masukan masyarakat yang masuk ke Badan Anggaran DPRD Madina.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Madina H. Zainuddin Nasution, S.Sos. menjelaskan, ada beberapa titik yang menjadi perhatian, antara lain Rumah Sakit Umum, gerai Indomaret, SPBU, hingga jembatan di Kecamatan Naga Juang.

Dalam kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah, rombongan menemukan sejumlah fasilitas yang belum memadai. Salah satunya adalah kebutuhan sarana air bersih yang belum layak untuk menunjang pelayanan rumah sakit.

“Kita sudah meminta pemerintah daerah melalui Direktur RSUD untuk segera membuat pengolahan air bersih agar pelayanan kepada pasien lebih baik,” ujar Zainuddin. Kamis (25/9/2025) Kepada Wartawan

Selain itu, DPRD juga meninjau sejumlah gerai Indomaret. Dari hasil sidak, ditemukan bahwa beberapa gerai tidak memasang papan nama resmi, namun struk belanja menunjukkan bahwa gerai tersebut memang milik Indomaret.
“Di salah satu gerai, pekerjanya bahkan masih dari luar daerah. Kami juga belum menemukan adanya produk UMKM lokal yang dijual di dalam gerai,” jelas Zainuddin.

Ia menekankan agar pemerintah mencari regulasi yang tepat. Selain untuk memastikan pajak daerah bisa dipungut, kehadiran Indomaret juga harus membuka lapangan kerja bagi warga Madina dan memberi ruang bagi produk lokal. Meski begitu, DPRD meminta agar pemerintah tetap membatasi jumlah gerai demi melindungi pengusaha lokal.

Persoalan kelangkaan BBM juga menjadi perhatian. Dari hasil peninjauan ke sejumlah SPBU, DPRD menemukan adanya pengurangan pasokan.

“Biasanya SPBU menerima 16 ribu liter per pemesanan, tapi belakangan hanya 8 ribu liter. Bahkan untuk BBM Pertamax, meski sudah dibayar oleh pihak SPBU, pengirimannya sering tertunda hingga 3-4 hari,” ungkap Zainuddin.

Menurutnya, hal ini harus segera ditelusuri. DPRD sudah meminta agar pemerintah menyurati Pertamina Cabang Sibolga guna menjelaskan penyebab kelangkaan BBM di Madina.

Jembatan Naga Juang Terancam
Di Kecamatan Naga Juang, rombongan juga meninjau kondisi jembatan yang rawan putus akibat terjangan arus sungai Batang Haris. Beberapa tahun lalu, jalur di sekitar abutmen jembatan itu pernah terputus akibat banjir.

“Sekarang kondisinya sudah menyentuh abutmen. Kami minta pemerintah segera melakukan pelurusan jalan agar jembatan tetap aman, apalagi sekarang sudah masuk musim penghujan,” tegas Zainuddin.
Legislator yang Hadir

Peninjauan lapangan ini diikuti oleh sejumlah anggota DPRD Madina, di antaranya:

H. Zainuddin Nasution, S.Sos., Ketua Fraksi Gerindra DPRD Madina
H. Binsar Nasution, A.Md., S.H., anggota DPRD Madina dari Partai Demokrat
Bahran Saleh Daulay, SE., anggota DPRD Madina dari Partai Gerindra sekaligus Ketua Kadin Madina Edi Anwar, Ketua Fraksi PKB DPRD Madina Ardiansyah Nasution, anggota DPRD Madina dari Partai Gerindra
Suhelmi Saputra Matondang, anggota DPRD Madina dari Partai NasDem(S.N)

Demo Buruh di Pemkab Bekasi, Enam Tuntutan Disuarakan Termasuk Kenaikan Upah 2026

BEKASI || jejak-indonesia.id – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (ABBM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (25/9/2025). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah daerah.

Saat di konfirmasi awak media. Ketua Pengurus Unit Kerja (PUK) FSP SPSI RTMM Diamond Cold Storage-Sukanda Djaya, Muhammad Husen, mengatakan tuntutan paling mendesak adalah kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2026 sebesar 10,5 hingga 15 persen.

“Alhamdulillah, aksi kami diterima oleh Pemkab Bekasi. Namun aspirasi ini masih perlu ditinjau lebih lanjut oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain kenaikan upah, buruh juga mendesak Pemkab Bekasi segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemagangan dan outsourcing sebagai turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2016.

Tuntutan lain yang disuarakan yakni pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Bekasi, serta pengembalian program Universal Health Coverage (UHC) Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) yang sempat dipangkas.

Massa juga meminta penyesuaian tunjangan DPRD dan ASN dialihkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagi pekerja nonformal. Menurut mereka, alokasi tersebut lebih tepat digunakan untuk iuran BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bagi ojek online, operator parkir, petani, nelayan, marbot masjid, guru ngaji, hingga pelaku UMKM.

Adapun tuntutan terakhir adalah pelaksanaan Universal Coverage Jaminan (UCJ) bagi pekerja rentan di sektor nonformal, yang dinilai masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Aksi berjalan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Para buruh menegaskan akan terus melakukan tekanan hingga pemerintah daerah memberikan respons konkret atas tuntutan mereka.

Haris Pranatha

Pos Fayit dan Kepala Pusat Kesehatan Fayit Bersinergi dalam Posyandu Keliling untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Fayit || jejak-indonesia.id - ‎Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, personel Satgas Yonif 123/Rajawali bekerja sama dengan Kepala Pusat Kesehatan Fayit melaksanakan Posyandu Keliling di Puskesmas Fayit dan Kampung Ayis. Kegiatan ini merupakan bagian dari posyandu rutin bulanan yang bertujuan untuk melakukan pengecekan kesehatan balita dan ibu hamil pada Kamis (25/09/2025)

Kegiatan Posyandu keliling ini menunjukkan komitmen Satgas Yonif 123/Rajawali dalam mendukung program kesehatan masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Mappi, Papua Selatan. Dengan adanya posyandu keliling, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan tanpa harus menempuh jarak jauh ke fasilitas medis.

‎Kegiatan Posyandu keliling meliputi pengecekan Kesehatan balita dengan melakukan pemeriksaan tumbuh kembang balita untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan yang optimal. Pemeriksaan Ibu Hamil dengan pemantauan kesehatan ibu hamil untuk memastikan keselamatan ibu dan janin. Serta edukasi kesehatan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan dan gizi bagi balita dan ibu hamil.

‎Personel Satgas Yonif 123/Rajawali yang terlibat dalam kegiatan ini menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Lettu Inf Abdul Nasir, selaku Danpos Fayit, menyatakan bahwa kegiatan seperti ini membantu mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, serta meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat.

‎Dengan kerja sama antara Satgas Yonif 123/Rajawali dan Kepala Pusat Kesehatan Fayit, diharapkan masyarakat di Puskesmas Fayit dan Kampung Ayis dapat memperoleh manfaat besar dari Posyandu Keliling ini, sehingga kesehatan masyarakat dapat terus meningkat.

(Yonif 123)

error: Content is protected !!