Sorry, we're closed Opens today at 9:00 am

Bulan: Agustus 2025

Kapolda Kalteng Tinjau Kesiapan SPPG di Barito Utara

Muara Teweh, Jejak - Indonesia.id |  Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, melakukan peninjauan langsung kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di Jalan Panti Ajar, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan dan pencegahan gizi buruk serta stunting pada anak-anak di wilayah Kalimantan Tengah.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda turut didampingi oleh Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, Kapolres Barito Utara, AKBP Singgih Febiyanto, serta jajaran pejabat terkait dari instansi pemerintah dan petugas layanan kesehatan setempat.

Kapolda menyampaikan bahwa kehadiran SPPG merupakan bagian dari komitmen bersama antara Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

"Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga turut berkontribusi dalam aspek sosial, salah satunya melalui dukungan terhadap program pelayanan pemenuhan gizi," ujar Kapolda.

Ia juga berharap agar fasilitas SPPG dapat terus dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan pemantauan gizi secara berkelanjutan.

Kegiatan peninjauan berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat.

Kapolda juga menyempatkan berdialog langsung dengan petugas dan warga penerima layanan sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. (red)

Kasmi Lansia 58 Tahun Warga Dusun Ngindahan,Tidak Pernah Sekalipun Menerima Bantuan Dari Pemerintah

Tuban, Jejak - Indonesia.id | Di tengah gegap gempita janji kesejahteraan dari para pemimpin, masih ada warga yang terpinggirkan dari perhatian negara. Kasmi (58), warga Dusun Ngindahan, Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, menjadi salah satu potret nyata dari wajah buram keadilan sosial di akar rumput.
Sejak pemilihan presiden terakhir yang dimenangkan oleh Prabowo Subianto, Kasmi mengaku belum sekalipun menerima bantuan dari pemerintah. Baik bantuan sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun program perlindungan sosial lainnya tak pernah ia rasakan.

"Saya tidak pernah dapat bantuan apa-apa sejak Pilpres kemarin. Sembako tidak, uang tunai juga tidak. Padahal saya orang kecil," ungkap Kasmi dengan wajah muram, berdiri di depan rumah kayu tuanya yang nyaris lapuk dimakan waktu.

Ironisnya, di saat pemerintah pusat terus mengklaim keberhasilan program pengentasan kemiskinan, realitas di lapangan justru memperlihatkan ketimpangan. Kasmi hidup dalam kesederhanaan, bahkan bisa dibilang kemiskinan, namun tak masuk dalam daftar penerima manfaat program bantuan sosial.

"Sudah pernah tanya ke perangkat desa, tapi katanya belum ada data. Padahal tetangga saya ada yang dapat, meski rumahnya lebih bagus," tuturnya lirih.

Rumah Kasmi berdinding kayu, beratapkan genteng tua yang sebagian sudah lapuk. Tidak ada fasilitas memadai. Listrik seadanya, dan ia hidup dari hasil kerja serabutan yang makin sulit didapat karena faktor usia.

Situasi ini mengundang tanya besar: Ke mana arah dan sasaran program bantuan pemerintah selama ini? Siapa yang sebenarnya dijadikan prioritas? Apakah karena alasan politik, miskin seperti Kasmi harus dibiarkan menanggung sendiri beban hidup di usia senja?

Kisah Kasmi bukan satu-satunya. Di berbagai pelosok desa, masih banyak warga tak bersuara yang luput dari sistem. Padahal mereka adalah warga negara yang sama, yang juga berhak atas perlindungan dan kesejahteraan sebagaimana dijanjikan dalam konstitusi.

Sudah saatnya pemerintah daerah, khususnya Pemdes Guwoterus dan Dinsos Tuban, turun tangan dan melakukan validasi ulang terhadap data penerima bantuan. Jika sistem tidak bisa menjangkau orang seperti Kasmi, maka sistem itu patut dipertanyakan.
(Redho)

Gubsu Bobby Kolaborasi bersama Polda, TNI dan Kejaksaan Segera Eksekusi Sarang-sarang Narkoba di Sumut

Medan, Jejak - Indonesia.id | Selamatkan Generasi bangsa, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyuarakan komitmen keras untuk membebaskan provinsi ini dari belenggu narkoba. Dalam semangat bulan kemerdekaan, ia menyerukan agar seluruh elemen pemerintah dan aparat penegak hukum bersatu melakukan langkah nyata dan agresif untuk memberantas jaringan narkotika di Sumut.

“Para pelaku yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba akan kami eksekusi secara hukum. Tidak ada toleransi. Ini penyakit kronis yang menggerogoti Sumatera Utara bertahun-tahun. Saatnya kita bertindak tegas,” ujar Bobby dalam sambutannya di sidang paripurna DPRD Sumut dengan agenda pengesahan RPJMD Sumut 2025 - 2030 di Gedung DPRD Sumut, Kamis (7/8/2025).

Bobby menegaskan, peringatan kemerdekaan tidak hanya sebatas seremoni, tapi menjadi momen revolusi moral dalam memerangi narkoba. Ia mengajak DPRD, Forkopimda, serta aparat TNI dan Polri untuk bersama-sama menutup ruang gerak para pelaku dan menghancurkan pusat-pusat peredaran narkoba yang telah lama dikenal publik.

“Kalau bisa, semua lokasi yang menjadi sarang narkoba kita bersihkan. Kita musnahkan. Kita tunjukkan bahwa Sumatera Utara bisa merdeka dari narkoba,” ucapnya dengan nada tegas.

Ia juga menekankan bahwa upaya pemberantasan tidak cukup hanya di wilayah darat. Menurutnya, banyak jalur masuk narkoba melalui pelabuhan kecil dan lintasan ilegal, bahkan hingga wilayah laut yang terhubung ke negara-negara tetangga.

“Pintu-pintu kecil yang selama ini jadi jalur masuk dari luar, seperti dari arah Thailand, harus kita tutup rapat. Tidak boleh ada celah lagi. Kita semua harus waspada dan bertindak,” tambahnya.

“Kita tidak bisa terus-menerus menjadi juara bertahan dalam hal kasus narkoba. Ini saatnya Sumut keluar dari stigma itu. Kami sudah sepakat dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Semua pintu masuk akan kita tutup,” tegasnya.

Ia menekankan, penanganan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pencegahan di atas kertas. Pelaksanaan di lapangan, menurutnya, harus dilakukan secara kolaboratif, cepat, dan menyeluruh.

“Dari sisi pencegahan, tentu akan terus dilakukan. Tapi harus dibarengi dengan tindakan nyata. Ini bukan hanya tugas satu pihak, tapi tugas kita semua,” tutupnya.

Seperti Diketahui, Polda Sumut terus melakukan penegakkan Hukum terhadap jaringan Narkoba. Bahkan, Petugas mempersempit ruang gerak bandar narkoba dengan menyegel dan merekomendasikan untuk ditutup bagi Tempat Hiburan Malam (THM) yang menjual Narkoba.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Calvijn Simanjuntak menegaskan akan menutup tempat hiburan malam jika memang terbukti mengedarkan narkoba.

“Jika terbukti, akan kami rekomendasikan lagi untuk ditutup. Tidak ada kompromi bagi tempat hiburan yang membiarkan narkoba beredar di dalamnya. Ini kami lakukan untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya Narkoba,"tegasnya.

Daftar 5 THM yang Diminta Ditutup karena Diduga Jadi Sarang Narkoba :

- Studio 21 Kota Pematangsiantar

-D'RED KTV & Club di Medan Sunggal

-Dragon KTV Jalan Adam Malik Medan

-Blue Sky Hotel & KTV di Kabupaten Langkat

-Nirwana Karaoke di Kabupaten Batu Bara.

Polisi juga sudah melakukan penyegelan ke THM Scorpio di Jalan Adam Malik Medan. (tim)

Melihat Aktivitas Sekolah Rakyat Banyuwangi, Diajarkan Disiplin dan Hidup Mandiri Sejak Dini

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id |  Tiga pekan Sekolah Rakyat di Banyuwangi telah berlangsung sejak 14 Juli 2025 lalu. Kini, sebanyak 108 siswa yang terletak di Desa Tamansari, Kecamatan Licin itu, telah beradaptasi dengan lingkungan baru dan ritme sekolah berbasis asrama.

Siang itu, Naura Masita siswi kelas 1 SD Sekolah Rakyat tampak berjalan sendiri. Dua tangannya mengenggam gantungan baju. Anak asal Desa Paspan Kecamatan Glagah itu, terlihat ceria sambil berlari kecil membawa baju yang sudah kering usai dijemur.

“Mau ke kamar naruh baju bersih yang sudah dicuci. Belajar cuci sendiri sambil diajari kakak dan Bu Guru,” celoteh Naura.

Tiap hari Naura dibantu kakak asuhnya yang merupakan siswa SMA, belajar mencuci dan menjemur pakaian sendiri.

Tidak hanya Naura, sejumlah siswia lainnya juga terlihat mengambil baju di jemuran yang telah kering, sembari memanfaatkan waktu istirahat sekolah sebelum memulai Salah Zuhur berjemaah dan makan siang bersama.

“Kita ajarkan mereka untuk disiplin, memanfaatkan waktu yang ada. Meski begitu, mereka masih ada waktu untuk bermain,” kata Kepala Sekolah Rakyat Banyuwangi, Chitra Arti Maharani, Kamis (7/8/2025).

Chitra mengatakan, saat ini anak-anak masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) hingga akhir Agustus. Pembelajaran akademik baru akan dimulai pada awal September.

"Selama sebulan ini kita ajarkan dulu kebiasaan di sini. Mereka juga kita ajari life skill, seperti mencuci, menyapu, hingga membersihkan kamar," kata Chitra.

Aktivitas mereka, kata Chitra, diawali dari pagi hari. Diawali dari Salat Subuh berjamaah, dilanjutkan olahraga selama 30 menit. Kemudian persiapan mandi, untuk pukul 06.30 mereka apel pagi, lanjut salat Dhuha.

Pelajaran dimulai tepat pkl 07.00. Kelas 1 sampai 3 SD selesai pukul 12.00, kelas 4 - 6 SD hingga pukul 13.30. SMP dan SMA hingga pukul. 15.00. Setiap pukul 11. 30 mereka istirahat untuk Salat Zuhur lanjut makan siang.

Usai pembelajaran sekolah, para siswa tersebut mengikuti kegiatan ekstra. Seperti ekstra penguatan bahasa Inggris, Teknologi Informasi dan Komunikasi, mengaji, hingga kepanduan.

"Kalau Sabtu mereka mengikuti ekstra kurikuler pilihan mereka. Ada yang milih silat, tari, juga ada hadrah. Minggu waktunya istirahat dan bersih-bersih asrama serta lingkungan sekitar. Minggu juga jadwal dikunjungi keluarga," kata Chitra.

"Selain guru pengajar, mereka juga diawasi sembilan wali asuh dan dua wali asrama," imbuhnya.

Perlahan, para siswa sudah menunjukkan perubahan positif dalam hal kedisiplinan, kemandirian, dan semangat mengikuti kegiatan. Bahkan mereka mulai aktif terlibat dalam berbagai aktivitas di sekitar lingkungan sekolah.

“Anak-anak juga senang dilibatkan berbagai kegiatan luar ruang seperti paskibra, gerak jalan kecamatan, dan jalan sehat desa untuk memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI,” sambungnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap asupan gizi anak-anak juga diawasi ketat. Makanan disiapkan tiga kali sehari, ditambah dua kali snack siang dan malam. Semua proses penyajian diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi.

“Kami memastikan makanan yang diberikan higienis dan kebutuhan gizi anak-anak tercukupi,” sambungnya. (red)

Sonny Danaparamita Fasilitasi Bimtek SVLK dan Pembuatan NIB bagi UMKM Banyuwangi

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id | Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil III Jawa Timur, Sonny T. Danaparamita, S.H., M.H., kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor kehutanan. Bertempat di Deli Resto, Banyuwangi, Rabu (6/8/2025), Sonny menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) bagi UMKM.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting sebagai narasumber, antara lain:

* Ibu Santi Octavianti, S.Hut. dari Direktorat BPPHH

* Awal Nur Hadiyanto, S.P., M.MA. dari BPHL Wilayah VIII Surabaya

* Tri Suwarto, S.Hut., M.Tr.P., mewakili Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (CDK Banyuwangi)

* Antonio Cornelius, S.STP., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi

* Ibu Iyis Puji Lestari, S.Hut. dari CDK Banyuwangi sebagai moderator

* Para pelaku UMKM kehutanan di Banyuwangi

Dalam sambutannya, Sonny menyampaikan pentingnya pemahaman pelaku usaha terkait SVLK sebagai standar legalitas produk hasil hutan yang menjadi syarat utama untuk bisa menembus pasar ekspor, khususnya Eropa.

> “Kami ingin UMKM di sektor kehutanan di Banyuwangi bisa naik kelas. SVLK ini penting untuk legalitas dan akses pasar. Dan hari ini, kami juga bantu langsung bagi UMKM yang belum memiliki NIB,” ujar Sonny.

 

*Bimtek Dibarengi Penerbitan NIB Langsung di Tempat*

Selain materi teknis terkait SVLK, kegiatan ini juga difokuskan untuk mendampingi pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Tim dari DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi hadir langsung untuk melakukan proses pendaftaran hingga penerbitan NIB secara langsung di tempat.

Salah satu peserta, Sunarto, pelaku UMKM di bidang mebel, mengaku sangat terbantu.

> “Saya belum punya NIB sebelumnya. Tapi hari ini langsung dibuatkan. Terima kasih Pak Sonny dan tim,” ujar Sunarto.

Direktorat BPPHH melalui Santi Octavianti menyampaikan pentingnya sertifikasi SVLK dalam menjaga keberlanjutan usaha berbasis hutan. Hal senada disampaikan oleh Awal Nur Hadiyanto dari BPHL Wilayah VIII Surabaya yang mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penguatan legalitas usaha kehutanan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Sonny T. Danaparamita dalam memperkuat ekonomi rakyat, khususnya UMKM berbasis sumber daya alam di wilayah tapal kuda, termasuk Banyuwangi. (red)

error: Content is protected !!