PASURUAN || Jejak-indonesia.id — Suasana audiensi publik di DPRD Kota Pasuruan mendadak menegang ketika Yudi Buleng, tokoh masyarakat yang dikenal sebagai perwakilan Aliansi Poros Tengah, menyampaikan pernyataan paling keras sepanjang forum. Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, ia secara terbuka meminta agar Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat segera dihentikan.
Dengan nada tegas namun penuh tekanan moral, Yudi menegaskan bahwa apa yang sedang terjadi bukan lagi sekadar persoalan teknis proyek, melainkan telah masuk wilayah pelanggaran hukum dan pengkhianatan terhadap rakyat.
“Dengan segala hormat kepada panjenengan semua, kami ucapkan terima kasih. Tapi saya minta dengan sangat: tutup proyek itu. Jangan biarkan proyek ini dicatat oleh hukum sebagai noda sejarah,” ujar Yudi di hadapan forum DPRD (2/2/26).
Ia menyatakan bahwa dirinya dan masyarakat tidak ingin pembangunan Sekolah Rakyat ini kelak tercatat sebagai produk kebijakan yang cacat hukum, penuh rekayasa, dan mengorbankan kepentingan publik.
“Kami ini bertarung capek dan energi. Bapak-bapak di sini adalah orang tua kami. Kami tidak mau proyek ini lahir dari cara yang rancu dan kotor. Ini bukan sekadar bangunan, ini soal kehormatan negara,” tegasnya.
Yudi bahkan menuding bahwa Pemerintah Kota Pasuruan telah memperlihatkan gejala kekacauan tata kelola, dengan kebijakan yang dinilainya semakin “aru-aruan” — istilah lokal yang menggambarkan kekisruhan, tumpang tindih, dan ketiadaan kendali hukum.
“Ini rancu. Ini tidak masuk akal. Pemkot ini sudah makin aru-aruan,” katanya lantang.
Dalam pernyataan pamungkasnya, Yudi secara resmi meminta DPRD, khususnya Komisi II dan Komisi III, untuk mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara proyek, sekaligus memerintahkan Satpol PP agar menutup aktivitas di lokasi pembangunan sampai seluruh persoalan hukum dan tata ruang diselesaikan.
“Saya minta dicatat. Tutup itu sementara.
Rekomendasikan ke Satpol PP. Ini tugas bapak-bapak di Komisi II dan III. Jangan diam,” ucapnya.
Pernyataan Yudi menjadi penutup audiensi yang paling keras dan paling politis. Bagi Aliansi Poros Tengah, proyek Sekolah Rakyat bukan lagi soal pembangunan, melainkan ujian apakah negara masih berdiri di atas hukum atau justru tunduk pada kepentingan proyek.
(RED)
