PASURUAN || jejakindonesia.id – Wali Kota Pasuruan, MasAdi Wibowo, S.TP., M.Si memimpin langsung Forum Group Discussion (FGD) bertema “Penegakan Hukum dalam Penataan Operasional Bentor dan Penanganan Balap Liar di KotaPasuruan” yang berlangsung di Rumah Makan Kebon Pring,Rabu (11/12/2025).
Dalam kesempatan ini, Mas Adi didampingilangsung oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, M.Nawawi, S.Kom,MM, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan serta pengadilannegeri Kota Pasuruan. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Forkopimda, mulai dari Kejaksaan Negeri,Kepolisian,Pengadilan Negeri hingga TNI serta OPD terkait seperti Dishub, Kominfo, serta Satpol PP
Dalam forum tersebut, Wali Kota meminta untuk membentuktim khusus yang bertugas melakukan sosialisasi, pengawasan,hingga tindakan hukum terkait pelanggaran bentor dan balapliar.
“Kita nanti akan lakukan sosialisasi, kemudian jika merekatidak mengindahkan kita peringatkan sampai peringatan ketigakalinya, baru kita tindak sesuai dengan hukum yang berlaku,”ujar Mas Adi saat memimpin diskusi.
Wali Kota juga menggarisbawahi bahwa upaya penertibanbentor dan balap liar bukan hanya kegiatan teknis, tetapibagian dari komitmen besar pemerintah dalam menjagaketertiban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin menghadirkan Kota Pasuruan yang aman, tertib,dan nyaman. Penertiban bentor, penanganan balap liar,merupakan upaya bersama untuk meningkatkan ketertiban dankesejahteraan masyarakat,” kata Mas Adi.
Sementara itu, pihak kepolisian dan kejaksaan mengatakanbahwa siap melakukan tindakan kepada pelanggar aturan.
“Jika kemudian,kita harus menegakkan sesuai dengan pasal 277 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan (LLAJ) dan para pelanggar tidak hanya di peringatkan atau di tilang namun dimasukkan di pidana, kami siap, ” ujar salah satu peserta FGD dari kepolisian. Dari pihak pengadilan pun siap memproses.
Selain membahas dua isu tersebut, FGD juga menyoroti rencana penyaluran 100 becak listrik dari Presiden Republik
Indonesia untuk para tukang becak lansia. Wali Kota
menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar bantuan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
