Raja Ampat || Jejak-indonesia.id – Sejumlah orang tua murid di Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya menyatakan kekecewaannya terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh salah satu yayasan di Kota Waisai. Program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah ini dinilai tidak layak dan jauh dari standar yang diharapkan.
Kekecewaan ini mencuat setelah para wali murid menerima laporan dari anak-anak mereka mengenai porsi dan kualitas makanan yang dibagikan. Menu yang tersedia dianggap sangat minim kandungan protein dan sayuran.
“Jika memang ini program makan bergizi, seharusnya sesuai dengan namanya. Anak-anak kami butuh asupan yang layak, bukan sekadar kenyang,” ujar salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (28/2/2026).
Menurut penuturan para orang tua, selama bulan Ramadan ini, anak-anak hanya menerima menu berupa telur puyuh, buah kurma, dan sagu bakar. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait kesehatan dan tumbuh kembang anak. Padahal, informasi yang beredar menyebutkan anggaran yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp500 juta per minggu per Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), dengan harga satuan per porsi sebesar Rp15.000.
Wali murid membandingkan kondisi di lapangan dengan standar nasional yang terdiri dari nasi, lauk pauk berprotein (ayam atau ikan), sayur, serta buah. “Kami bukan tidak bersyukur, tapi jika program ini menggunakan anggaran negara, seharusnya dikelola dengan transparan. Jangan sampai anak-anak jadi korban,” tegas wali murid lainnya.
Standar Ketat Badan Gizi Nasional
Menanggapi keluhan tersebut, jika merujuk pada pedoman resmi Badan Gizi Nasional, menu MBG wajib memenuhi prinsip gizi seimbang yang mencakup 20–35% kebutuhan energi harian siswa. Komposisi ideal harus terdiri dari sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran segar, buah-buahan lokal, serta lemak sehat.
Selain komposisi, aspek higienitas dan penggunaan bahan pangan lokal juga menjadi syarat utama. Pemerintah telah menetapkan standar rinci berdasarkan kelompok usia guna mendukung konsentrasi belajar dan mencegah anemia. Bahkan, dalam pedoman teknis, penyusunan menu harus mengikuti siklus 20 hari untuk memastikan variasi asupan dan mencegah kejenuhan pada anak.
Masyarakat Kabupaten Raja Ampat kini mendesak pihak yayasan dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta memberikan transparansi mengenai pengelolaan anggaran dan mekanisme pengawasan program di Waisai, agar hak anak-anak mendapatkan nutrisi layak benar-benar terpenuhi.
