DENPASAR || Jejak-indonesia.id – Polemik di media sosial kembali mencuat setelah beredarnya rekaman percakapan yang menyeret nama Gubernur Bali I Wayan Koster dan istrinya, Putri Koster. Rekaman tersebut memicu perbincangan luas di ruang digital hingga akhirnya mendorong munculnya klarifikasi serta permohonan maaf dari Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Bali.
Isu ini bermula dari rencana kegiatan PWRI Bali yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 Maret 2026, di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali. Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kantor dalam kondisi tutup.
Pihak Kesbangpol menjelaskan bahwa pada hari Sabtu kantor pemerintah memang tidak beroperasi. Selain itu, terdapat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang melarang penggunaan kantor pemerintah untuk kegiatan non-dinas pada hari Sabtu dan Minggu. Meski informasi tersebut disebut telah disampaikan sebelumnya, masih ada pihak yang datang ke lokasi.
Saat mendapati kantor dalam keadaan terkunci, situasi di tempat itu kemudian direkam dan beredar di media sosial.
Rekaman tersebut kemudian berkembang dengan berbagai narasi yang dinilai tidak utuh. Dalam video yang beredar, nama Putri Koster ikut disebut-sebut dan dikaitkan dengan kondisi kantor yang tertutup, padahal tidak memiliki keterkaitan dengan pengaturan operasional kantor tersebut.
Di tengah polemik tersebut, muncul pula rekaman percakapan yang menampilkan dialog antara Ni Ketut Bagiari dengan pengurus PWRI Bali. Dalam rekaman yang beredar di media sosial itu, terdengar pernyataan yang menyinggung Gubernur Bali I Wayan Koster.
Dalam percakapan tersebut, Ni Ketut Bagiari menyampaikan pandangannya mengenai sikap sebagian masyarakat terhadap Gubernur Bali.
“banyak masyarakat sudah tidak suka, kakak tiang aja yang Sri Empu coba, itu aja sudah ngomongang, masalahnya pak Koster itu sudah banyak yang ga seneng pak, saya sendiri dari Buleleng, gimana pernah ada bantuan, ga ada gininya Koster tu setelah, nah gitulah sudah terkenal bahwa yang jadi gubernur Bu Koster”
Rekaman itu kemudian memicu reaksi di masyarakat karena dianggap memuat pernyataan yang menjelekkan Gubernur Bali. Video tersebut juga semakin memperkeruh situasi karena dikaitkan dengan polemik kegiatan PWRI Bali di Kantor Kesbangpol.
Menanggapi berkembangnya isu tersebut, Ketua PWRI Bali bersama jajaran pengurus akhirnya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka kepada Putri Koster. Permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas berkembangnya narasi yang menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
PWRI Bali menyatakan bahwa munculnya informasi yang tidak lengkap di media sosial telah memicu persepsi yang keliru. Mereka juga menegaskan bahwa Putri Koster tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan teknis terkait rencana kegiatan yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Kantor Kesbangpol Bali.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, tim media Balijani telah berupaya menghubungi Ni Ketut Bagiari untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan yang beredar dalam rekaman tersebut. Namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Peristiwa ini kembali menunjukkan bagaimana rekaman percakapan maupun potongan peristiwa di media sosial dapat dengan cepat berkembang dan memicu polemik di tengah masyarakat. Karena itu, klarifikasi dari semua pihak yang terlibat menjadi penting agar informasi yang beredar tidak semakin melebar dan menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
