Jejak-indonesia.id || Di saat Republik ini terhimpit oleh ganasnya Agresi Militer Belanda II, ketika ibu kota Yogyakarta diduduki dan para pemimpin bangsa ditawan, denyut perlawanan tak pernah berhenti. Di pedalaman Sumatra Barat, Bukittinggi menjadi pusat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Dari kota perjuangan inilah lahir satu tonggak penting sejarah: Polisi Wanita Republik Indonesia.
Desakan Zaman Perang.
Situasi perang memaksa ribuan rakyat mengungsi. Arus pengungsi, terutama perempuan dan anak-anak, mengalir ke wilayah yang masih dikuasai Republik. Di tengah kondisi genting, aparat keamanan harus memastikan tidak ada penyusup atau mata-mata yang menyusup di antara para pengungsi.
Namun persoalan besar muncul: petugas polisi pria tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap pengungsi perempuan karena pertimbangan etika, adat, dan kesopanan Timur yang dijunjung tinggi. Dalam suasana darurat, bahkan istri-istri polisi turut membantu melakukan pemeriksaan terhadap para pengungsi wanita.
Kondisi inilah yang menggugah kesadaran pimpinan Jawatan Kepolisian Negara di Bukittinggi: Republik membutuhkan polisi wanita yang terdidik dan resmi.
Restu dari Yogyakarta, Lahir di Bukittinggi
Permohonan pun diajukan kepada Jawatan Kepolisian Negara yang saat itu secara administratif masih berkedudukan di Yogyakarta. Meski negeri sedang porak-poranda, persetujuan diberikan. Keputusan bersejarah pun diambil.
Pada 1 September 1948, untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa, enam perempuan Indonesia resmi mengikuti pendidikan kepolisian bersama 44 siswa laki-laki di Sekolah Polisi Negara (SPN) Bukittinggi.
Enam srikandi pelopor itu adalah:
Mariana Saanin
Nelly Pauna
Rosmalina Loekman
Dahniar Sukotjo
Djasmainar
Rosnalia Taher
Mereka bukan sekadar peserta didik. Mereka adalah simbol keberanian perempuan Indonesia yang berdiri sejajar di garda pertahanan negara.
Tonggak Emansipasi dan Pengabdian
Langkah ini bukan hanya jawaban atas kebutuhan taktis perang, tetapi juga penanda penting dalam sejarah emansipasi perempuan Indonesia di bidang penegakan hukum. Di saat bangsa lain masih membatasi peran perempuan di ruang domestik, Republik yang baru seumur jagung justru memberi ruang bagi perempuan untuk mengemban tugas negara.
Sejak saat itu, 1 September diperingati sebagai Hari Polisi Wanita (Polwan), momentum mengenang keberanian enam pelopor yang menembus sekat tradisi demi keselamatan bangsa.
Dari Bukittinggi yang bergolak, lahir kekuatan baru: perempuan berseragam cokelat yang setia pada Ibu Pertiwi. Hari ini, ribuan Polwan tersebar di seluruh penjuru Nusantara, melanjutkan jejak langkah enam perintis yang mengawali sejarah dengan tekad dan keberanian.
Mereka membuktikan, di medan juang kemerdekaan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang ada hanyalah satu panggilan suci untuk mengabdi kepada Republik Indonesia. 🇮🇩
