JAKARTA || jejakindonesia.id – Gelombang suara dari pesisir Indonesia kembali menggema di pusat pemerintahan. Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) resmi mendatangi Kantor Sekretariat Negara pada Jumat (26/9/2025)
Ia menyampaikan 14 poin tuntutan hasil Rembug Nelayan Nasional. Aspirasi tersebut ditujukan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno menjelaslan bahwa tuntutan itu bukan sekadar suara kelompok kecil.
“Ini hasil rembuk nasional. Suara dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi bersatu. Kami ingin Presiden mendengar langsung jeritan hati para nelayan,” ujar Hadi Sutrisno, Minggu (28/9/2025).
Salah satu sorotan utama adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) laut yang dianggap membebani nelayan.
“Kami menolak. Nelayan sudah cukup terbebani dengan pungutan lain. PBB laut hanya membuat hidup semakin sulit,” lanjut Ketua Umum SNI
Selain itu, SNI menolak kebijakan naturalisasi kapal asing. Mereka khawatir kebijakan itu mengancam ruang hidup nelayan kecil.
“Laut Indonesia harus untuk rakyat Indonesia, bukan asing,” tambah Hadi Sutrisno
Dalam audiensi, Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa pemerintah akan menampung aspirasi nelayan dan meneruskan kepada Presiden RI.
“Kami memahami aspirasi ini penting. Pemerintah akan menindaklanjuti,” ucap Juri dengan nada meyakinkan para SNI
Aksi SNI ini menjadi simbol perjuangan jutaan nelayan. Publik menanti sikap tegas Presiden RI, Prabowo terhadap tuntutan ini.(red)
