BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas dalam rangka mendukung visi besar Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia menuai sorotan di sejumlah daerah. Pasalnya, pelaksanaan MBG di lapangan dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan awal program yang menekankan pada pemerataan gizi, kualitas makanan, dan transparansi pengelolaan anggaran.
Sejumlah pihak menyampaikan bahwa dalam praktiknya, ditemukan makanan yang kurang memenuhi standar gizi, distribusi yang tidak merata, hingga dugaan kurangnya pengawasan terhadap penyedia jasa katering.
Salah satu contoh pada hari Selasa, 24 Pebruari 2026 Dapur MBG yang berada di desa Pakis Banyuwangi, hanya mengirimkan 4 biji telur mentah ( Tidak di masak lebih dulu ), kurang faham apa maksud dari Kepala Dapur MBG tersebut, tetapi di lihat dari segi nilai rupiah nya juga jauh dari kata mendekati standart harga per porsi, per murid.
Padahal, program ini merupakan bagian dari agenda prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Ketua salah satu lembaga swadaya masyarakat di Banyuwangi menyatakan bahwa MBG seharusnya menjadi solusi nyata bagi anak-anak sekolah, terutama di wilayah yang memiliki angka stunting dan kekurangan gizi.
“Jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan arahan Presiden, maka perlu ada evaluasi menyeluruh agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Program MBG sendiri sejak awal digagas sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun generasi sehat dan kuat. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Pengamat kebijakan publik menilai, perbedaan antara konsep dan realisasi di lapangan bisa terjadi akibat lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya standar operasional yang jelas, atau minimnya kontrol dari pemerintah daerah.
Masyarakat pun berharap agar pemerintah pusat segera melakukan audit dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di daerah-daerah yang dilaporkan bermasalah. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar program unggulan Presiden tidak kehilangan kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di daerah masih dimintai klarifikasi guna memastikan sejauh mana pelaksanaan MBG telah sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia.
