BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Rapat dengar pendapat (hearing) yang digelar DPRD Banyuwangi berubah menjadi sorotan publik setelah sejumlah pejabat penting pemerintah daerah tak hadir memenuhi undangan resmi. Kondisi ini memicu kekecewaan para aktivis, pengacara, dan perwakilan masyarakat yang datang untuk menyuarakan dugaan kebocoran pajak daerah bernilai fantastis, mencapai sekitar Rp400 miliar.
Dalam forum yang seharusnya menjadi ruang transparansi dan akuntabilitas itu, kursi pejabat dari jajaran eksekutif terlihat kosong. Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif sekaligus merendahkan kepentingan rakyat.
Tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Yunus “Harimau Blambangan” bersama Amrullah dan Rofiq, mengecam keras sikap tersebut. Mereka menilai ada indikasi kuat bahwa ketidakhadiran itu bukan kebetulan, melainkan bentuk penghindaran dari upaya pembongkaran dugaan praktik korupsi berjamaah.
“Ini bukan sekadar absen, ini bentuk pelecehan terhadap DPRD dan rakyat Banyuwangi. Ada dugaan kebocoran pajak hingga Rp400 miliar, tapi pejabat yang diundang justru tidak hadir. Ada apa?” tegasnya dalam forum.
Menurut mereka, potensi kebocoran tersebut diduga berasal dari sektor pajak daerah, termasuk pajak hotel, restoran, dan pajak pertambahan nilai di wilayah Banyuwangi. Angka yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah itu dinilai sangat signifikan dan seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan publik, terutama masyarakat kecil.
Dalam suasana yang memanas, bahkan disebut terjadi insiden terhadap salah satu pihak yang membawa data dugaan kebocoran tersebut. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan adanya upaya sistematis untuk menutup-nutupi persoalan.
Para aktivis juga mendesak DPRD Banyuwangi untuk tidak tinggal diam. Mereka meminta agar kewenangan pemanggilan paksa terhadap pejabat yang mangkir digunakan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
“Kalau memang ini untuk kepentingan rakyat, DPR harus tegas. Jangan sampai marwah lembaga dilecehkan. Gunakan hak pemanggilan paksa jika perlu,” ujar salah satu perwakilan massa.
Hearing yang seharusnya menjadi momentum klarifikasi justru berubah menjadi panggung kritik keras terhadap transparansi pemerintahan daerah. Publik kini menunggu langkah tegas DPRD Banyuwangi untuk mengusut dugaan kebocoran anggaran tersebut secara terbuka dan tuntas.
Informasi dalam laporan ini juga dilansir dari akun TikTok @guru.jalanan5 yang turut menyoroti jalannya hearing serta pernyataan para pihak di lokasi.
Kasus ini pun menjadi ujian serius bagi komitmen pemberantasan korupsi di daerah. Di tengah sorotan tajam masyarakat, satu pertanyaan besar mengemuka: apakah dugaan kebocoran ratusan miliar ini akan benar-benar diungkap, atau justru kembali tenggelam tanpa kejelasan?
