PASURUAN || Jejak-indonesia.id — Mandeknya reshuffle jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pasuruan kembali menuai kritik keras dari tokoh masyarakat setempat. Yudi Buleng, figur publik yang dikenal vokal mengawal kinerja pemerintahan, menilai kekosongan arah kebijakan di lingkaran OPD telah melumpuhkan roda pelayanan publik.
“Kabupaten Pasuruan sudah dua kali melakukan reshuffle. Kota Pasuruan sampai hari ini masih jalan di tempat. Ini bukan soal administrasi, ini soal keberanian dan kepemimpinan,” tegas Yudi Buleng kepada awak media media, Kamis (29/1/26).
Menurutnya, lambannya keputusan Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, dalam menata ulang jajaran OPD justru memperparah stagnasi di sejumlah dinas strategis. Banyak pejabat dinilai tidak lagi memiliki semangat kerja maksimal karena tidak ada kepastian posisi dan evaluasi kinerja.
“Bagaimana mau kerja optimal kalau pejabatnya hidup dalam ketidakpastian? Kebijakan yang lambat membuat dinas-dinas jadi ragu bergerak. Ini merugikan rakyat,” ujar Yudi.
Ia menilai situasi ini berbahaya, karena di tengah tekanan persoalan kota , mulai dari pelayanan publik, tata ruang, hingga persoalan sosial, birokrasi justru dibiarkan berada dalam kondisi “menggantung”.
Yudi menyebut tidak adanya kejelasan reshuffle sebagai cermin rapuhnya manajemen pemerintahan di bawah kepemimpinan Adi Wibowo.
“Reshuffle kepala OPD tidak ada kejelasan. Ini bukan hal sepele. Kalau pucuk pimpinan dinas tidak jelas nasibnya, maka kebijakan juga tidak akan tegas. Kepemimpinan Adi Wibowo patut dipertanyakan,” tegas Yudi
Yudi buleng menambahkan, pembiaran kondisi ini berpotensi menurunkan kinerja anggaran, menghambat program pembangunan, dan membuka ruang konflik internal di tubuh birokrasi.
Para pengamat menilai, reshuffle bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan alat utama untuk menyegarkan organisasi, menyingkirkan pejabat yang tidak berkinerja, serta mempercepat pencapaian target pembangunan.
Namun di Kota Pasuruan, justru terjadi kebalikannya: ketiadaan keputusan telah berubah menjadi kebijakan diam-diam yang melumpuhkan sistem.
“Kalau wali kota tidak berani bersikap, maka yang jadi korban adalah rakyat. Pemerintahan tidak bisa dijalankan dengan ragu-ragu,” pungkas Yudi Buleng.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Pasuruan belum memberikan keterangan resmi terkait kepastian reshuffle OPD yang terus menjadi sorotan publik.
(RED)
