Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am

Polri

IMG-20251119-WA0054

Apresiasi KJRI Guangzhou untuk Polda Jabar atas Pemulangan Reni, Korban TPPO China

BANDUNG || jejakindonesia.id - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) berhasil memulangkan Reni Rahmawati, WNI asal Jawa Barat yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus kawin kontrak di Republik Rakyat Tiongkok. Keberhasilan ini mendapat apresiasi langsung dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Guangzhou, yang menyampaikan penghargaan atas tindakan cepat dan kerja sama solid dari Kapolda Jawa Barat dan jajaran.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Jabar, Selasa (18/11/2025) KJRI Guangzhou, Konsul Konsuler Indah Mekawati mengungkapkan bahwa sejak awal menerima laporan dari pihak kepolisian Indonesia, KJRI langsung melakukan langkah-langkah diplomatik untuk memastikan keselamatan Reni.

“Terima kasih kepada Polda Jabar, khususnya kepada Bapak Kapolda Jabar. Kami sudah mengikuti kasus ini sejak awal dari pemberitaan dan laporan kepolisian. Begitu menerima informasi, kami langsung berkoordinasi dengan polisi Guangzhou dan Public Security Bureau Provinsi Fujian,” ujar Indah.

Ia menjelaskan bahwa kerja cepat Polda Jabar memungkinkan KJRI segera melakukan pelacakan melalui aparat keamanan Tiongkok.

“Seperti protap, kami meminta polisi setempat untuk melacak, melokasikan, dan memastikan keamanan warga negara kita. Informasi awal dari Polda Jabar sangat membantu mempercepat proses ini,” jelasnya.

Pada 10 Oktober, Konsul Jenderal RI di Guangzhou, Ben Perkasa Drajat, turut turun langsung untuk melakukan pertemuan dan negosiasi dengan keluarga suami Reni di Tiongkok. Upaya ini didampingi pejabat dari kantor urusan luar negeri Guangzhou, Fujian, dan tokoh daerah setempat.

Namun proses negosiasi dengan beberapa pihak berlangsung cukup sulit, terutama karena Reni secara hukum telah tercatat menikah menurut sistem pernikahan resmi Tiongkok.

“Negosiasinya cukup alot, karena secara resmi Reni memiliki buku nikah merah. Jadi menurut hukum Cina, ia adalah istri sah,” kata Indah.

Ia juga meluruskan sejumlah pemberitaan yang sempat berkembang di Indonesia.

“Reni tidak pernah diperlakukan dengan kekerasan atau menjadi budak seks. Ini penting diluruskan karena pemberitaan tersebut meresahkan masyarakat Guangzhou dan WNI di Tiongkok,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Indah kembali menyampaikan apresiasi besar kepada Polda Jabar atas sinergi lintas negara yang terjalin dalam penanganan ini.“Kami berterima kasih kepada Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang sigap, kooperatif, dan terus berkoordinasi dengan kami hingga Reni berhasil dipulangkan dengan selamat.” ucapnya.

Keberhasilan pemulangan Reni Rahmawati menjadi bukti nyata komitmen Polda Jabar dalam memberantas TPPO serta melindungi warga Jawa Barat hingga ke luar negeri. Kasus ini juga menegaskan bahwa kerja sama antara aparat penegak hukum Indonesia dan perwakilan RI di luar negeri mampu menghasilkan penyelamatan WNI secara cepat dan efektif.

IMG-20251119-WA0043

Operasi Zebra Toba 2025 Hari Kedua: Intensitas Edukasi dan Pengawasan Lalu Lintas di Sumut Semakin Ditingkatkan

MEDAN || jejakindonesia.id — Memasuki hari kedua pelaksanaan Operasi Zebra Toba 2025 pada Selasa, 18 November 2025, jajaran Polda Sumatera Utara kembali menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Sumut.

Pelaksanaan operasi berjalan aman, tertib, dan terkendali, dengan pola kegiatan yang semakin intensif di berbagai lini, mulai dari preemtif, preventif, hingga penegakan hukum.

Pada hari kedua ini, kegiatan preemtif berlangsung lebih masif dibanding hari sebelumnya. Personel Ditlantas dan Satlantas jajaran kembali turun ke lapangan untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Giat sambang kepada komunitas kendaraan roda dua dan roda empat tercatat sebanyak 73 kegiatan, sementara sosialisasi tertib berlalu lintas di sekolah dan kampus meningkat menjadi 53 kegiatan. Selain itu, edukasi ke perusahaan dan pabrik terkait imbauan keselamatan berkendara juga intens dilakukan dengan 30 kegiatan.

Upaya penyebaran informasi keselamatan lalu lintas melalui media berjalan sangat aktif. Publikasi melalui media cetak mencapai 59 kali, media elektronik 135 kali, dan penyampaian pesan melalui media sosial melonjak hingga 1.696 kali. Sosialisasi di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran pun dilakukan sebanyak 355 kegiatan.

Dukungan fisik berupa pemasangan spanduk, pembagian leaflet dan stiker, serta pemasangan billboard turut membantu memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat.

Pada aspek preventif, Polda Sumut juga melakukan peningkatan signifikan. Koordinasi dengan berbagai instansi dalam melaksanakan ramp check pengemudi bus dan truk tercatat 22 kegiatan. Pengecekan kelengkapan kendaraan di sekolah, kampus, dan perusahaan dilakukan sebanyak 26 kegiatan.

Personel juga ditempatkan pada lokasi rawan pelanggaran sebanyak 472 kali, disertai peningkatan patroli yang mencapai 572 kegiatan, serta Turjawali yang berjalan 1.127 kegiatan di seluruh wilayah.

Sementara itu, penegakan hukum pada hari kedua tetap mengedepankan pendekatan humanis dan teknologi ETLE. Tercatat 60 kasus pelanggaran melalui ETLE statis dan 55 kasus melalui ETLE mobile. Tidak ada tilang manual yang diterapkan, sedangkan teguran kepada pelanggar meningkat signifikan mencapai 1.142 teguran. Total penindakan hari kedua berjumlah 1.257 kasus.

Secara keseluruhan, pelaksanaan hari kedua Operasi Zebra Toba 2025 berjalan lancar. Seluruh personel yang terlibat bekerja sesuai tugas pokok operasi, menerapkan komunikasi efektif, dan menjaga etika bertugas di lapangan demi menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

Dir Lantas Polda Sumut sebagai Kaopsda Operasi Zebra Toba 2025, Kombes Pol Firman Darmansyah, S.I.K., menyampaikan bahwa peningkatan intensitas kegiatan merupakan bentuk keseriusan Polda Sumut dalam memberikan pelayanan terbaik di bidang lalu lintas.

"Hari kedua operasi menunjukkan pola kegiatan yang semakin meningkat, baik dari sisi edukasi, pencegahan, maupun penindakan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan kehadiran polisi lalu lintas yang humanis, profesional, dan konsisten dalam menjaga keselamatan di jalan raya," ujarnya.

"Kami mengajak masyarakat untuk terus mendukung operasi ini demi terciptanya Kamseltibcarlantas yang aman dan berkelanjutan di Sumatera Utara," tutup Kombes Pol Firman.

IMG-20251119-WA0034

Jelang Nataru, Satlantas Pasuruan ‘Sidak’ Jeep Wisata Bromo

PASURUAN || jejakindonesia.id – Satuan Lalu Lintas Polres Pasuruan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan melakukan pemeriksaan kelayakan (rampcheck) terhadap puluhan kendaraan jeep wisata di Rest Area Kecamatan Tosari, Selasa (18/11/2025).

Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan keselamatan wisatawan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), saat jalur wisata Bromo–Tosari diprediksi mengalami lonjakan pengunjung.

Sebanyak 35 unit jeep milik komunitas Jeep Bran Kulon, Desa Tosari, dicek satu per satu. Pemeriksaan meliputi kondisi mesin, sistem pengereman, lampu, ban, hingga kelengkapan standar pengamanan bagi penumpang.

Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Derie Fradesca, S.T.K., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa rampcheck tidak hanya berfokus pada kendaraan, tetapi juga pada kesiapan administrasi para pengemudinya.

“Selain kondisi kendaraan, kami juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti SIM dan STNK. Ini penting untuk memastikan profesionalitas driver dalam melayani wisatawan, baik domestik maupun mancanegara,” jelasnya.

Derie menegaskan bahwa rampcheck ini merupakan bagian dari upaya pencegahan kecelakaan di jalur wisata pegunungan yang rawan terjadi kepadatan, terutama saat libur panjang.

“Menjelang Nataru, kami bersama Dishub memastikan seluruh kendaraan benar-benar layak beroperasi. Harapannya, wisatawan dapat berwisata dengan aman dan nyaman,” tambahnya.

Kegiatan yang melibatkan personel Satlantas Polres Pasuruan dan Dinas Perhubungan ini berlangsung tertib dan tanpa kendala.

IMG-20251119-WA0032

Sat Reskrim Polres Pasuruan Sosialisasikan Pesantren Ramah Anak di Ponpes

PASURUAN || jejakindonesia.id — Satreskrim Polres Pasuruan melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pesantren Ramah Anak di Pondok Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bangil, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polres Pasuruan terhadap terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dan lingkungan pesantren yang aman bagi para santri.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri oleh Kepala UPTD PPA, M Hidayatu Laili; Psikolog Klinis dan Forensik Konsultan PPA Jawa Timur, Riza Wahyuni; Kasubnit PPA Polres Pasuruan, Aiptu M. Nidhom; serta jajaran anggota PPA, UPTD PPA, Dinas P3AP2KB, para ustad–ustadzah, dan ratusan santri Ponpes PERSIS.

Dalam pelaksanaannya, jajaran Satreskrim memberikan materi mengenai pencegahan perundungan (bullying) kepada 130 santri putra dan 250 santri putri. Edukasi ini difokuskan pada pengenalan bentuk-bentuk perundungan, dampak psikologis, serta langkah-langkah pencegahannya di lingkungan pesantren.

Kapolres Pasuruan AKBP Jazuli Dani Iriawan mengatakan bahwa Polres Pasuruan berkomitmen menciptakan ruang pendidikan yang aman untuk seluruh anak.

“Pesantren harus menjadi tempat yang nyaman bagi santri. Tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apa pun. Kami hadir untuk memastikan edukasi tentang pencegahan perundungan sampai kepada para santri,” ujarnya.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan AKP Adimas Firmansyah menegaskan bahwa pihaknya siap mendampingi pesantren dalam upaya menciptakan lingkungan ramah anak.“Kami memberikan pemahaman kepada para santri agar berani bersuara dan tidak ragu melapor bila mengalami atau melihat perundungan. Pencegahan harus dimulai dari kesadaran bersama,” katanya.

Kegiatan berlangsung aman dan kondusif, serta mendapat respons positif dari seluruh peserta. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan pesantren mampu memperkuat sistem perlindungan anak dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan bebas dari kekerasan.

IMG-20251119-WA0031

Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Masukan Masyarakat Sipil Terkait Penguatan Pengawasan dan Pembenahan Sistem

JAKARTA || jejakindonesia.id — Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada Selasa, 18 November 2025, di STIK-PTIK Lemdiklat Polri. Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menghimpun gagasan serta rekomendasi mengenai penguatan reformasi institusi kepolisian agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menyampaikan pentingnya penguatan sistem internal sebagai langkah mendukung profesionalitas Polri. “Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya. Ia juga menekankan relevansi penguatan Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal yang membantu memperkuat akuntabilitas institusi.

Dari Centra Initiative, Dr. Al Araf menilai bahwa penyempurnaan tata kelola menjadi elemen utama dalam memperkuat kinerja Polri di masa mendatang. “Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” ucapnya. Ia berharap sinergi antara Polri dan lembaga pengawas eksternal dapat terus diperkuat.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, turut menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu yang banyak dirasakan masyarakat. “Ada beberapa hal seperti penanganan laporan masyarakat, persoalan kedisiplinan, dan mekanisme pengawasan yang memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa masukan ini dimaksudkan untuk memperkaya proses reformasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, memberikan catatan terkait pentingnya penguatan sistem pembinaan personel. “Pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” jelasnya. Ia juga menekankan kembali peran community policing sebagai pendekatan yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, menyoroti perlunya perhatian lebih pada aspek yang mendukung inklusivitas dan modernisasi institusi. “Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi dapat tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Audiensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong Polri semakin profesional, transparan, dan adaptif. Berbagai masukan dari masyarakat sipil diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.

Terbaru

1786265685607

Owner PT Cahaya Pers Group, Mbah Semar, Ucapkan Selamat kepada Tiga Pengurus YCBH Raih Gelar Sarjana Hukum, Cepat Tempuh Profesi Advokat dan Hadir Membantu Masyarakat Mencari Keadilan

IMG-20260809-WA0040

Festival Raimuti 2026 Meriah, Final Dayung dan Perahu Mesin 15 PK : Satukan Semangat dan Kebersamaan

IMG-20260809-WA0039

Polsek Beringin Amankan 3 Orang Remaja Diduga Kawanan Geng Motor Bersenjata

IMG-20260809-WA0548-1080x608

Latihan Kesiapsiagaan Kogabwilhan II 2026 di Bali: Sinergi Lintas Sektor Diperkuat Hadapi Ancaman Bencana

1786255069682

Masyarakat Desak APH dan Pertamina Tindak Tegas Dugaan Penyalahgunaan Pertalite di SPBU 54.681.19 Kranjingan

error: Content is protected !!