Peristiwa

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menekankan kepada seluruh jajarannya untuk senantiasa menjalankan tugas dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas.

Penekanan ini disampaikan secara langsung oleh Kalapas Banyuwangi saat memimpin rapat dinas dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Lapas setempat, Selasa (21/10).

Dalam arahan yang disampaikan, Wayan menegaskan bahwa setiap petugas wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan seluruh peraturan yang berlaku. Poin ini mencakup hal-hal mendasar, mulai dari ketepatan penggunaan pakaian dinas yang sesuai ketentuan hingga pelaksanaan tugas harian yang berpedoman pada aturan.

“Bangun komitmen untuk menghindari sekecil apapun bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wayan juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif dan tanpa kompromi dalam memerangi segala bentuk penyimpangan di dalam Lapas.

“Kita harus berperang aktif terhadap segala bentuk peredaran handphone ilegal, praktik pungutan liar (pungli), maupun peredaran narkoba. Ini adalah musuh kita bersama yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lembaga,” tegasnya.

Untuk mendukung optimalisasi kinerja, Wayan juga mengajak seluruh pegawai untuk terus membangun dan memperkuat sinergi, baik secara internal antar unit kerja di dalam lapas, maupun secara eksternal dengan instansi terkait dan masyarakat.

“Sinergi yang baik ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem kerja yang solid, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dapat berjalan dengan lebih efektif, lancar, dan mencapai tujuan yang diharapkan,” ungkapnya.

Rapat penguatan ini merupakan wujud komitmen manajemen Lapas Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparaturnya, guna mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bermanfaat.

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi menggelar kick off Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (20/10/2025). Acara tersebut juga ditandai dengan pencanangan Pesantren Aman bersama dengan Kementerian PUPR.

“Pesantren memiliki karakteristik khas yang perlu dipertahankan. Seperti halnya senantiasa mengedepankan akhlakul karimah. Namun, pesantren juga harus mengadaptasi akan hal-hal positif. Seperti halnya ilmu arsitektur untuk memastikan pembangunan gedung pesantren aman,” ungkap Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Zulfa Mustofa yang memulai kick off tersebut.

Oleh karena itu, lanjut Zulfa, pesantren harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus mengembangkan diri. Namun, bukan berarti lantas tunduk pada hal baru yang kemudian mengubah karakter luhur pesantren.

Hal senada juga ditegaskan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Ia mengapresiasi peran pesantren yang telah banyak berkontribusi dalam pembangunan daerah. Khususnya dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

“Kami banyak berhutang budi dengan pesantren. Pesantren telah banyak berkontribusi, khususnya dalam mendidik masyarakat, menjaga akhlak dan budi pekerti masyarakat,” ungkap Ipuk.

Ipuk juga menegaskan jika Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berusaha untuk terus hadir dalam mengembangkan pesantren. Meskipun terjadi menurunnya ruang fiskal, pemerintah akan terus berupaya memberikan sentuhan pada pesantren.

“Tentu saja, tetap akan mengedepankan asas proporsionalitas dan skala prioritas. Jadi, tidak secara keseluruhan pesantren bisa diberikan hibah pembangunan, misalnya. Namun, akan terus ada program pembinaan dan pengembangan yang bisa diakses semua pesantren,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi menegaskan jika HSN 2025 ini diisi dengan berbagai kegiatan hingga puncaknya pada 22 Oktober mendatang. Salah satunya pencanangan pesantren aman dengan mengedepankan konstruksi bangunan yang sesuai dengan standard.

“Kami mengajak para pengasuh pesantren untuk mendengar paparan dari Kementerian Pekerjaan Umum guna mengetahui standard yang benar dan aturan yang semestinya dalan mendirikan pesantren,” terangnya.

Dalam simposium tersebut, menghadirkan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur, Dinas PU Cipta Karya Banyuwangi dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Simposium tersebut tidak hanya mensosialisasikan aturan. Namun, juga membuka ruang konsultatif dan pendampingan pembangunan pesantren.

“Saya kira ini forum yang penting untuk menyatukan pemahaman. Sehingga nantinya bisa dihasilkan sesuatu yang terbaik, baik bagi pesantren maupun bagi pemerintah yang berupaya hadir mendampingi pesantren,” tegas Pengasuh PP. Adz-Dzikra, Tukangkayu, Banyuwangi KH. Ir. Achmad Wahyudi.

Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Banyuwangi. Seperti PP. Darussalam, Kalibaru; PP. Darul Magfur, Srono; PP. Al-Kalam, Blimbingsari; PP. Mambaul Ulum, Muncar; PP. Darul Ridwan, Songgon dan sejumlah pesantren lainnya.

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id – Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menghadiri rakor Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Hukum yang digelar Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banyuwangi di el Hotel, Senin (20/10/2025). Dalam kesempatan itu, Mujiono berpesan agar Bawaslu semakin responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Ketua Bawaslu Provinsi jatim A. Warits. Acara diikuti sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi mahasiswa.

Mujiono menyampaikan, pemilu merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi yang berdaulat. Bawaslu, memegang peran strategis, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pilar utama yang menjamin tegaknya keadilan Pemilu.

“Penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi kebutuhan mendesak, agar mampu bekerja lebih profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat,” ungkapnya.

Salah satunya, penguatan kelembagaan di sektor pelayanan informasi hukum. Ini diperlukan agar Bawaslu bisa semakin responsif terhadap kebutuhan informasi publik dan dinamika pengawasan pemilu.

“Bawaslu harus bisa menjamin keterbukaan informasi publik. Ingat, harapan masyarakat saat ini semakin tinggi, termasuk harapan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mujiono juga menekankan pentingnya sinergi antara Bawaslu dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, pemerintahan desa, serta seluruh pihak terkait. Dengan demikian, seluruh tahapan pemilu maupun pilkada dapat berjalan dengan baik, kondusif, dan sesuai aturan yang berlaku.

“Forum ini mari kita jadikan sebagai ruang untuk memperkuat komitmen bersama menjaga integritas penyelenggaraan pemilu di Banyuwangi,” tegasnya.

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menjelaskan, rakor penguatan kelembagaan pelayanan informasi hukum kali ini, bertujuan untuk menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2029 yang lebih baik.

Berbagai perubahan produk hukum harus bisa disampaikan secara luas kepada masyarakat secara transparan dan mudah. Salah satunya, lewat penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sehingga masyarakat bisa mengakses informasi hukum dengan cepat dan akurat.

“Keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan sistem demokrasi dan kontrol rakyat atas pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua bawaslu Banyuwangi Andrianus Yansen Pale menjelaskan, untuk memudahkan warga mengakses informasi hukum, Bawaslu akan berkolaborasi dengan Pemkab Banyuwangi terkait PPID dan JDIH.

Pemkab Banyuwangi telah beberapa kali meraih penghargaan JDIH Award Nasional dari Kementerian Hukum RI. JDIH menjadi referensi utama dalam memudahkan masyarakat mendapatkan informasi hukum, konsultasi hukum, serta meningkatkan literasi dan kepatuhan hukum di Banyuwangi.

“Kesuksesan Pemkab mengelola JDIH akan kami contoh untuk diterapkan di lembaga kami. Dalam waktu dekat kolaborasi ini akan segera kami realisasikan dengan MoU. Ini sebagai persiapan agar pemilu mendatang bisa berjalan lebih transparan, sukses dan lancar,” ujarnya. (*)

BANYUWANGI || jejakindonesia.id — Real Estate Indonesia (REI) Banyuwangi terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Bentuk dukungan tersebut terlihat dalam akad massal KPR subsidi yang digelar bersama Bank BTN dan disaksikan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Minggu (19/10/2025), di kawasan Car Free Day Jalan A. Yani.

Sebanyak 37 penerima KPR bersubsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melakukan akad secara serentak. Acara ini menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang di bawah naungan REI untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat.

“Program MBR ini adalah program Bapak Presiden. Maka kita perlu dukung dan berkolaborasi agar bisa menyukseskan kegiatan ini,” ujar Bupati Ipuk.

Ketua DPD REI Jatim Komisariat Banyuwangi, Rindar Suhardiansyah, menyampaikan bahwa sektor properti di Banyuwangi tumbuh pesat dan berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah.

“Program KPR bersubsidi ini sangat membantu masyarakat. Bunganya hanya lima persen dengan kuota nasional lebih dari 200 ribu unit. REI siap terus mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat di Banyuwangi,” tegas Rindar.

Menurutnya, REI Banyuwangi akan terus memperkuat kolaborasi dengan perbankan dan pemerintah daerah agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah dengan cicilan ringan dan proses yang sederhana.

Branch Manager Bank BTN Banyuwangi, Ginanjar Fahmi Pratama, menuturkan bahwa sepanjang tahun 2025 BTN telah menyalurkan 800 unit KPR FLPP di Banyuwangi dan menargetkan lebih dari 1.000 unit hingga akhir tahun.

“Sebagai penyalur utama KPR subsidi, BTN berkomitmen terus melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi dengan REI menjadi kunci keberhasilan mencapai target nasional,” ujarnya.

Salah satu penerima program, Bimantara (29), warga Kelurahan Panderejo, mengaku bersyukur telah menyelesaikan akad rumah di komplek Cemara Sari Residence.

“Prosesnya cepat, tidak rumit, dan cicilannya terjangkau, sekitar satu jutaan per bulan. Program ini membantu kami mewujudkan impian memiliki rumah sendiri,” ucapnya.

Kolaborasi antara REI Banyuwangi, Bank BTN, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi bukti nyata bahwa percepatan pembangunan rumah rakyat dapat terwujud melalui sinergi yang solid.

“Kami optimistis dapat berkontribusi langsung terhadap program nasional tiga juta rumah. Banyuwangi siap menjadi daerah percontohan dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” tutup Rindar Suhardiansyah. (*)

SUMATERA UTARA || jejakindonesia.id – PTPN I Regional 1 mencadangkan lahan seluas 500 hektare di wilayah Sumatera Utara guna menghidupkan kembali industri tembakau legendaris asal Deli Serdang yang sempat berjaya di pasar internasional.

Infrastruktur dan Pabrik Modern Disiapkan untuk Cerutu Deli

Saat ditemui diruang kerjanya Sabtu (18/10) Manajer Tembakau PTPN I Regional 1, Henri Tua Hutabarat, menyampaikan bahwa tembakau Deli pernah dikenal luas hingga ke bursa lelang Bremer Tabakborse di Jerman pada era 1950-an, .

“Kami sedang menyiapkan dan mencadangkan lahan seluas 500 hektare untuk mengembalikan reputasi tembakau Deli yang dulu sangat prestisius itu. Kami juga sedang membangun infrastruktur dan berbagai kebutuhan agar kejayaan tembakau Deli ini bangkit kembali. Kami investasi cukup besar di sektor hulu dan hilir,” ungkapnya.

Langkah strategis ini telah melalui kajian menyeluruh dan mendapatkan dukungan dari PTPN III Holding selaku pemegang saham utama.

Selain fokus pada budidaya tembakau, investasi juga diarahkan untuk pembangunan pabrik dan gudang cerutu Deli dengan fasilitas modern.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi serta kualitas produk dari hulu hingga hilir, agar dapat memenuhi standar mutu internasional.

“Dengan fasilitas yang memadai, modern, dan memenuhi kaidah standar proses dan standar mutu produk, kami yakin dapat menghasilkan cerutu berkualitas tinggi yang siap bersaing di pasar internasional,” ujarnya.

Pasar Ekspor Menjanjikan, Keuntungan Diproyeksi Signifikan

Henri menjelaskan bahwa peluang ekspor untuk produk tembakau Deli terbuka lebar, terutama ke Eropa, Skandinavia, Amerika, dan Asia.
Kajian internal menunjukkan permintaan dari calon pembeli besar di wilayah tersebut cukup menjanjikan, bahkan beberapa di antaranya telah menyatakan komitmen pembelian.

“Kalau pasar, dominan ke pasar ekspor. Calon pembeli di beberapa negara Eropa, kawasan Skandinavia, Amerika, dan Asia lainnya menyatakan komitmennya. Maka, kami sangat optimistis dengan investasi baru ini, segera bisa memenuhi permintaan buyer yang antusias menyambut produk kami,” tegas Henri.

Simulasi perhitungan margin menunjukkan potensi keuntungan yang signifikan.

Harga jual daun tembakau Deli dengan perlakuan khusus bisa mencapai 80,20 euro per kilogram atau sekitar Rp1,5 juta, sementara biaya produksinya hanya berkisar antara Rp700.000 hingga Rp800.000 per kilogram.

Produksi tembakau per hektare ditaksir sebesar 700 kilogram, dan dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat dengan penggunaan varietas unggul serta teknik pertanian modern.

Henri menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan tembakau Deli sebagai komoditas unggulan ekspor nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk alokasi lahan strategis dan investasi besar untuk mendukung seluruh rantai produksi, termasuk pembangunan infrastruktur penunjangnya jelas Henri mengakhiri. *(RI-1)*