Peristiwa

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Kabupaten Banyuwangi kembali menambah deretan event kreatifnya lewat Festival Musik Perkusi. Untuk pertama kalinya, festival ini digelar sebagai ajang pelestarian sekaligus inovasi kreativitas terhadap musik tradisional khas Bumi Blambangan yang dikenal dengan ritme cepat dan hentakan energik.

Musik perkusi Banyuwangi memiliki kekhasan tersendiri. Setiap pukulan menghadirkan semangat khas masyarakat pesisir yang dinamis. Ritmenya cepat, berpadu dengan hentakan alat musik tradisional seperti kendang, jimbe, rebana, dan gong kecil yang menghasilkan komposisi unik nan memikat.

Sebanyak empat grup perkusi tampil memeriahkan acara. Tiga di antaranya berasal dari Banyuwangi, yaitu Damar Art, Munsing (Musik Nada Using), dan JEB (Jiwa Etnik Banyuwangi). Ketiga grup lokal itu dimotori seniman muda jebolan kampus seni yang memadukan musik etnik Banyuwangi dengan unsur musik modern tanpa kehilangan identitas tradisi.

Irama perkusi yang selama ini identik dengan kesenian tradisi daerah seperti gandrung dan hadrah, disajikan dalam format baru yang lebih segar dan kekinian tanpa meninggalkan akar budayanya.

Seperti Damar Art, mereka tampil bersama penyanyi kondang asal Banyuwangi Vita Alvia. Membawakan salah satu karya berjudul “Bunga Bangsa” yang terinspirasi dari kekayaan alam dan budaya Banyuwangi yang dijuluki miniatur Nusantara.

Festival ini juga menghadirkan tamu spesial, Ethno Ensemble dari Solo, beranggotakan mahasiswa dan alumni ISI Surakarta jurusan etnomusikologi yang berkolaborasi dengan mahasiswa ISI Banyuwangi.

“Lewat festival ini, kami ingin membuka ruang kolaborasi agar musisi muda Banyuwangi dapat berinteraksi dengan seniman dari luar daerah dan memperluas pengalaman mereka,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Bupati Ipuk menyatakan Banyuwangi selalu berupaya menjaga tradisi, namun dengan kemasan yang relevan bagi generasi muda.

“Lewat festival perkusi ini Banyuwangi menegaskan diri sebagai daerah yang tidak hanya kaya budaya, namun juga kreatif dalam mengolahnya menjadi daya tarik wisata dan kebanggaan daerah,” kata Ipuk.

Kelompok musik perkusi Ethno Ensemble dari Solo mengaku, tampil dalam ajang Banyuwangi Percussion Festival menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi mereka.

Mereka menampilkan komposisi musik perkusi yang memadukan pola ritme janger khas Banyuwangi dengan sentuhan musik modern seperti rock dan genre kontemporer.

Koordinator Ethno Ensemble Solo, Bondan, menilai Banyuwangi sangat pantas memiliki festival perkusi, karena daerah ini memiliki tradisi musik ritmis yang kuat, seperti kuntulan dan gamelan Banyuwangi, yang telah menginspirasi banyak musisi, termasuk dirinya dan rekan-rekannya di Solo.

“Kami sangat bangga sekali tampil di Banyuwangi. Bicara tentang perkusi, yang paling menyita perhatian dunia dan Indonesia adalah Banyuwangi. 24 tahun kami berdiri, yang pertama kami pelajari adalah Kuntulan. Dan sampai sekarang belum bisa,” kata Bondan.

Festival ini tak hanya menarik masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara. Salah satunya Paul, turis asal Jerman yang datang bersama dua rekan senegaranya. Mereka sebelumnya telah mendaki Gunung Ijen dan menikmati pesona blue fire disana.

“Malam ini saya menyaksikan atraksi seni di Banyuwangi. Musiknya sangat menarik, budaya yang luar biasa. Kami sangat menikmatinya. Saya akan merekomendasikan teman-teman saya untuk datang ke Banyuwangi,” tutur Paul. (*)

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Memasuki tahun ke-13, pagelaran kolosal Gandrung Sewu kian memukau. Menghadirkan 1.400 penari dengan tema “Selendang Sang Gandrung”, penampilan ribuan penari dengan koreografi gerakan yang anggun dan harmonis memukau ribuan penonton yang memadati Pantai Marina Boom, Sabtu (25/10/2025).

Diselingi aksi teatrikal yang mengisahkan perjuangan menjadi seorang Gandrung yang dibawakan penari menambah sakral dan magis pertunjukkan.

“Ini pertunjukkan yang sangat luar biasa, penarinya sangat banyak. Mereka menari dengan kompak dan sangat indah,” ujar Tara wisatawan asal Inggris, Tara, yang terkesan penampilan Gandrung Sewu.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan Gandrung Sewu bukan sekadar festival, namun sebuah pesan tentang keindahan yang lahir dari kolaborasi dan kebersamaan.

“Tahun ini, Festival Gandrung Sewu mengusung tema “Selendang Sang Gandrung”. Selendang bukan
sekadar kain. Dalam setiap ayunan selendang, tersimpan filosofi hidup adalah tarian kolaborasi, yang saling menggerakkan, hingga tercipta harmoni yang indah hingga menciptakan berbagai peluang untuk kemajuan,” kata Ipuk.

Gandrung Sewu kali ini diikuti oleh 1400 penari yang terdiri 1.100 penari berasal dari Banyuwangi termasuk para Kepala Desa yang ikut tampil sebagai Paju Gandrung, ditambah 200 para penari diaspora dari Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Probolinggo, Situbondo, Malang, Jakarta, Sumsel, Sulawesi Selatan hingga Papua dan Amerika.

Gandrung dari berbagai usia, mulai 4 tahun hingga mahasiswa membawakan koreografi yang apik. Mengenakan pakaian dan selendang merah, mereka menampilkan berbagai formasi. Mulai dari bunga, GS 2025, hingga formasi apik lainnya.

TAmpak pula gandrung cilik usia 4 tahun menari dengan ceria memadukan gerakan tari Gandrung dengan gerakan velocity yang lagi nge-trend. Membuat para penonton sontak memanggil mereka “Gandrung Velocity”.

“Ini bukti semangat sinergi dan kolaborasi untuk menjaga warisan budaya dengan cara kontemporer. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan atas semua yang berpartisipasi,” ujar Ipuk.

Suasana haru dan bahagia menyeruak saat para penari menyelesaikan pertunjukan Gandrung Sewu. Kerja keras menjalani latihan selama tiga bulan terbayar dengan meriahnya sambutan ribuan penonton.

“Alhamdulillah pertunjukannya selesai. Kami terharu dan bahagia karena kerja keras dan kebersamaan selama menjalani bersama teman teman mendapatkan sambutan yang meriah,” kata Diaz, salah satu penari yang merupakan mahasiswi semester pertama Kampus ISI Banyuwangi.

Gandrung Sewu kali ini dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rini Widianti, Asdep Pemasaran Pariwisata Nusantara Erwita Dianti, Pimpinan Pemeriksa Keuangan VII BPK RI Slamet Edy Purnomo, Kepala BKSDN Yusharto Hontoyungo, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid. Juga dihadiri perwakilan Kementrian dan lembaga di antaranya LKPP RI, Kemendes RI, Kemen PU, Kementan, Kemendikbuddasmen, Kemenkop, Kemendagri dan lainnya. (*)

JAKARTA || jejakindonesia.id – Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi langkah pengungkapan total 38.943 kasus peredaran narkoba yang dilakukan Polri di sepanjang Januari hingga Oktober 2025.

Mahfud menilai dengan total barang bukti mencapai 197,71 ton narkoba yang disita, capaian tersebut memang patut dibanggakan. Hal ini, kata dia, juga sesuai dengan intruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan narkotika yang tertuang dalam Asta Cita.

“Prinsipnya setiap keberhasilan tugas dalam perang melawan narkoba harus dispresiasi,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/10).

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga mengingatkan agar Polri dapat terus menjaga kedisiplinan dan keseriusan dalam penenanganan kasus-kasus narkotika.

Ia juga meminta agar pengawasan diinternal kepolisian dapat terus diperkuat sehingga tidak ada lagi kasus peredaran narkotika yang justru melibatkan anggota.

“Terus perkuat keseriusan dan kedisiplinan Polri dalam menangani kasus narkoba ini. Harus juga dijaga pengendalian di dalam tubuh Polri,” tuturnya.

Mahfud juga berharap pengungkapan kasus narkotika dapat terus dilakukan dan tidak ada kebocoran operasi yang disebabkan oleh ulah oknum anggota.

“Yang terpenting harus juga dijaga jangan sampai terjadi kebocoran, misalnya kasus yang gagal diungkap atau hilangnya barang bukti karena kolusi yang melibatkan aparat,” pungkasnya.

Sebelumnya, sepanjang Januari hingga Oktober 2025, Polri berhasil menyita 197,71 ton barang haram berbagai jenis dan menangkap lebih dari 51 ribu pelaku di seluruh Indonesia.

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menyebut hasil ini sebagai bentuk nyata komitmen Polri menjalankan amanat Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo-Gibran, yaitu memberantas narkoba hingga ke akar.

“Pemberantasan dan pencegahan narkoba harus dilakukan terus-menerus. Pak Kapolri sudah menegaskan, perang melawan narkoba dari hulu ke hilir tidak boleh berhenti,” kata Syahar dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (22/10).

JAKARTA || jejakindonesia.id – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkolaborasi memperkuat penerapan kebijakan daerah berbasis bukti dan inovasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola kebijakan publik di seluruh Indonesia. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diintegrasikan dengan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Inisiatif ini menandai babak baru reformasi birokrasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy), sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menilai peningkatan kualitas kebijakan dan inovasi daerah merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. “Inovasi tidak akan berumur panjang tanpa kebijakan yang berkualitas, dan kebijakan akan kehilangan relevansinya tanpa inovasi yang hidup. Karena itu, sinergi antara IKK dan IID menjadi kunci reformasi kebijakan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusharto menegaskan pemerintah daerah (Pemda) harus berani meninggalkan pendekatan kebijakan intuitif dan beralih ke kebijakan berbasis bukti. “Kita harus memastikan setiap kebijakan lahir dari diagnosis yang tepat, bukan dari tekanan politik atau rutinitas administratif. Setiap keputusan publik harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis,” tegasnya.

Data BSKDN menunjukkan jumlah inovasi daerah meningkat tajam dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, dengan partisipasi 531 Pemda. Namun, masih terdapat 15 kabupaten yang belum menyampaikan laporan inovasi sejak 2023, seperti Puncak Jaya, Tambrauw, dan Maybrat.

Adapun daerah dengan capaian tertinggi Indeks Inovasi Daerah 2024 antara lain Kabupaten Banyuwangi (98,86), Kota Surabaya (94,17), dan Kabupaten Situbondo (94,13). Sementara itu, Kabupaten Pandeglang (4,30) berada di posisi terendah.

Dari sisi kualitas kebijakan, 546 Pemda telah terdaftar dalam sistem IKK dan 333 di antaranya telah menyelesaikan proses self-assessment. Target nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah 85 persen instansi pemerintah memperoleh nilai minimal “Baik” pada tahun 2029, naik signifikan dari 30 persen pada 2025.

Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan SDM dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri BSKDN David Yama menekankan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi. “Rekan-rekan di daerah jangan menjadi gambler dalam membuat kebijakan. Semua keputusan publik harus berdasarkan riset dan bukti. Ini adalah fondasi pemerintahan yang efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN Agus Sudrajat menegaskan pengukuran IKK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengukur kemampuan lembaga pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin mengubah cara berpikir para perancang kebijakan, dari sekadar menulis naskah menjadi merancang perubahan. Kebijakan yang baik harus berbasis data, diuji secara ilmiah, dan memberi manfaat konkret bagi publik,” tegas Agus.

Agus mengatakan LAN berkomitmen memperkuat kapasitas aparatur negara, peneliti, dan analis kebijakan agar memiliki kemampuan analitis yang kuat dan berorientasi pada hasil. “Kita ingin setiap instansi pemerintah memiliki ekosistem kebijakan yang sehat, di mana perencana, peneliti, dan analis bekerja dalam satu siklus pembelajaran yang terus berkembang,” tambahnya.

Agus menilai IKK bukan alat menghukum, melainkan instrumen pembelajaran dan akuntabilitas publik. Hasil pengukuran akan menjadi cermin untuk menilai posisi kebijakan saat ini dan kompas untuk menuntun arah perbaikan yang lebih sistematis.

Agus menutup paparannya dengan penegasan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik merupakan fondasi pencapaian Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045. “Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran prosedur. Ia harus melahirkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan, memperkuat keadilan sosial, dan memastikan pemerintahan bekerja efektif untuk rakyat,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || jejakindonesia.id – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya penguatan inovasi dan kerja sama antarwilayah metropolitan dalam mempercepat pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Diseminasi Draf Kajian dan Fasilitasi Kerja Sama dalam Rangka Replikasi Inovasi Daerah di Best Western Mangga Dua Hotel, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dalam sambutannya, Yusharto menjelaskan bahwa meningkatnya urbanisasi di Indonesia membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi pemerintah. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat urbanisasi nasional diperkirakan mencapai 60 persen pada 2025 dan terus naik hingga 72,9 persen pada 2045. Bahkan, beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Timur tingkat urbanisasinya diperkirakan mencapai di atas 80 persen.

“Kondisi ini tentu membawa tantangan besar bagi pemerintah dalam pemerataan penduduk, penyediaan infrastruktur dasar, serta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di seluruh wilayah,” ujar Yusharto.

Yusharto mencatat beberapa persoalan akibat tingginya urbanisasi seperti sampah dan kemacetan. Beberapa daerah seperti Kota Surabaya berupaya menangani kemacetan dengan menambah koridor Trans Jawa Timur. “Ini barangkali menjadi salah satu jenis inovasi yang bisa ditawarkan kepada daerah-daerah lain,” ujarnya.

Ia mengutip laporan Bank Dunia berjudul Time to ACT: Realizing Indonesia’s Urban Potential yang menyoroti bahwa urbanisasi di Indonesia memang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun belum dimanfaatkan secara optimal dibandingkan negara lain di Asia Timur dan Pasifik. Karena itu, Yusharto menekankan perlunya langkah strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dan memastikan pembangunan kota yang inklusif serta berkelanjutan.

“Diperlukan langkah cepat dan strategis untuk memperkuat kapasitas institusi daerah, memperbaiki mekanisme pembiayaan, meningkatkan koordinasi antarlembaga, serta memastikan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, pemerintah kini mendorong pengembangan kota cerdas berbasis teknologi dan inovasi. Upaya ini juga mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu meningkatkan kontribusi wilayah metropolitan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari 44,13 persen pada 2022 menjadi 45,60 persen pada 2029.

Selain itu, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P), pemerintah menegaskan pentingnya perencanaan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Perencanaan ini mencakup penguatan kelembagaan, penyediaan layanan dasar yang berkualitas, pemanfaatan teknologi digital, hingga penerapan skema pembiayaan inovatif,” jelas Yusharto.

Lebih lanjut, ia menyinggung Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 sebagai dasar penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah. Menurutnya, inovasi bukan hanya soal teknologi, melainkan juga cara baru dalam melayani masyarakat dan memecahkan persoalan publik. Berdasarkan Laporan Indeks Inovasi Daerah 2024, tercatat 31.719 inovasi daerah, meningkat 11 persen dibanding tahun sebelumnya.

Ia berharap kegiatan diseminasi ini dapat memperkuat sinergi antardaerah dan membangun ekosistem inovasi nasional yang tangguh. “Sehingga penerapan Pilot Project di wilayah metropolitan dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pembicara dari beberapa daerah. Salah satunya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Nina Anggraeni. Ia menjelaskan berbagai inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, salah satunya aplikasi Sibasam (Sistem Informasi Bank Sampah). Sebagai kota metropolitan, sampah menjadi salah satu persoalan serius di Surabaya. Karena itu, Pemkot Surabaya berupaya menangani sampah melalui aplikasi Sibasam.

“Di mana partisipasi aktif dari bank sampah atau masyarakat ini menjadi hulu untuk penanganan sampah yang ada di masyarakat,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri