Pemerintahan

PASURUAN || Jejak-indonesia.id – Pemerintah Kota Pasuruan kembali menyelenggarakan Konsultasi Publik II, tahap krusial dalam rangka penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pasuruan Tahun 2021–2041 beserta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kegiatan yang berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026 ini membuka ruang luas bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan demi arah penataan wilayah yang lebih terarah dan berkelanjutan selama dua puluh tahun ke depan.

Sebelumnya, kerangka penataan ruang Kota Pasuruan telah tertuang dalam RDTR Tahun 2021–2041 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2021. Sesuai ketentuan perundang-undangan, dokumen ini wajib ditinjau ulang setiap lima tahun guna menjamin kesesuaiannya dengan dinamika perkembangan wilayah serta tuntutan kebutuhan pembangunan yang terus berubah.

Forum konsultasi kali ini dihadiri oleh sekitar 99 peserta yang mewakili berbagai elemen: anggota DPRD Kota Pasuruan, akademisi dari perguruan tinggi, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, satuan kerja perangkat daerah terkait, Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, pelaku usaha, asosiasi tenaga perencana, hingga tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Dalam sambutan pembukanya, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan bahwa kegiatan ini adalah perwujudan nyata komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola penataan ruang yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi seluas-luasnya masyarakat.

“Konsultasi publik ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian penyempurnaan revisi RDTR dan penyusunan KLHS. Melalui forum ini, kami berikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, gagasan cemerlang, maupun saran yang membangun terkait berbagai isu strategis pembangunan di Kota Pasuruan,” ujarnya.

Berbagai isu lintas sektor menjadi fokus pembahasan, mulai dari pengembangan infrastruktur, perlindungan lingkungan hidup, sistem transportasi perkotaan, hingga keseimbangan nilai sosial dan budaya. Seluruh masukan yang diterima nantinya akan dikaji secara mendalam sebagai bahan penyempurnaan dokumen, agar mampu menjawab tantangan dan harapan pembangunan di masa mendatang.

Adi Wibowo menambahkan bahwa setiap aktivitas kehidupan masyarakat tak lepas dari pemanfaatan ruang—baik di daratan, perairan, wilayah udara, maupun di dalam perut bumi. Di sisi lain, ketersediaan ruang bersifat terbatas, sementara pertumbuhan penduduk serta dinamika aktivitas pembangunan terus mendorong kebutuhan yang semakin besar. Ketimpangan ini, lanjutnya, memicu sejumlah persoalan lingkungan yang mulai dirasakan warga, seperti genangan air saat musim hujan, penurunan kualitas udara dan air, hingga kerusakan ekosistem.

“Persoalan-persoalan ini tidak cukup hanya disampaikan sebagai keluhan, melainkan harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang melalui penataan ruang yang tepat. Oleh karena itu, revisi RDTR dan KLHS menjadi instrumen yang sangat vital untuk mengarahkan setiap langkah pembangunan agar tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Lebih jauh, Wali Kota menegaskan bahwa penyusunan tata ruang bukan sekadar menjawab kebutuhan sesaat, melainkan menjadi pedoman utama bagi wajah Kota Pasuruan hingga dua dekade ke depan. Jika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan, maka RDTR berperan menjabarkan pengaturan pemanfaatan ruang secara lebih rinci, teknis, dan operasional.

Selain sebagai landasan pembangunan fisik dan sosial, RDTR juga menjadi pendorong utama iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Kota Pasuruan saat ini tengah bertransformasi dari wilayah yang berbasis agraris menjadi pusat jasa dan perdagangan, sehingga pengaturan dalam dokumen ini pun perlu disesuaikan dengan karakter dan potensi baru tersebut.

“Dengan adanya RDTR yang jelas dan terbuka, masyarakat maupun calon investor akan lebih mudah memahami ketentuan wilayah, serta memperlancar proses perizinan berusaha karena dapat diketahui secara pasti apakah suatu rencana kegiatan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan,” ungkapnya.

Secara teknis, RDTR juga berfungsi sebagai alat kendali agar pemanfaatan ruang berjalan tertib. Segala bentuk kegiatan—mulai dari pendirian usaha, bangunan komersial, hingga hunian—memerlukan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dokumen ini pun telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), sehingga informasi dan pelayanan perizinan dapat diakses secara cepat, mudah, dan tanpa hambatan jarak.

Di akhir sambutannya, Adi Wibowo berharap seluruh peserta dapat menyumbangkan pandangan yang berdasar dan konstruktif, agar revisi RDTR beserta KLHS nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, serta menjadi dasar yang kokoh dalam menata Kota Pasuruan menjadi wilayah yang nyaman, maju, dan lestari.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dijadwalkan akan melaksanakan dua agenda resmi pada Senin, 15 Juni 2026, yang melibatkan jajaran pejabat daerah hingga perangkat kecamatan dan desa di seluruh wilayah Banyuwangi.

Agenda pertama akan berlangsung pada pukul 08.30 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut merupakan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Banyuwangi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, Bupati Banyuwangi akan memberikan penjelasan resmi terkait tanggapan pemerintah daerah atas masukan dan catatan dari masing-masing fraksi DPRD. Seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi, mulai dari Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, hingga camat se-Kabupaten Banyuwangi, diimbau untuk hadir sesuai undangan resmi dengan ketentuan pakaian PDH khaki.

Sejumlah perangkat juga diminta menyiapkan dukungan teknis, termasuk tim penyusun materi sambutan dari Bappeda serta tim IT dari Diskominfo yang akan mulai bersiaga sejak pukul 08.00 WIB guna mendukung kelancaran kegiatan.

Selain itu, para camat di wilayah Banyuwangi, Glagah, Giri, dan Kalipuro juga diminta untuk mengoordinasikan kehadiran lurah dan kepala desa di wilayah masing-masing.

Agenda kedua dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.30 WIB di Masjid Babussalam Pemda Banyuwangi dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang akan diselenggarakan oleh Bupati Banyuwangi.

Kegiatan tersebut akan dihadiri seluruh jajaran perangkat daerah dengan ketentuan pakaian PDH khaki bersongkok. Seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta memastikan kehadiran pejabat struktural beserta sejumlah staf di masing-masing instansi. Sementara itu, Bagian Setda diminta mengoordinasikan kehadiran seluruh pegawai di lingkungan kerjanya.

Bappeda kembali ditugaskan menyiapkan materi sambutan, sementara Diskominfo akan menurunkan tim IT dan operator serta mendukung tayangan melalui TV plasma mulai pukul 13.30 WIB.

Khusus camat di wilayah Banyuwangi, Giri, Glagah, dan Kalipuro juga diminta mengoordinasikan kehadiran lurah di wilayah masing-masing. Kegiatan akan diawali dengan pelaksanaan salat Ashar berjamaah sebelum rangkaian acara dimulai.

Seluruh peserta juga diwajibkan melakukan presensi kehadiran melalui aplikasi Smart Kampung dengan fitur e-Meeting dan presensi lokasi sesuai ketentuan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari agenda resmi pemerintahan dan upaya penguatan koordinasi serta kebersamaan antar perangkat daerah.

PASURUAN || Jejak-indoneaia.id – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, secara resmi melantik 80 orang pejabat tinggi dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut berlangsung khidmat di Auditorium Mpu Sindok, Kompleks Kantor Bupati, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Shobih Asrori, Ketua DPRD Samsul Hidayat, serta Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko (8/6/2026).

Dari jumlah keseluruhan pejabat yang dilantik, rinciannya meliputi satu orang pejabat eselon II (jabatan tinggi pratama), 47 orang pejabat eselon III, dan 32 orang pejabat eselon IV. Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran struktur organisasi guna mendorong kinerja pemerintahan yang lebih dinamis dan profesional.

Untuk jabatan eselon II, dipercayakan kepada Eko Bagus Wicaksono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beliau kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Sementara itu, sejumlah pejabat eselon III juga mendapatkan penugasan baru, di mana sebelas di antaranya diangkat sebagai Camat. Di antaranya adalah Agus Hariyanto yang kini menjabat Camat Gondangwetan, Mokhamad Yasin sebagai Camat Lumbang, serta sejumlah nama lainnya yang ditempatkan di berbagai wilayah kecamatan guna memperkuat pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi Sutejo menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Saya yakin, bekal pengalaman dan dedikasi yang telah Saudara tunjukkan selama ini akan menjadi modal berharga dalam mengemban tugas yang lebih besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi menegaskan bahwa rotasi dan mutasi pejabat merupakan hal yang wajar dalam dunia birokrasi. Langkah ini disusun berdasarkan prinsip sistem merit, yang menempatkan kompetensi, kinerja, dan integritas sebagai landasan utama. Hal ini diharapkan dapat melahirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

(RED)