Pemerintahan

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Kabupaten Banyuwangi telah resmi ditunjuk pemerintah pusat menjadi lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional yang menjadi mandat dari Presiden Prabowo kepada Menteri Sosial dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk meningkatkan ketepatsasaran bantuan sosial.

“Tiga pesan kunci Presiden kepada kepada Menteri Sosial: Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran.” kata Andy Kurniawan, Tenaga Ahli Menteri Sosial.

Sejumlah persiapan dilakukan, salah satunya melatih ratusan agen perlinsos untuk dapat memahami penggunaan portal perlinsos. Digitalisasi Perlinsos dirancang dengan tujuan agar bansos lebih tepat sasaran dan lebih akurat. Dalam Portal Perlinsos masyarakat bisa mendaftar mandiri ke program ini baik melalui HP sendiri atau dibantu oleh gabungan Pendamping PKH dan TKSK yang tergabung dalam agen perlinsos.

“Sistem ini dirancang agar memudahkan masyarakat dalam mendaftar program bantuan sosial dan agen perlinsos dalam membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan pendampingan” kata Andy.

Agen Perlinsos yang tediri dari 167 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 25 tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK) dilatih intensif oleh tim Gugus Tugas KPTDP. Bimtek Training Of Trainer (TOT) tersebut dilakukan selama tiga hari di Banyuwangi (9 – 11 September 2025).

“Kita intensifkan pendampingan ke pendamping PKH, TKSK, tim Resolution Center Kab. Banyuwangi. Karena rencana pendaftaran untuk masyarakat Banyuwangi nanti di akhir September. Jadi kita lakukan mulai persiapkan dari sekarang,” kata Fathur Rahman Utomo, Dewan Ekonomi Nasional.

“Dan perlu diketahui, pendaftaran ini untuk bansos tahun depan 2026. Kalau tahun 2025 penetapan KPM akan masih menggunakan metode yang saat ini berlaku, tidak berubah,” imbuhnya.

Fathur menambahkan proses pilot project ini terdiri dari empat tahap mulai dari proses masyarakat mendaftarkan diri, proses seleksi, pemberitahuan hasil, sampai melakukan sanggahan bila ada warga yang menyanggah.

Salah satu proses penting dalam pilot project ini adalah fase seleksi dimana para pakar kemiskinan akan merumuskan formulasi kriteria kelayakan berdasarkan data-data kementerian dan lembaga lain yang tergabung untuk menguatkan DTSEN.

”Selain Portal Perlinsos memudahkan pendaftaran, Bapak/Ibu agen perlinsos tidak perlu berusaha menjelaskan alasan kenapa pendaftar nanti diterima atau ditolak. Bapak/Ibu cukup fokus pada registrasi saja, kelayakan akan ditentukan oleh sistem yang formulanya dibantu oleh para pakar kemiskinan, yang nantinya akan dievaluasi secara bertahap” ujar Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert, Dewan Ekonomi Nasional.

Salah satu pendamping PKH yang mengikuti bimtek, Tanti dari Kecamatan Glagah mengatakan bahwa program ini sangat mudah diakses dan memudahkan masyarakat serta pendamping.

“Pendaftaran cukup satu – dua menit, warga sudah bisa mendaftar. Nanti tinggal menunggu hasilnya sekitar satu bulan,” kata Tanti.

Kemudian pada tahap pemberitahuan hasil, pendaftar program bansos kemudian akan mendapatkan notifikasi diterima atau tidaknya sebagai penerima bansos melalui Portal Perlinsos berikut alasan kenapa tidak menerima. Bagi warga yang dinyatakan tidak layak menerima, akan diberi kesempatan untuk menyanggah.

“Kami memberikan kesempatan untuk menyanggah. Sudah kami atur di program ini,” tambah Andika.

Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan Pemkab Banyuwangi siap mendukung semua persiapan pelaksanaan Pilot Project program Digitalisasi Bansos di Banyuwangi. Termasuk menggerakkan petugas sebagai agen untuk mendampingi warga yang tidak memiliki akses.

“Kami bersepakat agen tidak hanya pendamping dari PKH dan TKSK, namun kader Dasa Wisma hingga operator desa juga akan kami latih sebagai agen bagi warga yang tidak mendaftar mandiri. Jadi warga tidak perlu bingung mencari siapa pendamping PKH di wilayahnya, namun bisa langsung ke desa,” kata Ipuk.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta para pensiunan Pegawai Sipil Negara (PNS) setempat untuk menularkan best practice pengalaman hidupnya kepada para junior. Hal ini disampaikan Ipuk saat menghadiri peringatan HUT ke-63 Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Banyuwangi di gedung pertemuan Universitas Banyuwangi (Uniba), Sabtu (13/9/2025).

Ipuk mengumpamakan, PWRI sebagai laboratorium hidup yang di dalamnya tergabung banyak pensiunan dengan berbagai latar belakang dan pengalaman.

“Inilah kekuatan PWRI. Dengan berbagai pengalaman para anggotanya, PWRI harus bisa menjadi ‘sekolah hidup’ bagi ASN yang masih aktif sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu sosial dari Bapak/Ibu,” kata Ipuk.

Ilmu dimaksud, kata Ipuk, dapat berupa banyak hal. Selain ide dan gagasan untuk meningkatkan kinerja, pengalaman hidup dari PWRI juga diharapkan bisa membantu para ASN bisa survive hingga masa pensiun.

“Kita banyak menjumpai pegawai yang mengalami masalah ekonomi di masa pensiunnya. Hal ini seharusnya tidak sampai terjadi jika mereka tidak salah menerapkan gaya hidup di masa muda. Atas dasar itu, kami minta agar PWRI bisa menularkan best practise bagaimana mengelola keuangan, menjaga kesehatan fisik dan mental, sehingga saat jadi pensiunan bisa tetap berdaya,” pinta Ipuk.

HUT ke-63 PWRI tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Ratusan pensiunan dari berbagai lembaga, seperti guru, karyawan pemkab, hingga TNI/POLRI tampak akrab saling berbagi cerita.

Selain menjadi ajang silaturahim, kegiatan ini juga jadi panggung bagi para purnatugas PWRI untuk unjuk kreativitas. Seperti memainkan alat musik gamelan hingga baca puisi.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga mengajak PWRI Banyuwangi untuk terus berkolaborasi dengan pemkab dalam membangun daerah.

“Pensiun dari jabatan di pemerintahan bukan berarti sudah purnatugas untuk mengabdi. Pemerintah daerah masih sangat membutuhkan ide-ide dan saran dari Bapak/Ibu untuk membangun Banyuwangi,” kata Ipuk.

Menurut Ipuk, keberhasilan Banyuwangi saat ini berkat kerja keras bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk para pensiunan.

“Semoga kolaborasi yang sudah terjalin bisa terus ditingkatkan. Pemkab akan selalu mendukung organisasi PWRI Banyuwangi,” tegas Ipuk.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar program Jum’at Berkah dengan mengajak aparatur sipil negara (ASN) hingga pejabat menggunakan jasa transportasi online maupun angkutan umum setiap hari Jumat. Program ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung para pelaku usaha transportasi.

Wakil Bupati Banyuwangi, H. Mujiono, ikut ambil bagian dengan memesan ojek online (ojol) Grab dari kediamannya menuju Kantor Pemkab Banyuwangi, Jumat (12/9/2025) pagi sekitar pukul 07.30 WIB.

Driver ojol Grab bernama Yudha mengaku terkejut sekaligus senang ketika mengetahui penumpangnya adalah Wakil Bupati.

“Awalnya saya nunggu order di Patung Kuda Karangente. Tiba-tiba ada orderan masuk, ternyata yang pesan Wakil Bupati Banyuwangi. Senang sekali rasanya,” ujar Yudha.

Ia menambahkan, selama perjalanan, Wakil Bupati Mujiono bersikap ramah dan tidak canggung. “Beliau humble sekali. Kami para driver merasa diperhatikan dengan program seperti ini. Orderan jadi bertambah,” katanya.

Sementara itu, Wabup Mujiono menegaskan bahwa program Jum’at Berkah bukan sekadar simbolis, melainkan langkah nyata untuk mendukung ekonomi kerakyatan.

“Pemerintah ingin memberi contoh. Tidak hanya program Belanja Cantik yang kemarin mendukung UMKM, kini ASN juga diajak naik ojol atau transportasi umum setiap Jumat. Dengan begitu, ekonomi masyarakat bisa lebih bergerak,” jelasnya

JAKARTA || jejakindonesia.id  - Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan berbasis digital mendapat pujian dari banyak pihak. Di antaranya dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Penasehat Khusus Pres iden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kita akan piloting di Banyuwangi. Nanti di Banyuwangi, sistem akan kita integrasikan, jadi satu sistem,” ungkap Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada penandatanganan Surat Keputusan Bersama Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (named) dan Tenaga Kesehatan (nakes) di Kabupaten/Kota melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Banyuwangi menjadi salah satu daerah piloting nasional untuk penyelenggaraan perijinan named dan nakes lewat MPPDN.

Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah menteri dan kepala daerah. Di antaranya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi.

“Sehingga kalau ini nanti berhasil, yang di Banyuwangi, tentu ada kurangnya sana-sini, Januari tahun depan, kita akan launching di seluruh Indonesia,” terang Luhut yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Tito Karnavian. Digitalisasi yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi dinilainya memiliki proyeksi yang selaras untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terjangkau, dan efisien. Di antaranya dengan menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) pertama di Indonesia yang telah bertransformasi ke arah digital.

“(Mall Pelayanan Publik) di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” terang mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia itu.

Banyuwangi merupakan pionir transformasi pelayanan publik melalui Mall Pelayanan dan juga menjadi percontohan dalam digitalisasi pelayanan melalui MPP Digital.

Pionir dalam memelopori MPP Digital, pemrinatah pusat telah menjadikan Banyuwangi pilot project MPP Digital Nasional. MPPDN ini antara lain menyediakan layanan administrasiþ kependudukan dan layanan perijinan kesehatan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan terimakasih atas apresiasi tersebut. “Ini bentuk dukungan sekaligus pelecut semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berdampak positif terhadap masyarakat dan kemajuan daerah,” tegasnya.

Terkait dengan digitalisasi perizinan praktik untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dicanangkan secara nasional itu pun, Ipuk berkomitmen untuk turut menyukseskannya. “Ini tentu menjadi kabar baik bagi nakes di Banyuwangi. Kini dapat mengurus perizinan dengan mudah dan cepat,” ungkapnya.

Saat ini ada 199 Kabupaten/Kota yang menjadi piloting sistem perizinan nakes dan named digital tersebut. Daerahbtersebut sebelumnya telah memiliki MPP Digital.

“Kita bersyukur segenap stakeholder di Banyuwangi telah berjerih payah mewujudkan infrastruktur digital ini. Sehingga kita bisa menjadi yang terdepan dalam menyongsong program digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” pungkas Ipuk.

JAKARTA || jejakindonesia.id — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat perdana bersama pejabat utama Kemenko Polkam. Entry briefing ini digelar di Ruang Bima, Kantor Kemenko Polkam, Selasa (9/9/2025).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Menko Polkam, Sekretaris Kemenko Polkam, para deputi, dan staf ahli. Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie memberikan sejumlah arahan pada para pejabat utama di lingkungan Kemenko Polkam.

“Saya baru saja menjalankan entry briefing dengan para pejabat utama Kemenko Polkam. Saya memberikan pengarahan pertama kepada para pejabat utama yang selama beberapa bulan lamanya akan membantu saya sebagai Menko Polkam ad interim,” ujar Sjafrie dalam sesi konferensi pers usai rapat.

Menurutnya, dukungan dari para pejabat utama ini menjadi penting mengingat tugas koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga membutuhkan kerja kolektif. Oleh karena itu, Sjafrie akan meningkatkan peran para deputi dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

“Para deputilah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan,” katanya.

Menko Polkan ad interim menekankan bahwa para deputi harus bekerja dengan fokus, disiplin, dan semangat kebersamaan. Harapannya, seluruh jajaran dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara efektif serta efisien.

“Untuk itu saya kembali menegaskan peran tugas dan fungsi dari para deputi yang ada di Kemenko Polkam untuk fokus dan giat bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam rangka terus melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi Tupoksi dari masing-masing. Itulah yang baru saja saya sampaikan dengan harapan mereka harus solid, disiplin, efektif, dan efisien dalam menjalankan tugas,” jelas Sjafrie.

Menko Polkam ad interim juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat sebelumnya yang telah menunaikan tugas dengan baik. Terutama kepada Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik selaku Menko Polkam, dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua Staf Khusus Menko Polkam yang sudah memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membantu Menko Polkam yang sudah selesai menjalankan tugasnya,” tutur Sjafrie.