Pemerintahan

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Mas Rio, salah satu tokoh muda Banyuwangi yang tergabung dalam Lingkaran Intelektual Muda Banyuwangi (LIM), menyatakan bahwa program ini merupakan investasi strategis jangka panjang bagi masa depan bangsa.

​"Program MBG ini bukan sekadar inisiatif bantuan pangan biasa," ujar Mas Rio.

"Ini adalah investasi strategis yang menyasar perbaikan gizi, kesehatan, dan pendidikan, sekaligus menggerakkan roda perekonomian rakyat."

​Masih menurut Mas Rio, Program MBG dirancang secara khusus untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting, yang selama ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Dengan menyediakan asupan nutrisi yang cukup bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya, program ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul di masa depan. Gizi yang memadai pada usia emas akan sangat mempengaruhi kemampuan kognitif, kesehatan fisik, dan kualitas pendidikan anak secara keseluruhan.

​
​Selain manfaatnya bagi kualitas SDM, Program MBG juga terbukti menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Rio menjelaskan, program ini menciptakan lapangan kerja baru dan menghidupkan pelaku ekonomi di tingkat lokal.
​"Dengan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah, MBG telah menyerap ratusan ribu tenaga kerja baru," imbuh Rio.

"Ini membuktikan bahwa program ini tidak hanya menyehatkan generasi penerus, tetapi juga menyejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan pemasok lokal."

​Tim

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Resiko menjadi seorang pejabat adalah harus siap di kritik, entah itu kritik secara konstruktif untuk masyarakat umum ataupun kritik karena rasa tidak suka. Resiko itu juga yang harus dialami oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani

Bupati Ipuk tidak perlu pembelaan atas kritikan yang didengungkan oleh masyarakatnya, ia lebih fokus kepada bagaimana caranya bisa melayani masyarakat dengan baik dan tepat, meskipun tidak semua masyarakat bisa puas atas kinerja Bupati dan jajarannya.

Tentu Banyuwangi yang dinahkodai oleh Bupati Ipuk Fiestiandani tidak hanya bisa menerima kritikan dan masukan dari masyarakat untuk Banyuwangi lebih baik, namun harus segera melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan dan harapan masyarakatnya, dan itu sudah dilakukan oleh Bupati Ipuk dan jajarannya meskipun belum dikatakan maksimal karena berbagai kendala.

Bupati Ipuk Fiestiandani memiliki Wakil Bupati yang bisa Diandalkan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memiliki wakil yaitu Ir. Mujiono yang tidak asing lagi di telinga birokrasi. Tak hanya itu, Mujiono bisa masuk di semua lini seperti legislatif dan mitra kerja lain. Tentu hal tersebut merupakan nilai positif untuk membangun sebuah komunikasi yang produktif untuk Banyuwangi lebih baik.

Legacy Wakil Bupati Banyuwangi Ir. Mujiono tidak diragukan lagi, tak sedikit karya dalam kinerjanya dan jajaran saat ia menjadi Sekretaris Daerah dulu. Contoh nyata legacy yang ia dan jajarannya buat yaitu pembangunan bandara udara Blimbingsari, jalan menuju Ijen.

Bisa dikata menurut penulis, Ir Mujiono layak mendapat gelar Bapak pembangunan Banyuwangi karena legacy dan perannya dalam hal pembangunan di Banyuwangi tidak diragukan lagi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memiliki Sekretaris Daerah yang cekatan.

Dr.Ir.H.Guntur Priambodo, M.M., dilantik sebagai Sekretaris Daerah ( Sekda ) definitif Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin, 22 September 2025. Pria kelahiran Blitar ini dikenal sebagai birokrat senior yang memiliki rekam jejak kuat di birokrasi Banyuwangi dan dianggap sebagai sosok yang kompeten dan berdedikasi.

Kinerja Guntur Priambodo dalam merespon keluhan masyarakat sangat cekatan. Selain itu, Guntur saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pengairan Banyuwangi, ia sering turun langsung ke lapangan untuk ikut serta membaur di tengah masyarakat dan tim pengairan lainnya untuk melayani masyarakat.

Perkembangan Banyuwangi di mata nasional maupun internasional tentu tidak lepas dari keberhasilan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah yang bisa menyelaraskan semua lini baik itu pegawai non ASN, PPPK, PNS dan semua elemen diluar pemerintahan.

Veri Kurniawan S.ST.,S.H ( Forum Analisis Kebijakan dan Pembangunan Daerah / FOSKAPDA )

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Guntur Priambodo, di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Desa Balak, Kecamatan Songgon, Senin (22/9/2025). Pelantikan ini unik karena untuk pertama kalinya pejabat dilantik di lokasi pengolahan sampah.

Menurut Ipuk, pemilihan TPS3R sebagai lokasi pelantikan bukan sekadar simbolis, tetapi membawa pesan moral penting bagi jajaran birokrasi.

Dia menekankan pejabat harus siap turun ke lapangan, menyelesaikan masalah secara konkret, mengecek pelaksanaan dan program, sekaligus belanja masalah, serta melayani masyarakat dengan rendah hati.

“Tugas pemerintah daerah itu tidak hanya merancang kebijakan, tetapi juga harus mampu menyelesaikan permasalahan bukan menjauhinya. Turun langsung ke lapangan,” ujar Ipuk.

Ipuk menyebut TPS3R Balak sebagai representasi perubahan pola penanganan sampah, dari sekadar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menuju sistem pengolahan sirkular yang lebih ramah lingkungan.

Bupati lulusan Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga itu mengingatkan, isu sampah sudah menjadi persoalan global, sehingga perlu kesadaran kolektif untuk mengurangi sekaligus mengolah sampah dengan bijak.

“Pelantikan di TPS3R adalah simbol perubahan dan komitmen bersama, sampah adalah masalah yang harus kita kelola dengan serius,” jelas Ipuk.

Tugas Berat Sekda Baru

Ipuk mengatakan Sekda memegang peran penting sebagai pengendali birokrasi, penghubung visi kepala daerah, dan eksekutor program kerja.

Ipuk menjabarkan program-program Banyuwangi antara lain menurunkan angka kemiskinan, menghadirkan inovasi yang berdampak nyata pada masyrakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kepada Sekda, saya titip amanah untuk membangun birokrasi yang melayani, bukan dilayani,” tegas Ipuk.

Guntur Priambodo menyatakan kesiapannya untuk mendukung visi-misi Bupati Banyuwangi. Dia berjanji untuk aktif turun ke lapangan sesuai arahan.

“Tugas utama Sekda adalah menghubungkan, mengkoordinasikan, dan mengarahkan program kerja di setiap OPD. Saya siap menjalankan amanah ini,” kata Guntur.

Guntur sendiri adalah salah satu ASN berpengalaman di Lingkungan Pemkab Banyuwangi. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Plh Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PU Pengairan Pengairan, dan sejumlah jabatan lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, menjelaskan bahwa proses pengangkatan Sekda telah melalui tahapan sesuai peraturan perundangan, yakni PP 11 Tahun 2017 yang diperbarui dengan PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Seluruh proses pelaksanaan seleksi di bawah pengawasan Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara.

Seleksi terbuka jabatan Sekda telah diumumkan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Karir ASN bkn.go.id. Pemkab juga telah menyosialisasikan ke BKPP di lingkungan Pemprov Jatim.

"Mulai dari dibukanya seleksi terbuka selama 15 hari kalender, dan perpanjangan seleksi terbuka sebanyak 15 hari kalender tidak ada PNS yang mendaftar," kata Ilzam.

Karena itu, Kementerian PAN-RB memberikan pertimbangan agar pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme mutasi dan rotasi dengan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Hasil uji kompetensi mendapat rekomendasi Kepala BKN, yang kemudian disetujui oleh Gubernur Jawa Timur melalui surat tertanggal 22 September 2025. Atas dasar itu, Bupati Ipuk akhirnya menetapkan dan melantik Guntur Priambodo sebagai Sekda Banyuwangi.

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id - Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai pilot project percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Program terbaru pemerintah pusat itu mulai uji coba pendaftaran mulai hari ini, Kamis (18/9/2025).

Untuk awal, uji coba pendaftaran digitalisasi bansos dimulai di dua desa/kelurahan, yakni Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, dan Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.

Pendaftarannya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena portal perlinsos terhubung dengan IKD.

Kedua, pendaftaran bisa melalui agen perlinsos yang sebelumnya telah dilatih. Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos di Banyuwangi, yang merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan para operator di tingkat desa/kelurahan.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan para agen perlinsos telah dilatih secara menyeluruh oleh tim dari pusat, agar dapat membantu masyarakat yang terdapat kendala dalam melakukan pendaftaran secara mandiri.

“Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH, TKSK. Mereka yang akan menyisir warga tak mampu di daerahnya yang sekiranya tidak bisa melakukan pendaftaran mandiri,” kata Ipuk.

Selain itu, lanjut Ipuk, warga juga bisa datang ke desa untuk dibantu operator SIKS-NG di desa/kelurahan guna mendaftar bansos. Operator ini merupakan petugas di tingkat desa/kelurahan yang bertugas mengelola, menginput, dan memvalidasi data kemiskinan dari Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.

“Kami juga akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos. Harapannya, agar lebih banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan, namun selama ini belum dapat bantuan karena lepas dari pendataan. Padahal, sebetulnya mereka sangat layak,” kata Ipuk.

“Jika hal tersebut terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai sekitar 2 ribu orang,” imbuhnya.

Ipuk menegaskan Banyuwangi telah sepenuhnya siap mendukung uji coba program ini. Menurutnya, uji coba ini perlu dilakukan sebelum penerapan nasional untuk mengetahui apa saja hambatan yang mungkin terjadi dan apa solusi yang akan diambil untuk menanganinya.

“Kita bersama-sama dengan tim dari lintas kementerian dan lembaga akan berkolaborasi untuk sama-sama melakukan penyempurnaan program ini," kata Ipuk.

Rahmat Danu Andika dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menjelaskan, selama proses uji coba pendaftaran digitalisasi perlinsos ini hanya warga Banyuwangi yang bisa melakukan pendaftaran.

"Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang," kata dia.

Andika menjelaskan, setiap warga bisa mendaftarkan diri dalam program digitalisasi perlinsos. Nantinya, tim komite akan melakukan formulasi untuk mencari bentuk yang optimal dalam proses seleksi dan memverifikasi data pendaftar dari berbagai sumber berdasarkan kriteria program bansos terkait.

Saat mendaftarkan diri, masyarakat wajib mengizinkan pemerintah mengakses beberapa data untuk proses verifikasi.

"Dari proses verifikasi dan formulasi nantinya diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi lanjutan terkait sistem seleksi penargetan ini. Selanjutnya, jika sudah ada hasil yang sekiranya dirasa lebih akurat maka warga akan menerima pemberitahuan apakah layak atau tidak menerima dengan sejumlah alasan. Apabila tidak puas dengan hasil verifikasi, di portal tersebut disediakan kolom Sanggahan. Warga bisa menyanggah data hasil verifikasi, nanti selanjutnya akan kami cek ulang," jelasnya.

Hasil dari digitalisasi perlinsos ini rencananya akan dipakai untuk penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) tahun mendatang. Untuk tahun ini, penyaluran program bantuan masih menggunakan data dan mekanisme lama.

“Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir program bantuan tak tepat sasaran,” kata Andika.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Setiap tahunnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar Rembuk Disabilitas. Forum ini dijadikan sebagai wadah menyerap aspirasi sekaligus merumuskan langkah bersama antara pemkab dan para disabilitas.

Dalam rembuk itu, dibahas soal berbagai permasalahan dan kebutuhan para disabilitas. Permasalahan dan kebutuhan itu dibahas untuk dicarikan solusi melalui program-program pembangunan daerah.

Seperti yang terlihat pada rembuk disabilitas tahun ini yang digelar di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Senin (15/9/2025). Bibit, perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, mengatakan, sejumlah tantangan masih dihadapi penyandang disabilitas di Banyuwangi. Dalam pertemuan itu, organisasi-organisasi mengusulkan beberapa hal utama.

“Kami ingin agar disediakan transportasi publik yang ramah difabel. Kami juga berharap agar pemkab lebih banyak memberikan alat bantu bagi para teman disabilitas. Mengikutsertakan kelompok difabel dalam kampanye kesehatan bersama,” kata Bibit yang berprofesi sebagai guru.

Dia juga menekankan perlunya pendekatan lintas sektor dan keterlibatan aktif OPD dalam kegiatan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Bupati Ipuk menjelaskan bahwa rembug ini adalah bagian dari upaya menguatkan komitmen sebagai Kabupaten Inklusif. Di tengah keterbatasan anggaran, kata dia, berbagai kebijakan selalu diupayakan agar berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk disabilitas.

“Kami berkomitmen agar fasilitas di Banyuwangi bisa melayani semua teman-teman disabilitas. Intinya kita perlu kolaborasi, saling mengingatkan,” ujarnya.

Bahkan, untuk menguatkan keberpihakan kepada kelompok disabilitas, Pemkab akan segera menerbitkan peraturan bupati yang akan menjamin hak-hak para disabilitas.

“Bahkan, bila memungkinkan akan kami Perda-kan juga. Terima kasih atas saran-sarannya dari teman disabilitas. Semoga Banyuwangi menjadi kota yang ramah untuk segala kelompok,” kata Ipuk.

Ditambahkan Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo menjelaskan, Rembuk Disabilitas membahas lima isu utama, yakni kesehatan, pekerjaan, sosial, pemberdayaan, serta bidang lain yang terkait.

“Teman-teman ini mengupas lima bidang tersebut dari tiga sisi: persoalannya apa, faktanya seperti apa, dan harapannya seperti apa. InsyaAllah akan kami akomodir satu-persatu,” ujar pria yang akrab disapa Yayan itu.

Hasil rembuk itu, kata dia, akan menjadi masukan penting dalam penyusunan program pemerintah ke depan. (*)