Pemerintahan

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Pemkab Banyuwangi terus melakukan jemput bola langsung ke pusat kampung-kampung nelayan memfasilitasi para nelayan mengurus pas kecil berbasis elektronik (e-Pas Kecil) gratis.

E-pas Kecil adalah tanda daftar kapal/ keabsahan kapal berbasis elektronik yang harus dimiliki oleh setiap pemilik kapal 1 - 6 gross ton (GT).

Fasilitasi pengurusan e-pas kecil ini rutin dilakukan pemkab. Bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi, tim mendatangi kampung-kampung nelayan untuk memudahkan pengurusan.

Salah satunya di kampung nelayan kawasan Pantai Blimbingsari, Desa/Kecamatan Blimbingsari, pada Kamis (4/9/2025).

Sebanyak 50 nelayan dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) 17 Nelayan 1 dan KUB 17 Nelayan 2 Blimbingsari mendapat pelayanan administrasi kapal ini. Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono hadir langsung memantau pelaksanaannya.

“Jemput bola layanan e-Pas Kecil ini rutin kami lakukan. Tiap tahun ada ratusan kapal nelayan yang kita fasilitasi terbitkan e-pas nya. Dan ini akan terus kami gulirkan,” kata Wabup Mujiono.

E-Pas Kecil untuk menjamin legalitas kapal nelayan sehingga aktivitas pelayaran memiliki status hukum yang jelas. Fungsinya sama seperti STNK kendaraan, memiliki masa berlaku hingga 5 tahun. Selain untuk menunjang keselamatan pelayaran, juga berguna untuk mendata dan memverifikasi ulang kapal-kapal yang ada di seluruh Banyuwangi.

“Saya imbau bagi nelayan yang belum memiliki dokumen tersebut, agar segera ke Dinas Perhubungan atau Dinas Perikanan Banyuwangi untuk diproses e-Pas kecil,” ujar Mujiono.

e-Pas Kecil juga bermanfaat untuk memudahkan para nelayan mendapatkan BBM bersubsidi, serta menjamin keamanan pelayaran.

Pemkab Banyuwangi juga membagikan bantuan life jacket kepada para nelayan.

Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja menyebutkan kini sudah ada sekitar 600-700 nelayan yang memiliki e-Pas Kecil.

“Pemkab akan terus memberikan layanan ini. Kami akan bergilir datang ke kampung-kampung nelayan,” ujar Komang.

Sementara itu, Ahli Ukur Kapal Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas III Tanjungwangi, Sugeng Riyadi mengatakan, sebelum adanya e-Pas Kecil, nelayan hanya memegang dokumen berupa selembar kertas yang berisi bukti kepemilikan kapal dan spesifikasinya.

Kini, dengan sistem berbasis elektronik, nelayan memiliki kartu e-pas dan proses penerbitannya lebih praktis. Nelayan cukup melengkapi berkas identitas dan bukti kepemilikan kapal. Setelah diverifikasi, petugas menerbitkan surat tugas untuk melakukan pengecekan fisik sekaligus pengukuran kapal.

“Jika berkas permohonan lengkap, kami kemudian melakukan pengukuran kapal, setelah kita tahu ukuran dimensi pokoknya, kita kemudian proses penerbitan e-Pas Kecil,” terangnya. (*)

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Dinas Perikanan Banyuwangi gelar sosialisasi dan (pendataan pelaku usaha perikanan) pemasar ikan, berlokasi di pasar blambangan dan pasar banyuwangi. Jumat 05/09/25

Langkah ini menjadi pondasi awal dalam program Jitu Kanan (Uji Mutu Ikan untuk Keamanan Pangan) yang di inisiatori Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi Bapak Suryono Bintang Samudra,SP.,M.Si.

Program Jitu Kanan alias uji mutu ikan untuk keamanan pangan, hadir sebagai langkah strategis untuk memastikan ikan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dan terbebas dari campuran bahan kimia berbahaya.

Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Suryono Bintang Samudra, menjelaskan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama karena masih ditemukan praktik sebagian pedagang maupun pengepul yang mencampurkan bahan terlarang seperti boraks dan formalin.

“Ikan itu mestinya menyehatkan, membuat kuat dan cerdas. Tapi kalau dicampur bahan berbahaya justru bisa berbalik menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Bahan kimia tersebut sifatnya karsinogenik, bila menumpuk dalam tubuh bisa menyebabkan kanker,” kata Suryono

Menurut Suryono, melalui inovasi Jitu Kanan, pengawasan ikan tidak hanya dilakukan pada produk akhir, tetapi juga dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses penangkapan ikan, penanganan pascapanen, hingga distribusi ke pasar tradisional.

“Dinas Perikanan saat ini sedang melengkapi perangkat uji mutu untuk mendeteksi adanya kandungan zat berbahaya,” ujarnya.

Jika dalam pendataan dan sosialisasi ditemukan ikan yang mengandung bahan tambahan terlarang, Dinas Perikanan akan melakukan tracing atau penelusuran untuk mengetahui asal usul ikan tersebut.

“Kita akan telusuri dari pedagang mana, nelayan mana, dan bagaimana proses penanganannya hingga bisa tercampur bahan berbahaya,” cetusnya.

Dikatakan sosok nomor wahid di Dinas Perikanan Banyuwangi itu, langkah pencegahan lain dilakukan dengan membentuk kelompok pedagang ikan di sejumlah pasar tradisional, seperti Pasar Banyuwangi, Muncar, Genteng, Rogojampi, dan Srono.

Melalui kelompok tersebut, pedagang diberikan pembinaan dan edukasi agar tidak lagi menggunakan bahan kimia berbahaya sebagai pengawet ikan.

Kolaborasi lintas sektor, masih Suryono, juga digeber dengan Dinas Kesehatan serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. Bahkan, edukasi tentang manfaat ikan sehat melibatkan tenaga kesehatan dan ahli gizi agar lebih mudah diterima masyarakat.

“Kami ingin membangun kembali kepercayaan konsumen. Nantinya, pedagang yang sudah mendapat pembinaan akan diberikan sertifikat sebagai jaminan bahwa ikan yang mereka jual aman dikonsumsi. Harapannya, masyarakat semakin yakin bahwa ikan Banyuwangi sehat dan layak dikonsumsi,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Banyuwangi berharap program inovasi Jitu Kanan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas produk perikanan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk menjadikan ikan sebagai sumber pangan sehat, aman, dan bergizi.

Tim

JAKARTA || jejakindonesia.id- Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai silaturahmi antara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dengan sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan, di Istana Negara Jakarta, Jumat (05/09/2025)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang berkenan hadir dan menjadikan Istana Negara sebagai ruang dialog bersama pemerintah secara terbuka tanpa istilah atau diksi yang kaku.

Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan organisasi mahasiswa sekaligus menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam membangun arah bangsa.

Koordinator Media BEM SI Kerakyatan Pasha Fazillah Afap menilai undangan silaturahmi tersebut sebagai wujud keterbukaan pemerintah. Ketua BEM UPN Veteran Jakarta Kaleb Otniel Aritonang turut menyampaikan bahwa pemerintah siap mengakomodasi aspirasi mahasiswa. Sementara Phalosa dari Universitas Yarsi menambahkan, mahasiswa akan terus mengawal komitmen tersebut.

Dari kelompok Cipayung, Ketua Umum DPP GMNI Risyad Fahlefi menyampaikan bahwa poin utama yang mereka bawa adalah perlindungan terhadap aktivis. Sedangkan Ketua Umum PB PMII M. Shofiyullah Cokro menegaskan perlunya keterbukaan pemerintah akan kendala-kendala yang dihadapi agar masyarakat bukan hanya menuntut, tapi juga bisa membantu karena semua punya tujuan yang sama yaitu menjadikan bangsa maju dan terdidik.

Ketua Umum DPP GMNI Risyad turut menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Para mahasiswa pun sepakat bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah karena kritik dan koreksi adalah bentuk cinta kepada negara.

BANYUWANGI  || jejakindonesia.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun kesadaran guna mencegah terjadinya pelecehan seksual di transportasi umum, termasuk di kereta api .

Hal itu disampaikan Ipuk saat menghadiri kegiatan talk show pencegahan kekerasan seksual bertajuk “Justice for Women Again Sexual Harassement, With KAI Give Innovation for Safe Journey Solution" yang digelar PT. KAI Daop 9 Jember dan komunitas pecinta kereta api Osing Train Community (OTC) di Stasiun Banyuwangi Kota, Rabu (9/3/2025).

Ipuk menyatakan apresiasinya kepada KAI yang sudah melakukan banyak transformasi dalam pelayanannya termasuk memastikan keamanan penumpang untuk terhindar dari pelecehan seksual. Salah satunya KAI memiliki sistem female sit map. Dimana penumpang perempuan bisa memilih tempat duduk.

“Kami mengapresiasi PT. KAI yang telah melakukan langkah nyata pencegahan dengan memberikan fitur keamanan untuk penumpang, khususnya perempuan dengan memilih tempat duduk saat memesan tiket,” ujar Ipuk.

“Apalagi kereta api menjadi salah satu primadona transportasi publik saat ini. Maka, pelayanan yang bisa menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang layak menjadi perhatian semua," kata Ipuk.

Sarasehan ini diikuti sekitar 50 peserta menghadirkan puluhan pelajar, komunitas, hingga berbagai elemen.

Sejumlah narasumber hadir membagikan perspektif dari berbagai sisi. Mulai dari Brigpol Wahyu Putri Suryaningtiyas selaku BA Satreskrim Polres Banyuwangi, Farida Hanum selaku Manager Program Stapa Center (Social Transformation and Public Awereness) hingga Dessy Purnama dari Unit Angkutan dan Fasilitas PT. KAI Daop 9 Jember.

"Penanaman kesadaran dan edukasi untuk mencegah perilaku buruk termasuk pelecehan harus dilakukan sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga. Masyarakat dan juga perangkat berwenang lainnya harus ikut mendukung,” kata Ipuk.

Sementara itu, Manajer Hukum dan Humas PT. KAI DAOP 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan kegiatan ini memberikan pemahaman tentang pentingnya membangun ruang aman bagi semua, dengan menyoroti aspek hukum, akademis, dan operasional di lapangan.

Di kesempatan itu Cahyo juga mengajak masyarakat penumpang kereta api untuk aktif melapor jika mengalami atau mengetahui kejadian pelecehan seksual. Laporan tersebut bisa disampaikan kepada petugas stasiun, kondektur, polisi khusus kereta api (Polsuska) atau melalui media sosial KAI.

“Kami juga memberi sanksi tegas berupa blacklist kepada pelanggan yang terbukti melakukan tindak pelecehan seksual, baik di stasiun maupun di atas kereta api," tegasnya. (*)

SURABAYA || jejakindonesia.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara resmi melantik Lilik Arijanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya. Dalam pelantikan tersebut, Wali Kota menekankan bahwa tugas berat menanti Sekda baru, mulai dari penyusunan APBD 2026, pengentasan kemiskinan, hingga menjaga stabilitas pemerintahan kota.

Pelantikan Lilik Arijanto ini disambut baik oleh berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Aliansi Madura Indonesia (AMI), yang mengucapkan selamat sekaligus memberikan dorongan agar Sekda baru mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

“Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Lilik Arijanto atas pelantikannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Surabaya. Dengan pengalaman serta dedikasi yang beliau miliki, kami yakin dapat membawa birokrasi Pemkot Surabaya lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Baihaki Akbar ketum AMI dalam keterangan resminya.

AMI menilai posisi Sekda memiliki peran vital sebagai motor penggerak birokrasi. Karena itu, sinergi dengan DPRD maupun seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan berbagai program prioritas Pemkot Surabaya.

“Kami berharap Sekda baru mampu mempercepat program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur yang merata, serta peningkatan kesejahteraan warga. AMI siap bersinergi dan mendukung langkah positif Pemkot Surabaya demi terciptanya kota yang lebih maju, humanis, dan berdaya saing,” lanjut pernyataan tersebut.

Pelantikan Lilik Arijanto diharapkan membawa energi baru bagi jajaran Pemkot Surabaya. Kehadiran Sekda baru dinilai akan memperkuat kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dalam menuntaskan program-program prioritas yang menjadi harapan masyarakat.