Pemerintahan

JAKARTA || jejakindonesia.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran penting pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. Apalagi, dengan sistem pemerintahan semi-desentralisasi, Pemda memiliki kewenangan besar dalam mengelola urusan pemerintahan konkuren.

"Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja full, mungkin hasilnya tidak akan maksimal,” tegasnya pada Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025-2029 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Mendagri mengatakan, Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025-2029 akan menjadi salah satu acuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda. Ia mengapresiasi Bappenas dan pihak terkait yang telah menyusun dokumen tersebut.

“Bapak (Menteri PPN/Kepala Bappenas) sudah membuat suatu cetak biru yang akan diikuti oleh semua K/L (Kementerian/Lembaga), termasuk juga tentunya semua pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini Kemendagri telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas daerah. Hal ini antara lain dilakukan dengan meminta Pemda agar melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja, sehingga penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. “Efisiensi belanja wajib dilakukan supaya tidak terjadi pemborosan,” katanya.

Ia mencontohkan Kabupaten Lahat yang berhasil menghemat anggaran dan mengalihkannya untuk membangun sistem irigasi lahan pertanian. Pengalihan itu dinilai lebih mampu membantu masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Langkah berikutnya, lanjut Mendagri, adalah pengendalian inflasi daerah. Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait secara konsisten melakukan rapat mingguan dengan seluruh Pemda untuk memantau inflasi sekaligus membahas langkah pengendaliannya. “Mendagri ditunjuk dengan Perpres (Peraturan Presiden) sebagai koordinator tim pengendali inflasi daerah, dan kami lakukan [rapat] secara konsisten sudah hampir tiga tahun,” terangnya.

Pemerintah menargetkan inflasi berada di angka 2,5 persen plus minus 1 persen. Angka ini dinilai dapat menyenangkan produsen maupun konsumen. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, angka inflasi nasional dari tahun ke tahun yakni dari September 2025 terhadap September 2024 sebesar 2,65 persen.

Tak hanya itu, ia juga meminta Pemda agar berinovasi mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat kecil. Upaya optimalisasi pendapatan daerah juga dapat dilakukan melalui digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi yang telah ada. Langkah ini diyakini dapat memastikan seluruh pajak maupun retribusi benar-benar masuk ke kas daerah.

Mendagri mengatakan, digitalisasi juga akan menjadi fondasi penting bagi penerapan e-government nasional yang berbasis data kependudukan. Ia mengatakan, data kependudukan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia. “Kami sudah siap kalau mau digabung menjadi platform utama untuk e-government,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengimbau Pemda agar memanfaatkan berbagai program strategis nasional (PSN) yang berlangsung di wilayah masing-masing. PSN yang dicanangkan pemerintah pusat diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

“Semua [program] yang disampaikan oleh Pak Presiden yang berbasis kerakyatan itu, kalau itu terealisasi dengan baik, tereksekusi dengan baik, kami yakin akan bisa mendongkrak karena sangat berbasis kepada kerakyatan,” jelasnya.

Mendagri juga mendorong Pemda agar mampu menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan perizinan. Menurutnya, swasta berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, Pemda perlu menerapkan berbagai inovasi pelayanan termasuk di bidang perizinan. Ia menyebutkan sejumlah daerah yang dinilai berhasil memberikan pelayanan optimal termasuk di bidang perizinan berusaha melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Di mana semua unsur-unsur kementerian/lembaga, dinas-dinas semua terkoneksi di dalam satu sistem digital sehingga perizinan bisa cepat, tidak lagi harus ke kantor sana [atau] ke tempat sana, tapi cukup di mal (MPP) itu saja,” jelasnya.

Ia turut menyoroti pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia mencontohkan keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19 dengan mengandalkan UMKM lokal.

Di lain sisi, Mendagri menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Dirinya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau yang menangkap peluang kerja sama ekspor produk pangan ke Singapura. Menurutnya, terobosan semacam ini tidak hanya menambah PAD, tapi juga menciptakan lapangan kerja.

Sebagai bentuk dukungan terhadap semangat produktivitas daerah, Mendagri mengusulkan pembentukan Productivity Award bagi Pemda berprestasi yang dilengkapi dengan insentif keuangan. Langkah ini diyakini akan memacu Pemda dalam meningkatkan produktivitas.

Turut hadir dalam forum tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asian Productivity Organization Indra Pradana Singawinata, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || jejakindonesia.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan kreator konten bersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Tomsi berharap, melalui pelatihan ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menghasilkan konten yang membangun citra positif Kemendagri. “Nanti kita akan mencoba untuk memberikan tambahan-tambahan lagi sebagai pendalaman yang nantinya akan membuat mereka (peserta) yang sudah dididik ini akan menjadi lebih mahir,” ujar Tomsi saat menutup kegiatan Pelatihan Content Creator Bersertifikasi BNSP di Aula Kecapi AB, Sofyan Hotel Soepomo, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Lebih lanjut, Tomsi mendorong para peserta agar segera mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam tugas sehari-hari untuk memperkuat publikasi positif Kemendagri. “Selain daripada melaksanakan tugas sehari-hari, juga mengemban tugas yang berkaitan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas pekerjaan yang telah dicapai,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya penyesuaian gaya bahasa dalam penyusunan konten agar dapat menjangkau berbagai segmen audiens, termasuk generasi Z, milenial, maupun baby boomer. “Sehingga konten-kontennya itu dapat diterima dan disukai. Saya rasa itu,” ucap Tomsi.

Pada kesempatan yang sama, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara dan pembina. “Serta seluruh penguji yang telah berpartisipasi sampai dengan selesainya acara pelatihan ini,” kata Tomsi.

Ia juga mengimbau agar pelatihan serupa dapat kembali diselenggarakan tahun depan sebagai upaya memperkuat publikasi positif Kemendagri. Menurutnya, pemberitaan yang baik memiliki peran penting dalam menjaga citra lembaga.

Puspen Kemendagri

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Di sela kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, 2-3 Oktober 2025, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bertemu dengan para camat, lurah, dan kepala desa di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Kamis malam (2/10/2025). Dalam kesempatan itu, Mensos mengajak mereka untuk berpartisipasi mensukseskan program digitalisasi bansos yang saat ini sedang diujicobakan di Banyuwangi.

“Ayo semua dukung program ini. Camat, kades, dan lurah, ayo ajak warganya yang kurang mampu untuk segera mendaftar. Dampingi dan bantu mereka agar nantinya bisa menikmati bantuan dari pemerintah,” kata Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Pertemuan tersebut diikuti para camat, lurah dan kades se-Banyuwangi. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Anggota Komisi 8 DPR RI Ina Ammania, serta segenap jajaran Pemkab Banyuwangi.

Digitalisasi bansos merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar penyalurannya lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Banyuwangi dipilih sebagai pilot project dan telah melakukan uji coba sejak dua pekan lalu. Saat ini jumlah warga Banyuwangi yang telah mendaftar program bansos digital tersebut sebanyak 259 ribu orang.

Pendaftaran dilakukan melalui dua mekanisme, yakni via aplikasi Perlinsos maupun melalui agen Perlinsos yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan tenaga sosial kesejahteraan kecamatan (TKSK).

Selain mereka, Pemkab juga mengerahkan kader Dasawisma, Lurah, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos.

“Saya senang Banyuwangi melibatkan ASN-nya untuk membantu pendataan digitalisasi bansos. Kolaborasi seperti ini sangat diperlukan agar program ini bisa sukses,” ujar Gus Ipul.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul juga menyinggung tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini terus dimutakhirkan secara berkala dan wajib menjadi acuan seluruh program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Tidak boleh ada intervensi bansos yang menggunakan data lain, kecuali DTSEN. Kalau mau membuat program harus menggunakan DTSEN," kata dia.

Ia pun mengajak semua elemen di Banyuwangi untuk bersama-sama memastikan pemutakhiran DTSEN lebih sempurna. Sehingga masyarakat miskin bisa merasakan bantuan lebih banyak dari pemerintah.

“Saya ingin bagi-bagi tugas untuk melakukan ground check (pemutakhiran). Kami minta para lurah melakukan ground check. Siapa saja warganya yang masuk dalam desil 1 – 10. Sehingga nanti di kelurahan bisa ketemu by name by address-nya,” kata dia.

Mensos juga membahas pentingnya kolaborasi Sekolah Rakyat dengan pemerintah daerah. Setelah Sekolah Rakyat rintisan dimulai, selanjutnya akan dibangun gedung permanen.

"Di Banyuwangi kita bangun tahun depan. Ibu Bupati sudah menyiapkan lahannya, kita juga sudah siapkan anggarannya. Karena ini di lahan pemkab, nantinya sekolah ini hanya menampung anak-anak kurang mampu dari Banyuwangi,” ungkapnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat kepada Banyuwangi. “Kami berkomitmen akan menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat," kata Ipuk.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id — Ribuan pencari kerja memadati arena Banyuwangi Career Expo 2025 yang resmi dibuka pada Kamis hingga Jumat, 2–3 Oktober 2025. Acara ini menjadi salah satu wadah terbesar bagi masyarakat, khususnya anak muda, untuk mendapatkan akses lapangan kerja di berbagai sektor.

Dalam sambutannya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar bursa kerja tahunan, tetapi bagian dari strategi daerah untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

“Alhamdulillah, tahun ini tersedia lebih dari 2.000 lowongan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Banyuwangi. Tema Career Expo kali ini adalah Future Jobs and Creativity, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi agar generasi muda siap menghadapi perubahan dunia kerja,” ungkap Ipuk. Jum'at (3/10/2025).

Bupati Ipuk juga menekankan bahwa perusahaan kini tidak hanya melihat nilai akademis. Kompetensi dan keterampilan justru menjadi faktor penentu.

“Kalau dulu IPK tinggi jadi andalan, sekarang perusahaan lebih mencari tenaga kerja yang siap pakai, adaptif, dan memiliki skill sesuai kebutuhan zaman. Karena itu, ayo tingkatkan kompetensi, seperti bahasa asing dan kemampuan digital,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga menyoroti cepatnya perkembangan teknologi dan perubahan struktur ekonomi global. Hal ini, menurutnya, menuntut generasi muda untuk terus beradaptasi.

“Setiap tahun kita melihat teknologi baru bermunculan. Hal ini berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja. Maka anak-anak muda Banyuwangi harus siap masuk ke dunia kerja dengan skill yang relevan,” tambahnya.

Data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Banyuwangi pada 2025 turun menjadi 4,03 persen, dari sebelumnya 4,75 persen. Sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,13 persen.

Bupati optimistis tren positif ini bisa terus dijaga jika lebih banyak masyarakat terserap ke dunia kerja melalui ajang seperti Career Expo.

“Semakin banyak warga bekerja, otomatis tingkat kemiskinan juga akan menurun. Karena itu Career Expo tidak boleh hanya setahun sekali, tapi harus lebih sering,” ujarnya.

Career Expo 2025 menghadirkan berbagai perusahaan lokal, nasional, hingga multinasional. Mulai dari sektor perhotelan, perbankan, industri kreatif, hingga perusahaan tenaga kerja asing. Juga hadir lembaga pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja yang selama ini menjadi mitra pemerintah daerah.

Acara ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta instansi vertikal lainnya.

Ipuk berharap Career Expo menjadi wadah bagi generasi muda Banyuwangi yang kreatif dan inovatif agar mendapat ruang lebih besar di dunia kerja.

“Banyuwangi punya banyak anak-anak kreatif, lulusan perguruan tinggi, hingga wirausaha baru. Mereka butuh dukungan dan ekosistem yang sehat agar bisa berkembang. Career Expo adalah salah satu cara kami mempertemukan mereka dengan dunia usaha,” tutupnya