Pemerintahan

Jejakindonesia.id || Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, Rabu (03/09/2025). Pertemuan ini berlangsung hangat usai menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat Tiongkok.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas undangan Presiden Xi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation Organization (SCO) di Tianjin serta menyampaikan permohonan maaf karena berhalangan hadir pada KTT SCO.

Seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, Presiden Prabowo pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan Tiongkok. Komitmen ini diyakini dapat membawa hubungan kedua negara pada tingkatan yang lebih erat pada sejumlah bidang.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama Presiden Xi juga membahas proyek giant sea wall yang direncanakan membentang di pesisir utara atau pantura Jawa.

Pertemuan bilateral ini menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo di RRT, sekaligus penguat fondasi hubungan persahabatan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade.

#KemensetnegRI

#RilisPresiden

JAKARTA || jejakindonesia.id – Presiden Prabowo Subianto menjenguk sejumlah anggota Polri yang mengalami luka saat mengamankan aksi unjuk rasa. Para personel yang dirawat di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur itu dijanjikan akan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa (KPLB).

"Semua petugas dinaikin pangkat, dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir," ujar Prabowo kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

Prabowo menegaskan bahwa aparat berkewajiban melindungi massa aksi yang taat aturan. Menurutnya, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi ada ketentuannya, demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang," ujarnya.

Prabowo menambahkan, ketentuan undang-undang mengatur bahwa demonstrasi harus melalui izin resmi dan berakhir pada pukul 18.00 WIB.

"Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya 18.00," tambahnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut dirinya mendapat laporan adanya pihak yang sengaja memicu kericuhan dengan melakukan pembakaran dan menggunakan petasan berdaya ledak tinggi. Akibatnya, banyak polisi yang mengalami luka bakar.

"Di berbagai tempat saya dapat laporan datang truk-truk di situ ada petasan-petasan yang besar dan ini anggota banyak kena petasan, ada yang terbakar leher, ada paha, kebanyakan laki-laki terbakar alat vitalnya, ini menurut saya sudah perusuh, niatnya bakar," katanya.

BANYUWANGI || jejakindonesia.id – Berbagai program digitalisasi Banyuwangi dipaparkan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga, terkait penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (Bansos), di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir dalam rakor tersebut karena Banyuwangi menjadi pilot project digitalisasi Bansos, yang rencananya akan diluncurkan perdana pada September 2025, oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rakor tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri, serta pimpinan kementerian dan lembaga.

Dalam Rakor tersebut, Ipuk memaparkan berbagai program digitalisasi yang dilaksanakan di Banyuwangi.

"Transformasi digitalisasi Banyuwangi telah berproses panjang dalam digitalisasi sejak 2013. Hingga awal 2025 kami memiliki program B-One Id (Banyuwangi Satu Id), di mana semua layanan bisa diakses menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Mulai layanan kemiskinan, kesehatan, perizinan, dan lainnya," kata Ipuk.

Ipuk mengatakan dengan penyempurnaan digitalisasi bansos dari pemerintah ini, akan memiliki dampak yang besar pada layanan masyarakat, karena bisa menjangkau ke sektor manapun tidak hanya terkait bansos.

"Kami berterima kasih karena apa yang kami lakukan disuport oleh pemerintah pusat, dan ini bisa menguatkan apa yang sudah kami lakukan di daerah," kata Ipuk.

Mendengar paparan Ipuk, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi. Bahkan Luhut meminta agar Bupati Ipuk bisa share pengalaman membangun digitalisasi di Banyuwangi ke daerah-daerah di Indonesia.

"Itu Keren. Saran saya ke Kemendagri. Saya akan minta Mendagri (Tito Karnavian) untuk bikin rapat umum bisa zoom, dan Ibu Bupati Banyuwangi bisa share pengalaman ke daerah-daerah," kata Luhut.

Luhut juga meminta kepada Kemendgari, ketika Banyuwangi sudah mulai menerapkan digitalisasi bansos, daerah lain sudah harus disiapkan.

"Daerah sudah harus disiapkan. Berikan saja model Banyuwangi. Jadi ketika Banyuwangi sudah memulai, mereka sudah dalam titik tertentu," pinta Luhut.

Luhut menjelaskan digitalisasi akan memberi dampak signifikan terhadap efektivitas bansos. Dengan penerapan sistem digital yang terintegrasi, penyaluran bantuan seperti bansos tunai, subsidi, dan stimulus bisa lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran.

Tak hanya efisiensi, menurut Luhut, bansos yang tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran juga akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3%-0,4%. (*)

BANYUWANGI || jejakindonesia.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka ruang dialog bersama warga dalam program "Curhat Bu Ipuk". Program ini memberikan kesempatan kepada warga untuk bertatap muka dan mencurahkan persoalan yang dihadapi pada Bupati Ipuk, untuk dicarikan solusi bersama.

"Selama ini Pemkab Banyuwangi memiliki kanal pengaduan masyarakat. Namun di program ini saya mengajak seluruh kepala dinas, ingin bertatap muka langsung untuk mengetahui persoalan yang dihadapi warga, sehingga bisa langsung kita carikan solusinya bersama-sama," kata Ipuk.

Seperti saat Community & Food Day (CFD) di Jalan A. Yani, Minggu (24/8/2025) pagi. Ipuk bersama Wakil Bupati Mujiono dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), duduk lesehan bersama puluhan warga.

Sejumlah warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

Seperti Subawati, warga Kelurahan Pakis, yang sehari-hari berjualan lauk pauk keliling dengan sepeda. Ia bercerita suaminya sudah tujuh tahun tidak bekerja karena sakit.

Sejak itu, Subawati harus memikul tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Sementara, ia masih memiliki anak yang baru memasuki bangku SMKN Banyuwangi dan membutuhkan biaya pendidikan.

Subawati meminta dukungan pemerintah. Ia berharap mendapat bantuan pendidikan bagi anaknya, sekaligus bantuan alat usaha untuk menunjang dagangan sehari-hari.

"Suami saya sakit stroke sudah tujuh tahun. Anak saya juga masih sekolah. Saya mohon bisa dibantu beasiswa untuk sekolah anak saya dan bantuan usaha untuk mendongkrak usaha kami ibu Bupati," kata Subawati.

Mendengar hal itu, Ipuk langsung meminta dinas terkait menindaklanjuti dengan mendata dan mendatangi rumah Ibu Subawati, untuk diberikan bantuan pendidikan atau bantuan sosial lainnya.

Ipuk juga meminta agar Ibu Subawati mendapatkan bantuan melalui program Kanggo Riko, yang merupakan bantuan modal usaha terutama untuk perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

"Insya Allah ada solusi. Ibu tidak sendiri, tetap semangat ngih bu," kata Ipuk menguatkan.

Ada pula Ibu Hatiningsih yang curhat ingin menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus di sekolah negeri.

"Anak saya berkebutuhan khusus, dan sekarang sudah kelas 6 SD. Apakah nanti SMP-nya bisa di sekolah negeri?" harap Ningsih.

"Anak ibu bisa masuk ke SMP Negeri. Karena Banyuwangi telah menerapkan sekolah inklusi, jadi anak berkebutuhan khusus bisa masuk ke sekolah negeri," tegas Ipuk.

Di akhir pertemuan, Ipuk menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Banyuwangi yang telah menyampaikan aspirasinya. Ipuk mengatakan, program ini nantinya akan dilakukan berkala.

"Terima kasih kepada warga yang sudah menyampaikan aspirasinya, ini sangat berharga bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan," tambah Ipuk