Pemerintahan

Jembrana || jejak-indonesia.id - Heboh obrolan d tengah masyarakat Budeng membuat Gede Wijaya melaporkan Komang Dharmayuda alias Mang Rame ke kantor Polisi dengan dugaan pencemaran nama baik.

Peristiwa ini berawal dari kehadiran Gede Wijaya alias De Jaya sendirian ke BUMDES desa budeng untuk menanyakan program ketahanan pangan nasional yg di laksanakan oleh BUMDES Karya Usaha Bakti, kapasitas gede Wijaya bertanya sebagai warga desa Budeng yang lahir di desa Budeng tentang siapa saja penerima bantuan ketahanan pangan nasional apakah kelompok atau perorangan dan bantuannya dalam bentuk apa saja.

Sampai di BUMDES siang sekitar jam 11.00 wita tgl 1 Oktober 2025. Wijaya di terima oleh ketua BUMDES Kadek .)Tapi karena yg di tanyakan tentang realisasi ketahanan pangan nasional Wijaya di arahkan ke manager yg membidangi program tersebut,

Tanya jawab berlangsung dan Gede Wijaya merasa puas dengan jawaban ia pulang tak ada lagi yg di bahas olehnya ke siapapun dan kembali beraktivitas pungkas Wijaya saat di wawancarai.

Namun selang dua hari setelah ia ke BUMDES ia mendengar dari temannya di satu desa budeng bahwa dia di bicarakan oleh beberapa warga kalau dia berdemo ke BUMDES, lalu dengan singkat ia Jawab ke temannya bahwa bukan demo tapi datang sendiri sebagai warga, berselang sehari ada lagi kawannya menanyakan hal yg sama bahwa ia di katakan melakukan demo dan sama juga jawabannya bahwa ia datang sendirian dan tidak ada persoalan apa dan di BUMDES hanya sebentar.

Esoknya ia mendengar lagi penyampaian dari salah satu keponakannya kalau penyebar isu dia di katakan memimpin demo itu adalah Komang Rame dan Mang Rame memberi tau ketua BPD i Putu Ariana.

Sontak Putu Ariana menghubungi kepala desa dan Sekdes Budeng tanpa mengkonfirmasi kepada Gede Wijaya apakah benar informasi yg di sampaikan Komang rame kalau Wijaya akan memimpin demo.

Lalu pada tgl 7 Oktober 2025 pagi hari Wijaya ingin klarifikasi mencari kebenaran apakah benar info dari saudaranya itu kalau Mang Rame penebar informasi sesat jika ia di tuduh sebagai pimpinan demo, lalu putu ariana mengatakan benar di hadapan sekdes budeng, Babinkamtibmas, Kelian dusun dari dua Banjar. Saat di kantor desa Wijaya berusaha berdamai dengan dirinya meskipun mamanya sudah tercoreng di tuduh tuduh sebagai pimpinan demo bagi Wijaya tidak apa sepanjang semua wacana itu tidak benar lalu ia pulang setelah mendapat klarifikasi dari ketua BPD.

Sampai di rumah ia melihat istrinya menangis sambil menggendong putranya yg baru berusia 2 tahun karena mendengar suaminya di tuduh sebagai pimpinan demo, tak terima dan merasa sangat sakit hati atas tuduhan yg menimpa suaminya ia meminta kembali ke kantor desa untuk meminta agar ada tindakan merehabilitasi nama suaminya dan detik itu juga akhirnya Wijaya memutuskan untuk melaporkan Komang Rame dengan tuduhan pencemaran nama baik ke Polsek Jembrana pungkas Wijaya.

Kasus ini sedang di dalami oleh unit Reskrim Polsek Jembrana , dan Kanit Reskrim Jembrana membenarkan ada pengaduan masyarakat dan sedang di agendakan untuk pemanggilan saksi saksi, jika unsur pencemaran nama baik terpenuhi maka dari pengaduan masyarakat ini akan naik ke Laporan Polisi, tutup Kanit Reskrim Polsek Jembrana.

MEDAN || jejakindonesia.id  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar memperbanyak penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurutnya, penerbitan itu menandakan kepedulian kepala daerah terhadap masyarakat kecil.

Pesan itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat. Kegiatan itu berlangsung di Gedung Regale International Convention Centre, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (9/10/2025).

"Yang paling banyak [menerbitkan PBG] untuk MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah tadi, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tapi kalau dia semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia enggak peduli," jelas Mendagri.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah telah membebaskan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Langkah ini merupakan upaya untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden. Dengan kebijakan ini diharapkan biaya untuk memiliki rumah menjadi murah.

Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Menteri Pekerjaan Umum (PU). Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Namun, Mendagri menekankan bahwa Pemda tidak cukup hanya meresponsnya dengan menerbitkan Perkada. Pemda, kata dia, harus menyosialisasikan program tersebut agar banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Dirinya mengapresiasi Pemda yang telah banyak menerbitkan PBG bagi MBR. Ia meminta daerah yang angka penerbitannya masih rendah agar segera meningkatkannya.

"Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak mensosialisasikan, atau diterbitkan peraturan, tapi enggak dilaksanakan sama dia," jelasnya.

Mendagri menegaskan pentingnya mendukung Program Tiga Juta Rumah. Menurutnya, program ini tidak hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui terbentuknya ekosistem ekonomi baru.

Ia menjelaskan, ekosistem itu melibatkan berbagai sektor mulai dari pengembang besar dan kecil, penyedia bahan bangunan, hingga lembaga pembiayaan seperti perbankan. Karena itu, ia memperkirakan program ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan Presiden tumbuh 8 persen pada akhir 2029.

"Beberapa ekonom justru [berpendapat] dari berbagai program yang ada, yang terbesar adalah program tiga juta rumah ini bisa menyumbang lebih kurang dua persen ekosistemnya, betul, dua persenan lebih," jelasnya.

Mendagri mengapresiasi upaya bersama berbagai pihak dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak mungkin membangun seluruh rumah rakyat hanya dengan mengandalkan anggaran negara. Karena itu, perlu sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan perbankan agar pembangunan rumah rakyat dapat terus berjalan.

“Oleh karena itu ada yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun oleh swasta, ada yang dibangun oleh sendiri, yang sendiri-sendiri dan ada juga kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk membuat harganya menjadi murah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri mengungkapkan, Sumut menempati peringkat ketujuh nasional untuk penerbitan PBG bagi MBR. Di tingkat kabupaten/kota, Deli Serdang menjadi yang tertinggi dengan 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah. “Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG tapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ujarnya.

Tak hanya itu, Mendagri juga menyebut sejumlah daerah di Sumut yang belum sama sekali menerbitkan izin PBG untuk MBR, seperti Kabupaten Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan. Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut perlu segera mengambil langkah konkret.

“Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal diberikan kewenangan, sudah ada SKB menjadi dasar hukum, dan kemudian sudah perintah Presiden,” ujarnya.

Turut hadir dalam forum tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Hery Gunardi, serta pejabat terkait lainnya.

Setelah dari forum tersebut, Mendagri bersama Menteri PKP dan Musa Rajekshah meninjau Rusunawa Seruwai di Kecamatan Medan Labuhan. Mereka disambut antusias oleh para penghuni. Mereka kemudian berdialog terkait dengan kondisi sarana dan prasarana di tempat tersebut. Beberapa penghuni mengapresiasi berbagai fasilitas yang disediakan pengelola. Namun, ada pula penghuni yang memberikan masukan terkait dengan perbaikan fasilitas.

Puspen Kemendagri

MEDAN || jejakindonesia.id  - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan agar meningkatkan sosialisasi kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Mendagri menyoroti rendahnya pemanfaatan fasilitas pembebasan PBG bagi MBR di Kota Medan dibandingkan daerah lain. “Informasinya karena tanah di sini mahal. Tapi di kota besar lain seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya juga mahal tanahnya, tapi ada masyarakat berpenghasilan rendah yang memanfaatkan fasilitas PBG enggak bayar,” ujarnya.

Karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat lebih gencar menyosialisasikan kebijakan tersebut hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. “Perlu disampaikan nanti oleh Pemda, Pemkotnya, camat, lurah, semua turun, Dinas Permukiman dan Perumahannya juga turun, menjelaskan mengenai fasilitas tidak bayar PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” pesannya.

Mendagri menjelaskan, pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi MBR merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah, baik pembangunan baru maupun renovasi. “Di antaranya memang dibuat kebijakan agar harga rumah menjadi murah, baik untuk pembangunan baru atau renovasi oleh pengembang, ataupun oleh diri sendiri, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Mendagri.

Menurutnya, banyak masyarakat yang belum memahami definisi MBR dan berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah. “BPHTB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, nol. PBG, dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu juga nol bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga rumah dan mendorong akses perumahan layak bagi masyarakat. Namun demikian, Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui adanya fasilitas ini. “Mungkin banyak yang enggak tahu kalau ada kemudahan-kemudahan ini, kebijakan ini. Begitulah kita minta kepada pemerintah sosialisasikan, kemudian media juga kesempatan ini tolonglah sosialisasikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, serta pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Mendagri dan Menteri PKP juga sempat berdialog dengan petugas, terutama terkait dengan layanan penerbitan PBG bagi MBR.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut positif pelantikan Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Ia menilai kehadiran tiga Wamendagri akan memperkuat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menjangkau seluruh daerah.

“Bagus menurut saya, maksudnya kita dengan diberi tugas, penugasan oleh Bapak Presiden ke Kemendagri, ada tiga berarti Wamen. Saya tinggal bagi aja nanti, negara Indonesia kan luas sekali ya. Bayangkan negara kita kepulauan terbesar, negara kepulauan terbesar di seluruh dunia,” ujar Mendagri kepada awak media usai menghadiri pelantikan.

Mendagri menjelaskan, pembagian tugas ketiga Wamendagri akan disesuaikan dengan wilayah Indonesia. “Jadi saya tinggal bagi tugas aja nanti, tiga Wamen. Dan ada nanti yang koordinator [Indonesia] bagian Barat, bagian Tengah, dan bagian Timur,” jelasnya.

Mendagri menilai, kehadiran tiga Wamendagri akan membantu Kemendagri menjangkau berbagai daerah di seluruh Indonesia secara lebih efektif. Ia mengakui, dengan luasnya wilayah dan banyaknya daerah, mustahil seluruhnya dapat dijangkau sendiri dalam waktu singkat.

Masing-masing Wamendagri nantinya bakal ditugaskan berkunjung ke daerah-daerah yang menjadi penugasannya. Hal ini termasuk, misalnya, mendatangi daerah yang memiliki persoalan seperti angka inflasi dan kemiskinannya tinggi.

“Saya enggak akan mungkin sempat kalau sendirian, bayangkan ada 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten ya. Lebih dari 70 ribu desa, itu harus kita datangi satu per satu. Jadi supaya tahu persis permasalahannya,” ujar Mendagri.

Dengan pembagian tersebut, Mendagri optimistis kinerja jajaran Kemendagri dalam membina daerah akan semakin efektif. “Jadi dengan adanya tiga Wamen, tugas saya jauh lebih ringan. Tinggal bagi-bagi tugas,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

BANTEN || jejakindonesia.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin penanaman jagung serentak kuartal IV Polri dalam rangka mendukung swasembada pangan di Desa Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (8/10/2025).

Dalam kegiatan ini, Wapres juga didampingi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penanaman jagung merupakan komitmen Polri sejak awal mendukung program swasembada pangan.

"Polri terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan dukungan penuh dari berbagai Kementerian/Lembaga, Instansi Pemerintah, para stakeholder terkait serta seluruh elemen masyarakat," kata Sigit dalam sambutannya.

Menurut Sigit, dengan adanya kolaborasi tersebut, potensi lahan dari program ketahanan pangan Polri telah mencapai 1,19 juta hektar, yang terdiri atas 881.743 hektar lahan binaan Polri dan 313.941 hektar Lahan Baku Sawah.

"Dari total luasan tersebut, 554.105 hektar telah ditanami jagung yang terdiri dari 484.771 hektar lahan binaan Polri dan 69.334 hektar lahan baku sawah," ujar Sigit.

Pada lahan yang telah ditanam selama periode Januari sampai dengan September 2025, dihasilkan 2,83 juta ton jagung yang terdiri atas panen kuartal I sebesar 193.333 ton dari lahan seluas 16.656 hektar.

Panen Kuartal II meningkat signifikan dengan capaian 1,89 juta ton dari 343.363 hektar lahan, dan kuartal III sebesar 751.442 ton dari 166.512 hektar lahan.

"Tentunya, capaian ini turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi jagung nasional periode Januari sampai Agustus 2025, yang mencapai 11,42 juta ton. Produksi tersebut meningkat 1,39 juta ton, atau 13,95% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yaitu sebesar 10,03 juta ton," tutup Sigit.