Pemerintahan

MANADO || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyaksikan penyerahan bantuan dua unit kapal layanan kesehatan bergerak Rumah Sehat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Talaud dan Pemkab Kepulauan Sangihe. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad bersama Mendagri kepada Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah dan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari di Dermaga Bay, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (23/10/2025).

Keberadaan dua kapal tersebut diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan di Kepulauan Talaud dan Sangihe yang merupakan wilayah perbatasan. Selain itu, layanan tersebut juga diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan bayi saat persalinan yang masih menjadi tantangan besar di daerah perbatasan.

Dalam sambutannya, Mendagri menjelaskan, penyerahan bantuan tersebut sejatinya telah direncanakan sejak lama. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Mendagri selaku Kepala BNPP; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) periode sebelumnya; dan Ketua Baznas RI beberapa tahun silam ke Kepulauan Talaud dan Sangihe. Saat itu, masyarakat menyampaikan aspirasi agar sektor kesehatan mendapat perhatian pemerintah, khususnya terkait penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat.

"Alhamdulillah hari ini, sudah lama yang mau diserahkan tapi karena waktu kita enggak pas terus, hari ini akhirnya diserahkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Baznas dan kemudian mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," ujar Mendagri.

Selain bantuan dua unit kapal, Baznas juga menyalurkan bantuan operasional senilai Rp1 miliar. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung operasional kapal layanan kesehatan bergerak.

Lebih lanjut, dalam acara tersebut Mendagri membeberkan beberapa peran utama BNPP. Peran tersebut antara lain mengelola daerah perbatasan, menyelesaikan sengketa batas negara, serta mengoordinasikan pembangunan di wilayah perbatasan.

"Karena ini masalah pemerataan keadilan. Pembangunan harus dilakukan juga di daerah perbatasan agar masyarakat merasakan hadirnya negara," imbuhnya.

Dalam aspek pembangunan, banyak hal yang dapat dioptimalkan BNPP, salah satunya mendorong terciptanya sentra ekonomi di daerah perbatasan. Menurut Mendagri, hal tersebut telah dilakukan dengan baik di sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN), termasuk PLBN Skouw Jayapura dan PLBN Sota Merauke.

"Dan itu terjadi seperti di Papua Nugini. Itu perbatasan kita di Skouw misalnya di Jayapura kemudian di Merauke, di Sota itu ekonomi kita mendominasi. Sehingga sahabat-sahabat kita yang dari Papua Nugini belanja di tempat kita," sambung Mendagri.

Capaian tersebut, imbuh Mendagri, merupakan hal positif karena menunjukkan posisi Indonesia yang lebih maju dan dominan. Hal ini diyakini secara tidak langsung akan meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan. Dengan demikian, rasa nasionalisme tersebut juga akan memperkuat sistem pertahanan negara, terutama terhadap potensi infiltrasi dari luar.

Ia menambahkan, saat ini BNPP terus berupaya menghimpun berbagai masukan dan aspirasi untuk memperkuat daerah perbatasan. Berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi masyarakat setempat juga diinventarisasi agar dapat diatasi melalui rapat koordinasi yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Rencananya, rapat tersebut akan digelar pada pertengahan November mendatang.

"Kita belanja dulu masalahnya. Belanja masalahnya harus bottom-up artinya apa usulan dari daerah, usulan-usulan daerah itu membutuhkan apa. Setelah itu kita sesuaikan cek bener enggak dan setelah itu baru kita akan membuat cetak biru untuk pembangunan [daerah perbatasan]," tandasnya.

Usai prosesi penyerahan bantuan, Mendagri bersama Ketua Baznas dan jajaran mengecek langsung kondisi dua unit kapal layanan kesehatan. Mendagri bahkan menjajal fasilitas kesehatan dengan mengecek tensi darah. Selain itu, Mendagri juga berdialog dengan para petugas kesehatan di kapal tersebut untuk memastikan pelayanan berlangsung optimal.

Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Ketua Baznas Provinsi Sulut Lutvia Alwi, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang, para bupati dan wali kota se-Provinsi Sulut, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sulut.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || jejakindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah. Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).

Mendagri menjelaskan, tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern. Ia menekankan pentingnya peran Pemda dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan.

“[Pemda] operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat. Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” katanya.

Lebih lanjut, Mendagri meminta Pemda yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan serta program GPM agar terus mengoptimalkan perannya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

“Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1 persen kenaikannya. Kami kalau lihat dari data itu enggak banyak sebetulnya jumlah daerah-daerah yang [kenaikannya] di atas 1 persen itu, hanya 16 [daerah] saja,” ujarnya.

Selain membahas stabilisasi beras, Mendagri juga menyinggung perkembangan inflasi nasional. Ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 dibanding September 2024 tercatat sebesar 2,65 persen. Angka ini dinilai cukup baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di antaranya emas perhiasan.

“Harga emas naik 40 persen saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” tambahnya.

Untuk kelompok makanan, Mendagri menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun harga beras secara umum masih terkendali, namun tetap membutuhkan perhatian khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan di atas 2 persen.

“Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga [beras]-nya mungkin di atas 2 persen lah. Nah, kalau di atas 2 persen, jadi hanya 8 kabupaten, [terdiri dari] Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman. Hadir secara langsung antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.

Puspen Kemendagri

JAKARTA || jejakindonesia.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh daerah. Langkah ini penting karena belanja pemerintah merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi, selain kontribusi dari sektor swasta.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pengarahan Menteri Keuangan terkait percepatan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta serta mesin pemerintahan. Mesin pemerintahan di antaranya adalah realisasi belanja yang harus dioptimalkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, belanja pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya meningkatkan peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi sektor swasta agar lebih hidup. Karena itu, Kemendagri selaku pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah melakukan langkah pengawasan. “Kami lakukan monitoring terus-menerus setiap bulan baik pendapatan maupun belanja,” jelasnya.

Mendagri mengungkapkan, pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai 97,29 persen, sementara realisasi belanja berada di angka 91,72 persen. Sedangkan realisasi pendapatan hingga 30 September 2025 tercatat sebanyak 70,27 persen, dan realisasi belanjanya menyentuh angka 56,07 persen.

Ia menyoroti adanya ketimpangan antara provinsi, kabupaten, dan kota dalam mengelola APBD hingga 17 Oktober 2025. Misalnya dalam aspek pendapatan, beberapa kabupaten dan kota tercatat berprestasi. Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, angka pendapatannya mencapai 109,56 persen, dan Kabupaten Tanah Laut 96,61 persen. Kendati demikian, masih ada sejumlah daerah yang realisasi pendapatannya di bawah 50 persen. Begitu pula dalam hal realisasi belanja, capaian masing-masing daerah masih beragam.

Mendagri menegaskan, percepatan realisasi belanja daerah menjadi kunci penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. “Rata-rata pertumbuhan ekonominya baik kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Tapi kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, pertumbuhan ekonominya relatif juga kurang,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan hasil agregat dari kerja seluruh Pemda dan pemerintah pusat. Karena itu, ia meminta para kepala daerah menjaga agar pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing berada di atas rata-rata nasional.

Di lain sisi, Mendagri juga memaparkan adanya uang yang tersimpan di rekening kas daerah. Ia menjelaskan, ada sejumlah faktor penyebab lambatnya realisasi belanja daerah, mulai dari proses lelang yang tertunda, sistem e-Katalog yang belum optimal, hingga pergantian kepala dinas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Beberapa daerah juga menahan pembayaran hingga akhir tahun atau menunggu penyelesaian administrasi proyek.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Pemda agar bijak dalam mengelola anggaran. Ia mengingatkan Pemda untuk memanfaatkan anggaran guna membantu perekonomian di daerah. Anggaran yang disimpan hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan rutin. “Uang itu harus kerja, bantu ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia meminta Pemda mengakselerasi belanja produktif dan tidak menunggu realisasi di akhir tahun. Pemda juga diimbau menjaga tata kelola dan integritas kepercayaan publik maupun investor. “Sekali hilang [kepercayaannya], membangunnya butuh waktu lama,” jelasnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta para gubernur, bupati, dan wali kota.

Puspen Kemendagri

BANYUWANGI || jejak-indonesia.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 34 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, di lingkungan Pemkab Banyuwangi, di GOR Tawangalun Banyuwangi, Rabu (15/10/2025). Dalam pelantikan itu Ipuk berpesan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD).

Pada 2026 dana transfer pusat ke Banyuwangi turun hampir 20 persen, yakni sekitar Rp 665 miliar.

"Ini adalah tantangan besar buat kita semua. Bagaimana dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar. Layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh terganggu harus tetap berjalan dengan baik," kata Ipuk.

Karena itu di tengah tantangan tersebut, menurut Ipuk kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi. "Bagaimana di tengah berkurangnya transfer pusat, kita semua harus lincah menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja kita tanpa harus menambah biaya," tambah Ipuk.

Dalam pelantikan itu, Bupati Ipuk melantik sejumlah pejabat di antara pejabat yang dilantik adalah Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta dr Siti Asiyah Anggraeni sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus Plt Direkrut RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah.

Ipuk mengatakan rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik.

"Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik dan capaian kinerjanya semakin lebih meningkat lagi,” harap Ipuk.

Dia mengingatkan setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi.

"Jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, tapi karena kinerja masing-masing. Bukan karena kedekatan dengan bupati. Saya pastikan bahwa penunjukan ibu bapak semua bebas dari uang atau dana yang diperuntukkan untuk saya," tutup Ipuk.