Berita

New York || Jejak-indonesia.id - Di tengah dinamika tantangan keamanan global yang semakin kompleks, Polri kembali menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mengawal perdamaian dunia. Melalui delegasi yang dipimpin Kadivhubinter Polri, Irjen Pol. Amur Chandra, mewakili Kapolri pada United Nations Chiefs of Police Summit (UNCOPS) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia melalui peningkatan kualitas personel, penguatan kerja sama internasional, dan transformasi kepolisian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sidang hari kedua UNCOPS 2026 membahas tiga isu utama, yakni visi masa depan UN Police, inovasi dan teknologi dalam kepolisian, serta penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan kejahatan transnasional.

Dalam sesi “Vision for the Future of UN Police”, Ketua Delegasi Indonesia, Irjen Pol. Amur Chandra, menegaskan komitmen Indonesia sebagai salah satu Top Police Contributing Countries (PCC). Sejak 1989, sebanyak 3.536 personel Polri telah mengemban tugas dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai bagian dari kontribusi Indonesia menjaga stabilitas dan keamanan dunia.

Indonesia juga menyampaikan keberhasilannya mencapai Level 3 United Nations Peacekeeping Capability Readiness System (UNPCRS) sebagai bentuk kesiapan meningkatkan kontribusi Formed Police Unit (FPU). Selain itu, Indonesia terus mengembangkan Indonesia Mission Training Centre (IMTC) sebagai pusat pelatihan bertaraf internasional untuk mempersiapkan personel misi perdamaian serta mendorong peningkatan partisipasi polisi perempuan dalam posisi kepemimpinan di misi pemeliharaan perdamaian.

“Kontribusi Polri dalam misi perdamaian dunia merupakan wujud nyata komitmen Indonesia untuk menghadirkan keamanan sebagai fondasi pembangunan dan kesejahteraan global. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade dalam misi perdamaian, kami akan terus meningkatkan profesionalisme personel, memperkuat kapasitas melalui Indonesia Mission Training Centre, serta membangun kolaborasi internasional agar Polri semakin siap menghadapi tantangan keamanan masa depan,” ujar Kadivhubinter Polri Irjen Pol. Amur Chandra selaku Ketua Delegasi Indonesia.

Pada sesi “Innovation and New Technologies in UN Policing”, forum menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) untuk meningkatkan efektivitas tugas kepolisian, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Para delegasi juga mendorong peningkatan kapasitas personel di bidang cyber crime, digital forensics, serta penguatan interoperabilitas melalui pertukaran informasi dan pemanfaatan platform digital.

Sementara itu, sesi “Enhancing International Cooperation to Address Transnational Challenges” menghasilkan kesepahaman bahwa penguatan kerja sama internasional, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan pelatihan bersama menjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara, mulai dari perdagangan narkotika, perdagangan orang, penyelundupan senjata, kejahatan siber, hingga tindak pidana pencucian uang.

Partisipasi aktif Polri dalam UNCOPS 2026 menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya berkontribusi melalui pengiriman personel misi perdamaian, tetapi juga aktif menyampaikan gagasan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam membangun kepolisian yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Kiprah tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia melalui diplomasi kepolisian internasional.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan Surat Keputusan Mutasi 42 kepala sekolah SMP di Ruang Rempeg Jagapati, Rabu (8/7/2026). Dalam kesempatan itu, Ipuk menginstruksikan para kepala sekolah untuk berperan aktif dalam penanganan permasalahan pendidikan utamanya anak putus sekolah.

“Kepala sekolah harus peka terhadap kondisi di sekitarnya. Misalnya, jika ada anak yang berpotensi putus sekolah, segera rangkul mereka. Sudah berulang kali saya tegaskan, tidak boleh ada anak tidak bersekolah saat usia sekolah. Kita sudah menyediakan banyak skema,” kata Ipuk.

Berbagai kebijakan pemkab Banyuwangi untuk menangani problem putus sekolah. Di antaranya program Garda Ampuh (gerakan daerah angkat anak muda putus sekolah) yang menjaring dan mengangkat anak putus sekolah untuk disekolahkan kembali. Serta program uang saku dan uang transport bagi pelajar kurang mampu.

“Tidak hanya yang dilakukan pemerintah daerah, kami juga sudah berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menangani masalah ini. Misalnya dengan Baznas. Termasuk juga aksi sosial rutin yang dilakukan siswa Banyuwangi lewat Siswa Asuh Sebaya. Jadi tidak ada alasan untuk anak tidak bisa bersekolah,”kata Ipuk.

Sinergi penanganan permasalahan anak putus sekolah, menurut Ipuk juga bisa dilakukan dengan melibatkan para orang tua siswa. Ia pun mengimbau agar para kepala sekolah mampu menjalin hubungan baik dengan para orang tua.

“Bangun bonding dengan para orang tua. Terima dan jadikan saran serta masukan dari mereka sebagai dasar pembuatan kebijakan sekolah,” kata Ipuk.

Ipuk juga berpesan agar kepala sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman.

“Selain fasilitas yang memadai, semua guru juga harus bisa memberikan pembelajaran yang berkualitas, sehingga siswa merasa bahagia dan nyaman belajar di sekolah,” ujarnya.

Ditambahkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Alfian, 42 kepala sekolah yang mengalami rotasi jabatan tersebut minimal telah menjabat di sekolah awal selama 2 tahun.

"Ini untuk penyegaran. Rotasi kita lakukan disesuaikan dengan karakteristik sekolah dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Harapannya ini bisa membawa perkembangan positif pada sekolah yang baru," pungkasnya. (*)

DOLOK SANGGUL - Luar Biasa, Polres Humbang Hasundutan kembali menunjukkan prestasi lewat kinerja terbaiknya dalam Tata Kelola Keuangan Negara yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel. Komitmen tersebut dibuktikan melalui capaian prestasi di bidang pengelolaan anggaran berbasis Digital.

Prestasi ini ditandai dengan penyerahan langsung tiga piagam penghargaan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balige, Bapak Bernand Situmorang, M.B.A., kepada Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho, S.H., S.I.K., di ruang kerja Kapolres, pada Rabu (8/7/2026).

Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Polres Humbahas dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel, serta mendukung optimalisasi transaksi non-tunai melalui sistem Digital Payment (DIGIPAY) pada Semester I Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Balige menyampaikan Apresiasi atas kinerja Polres Humbahas.

“Kami Mengapresiasi komitmen Polres Humbahas dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan optimalisasi digital payment. Semoga capaian ini terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi satker lainnya,” ujarnya.

Adapun tiga penghargaan yang diraih, yaitu:
1. Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Pengguna Digital Payment (DIGIPAY) Semester I Tahun 2026;
2. Peringkat III Jumlah Transaksi Digipay Terbanyak Tahun 2025;
3. Piagam Mitra Strategis Optimalisasi Digitalisasi Transaksi APBN Semester I Tahun 2026.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian Tim KPPN Balige terhadap kinerja satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran yang dinilai Efektif, Efisien, Transparan, dan sesuai prinsip Good Governance.

Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Adi Nugroho pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa Syukur dan Terima kasih atas penghargaan tersebut, Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari seluruh personel.

“Ini adalah hasil kerja tim yang solid dan penuh tanggung jawab. Kami akan terus meningkatkan kinerja untuk menjaga kepercayaan publik,” ungkap Kapolres.

Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, pungkasnya.

BALI || Jejak-indonesia.id - Kepolisian Daerah (Polda) Bali menerima apresiasi langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., atas kinerja dalam pelayanan publik pada saat, kunjungan kerja tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang bertempat di Mapolda Bali, Rabu (8/7/2026).

Kunjungan kerja tim dari Kementrian PANRB di Polda Bali ini dalam rangka penguatan pelayanan publik, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Polda Bali.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., yang didampingi oleh Wakil Menteri Komjen Pol. (Purn) Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Ombudman RI. Syafrida Rachmawati Rasahan, S.H., M.H., dan disambut langsung Kapolda Bali, Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si.,bersama Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., dan PJU Polda Bali.

Pada kunjungan tersebut, tim melihat langsung tatacara pelayanan masyarakat pada Setral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali. Pada waktu yang bersamaan, Tim menanyai secara langsung masyarakat dalam pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Tim dari kementrian PANRB cukup terkejut, dalam penerbitan SKCK di Polda Bali dapat diproses kurang dari 3 menit.

Selain itu, tim juga melakukan peninjauan terhadap sistem pengamanan yang teritegritas dan dapat dimonitor langsung pada ruang Command Center Polda Bali. Doimnana masyarakat dapat melaporkan setiap tindak kriminal maupuin bantuan pengamanan yang responsive dan cepat melalui pelayanan panggilan bebas pulsa 110.

Dalam kesempatan tersebut, didepan awak media, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., menyampikan apresiasi luar biasa atas kinerja pelayanan publik Polda Bali yang responsive dan cepat. Sehingga, hal tersebut sudah sangat sesuai dalam memenuhi kriteria instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022.

_“Masyarakat yang mengurus penerbitan SKCK di Polda Bali sangat cepat, tidak sampai 3 menit sudah selesai diproses, ini menunjukan tingkat kepuasan masyarakat sudah memenuhi. Bahkan ada pada surpei nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk layanan seperti SKCK mencapai skor 93,46 (kategori Sangat Baik),’_ ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komjen Pol. (Purn) Drs. Purwadi Arianto, M.Si., juga menyampaikan apresiasinya, atas sistem pengamanan yang terintergasi pada ruang Command Center Polda Bali, yang dimana setiap jengakal wilayah rawan di Bali dapat dimonitor langsung pada layar terpusat tersebut. Selain itu, pihaknya juga memberikan nilai lebih atas patroli barcode, dan respon cepat operator dalam menerima keluhan dan laporan dari layanan panggilan bebas pulsa 110.

_“Saya sangat mengapresiasi terobosan dari Polda Bali dalam menjaga keamanan yang terintegritas di Command Center. Respon cepat dalam panggilan 110 dan patroli barcode ini juga menjadi salah satu inovasi pelayanan yang yang perlu di apresiasi. Kedepannya, saya harapkan hal seperti ini tetap berjalan, bila perlu ditingkatkan lagi. Sehingga indek kepercayaan masyarakat terhadap polda bali lebih meningkat,”_ apresiasinya.

Untuk diketahui, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas. Polda Bali berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan pengembangan pelayanan publik secara berkelanjutan, sejalan dengan semangat Polri Presisi yang mengedepankan pelayanan yang prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

DUMAI || Jejak-indonesia.id - Komitmen Polri dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat kembali diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo secara resmi meresmikan 80 unit Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di Provinsi Riau, pada Selasa (7/7/2026).

Peresmian yang dipusatkan di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai ini menjadi bagian penting dari rangkaian kunjungan kerja Kapolri sekaligus momen istimewa dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Dengan rampungnya pembangunan tahap kedua ini, total Jembatan Merah Putih Presisi yang telah dibangun Polda Riau kini mencapai 110 unit, yang tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Riau.

Kegiatan berlangsung secara khidmat dan penuh keakraban, serta dihadiri oleh unsur FORKOPIMDA Provinsi Riau, Walikota Dumai, jajaran TNI dan Polri, serta tamu undangan yang meliputi Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), lembaga sosial lainnya, serta perwakilan perusahaan yang beroperasi di Kota Dumai.

Sesaat tiba di lokasi, Kapolri beserta rombongan disambut dengan penuh kehormatan menggunakan tata cara adat Melayu Riau, yaitu pemasangan tanjak sebagai lambang penghormatan tertinggi. Rangkaian acara dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, penampilan tari persembahan, pembukaan secara resmi, pembacaan doa, serta pemutaran video dokumenter yang menampilkan perjalanan pembangunan dan manfaat jembatan tersebut di berbagai wilayah.

Dalam sambutannya, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini bukan sekadar mendirikan bangunan fisik, melainkan sebuah ikhtiar untuk memperkuat keterhubungan sosial, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata.

“Konektivitas yang baik adalah fondasi utama kemajuan suatu daerah. Program ini juga menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak hanya bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga hadir menjadi solusi atas berbagai kebutuhan masyarakat,” ujar Kapolda.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang hadir dan turut berkontribusi, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh adat, hingga masyarakat yang telah bergotong royong mewujudkan program mulia ini.

Setelah rangkaian sambutan, Kapolri melakukan dialog interaktif secara langsung dengan warga Kota Dumai, serta secara daring dengan masyarakat Kabupaten Siak dan Pelalawan. Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan apresiasi mendalam, mengingat kehadiran jembatan ini telah memangkas jarak tempuh, memudahkan anak-anak menuju sekolah, memperlancar akses pelayanan kesehatan, serta mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan ke pasar.

Kegiatan pun diakhiri dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda resmi peresmian, peninjauan langsung kondisi jembatan, serta penyerahan tali asih dan paket sembako kepada perwakilan masyarakat setempat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pembangunan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jembatan ini bukan sekadar penghubung dua wilayah, melainkan jembatan harapan yang membuka peluang bagi kehidupan yang lebih baik.

“Semoga keberadaan jembatan ini dapat membuka akses ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi modal berharga bagi kita semua dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045,” tegas Kapolri.

Jembatan yang diresmikan menghubungkan Jalan Perintis RT 02 Kelurahan Bumi Ayu dengan Jalan Bukit Datuk Lama RT 03 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan. Kehadirannya diharapkan semakin memperlancar mobilitas warga dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Program Jembatan Merah Putih Presisi adalah bukti nyata kolaborasi antara berbagai elemen bangsa. Sebanyak 110 unit jembatan yang telah berdiri kini menjadi simbol kehadiran Polri yang tidak hanya melindungi, tetapi juga ikut membangun kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.