Berita

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga identitas budaya daerah. Dalam semangat tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau hasil revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi di Jl. Susuit Tubun, Kepatihan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (10/07/2026), guna memastikan pasar rakyat dikelola secara modern, mampu menggerakkan perekonomian lokal, sekaligus tetap mempertahankan nilai sejarah kawasan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan pasar tidak berhenti pada pembaruan fisik semata, melainkan menjadi momentum untuk menghadirkan tata kelola yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di daerah sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan pasar rakyat, UMKM, dan sektor-sektor produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Oleh karena itu, revitalisasi pasar tidak hanya diarahkan untuk menyediakan sarana perdagangan yang lebih representatif, tetapi juga meningkatkan daya saing pedagang, memperluas aktivitas ekonomi daerah, serta menghadirkan manfaat pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi dilaksanakan sejak 8 Oktober 2024 hingga 31 Desember 2025. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menata aktivitas perdagangan, serta mengembangkan kawasan heritage sebagai salah satu daya tarik wisata perkotaan.

Dalam paparannya kepada Wapres, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur I Gusti Agung Ariwibawa menyampaikan bahwa revitalisasi dilakukan untuk menambah kapasitas dan memperbaiki kualitas sarana perdagangan.

"Bangunan pasar dikembangkan menjadi 2 lantai dengan daya tampung kios dan los sekitar 798 unit," jelasnya.

Selain itu, pembangunan juga dirancang untuk tetap menjaga nilai sejarah kawasan dengan mempertahankan elemen‑elemen bangunan lama yang memiliki nilai penting bagi masyarakat Banyuwangi.

"Bagian depan [pasar] ada tulisan Pasar Banyuwangi ini adalah bangunan diduga cagar budaya, sehingga kami pertahankan seperti semula," ungkapnya.

Ia menambahkan, desain pasar juga telah mengadopsi unsur dan penguatan arsitektur lokal khas Banyuwangi, sehingga fungsi ekonomi berjalan beriringan dengan pelestarian identitas budaya daerah.

"Di sini juga sudah mengadopsi unsur atau penguatan arsitektur lokal yang menjadi ciri khas Banyuwangi, Bapak, dengan penggunaan ornamen batu kerukul," jelasnya kepada Wapres.

Menanggapi penjelasan tersebut, Wapres mengapresiasi inisiatif Kementerian PUPR yang tidak hanya merancang pembangunan fisik, tetapi juga menjaga dan memperkuat bangunan cagar budaya sebagai bagian dari identitas kota.

Wapres menekankan pentingnya pengelolaan pasar yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa menghilangkan karakter pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat yang inklusif.

Di lokasi, Wapres sempat bertemu dengan para pedagang yang akan mulai menempati kios pada Agustus 2026. Wapres pun menyampaikan dukungan agar para pedagang segera memanfaatkan pasar baru dengan sebaik‑baiknya.

"Bulan depan pindah, ya Bapak dan Ibu. Semoga tambah ramai dan bermanfaat sebesar‑besarnya," harap Wapres.

Wapres berharap agar pembangunan infrastruktur pasar diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, tata kelola, dan pemberdayaan pedagang, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Wapres didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Suwardi.

Banyuwangi, 10 Juli 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Wakil Presiden

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id - Usai meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melanjutkan agenda kerjanya dengan meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar serta berdialog langsung dengan para nelayan dan pelaku usaha perikanan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), Jumat (10/07/2026).

Kunjungan ini difokuskan untuk menyerap aspirasi para perwakilan nelayan, pelaku usaha mikro, dan pengepul ikan sebagai dasar perumusan kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, distribusi, dan kesejahteraan nelayan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan di Jawa Timur sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan nasional.

"Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Di daerah ini [Jatim], sektor pertanian sudah berjalan baik dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Karena itu, sektor perikanan yang masih memiliki beberapa pekerjaan akan segera menjadi perhatian untuk diselesaikan," tegas Wapres.

Wapres mencatat dan berbagai aspirasi serta persoalan yang disampaikan nelayan, dan memastikan hal tersebut akan segera ditindaklanjuti.

“Sebenarnya hari ini saya nggak ada jadwal ke sini [TPI], tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, saya mampir sebentar ke sini,” jelasnya.

“Catatan-catatannya, keluhan-keluhannya nanti segera kami tindaklanjuti,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Umar, salah seorang nelayan Muncar, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan setempat, antara lain kebutuhan perbaikan infrastruktur, keterbatasan akses permodalan, tata kelola pelabuhan, serta regulasi dan perizinan yang dinilai masih kompleks.

“Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak, sehingga ketika bentor mengangkut hasil ikan ke perusahaan, banyak kendaraan yang rusak,” tuturnya.

Ia juga menyoroti perlunya kemudahan regulasi bagi nelayan tradisional.

“Kami menghadapi perizinan yang sangat banyak, sekitar 13 items, yang sulit kami urus, sehingga kami memohon kepada Bapak Wapres agar diberikan kebijakan khusus atau penyederhanaan perizinan bagi nelayan tradisional di Muncar,” ungkapnya.

Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait tata kelola perizinan nelayan. Menurutnya, perizinan saat ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga diperlukan penguatan sistem dan dukungan lintas pihak untuk mempercepat serta mengoptimalkan pelayanan kepada para nelayan.

Selain Gubernur Jatim, hadir mendampingi Wapres dalam peninjauan dan dialog tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar, serta Staf Khusus Wapres Suwardi.

Banyuwangi, 10 Juli 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Pemkab Banyuwangi mulai membuka pendaftaran beasiswa “Banyuwangi Progresif (B-Pro)”. Beasiswa ini memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah untuk kuliah di berbagai bidang strategis, termasuk pendidikan dokter spesialis (PPDS).

Beasiswa Banyuwangi Progresif merupakan program pendidikan terbaru yang digulirkan Pemkab Banyuwangi untuk membiayai pendidikan tinggi khususnya di bidang kesehatan dan bidang prioritas daerah lainnya.

Beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa masa perkuliahan tahun 2026/2027 dan mahasiswa on going minimal semester tiga dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, atau penghafal Alquran.

“Pendaftaran dibuka mulai 6 - 18 Juli mendatang. Keterangan detailnya bisa diliat di akun media sosial Dinas Pendidikan atau langsung ke Kantor Dinas Pendidikan. Bagi yang memenuhi syarat, silakan segera mendaftar. Jangan sampai terlambat, manfaatkan program ini untuk mengakses pendidikan tinggi secara gratis,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (9/7/2026).

Ipuk mengatakan, beasiswa B-Pro merupakan bagian dari upaya pemkab dalam memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas SDM, serta memenuhi kebutuhan tenaga profesional di daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Oleh karenanya, jurusan perkuliahan yang ditawarkan pun spesifik sesuai bidang prioritas pemkab. Untuk sektor kesehatan meliputi keperawatan, kebidanan, gizi, sanitasi, psikologi, farmasi, kedokteran umum, hingga Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan dokter gigi spesialis sesuai kebutuhan daerah.

Beasiswa juga mencakup bidang pendidikan, teknologi produksi tanaman pangan, teknik dan infrastruktur, ekonomi kreatif dan pariwisata, ilmu sosial, hukum, serta perikanan.

Ditambahkan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Alfian, masyarakat yang berminat dapat melakukan pendaftaran mulai 6-18 juli melalui QR code yang tersedia pada flyer resmi, atau melalui link https://script.google.com/macros/s/AKfycbykIzuz54sb7-kuVrUwvnz9kVH 8NMbciOtlTuCMxbroC4GNLVhKCg5efdGKiXT_TIjog/exec.

Selanjutnya, seleksi administrasi dan seleksi substansi akan dilaksanakan pada 20 Juli hingga 8 Agustus. Sementara penetapan penerima beasiswa pada 14 Agustus, dan pengumuman hasil akhir seleksi pada 18 Agustus.

“Syarat pendaftar harus warga Banyuwangi, bukan PNS maupun penerima beasiswa lain. Untuk kelengkapan dokumen, bisa dilihat pada link,” kata Alfian.

Beasiswa diberikan sejak lolos seleksi hingga lulus pendidikan semester 12 untuk kedokteran, dan semester 8 untuk jurusan lainnya.

Ditambahkan Alfian, salah satu yang menjadi prioritas peserta beasiswa ini adalah mereka yang bersedia kembali mengabdi ke daerah asalnya, terutama mereka yang tinggal di remote area.

“Misalnya, kami mengutamakan putra putri yang ada di wilayah Pesanggaran, Tegaldlimo, Wongsorejo agar setelah lulus mereka kembali mengabdi di wilayahnya sendiri, dekat domisilinya,” kata Alfian. (*)

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi dengan meninjau langsung proses revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi, Jumat (10/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memastikan program pembangunan infrastruktur perdagangan berjalan optimal guna memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya para pedagang pasar tradisional.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Hj. Dr. (HC) Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Banyuwangi Hj. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, S.Pd., M.KP. Kehadiran jajaran pemerintah pusat dan daerah menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong percepatan pembangunan fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Setibanya di lokasi, Wapres Gibran meninjau sejumlah titik revitalisasi pasar. Ia melihat kondisi bangunan, fasilitas penunjang, hingga berdialog dengan para pedagang untuk mendengarkan secara langsung aspirasi, harapan, dan masukan terkait pengembangan pasar tradisional. Wapres juga memastikan agar proses revitalisasi tidak hanya menghadirkan bangunan yang lebih modern, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat yang berbelanja.

Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi diharapkan mampu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih bersih, tertata, aman, dan nyaman. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, keberadaan pasar yang representatif juga diyakini dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah pesatnya perkembangan pusat perbelanjaan modern.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa revitalisasi pasar merupakan salah satu program strategis untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Pasar tradisional masih menjadi denyut utama aktivitas ekonomi masyarakat sehingga perlu terus didukung melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menjelaskan bahwa revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pasar yang tertata akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

Kehadiran Wakil Presiden disambut antusias oleh para pedagang dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan pasar. Banyak warga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyapa dan mengabadikan kunjungan orang nomor dua di Indonesia itu. Suasana berlangsung hangat dengan pengamanan yang berjalan tertib dan lancar.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur yang berpihak kepada masyarakat. Revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi tidak hanya menjadi simbol modernisasi pasar tradisional, tetapi juga menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan pedagang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi secara berkelanjutan.

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengawali aktivitas pemerintahan dengan apel pagi dan pengarahan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Kamis (9/7/2026).

Dalam arahannya, Bupati Ipuk mengapresiasi kinerja aparatur sipil negara (ASN). Karena melalui berbagai inovasi yang dilakukan, mampu mempertahankan kinerja pemerintah daerah di tengah keterbatasan fiskal.

"Terimakasih atas pengabdian dan dedikasinya bapak ibu sekalian yang telah mendukung berbagai program pemerintah daerah. Termasuk Gerakan ASN Berbagi yang berjalan selama ini," ujar Ipuk.

Gerakan sosial ASN Banyuwangi Berbagi adalah program Bupati Ipuk mendorong ASN untuk secara rutin menyisihkan uangnya untuk didonasikan untuk mengatasi dalam masalah sosial, seperti memberikan sembako rutin kepada warga kurang mampu yang masuk desil 1 – 3, berbelanja alat tulis sekolah untuk diberikan kepada siswa kurang mampu saat memasuki tahun ajaran baru, hingga memberikan alat gerak bantu berupa kursi roda hingga alat bantu jalan bagi tuna netra.

Ipuk meminta seluruh ASN terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tidak lagi menunda pekerjaan maupun mengabaikan keluhan masyarakat.

Selain itu, tidak boleh ada lagi ego sektoral di lingkungan pemerintahan. Setiap persoalan daerah harus diselesaikan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.

"Bapak-Ibu abdi negara, pelayan masyarakat. Maka mari kita semuanya layani Banyuwangi, layani masyarakat Banyuwangi. Apapun itu permasalahannya, tidak boleh ada yang lambat," tegas Ipuk.

Menurut Ipuk, budaya saling melempar tanggung jawab harus dihilangkan. ASN diminta proaktif, termasuk melaporkan persoalan sosial, seperti melihat tumpukan sampah di jalan, yang harus segera ditindaklanjuti atau dilaporkan kepada instansi terkait.

"Saya minta seluruh ASN tidak boleh ada yang acuh terhadap keluhan warga. Setiap warga wajib kita layani. Dan itu tugas kita semuanya," sambungnya.

Selain pelayanan, Ipuk turut meminta ASN memperhatikan kebersihan, kerapian, dan sikap ramah kepada masyarakat maupun wisatawan karena Banyuwangi merupakan daerah berbasis pariwisata.

"Kita adalah bagian dari daerah berbasis pariwisata, maka hospitality adalah sebuah kewajiban," tegas Ipuk.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif agar mampu menjadi pengungkit perekonomian di tengah keterbatasan fiskal yang masih dihadapi daerah. (*)