Berita

BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id – Dukungan kepada Emil Elestianto Dardak untuk kembali memimpin DPD Partai Demokrat Jawa Timur menjelang Musyawarah Daerah (Musda) terus mengalir dari berbagai daerah. Kali ini, dukungan kuat datang dari DPC Partai Demokrat Banyuwangi.

Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edy Harianto, menegaskan komitmennya untuk mendukung Emil Dardak melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Menurut Michael, di bawah kepemimpinan Emil, Demokrat Jatim mampu menjaga soliditas organisasi serta memperkuat sinergi antara DPD dan seluruh DPC di kabupaten/kota.

"Pak Emil telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh elemen partai. Komunikasi berjalan baik, konsolidasi semakin kuat, dan kader di daerah merasa mendapatkan perhatian. Karena itu, kami di Banyuwangi mendukung beliau untuk kembali memimpin Demokrat Jawa Timur," tegas Michael.

Ia menilai kepemimpinan Emil Dardak selama ini berhasil menciptakan suasana organisasi yang kondusif, sehingga seluruh kader dapat fokus membesarkan partai dan menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Michael juga berharap kepengurusan inti DPD Demokrat Jatim tetap solid agar mesin partai semakin siap menghadapi berbagai agenda politik, termasuk Pemilu 2029.

Sebelumnya, dukungan serupa juga disampaikan DPC Partai Demokrat Kota Surabaya. Ketua DPC Demokrat Surabaya, Lucy Kurniasari, menyatakan dukungan kepada Emil diberikan tanpa syarat maupun kepentingan pembagian jabatan. Dukungan tersebut murni didasarkan pada keberhasilan Emil menjaga kekompakan partai, memperkuat komunikasi dengan seluruh DPC, serta meningkatkan konsolidasi organisasi di Jawa Timur.

Meski dukungan dari berbagai DPC terus berdatangan, seluruh kader Demokrat tetap menghormati mekanisme organisasi. Penetapan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur periode berikutnya sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, sesuai aturan partai.

Dengan dukungan yang terus menguat, posisi Emil Dardak dinilai semakin kokoh menjelang pelaksanaan Musda Partai Demokrat Jawa Timur. Sikap DPC Demokrat Banyuwangi menjadi salah satu sinyal kuat bahwa mayoritas kader di daerah menginginkan kesinambungan kepemimpinan demi menjaga soliditas dan meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat di Jawa Timur.

TANGERANG SELATAN || Jejak-indonesia.id – Sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya risiko perilaku seks bebas di kalangan remaja, mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Yatsi Madani (UYM) menggelar penyuluhan kesehatan reproduksi di UPT Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kamis (9/7/2026).

‎Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut mengangkat tema “Pencegahan Perilaku Seks Bebas Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi” dan diikuti para remaja binaan di panti yang berlokasi di Jalan AMD Babakan Pocis, Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan.

‎Penyuluhan merupakan implementasi dari mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan yang dibimbing oleh Ns. M. Martono Diel, S.Kep., M.Kep. Sebanyak tujuh mahasiswa diterjunkan sebagai tim penyuluh, yakni Naela Veriska Wahyu Pramesty, Anis Septiani Salsabila, Silvia Sapitri, Deswita Amelia, Atikah Asriani Putri Sepriansyah, Putri Elya Nasita, dan Dzatul Muammar Salim Alfurqon.

‎Kehadiran tim mahasiswa disambut baik oleh Kepala UPT Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2, Drs. Henri Perez Sitorus, M.Si, bersama jajaran, di antaranya Kepala Sub Bagian Tata Usaha Siti Djulaeha, S.Sos., M.Si, Plh. Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan Sosial Ade Supriyanto, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial Pawit Paulida, S.Ip., M.Si, Pekerja Sosial Ahli Pertama Yoshi Saputra Panggabean, S.Tr.Sos, serta Pekerja Sosial Terampil Kemiran.

‎Dalam penyuluhan, mahasiswa menyampaikan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja, dampak negatif perilaku seks bebas dari sisi kesehatan maupun sosial, serta pentingnya membangun pergaulan yang sehat dan bertanggung jawab.‎

‎Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui diskusi dan sesi tanya jawab sehingga peserta terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

‎Salah satu perwakilan tim mahasiswa menyampaikan bahwa edukasi kesehatan reproduksi menjadi bekal penting bagi remaja dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital.

‎”Edukasi kesehatan reproduksi merupakan hak setiap remaja. Melalui pemahaman yang benar dan berdasarkan ilmu pengetahuan, diharapkan mereka mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab demi masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

‎Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, Universitas Yatsi Madani menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Edukasi seperti ini diharapkan mampu menekan risiko perilaku menyimpang serta membentuk remaja yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menjadi generasi penerus bangsa.

SITUBONDO || Jejak-indonesia.id – Keselamatan seorang ibu dan bayi tidak hanya ditentukan saat persalinan, tetapi dimulai sejak masa kehamilan. Berangkat dari semangat itulah, Rumah Sakit dr. Abdoer Rahem (RSAR) Situbondo, Jawa Timur terus memperkuat langkah nyata melalui Program Gema Cantik Melesat, sebuah gerakan edukasi yang kini tidak lagi menunggu masyarakat datang ke rumah sakit, melainkan hadir langsung hingga ke kecamatan untuk mencegah kehamilan berisiko sejak dini. Sabtu (11/7/2026).

Transformasi program ini menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya bersifat kuratif, tetapi juga harus hadir sebagai upaya pencegahan. Dengan melibatkan dokter spesialis kandungan yang turun langsung ke puskesmas, RSAR ingin memastikan setiap ibu hamil memperoleh pendampingan dan pengetahuan yang memadai demi melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.

Direktur RSAR Situbondo, dr. Sudharmono, menegaskan bahwa Gema Cantik Melesat merupakan program strategis yang mendapat dukungan penuh dari manajemen rumah sakit karena memiliki dampak besar dalam menekan risiko kehamilan.

"Program ini didukung penuh oleh pihak manajemen RSAR Situbondo karena menjadi langkah proaktif dalam menjaga kesehatan ibu hamil yang tidak bisa dilakukan secara mandiri," tegasnya.

Pria yang akrab disapa dr. Momon itu menjelaskan, tahun ini Gema Cantik Melesat diperluas hingga ke tingkat kecamatan. Bersama para pemangku kepentingan, RSAR menghadirkan kelas ibu hamil di puskesmas dengan melibatkan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG) yang turun langsung memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Kegiatan ini sekarang menjangkau tingkat kecamatan. Para dokter spesialis kandungan ikut turun ke lapangan mengunjungi puskesmas dan melaksanakan Program Gema Cantik Melesat," jelasnya.

Menurut dr. Momon, langkah jemput bola tersebut diharapkan mampu menekan angka kehamilan berisiko melalui deteksi dini, edukasi, serta pendampingan berkelanjutan sehingga komplikasi kehamilan dapat dicegah sebelum mengancam keselamatan ibu dan bayi.

Pada kegiatan kali ini, RSAR Situbondo menghadirkan Ketua Bhayangkari Polres Situbondo, dr. Kartika Ikrama Shafirlana, Sp.OG, sebagai narasumber Kelas Ibu Hamil dengan materi Gizi untuk Ibu Hamil.

dr. Kartika menegaskan bahwa Bhayangkari Polres Situbondo akan terus berkomitmen mendukung kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan edukasi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, kehamilan merupakan amanah besar yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan. Karena itu, setiap ibu hamil harus memahami pentingnya menjaga kesehatan diri sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi janin sejak dalam kandungan.

"Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama Bhayangkari dengan Rumah Sakit dr. Abdoer Rahem Situbondo untuk membekali para calon ibu, baik di lingkungan keluarga besar Polri maupun masyarakat sekitar. Dengan bekal ilmu yang cukup dalam menjaga kesehatan diri dan janin, maka kegiatan Gema Cantik Melesat sangat penting," ujarnya.

Ia menekankan bahwa gizi seimbang merupakan investasi pertama bagi masa depan anak. Nutrisi yang terpenuhi sejak kehamilan akan membantu mencegah komplikasi, mendukung pertumbuhan organ janin, sekaligus menekan risiko stunting yang masih menjadi tantangan di Indonesia.

Dalam pemaparannya, dr. Kartika mengajak ibu hamil menerapkan pola makan sesuai konsep "Isi Piringku", dengan memenuhi kebutuhan makanan pokok, sayuran, lauk berprotein tinggi, buah-buahan, serta vitamin dan suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan.

"Zat gizi makro maupun mikro harus terpenuhi dalam makanan ibu hamil. Hal ini sangat penting untuk memastikan kesehatan ibu dan janin tetap terjaga selama masa kehamilan," terangnya.

Mengakhiri penyampaiannya, dr. Kartika berharap seluruh ilmu yang dibagikan mampu menjadi bekal berharga bagi para ibu hamil untuk menjalani kehamilan yang sehat, aman, dan melahirkan generasi penerus bangsa yang lebih kuat.

"Semoga materi yang sudah saya sampaikan panjang lebar kepada ibu-ibu hamil bisa bermanfaat," pungkasnya. (Wan)

JAKARTA || Jejak-indonesia.id – SETARA Institute mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyikapi polemik pengamanan rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, oleh personel TNI di tengah penyidikan dugaan korupsi yang dilakukan Polri.

Polemik mencuat setelah rumah Febrie Adriansyah di Jalan Radio, Kramat Pela, Jakarta Selatan, dijaga puluhan personel TNI pada Rabu (8/7/2026). Pada hari yang sama, tim Kortastipidkor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi, termasuk Cafe de'CLAN Signature dan Koin Money Changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menilai apabila terdapat anggota TNI yang menghalangi proses penegakan hukum, tindakan tersebut harus diusut secara tuntas. Menurutnya, jika dugaan itu benar dilakukan untuk melindungi pihak yang sedang diperiksa atau diduga terlibat dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan seorang pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, maka hal tersebut berpotensi menjadi bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum.

"Apabila benar tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi pihak yang sedang diperiksa atau diduga terlibat dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan seorang pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, maka yang sedang dipertontonkan kepada publik bukan hanya intervensi terhadap proses penegakan hukum, melainkan penggunaan institusi pertahanan negara sebagai tameng bagi kepentingan koruptor," kata Hendardi dalam keterangan persnya, Kamis (9/7/2026).

Hendardi menegaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada anggota TNI untuk menghalangi tindakan penyidikan maupun penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Ia juga mengingatkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menggerogoti sendi-sendi negara. Karena itu, setiap tindakan penghalangan proses hukum (obstruction of justice), siapa pun pelakunya, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
SETARA Institute menilai dugaan penghalangan penyidikan tersebut menjadi alarm atas semakin luasnya keterlibatan militer di ruang-ruang sipil dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari urusan ketahanan pangan, pendidikan, hingga berbagai fungsi pemerintahan di luar mandat pertahanan negara.
Menurut Hendardi, berbagai kebijakan yang membuka ruang keterlibatan TNI dalam urusan sipil perlu dievaluasi guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan konflik yurisdiksi. Ia juga meminta TNI dikembalikan secara konsisten pada mandat konstitusionalnya sebagai alat pertahanan negara di bawah prinsip supremasi sipil.

SETARA Institute mendesak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI mengusut dugaan keterlibatan anggotanya serta membuka hasil pemeriksaan kepada publik. Anggota yang terbukti menghalangi proses hukum, menurut Hendardi, harus dijatuhi sanksi pidana maupun disiplin secara tegas.
Di sisi lain, Hendardi meminta Polri tetap melanjutkan penyidikan tanpa terpengaruh oleh dugaan intervensi dari pihak mana pun.

"Pada saat yang sama, Kepolisian tidak boleh mundur sedikit pun. Setiap tindakan obstruction of justice, siapa pun pelakunya, harus diproses sesuai hukum agar tidak menjadi preseden bahwa kekuatan bersenjata dapat digunakan untuk mengintervensi penyidikan perkara korupsi. Presiden juga mesti melarang penggunaan anggota TNI untuk menghambat penegakan hukum atas dugaan korupsi yang diduga melibatkan pejabat Kejaksaan Agung," tegasnya.

Penulis: Haris Pranatha, C. PFW., C. MDF., C. JKJ., C. FTAX

MEDAN || Jejak-indonesia.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara menggelar Turnamen Esports Kapolda Cup 2026 yang mempertemukan 25 tim juara dari seluruh Polres jajaran se-Sumatera Utara. Selain menjadi ajang kompetisi Mobile Legends, turnamen ini merupakan upaya Polda Sumut mendorong kreativitas generasi muda sekaligus mengarahkan mereka pada kegiatan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, geng motor, tawuran, dan berbagai bentuk kenakalan remaja.

Ketua Panitia Esports Kapolda Cup 2026, Kombes Pol. Dr. Bayu Wicaksono, mengatakan turnamen tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus bagian dari langkah preemtif Polri dalam membangun ekosistem olahraga elektronik yang sehat bagi kalangan muda.

"Turnamen ini bertujuan menumbuhkan kreativitas generasi muda sekaligus menekan kenakalan remaja melalui kegiatan yang positif. Harapannya, anak-anak muda memiliki ruang untuk mengembangkan bakat dan prestasi sehingga tidak terjerumus ke dalam aktivitas negatif," ujar Bayu didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan di Mapolda Sumut, Jumat (10/7/2026).

Bayu menjelaskan, sebelum memasuki tingkat Polda Sumut, turnamen terlebih dahulu digelar di seluruh Polres jajaran. Sebanyak 517 tim mengikuti babak penyisihan di tingkat Polres, kemudian hanya 25 tim terbaik atau juara pertama yang berhak melaju ke Esports Kapolda Cup 2026 tingkat Polda Sumut.

Menurutnya, proses seleksi berlangsung ketat, termasuk pada tahap administrasi. Setiap tim terdiri atas lima pemain dengan batas usia kelahiran tahun 1997 hingga 2012. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan usia otomatis dinyatakan gugur pada tahap administrasi.

"Sebelumnya banyak yang mendaftar, tetapi ada yang tereliminasi karena tidak memenuhi persyaratan usia. Ketentuan ini dibuat agar kompetisi berjalan sesuai regulasi dan memberikan kesempatan kepada generasi muda yang menjadi sasaran pembinaan," jelasnya.

Turnamen tingkat Polda Sumut diikuti 25 tim dengan total sekitar 150 peserta dan ofisial yang merupakan wakil dari masing-masing Polres. Para peserta merupakan juara pertama di wilayahnya setelah berhasil menyisihkan ratusan tim lainnya.

Tidak hanya mempertandingkan Mobile Legends, panitia juga menggelar lomba cosplay bertema Mobile Legends sebagai wadah kreativitas generasi muda yang memiliki minat di bidang industri kreatif dan budaya populer.

"Kami juga mengakomodasi perlombaan cosplay sebagai bagian dari pengembangan kreativitas anak muda yang memiliki ketertarikan terhadap dunia esports dan game," kata Bayu.

Dalam penyelenggaraannya, Polda Sumut bekerja sama dengan Indonesia Esports Association (IESPA) yang bertugas menyiapkan perangkat pertandingan, juri, serta pengawas guna memastikan kompetisi berlangsung profesional dan sportif.

Lebih lanjut Bayu mengatakan, Esports Kapolda Cup tidak hanya menjadi ajang mencari juara, tetapi juga sarana menjaring atlet-atlet muda berbakat yang nantinya dapat mengharumkan nama Sumatera Utara di tingkat nasional.

Tim yang keluar sebagai juara pertama Esports Kapolda Cup 2026 akan mewakili Polda Sumut pada Turnamen Kapolri Cup yang dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri pada akhir Juli 2026.

"Kami berharap dari kegiatan ini lahir bibit-bibit atlet esports yang mampu berprestasi di tingkat nasional. Pemenang di sini akan mewakili Polda Sumut pada Kapolri Cup di Mabes Polri. Ini sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk memilih jalur prestasi dan menjauhi perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba, geng motor, maupun tindakan kriminal lainnya," pungkas Bayu.

Polda Sumut berharap Esports Kapolda Cup dapat menjadi agenda tahunan yang dimulai dari tingkat Polres, berlanjut ke tingkat Polda, hingga tingkat Mabes Polri sebagai wadah pembinaan talenta esports sekaligus memperkuat peran Polri dalam membangun generasi muda yang kreatif, produktif, dan berprestasi.