BANYUWANGI || Jejak-indonesia.id — Persoalan kemacetan kendaraan di kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, terutama saat musim libur panjang, Idulfitri, Natal dan Tahun Baru, dinilai membutuhkan solusi yang lebih permanen dan terintegrasi.
Gagasan tersebut disampaikan Kombes Pol H. Rachmat Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., Kepala BNNK Banyuwangi sekaligus putra daerah yang dikenal dengan sebutan Lare Oseng Asli. Menurutnya, antrean kendaraan yang dapat mengular hingga belasan kilometer bukan sekadar persoalan lalu lintas, tetapi telah menyentuh aspek ekonomi, pelayanan publik dan mobilitas masyarakat Banyuwangi.
“Persoalan Ketapang jangan terus-menerus kita tangani hanya ketika kemacetan sudah terjadi. Kita harus mengubah paradigma, dari traffic response yang reaktif menuju Traffic Demand Management yang sistematis, terukur dan berbasis digitalisasi,” ujar Kombes Pol Rachmat. Senin (31/8)
Menurut Rachmat, setiap terjadi lonjakan volume kendaraan maupun gangguan penyeberangan akibat kondisi cuaca di Selat Bali, Jalan Raya Gatot Subroto dapat berubah menjadi titik penumpukan kendaraan.
Kondisi tersebut berdampak terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi logistik serta aktivitas ekonomi warga.
Ia menilai, rekayasa lalu lintas seperti penutupan simpang atau pengalihan arus memang dapat dilakukan sebagai langkah darurat, namun belum menyelesaikan persoalan dari hulunya.
“Penutupan simpang dan pengalihan arus itu penting sebagai langkah emergency response. Tetapi kalau digunakan terus-menerus sebagai solusi utama, kita hanya memindahkan persoalan. Akar masalahnya harus kita selesaikan,” tegasnya.
Salah satu konsep yang ditawarkan adalah pembentukan System Terminal Layanan Terpadu atau Off-Site Buffer Zone.
Konsep tersebut menempatkan titik penapisan kendaraan lebih jauh dari kawasan padat Pelabuhan Ketapang.
1. Terminal Layanan Bangsring
Berada di kawasan Kebun Kelapa, Kecamatan Wongsorejo, yang diarahkan untuk melakukan penapisan kendaraan dari wilayah Surabaya, Situbondo dan jalur Pantura.
2. Terminal Layanan Bulusan
Berada di wilayah Kalipuro untuk melakukan penapisan kendaraan yang datang dari arah Banyuwangi Kota maupun Jember.
Melalui mekanisme Mandatory Checkpoint, kendaraan roda empat atau lebih, baik truk logistik, bus maupun kendaraan pribadi, terlebih dahulu masuk ke terminal layanan tersebut.
Di lokasi itu dilakukan validasi tiket elektronik, pengelompokan kendaraan serta pengaturan antrean di area parkir yang representatif.
“Kita jangan menunggu kendaraan menumpuk di depan pelabuhan. Filtrasi harus dilakukan dari luar kawasan Ketapang. Dengan begitu, yang masuk ke jalan utama benar-benar kendaraan yang sudah mendapatkan kepastian layanan,” jelas Rachmat.
Untuk memastikan kendaraan tidak kembali menumpuk di jalan raya, Rachmat menawarkan integrasi data melalui Integrated Digital Release System (IDRS).
Menurutnya, terminal layanan Bangsring dan Bulusan harus terhubung secara real-time dengan dashboard kapasitas parkir dan kesiapan layanan di kawasan Pelabuhan ASDP maupun Pelindo.
Sebagai contoh, apabila sistem menunjukkan terdapat kapasitas untuk 20 kendaraan, maka hanya 20 kendaraan yang dilepas dari terminal layanan.
“Kalau pelabuhan hanya mampu menerima 20 kendaraan, jangan kita lepaskan 100 kendaraan. Sistem harus bekerja dengan prinsip kuota 1:1. Kapasitas tersedia 20, kendaraan yang dirilis juga 20,” paparnya.
Dengan sistem tersebut, kendaraan yang melintas di Jalan Raya Gatot Subroto diharapkan merupakan kendaraan yang memang telah memiliki kepastian untuk masuk ke kawasan layanan pelabuhan.
Rachmat menekankan, tujuan utama konsep tersebut bukan hanya memperpendek antrean, tetapi mengembalikan fungsi jalan raya sebagai jalur mobilitas masyarakat.
“Jalan raya jangan dijadikan tempat parkir akibat antrean pelabuhan. Jalan harus kembali menjadi ruang mobilitas warga. Antrean statis harus berada di holding zone, bukan memenuhi jalan umum,” katanya.
Bahkan, ketika operasional penyeberangan terganggu karena gelombang tinggi atau kondisi cuaca, terminal layanan dapat berfungsi sebagai Full Holding Zone.
Pengemudi tidak harus bertahan di badan jalan, tetapi dapat menunggu di lokasi yang memiliki fasilitas istirahat, fasilitas umum hingga sentra UMKM.
Konsep tersebut, lanjut Rachmat, tidak semata-mata berbicara mengenai kendaraan dan sistem teknologi.
Keberadaan holding zone juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang pelayanan bagi pengemudi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
“Ketika kendaraan harus menunggu, pengemudi juga manusia. Mereka membutuhkan tempat istirahat, toilet, tempat makan dan ruang yang aman. Di situlah UMKM lokal bisa ikut tumbuh. Jadi holding zone bukan sekadar tempat menumpuk kendaraan,” ujarnya.
Salah satu prinsip yang ditekankan dalam konsep tersebut adalah tidak memberikan beban biaya baru kepada masyarakat maupun pelaku usaha logistik.
Rachmat menawarkan pola pembiayaan melalui mekanisme Business-to-Business (B2B) dengan melibatkan pihak-pihak yang memperoleh manfaat langsung dari sistem tersebut.
Menurutnya, ASDP dan Pelindo sebagai operator yang berkepentingan terhadap kelancaran arus kendaraan dan efisiensi operasional pelabuhan dapat membangun skema kerja sama pengelolaan lalu lintas dengan BUMD atau badan pengelola terminal layanan.
“Prinsipnya sederhana, jangan rakyat yang dibebani. Kalau sistem ini memberikan efisiensi bagi operasional pelabuhan, maka pembiayaan pengelolaan traffic management dapat dibicarakan melalui skema B2B antar-pemangku kepentingan,” terang Rachmat.
Rachmat menyebut konsep tersebut sebagai Triple Win Solution, karena manfaatnya diharapkan dapat dirasakan oleh tiga kelompok utama.
Pertama, masyarakat dan Pemkab Banyuwangi.
Jalan raya lebih lancar, mobilitas warga tidak terganggu, aktivitas UMKM di kawasan terminal berkembang dan terdapat potensi penerimaan daerah yang legal sesuai ketentuan.
Kedua, ASDP dan Pelindo.
Operasional pelabuhan menjadi lebih terukur, arus kendaraan lebih terkendali dan efisiensi pelayanan dapat meningkat.
Ketiga, pengguna jasa logistik.
Pelaku logistik memperoleh kepastian pengaturan arus, kendaraan lebih aman saat menunggu dan beban kelelahan pengemudi dapat ditekan.
“Kalau masyarakat mendapatkan jalan yang lancar, pelabuhan mendapatkan efisiensi dan pengusaha logistik mendapatkan kepastian layanan, berarti kita sedang membangun solusi yang saling menguntungkan,” ungkapnya.
Rachmat menegaskan, gagasan tersebut tidak berhenti sebagai opini. Ia menyatakan telah menyiapkan Naskah Kebijakan Komprehensif lima bab yang dapat menjadi bahan pembahasan apabila Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan para pemangku kepentingan membutuhkan kajian lebih lanjut.
Naskah tersebut disebut mencakup analisis kawasan, arsitektur teknis integrasi sistem teknologi informasi, roadmap implementasi, hingga rancangan legalitas pendukung dan konsep kesepakatan antarinstansi.
“Saya tidak ingin gagasan ini berhenti sebagai tulisan. Kalau pemerintah daerah dan stakeholders membutuhkan, kajiannya sudah kami siapkan untuk dibedah bersama. Mana yang layak diterapkan, mana yang perlu diperbaiki, semuanya harus dibahas secara terbuka dan berbasis data,” katanya.
Menurut Rachmat, persoalan Ketapang harus menjadi agenda bersama dan tidak bisa dibebankan kepada satu institusi saja.
Diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, pengelola pelabuhan, instansi transportasi, pengelola jalan, pelaku usaha logistik serta pemangku kepentingan lainnya.
Ia mendorong konsep tersebut dibahas melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Banyuwangi.
“Ketapang adalah pintu gerbang Jawa-Bali dan bagian dari urat nadi ekonomi. Karena itu, penyelesaiannya juga harus lintas sektor. Tidak bisa hanya mengandalkan petugas di lapangan,” tegasnya.
Rachmat berharap Banyuwangi mampu keluar dari pola penanganan kemacetan yang bersifat tahunan dan mulai membangun sistem manajemen arus yang lebih modern, terintegrasi serta mampu mengantisipasi lonjakan kendaraan sebelum antrean terjadi.
“Persoalan kemacetan Ketapang bukan sesuatu yang mustahil diselesaikan. Kuncinya adalah kemauan mengubah pola, keberanian membangun sistem dan komitmen semua stakeholders untuk bekerja dengan satu data dan satu tujuan,” pungkasnya.
“Banyuwangi bersinar, tadyang bareng, jenggirat tangi. Lalu lintas lancar, ekonomi moncer.”
