Berita

Bandung, Jejak - Indonesia.id |  Pemerintah Indonesia memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani kejahatan terhadap sumber daya alam (SDA) dan kekayaan negara. Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Bandung, Jumat (8/8/2025).

Rapat ini melibatkan perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Bareskrim Polri. Fokus utama pembahasan adalah penanganan tambang ilegal, penyelundupan hasil tambang, perambahan hutan, pembakaran lahan, perdagangan hasil laut ilegal, serta keterlibatan warga negara asing (WNA) dalam kegiatan melanggar hukum di wilayah strategis.

Brigadir Jenderal Polisi Irwansyah, Asisten Deputi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kekayaan Negara Kemenko Polhukam, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan lingkungan.

“Kejahatan terhadap kekayaan negara bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi menyangkut kedaulatan. Kita tidak bisa lagi bekerja secara sektoral. Diperlukan langkah kolektif, sinergis, dan terstruktur agar kerugian negara dan kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut,” ujarnya.

Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penegakan Hukum SDA secara permanen. Selain itu, pendekatan penindakan akan diperkuat melalui pelibatan mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna menelusuri aliran dana dari kejahatan lingkungan.

Direktorat Jenderal Imigrasi menyoroti keterlibatan WNA dalam aktivitas ilegal di sektor SDA. Sebagai respons, dilakukan Operasi Jagratara, pengembangan sistem e-Monitoring Orang Asing, serta pembentukan Unit Respons Cepat Imigrasi di wilayah rawan tambang dan perbatasan.

Pemerintah menilai kejahatan terhadap SDA tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga merusak lingkungan hidup dan memperdalam ketimpangan sosial. Oleh karena itu, strategi yang diambil tidak hanya bersifat represif, melainkan juga preventif, melalui sosialisasi, edukasi, regulasi yang berpihak, serta pemberdayaan komunitas lokal. (red)

Jakarta, Jejak - Indonesia.id |  Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Belanda di bidang kemanusiaan dan ikatan sejarah, khususnya terkait peristiwa pertempuran di Selat Sunda pada tahun 1942.

Plt. Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Nur Rokhmah Hidayah, menegaskan bahwa kerja sama kemanusiaan dan sejarah perang menjadi bagian dari kerja sama strategis di bidang politik dan keamanan. Pemerintah Indonesia memandang penting kerja sama ini mengingat sensitivitas isu serta latar belakang sejarah panjang Indonesia-Belanda.

"Pemerintah Indonesia tentunya menyambut baik permintaan Pemerintah Belanda terkait kerja sama sejarah perang tahun 1942. Hubungan bilateral kedua negara menjadi dasar kuat dalam menyikapi isu ini secara konstruktif,” ujar Nur Rokhmah, Jumat (8/8/2025).

Nur Rokhmah mengatakan, Kemenko Polkam siap memimpin proses identifikasi dan penelusuran ini sebagai bagian dari kerja sama konkret antara kedua negara di bidang kemanusiaan, sejarah, dan budaya.

Hal senada juga disampaikan, Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri RI, Widya Sadnovic yang menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai bahwa kerja sama ini menjadi sarana untuk memperkuat kemitraan politik dan keamanan melalui pendekatan sejarah.

“Kami di Kemlu menyambut baik permintaan Pemerintah Belanda untuk melakukan identifikasi terhadap prajurit mereka yang tewas tahun 1942 dan disinyalir dimakamkan di wilayah Lampung Selatan. Ini menyangkut isu kemanusiaan, sejarah perang, dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas,” ungkap Widya.

Salah satu bentuk kerja sama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah dukungan teknis dalam proses identifikasi dua prajurit tersebut yang memerlukan pendekatan ilmiah. Dalam konteks ini, Dinas Pemulihan dan Identifikasi Angkatan Darat Kerajaan Belanda (BIDKL) menyampaikan keinginan untuk bermitra dengan institusi Indonesia yang relevan.

Menanggapi hal tersebut, Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri menyatakan kesiapannya untuk mendukung aspek ilmiah dari kerja sama ini, termasuk melalui identifikasi DNA apabila diperlukan dalam konteks historis atau arkeologis.

“Kami di Pusdokkes Polri siap memberikan dukungan teknis guna mendukung pengungkapan data berbasis ilmiah,” kata Kombes Pol. dr. Wahju Hidajati. (red)