Berita

Jakarta, Jejak - Indonesia.id | Perkumpulan Wartawan Fast Repson Nusantara tak mengenal kata lelah memberitakan kinerja Polri setanah air , PW Fast Respon ini di bentuk dan dikomandoi oleh Ketua Umum Fast Respon RM MH Agus Rugiarto SH (Agus Flores) guna membantu program Kapolri hingga Kapolsek jajaran se Nusantara
Ketua Umum Agus Flores tekankan kepada anggota Fast Respon loyal pemberitaan Polri

PW Fast Repson termasuk dalam lembaran berita negara ke 100 , selain itu juga bergandengan dengan LBH Phasivic yang isap menerima aduan dan diskusi terkait permasalahan yang ada .

Mulai dari Kapolri dan petinggi Mabes Polri mendukung akan Perkumpulan Wartawan Fast Repson ini pernah disampaikan melalui Direktur Ekonomi Ditintelkam Mabes Polri , bahwa PW Fast Respon merupakan Perkumpulan Wartawan yang selalu membantu Polri dengan pemberitaan positif dan counter Polri tidak diragukan lagi

Dan satu satunya Perkumpulan yang melaksanakan Diklat bersama Mabes Polri

Jadi Agus Flores tegaskan kepada anggota selalu solid dan loyal terhadap Polri , kita monitor setiap kegiatan Polri setanah air " tegas Agus. (red)

Jakarta, Jejak - Indonesia.id |  Sinergi dan kolaborasi dan satu komando merupakan kunci untuk menciptakan harmoni dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama di dalam suatu organisasi. Dengan memadukan keahlian, perspektif, dan komitmen setiap individu, organisasi dapat mengoptimalkan potensi sumber daya dan menghadirkan solusi inovatif untuk berbagai tantangan.

Ketua Umum Fast Respon Nusantara (FRN) Agus Flores , menegaskan pentingnya kerja sama tim dalam merespon transisi organisasi saat ini. Menurutnya, kerja sama dan sinergi serta satu komando merupakan suatu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam menjawab segala tantangan yang dihadapi.

“Kita harus bersama-sama bergerak beriringan dalam menjalankan dan melaksanakan visi dan misi setiap pemberitaan terkait Polri, karena keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada kekompakan dan kerja sama tim yang solid.

Hal ini tidak akan dapat tercapai jika setiap individu hanya fokus pada kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan tujuan bersama yang ingin dicapai,” ujar Agus Flores.

Agus Flores dalam Grub resmi FRN. Jum`at, 8 Agustus 2025 menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pemikiran dalam setiap proses penayangan pemberitaan khususnya terkait Polri, guna memastikan yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyrakat Indonesia.

“Keberhasilan dan kebesaran suatu organisasi tidak ditentukan semata-mata oleh kemampuan masing-masing individu, melainkan oleh kekuatan kerja sama tim yang solid dan saling mendukung. Ketika setiap anggota mampu bersinergi, berbagi tanggung jawab, dan mengarahkan energi mereka menuju tujuan bersama, organisasi akan memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang dan menghadapi berbagai tantangan,” ungkap Agus Flores. (redaksi)

Bekasi, Jejak - Indonesia.id | 7 Agustus 2025 – Pengacara perdata Agus Flores menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada wartawan dan perusahaan media yang mengalami tindakan penghalangan saat melakukan peliputan jurnalistik. Langkah hukum ini akan dilakukan melalui gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi hingga Rp500.000.000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 18.

Dalam pernyataannya, Agus Flores menegaskan bahwa akreditasi bukanlah bentuk legalitas hukum, melainkan hanya bertujuan untuk peningkatan kualitas wartawan dan media. Menurutnya, legalitas media yang sah ditentukan oleh:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Selain itu, ia menambahkan bahwa keabsahan seorang wartawan ditentukan oleh mekanisme internal perusahaan pers, bukan oleh pihak eksternal manapun.

“Mulai hari ini, saya membuka layanan hukum untuk wartawan dan media yang dihalangi saat meliput. Dengan kuasa hukum dari perusahaan media, saya siap mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai wilayah hukum yang berlaku. Insya Allah, kita akan menang,” ujar Agus Flores.

Agus Flores mengajak perusahaan media atau wartawan yang merasa dirugikan untuk segera membuat surat kuasa khusus dan melakukan pelaporan, baik secara langsung ke kantornya di Bekasi maupun melalui telepon. (red)

Lamongan , Jejak - Indonesia.id | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di bawah kepemimpinannya Dr Ir Muhammad Taufiq S.H ,M,Sc

SK tersebut diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2025 dengan nomor AHU-0005248.AH.01.07.Tahun 2025, dan secara resmi mencabut serta membatalkan legalitas kepengurusan sebelumnya berdasarkan SK AHU-0001626.AH.01.07. Tahun 2022.

Ketua PSHT Cabang Lamongan, M. Supriyono, didampingi anggota Dewan Pembina, Wahab, menyatakan bahwa keputusan itu sudah final serta merupakan hasil verifikasi administratif dan klarifikasi hukum yang menyeluruh oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI.

"Dengan SK ini, pemerintah secara sah mengakui hanya ada satu kepengurusan PSHT yang legal, yakni di bawah pimpinan Mas Taufiq. Maka semua klaim kepengurusan lain tidak lagi memiliki dasar hukum," ujar Supriyono, saat penyerahan surat keberadaan organisasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Lamongan, Jum’at (8/8/2025).

Menurutnya, pengesahan ini menjadi penegasan penting demi menjaga marwah organisasi dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga PSHT. Hal itu sekaligus dianggap sebagai penutup dari berbagai tafsir ganda mengenai keabsahan organisasi.

“Kami siap melakukan somasi, dan bila perlu menempuh proses hukum pidana atau perdata, apabila ada pihak yang masih menggunakan nama, lambang/Logo, maupun atribut PSHT dan melakukan kegiatan mengatasnamakan PSHT tanpa keabsahan hukum," tegas M Supryiono.

Di tempat yang sama, anggota dewan Pembina PSHT Lamongan, Wahab, turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menyelesaikan polemik tersebut secara objektif, transparan dan akurat. Ia juga mengajak seluruh anggota PSHT untuk kembali bersatu guyup rukun karena hakikatnya semboyan kita Memayu Hayuning Bawono.

“Sejak SK ini berlaku, tidak boleh ada lagi pihak manapun yang mengklaim, menggunakan nama, lambang/Logo, maupun atribut PSHT tanpa dasar hukum yang sah. PSHT hanya satu, tidak ada dualisme lagi,” tegas Wahab.

Keabsahan tersebut disampaikan kesejumlah lembaga pemerintah di Kabupaten Lamongan, yang sekaligus meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan, Bakesbangpol Kab. Lamongan, IPSI Kab. Lamongan, Kapolres Lamongan, dan Kodim 0812/Lamongan, agar tidak lagi mengakomodasi pihak-pihak yang mengatasnamakan PSHT yang berada di luar struktur kepengurusan yang sah.

"Bagi saudara-saudara PSHT dari kubu lain yang ingin kembali, pintu kami terbuka lebar. Mari kita bersatu membangun PSHT dan Lamongan yang lebih baik, Megilan!” tuturnya. (red)