Sorry, we're closed Opens Senin at 9:00 am
Beranda » Berita » Halaman 274

Berita

IMG-20250807-WA0113

Presiden Prabowo: Ada Pelaku Ekonomi Hisap Kekayaan Rakyat Seperti Hisap Darah, Pemerintah Siap Bertindak Tegas

Jakarta, Jejak - Indonesia.id |  6 Agustus 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8), melontarkan pernyataan tegas mengenai situasi ekonomi nasional. Ia menyoroti keberadaan aktor-aktor ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.

“Ada pelaku-pelaku ekonomi yang hanya ingin ambil kekayaan kita tanpa kontribusi berarti. Mereka menghisap kekayaan kita seperti menghisap darah,” ujar Prabowo dalam pidatonya, sebagaimana dikutip dari NTV News.

Menurut Presiden, praktik semacam ini bukan hanya merugikan negara, tapi juga secara sistematis memiskinkan rakyat. Ia menuding bahwa terdapat pihak-pihak yang dengan sadar mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari sumber daya nasional, sambil menelantarkan kepentingan masyarakat kecil.

Pemerintah, kata Prabowo, tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan bahwa negara akan mengambil langkah tegas dan terukur untuk melindungi rakyat dari praktik-praktik ekonomi predatoris.

“Pemerintah membuka pintu bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Tapi syaratnya satu: kepentingan rakyat harus diutamakan,” tegasnya.

Selain mengecam praktik ekonomi eksploitatif, Prabowo juga menyampaikan pentingnya strategi pembangunan yang berbasis pada kondisi nyata dan memperkuat sektor ketahanan pangan. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor, baik swasta maupun publik, harus mengedepankan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Pernyataan Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengkaji ulang peran pelaku ekonomi besar yang tidak berpihak pada kepentingan nasional. Banyak pihak menafsirkan ini sebagai bentuk peringatan terhadap elite bisnis yang selama ini leluasa memanfaatkan celah kebijakan tanpa memberi kontribusi berarti kepada rakyat. (red)

IMG-20250806-WA0655

Sosialisasi P4GN Warnai Aula MAN 2: Banyuwangi Tegaskan Perang Terhadap Narkoba

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id |  Gerakan Banyuwangi Bersinar (Bersih dari Narkoba) menggema lantang di Aula MAN 2 Banyuwangi, Rabu pagi (6/8/2025). Dalam suasana semangat dan penuh antusias, lebih dari 1.300 siswa-siswi, guru, mahasiswa, dan aktivis anti narkoba berkumpul dalam kegiatan sosialisasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Acara yang digelar berkat sinergi Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) dan Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera (LPSS) ini turut menghadirkan narasumber dari BNNK Banyuwangi, yang baru terbentuk setahun lalu namun langsung tancap gas mengedukasi masyarakat.

Kepala MAN 2 Banyuwangi, Drs. H. Saeroji, M.Pd.I, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian para pegiat anti narkoba.

“Kami bangga bisa menjadi tuan rumah kegiatan yang luar biasa ini. Anak-anak kami butuh bimbingan nyata, bukan hanya teori. Dan hari ini, mereka belajar langsung dari para praktisi yang ada di lapangan,” ujar Saeroji dengan semangat.

Ketua LPSS sekaligus Ketua RKBK, Hakim Said, SH, membuka sesi dengan paparan hukum yang lugas dan membakar semangat. Ia mengulas beberapa pasal penting dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mulai dari pasal 54 hingga 127 yang mengatur tentang korbsn penyalahguna dengan kewajibannya menjalani rehabilitasi medis dan sosial hingga pasal 127 berikut ancaman pidananya.

“Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu wajib direhabilitasi, bukan dikriminalisasi. Tapi pengedar? Hukumannya berat! Termasuk pidana mati jika terbukti jaringan internasional. Ini serius, jangan coba-coba main narkoba, karena hanya dua pilihannya, kalau tidak mati ya dihukum penjara!” tegas Hakim.

Sesi dilanjutkan oleh Hermin Dwi Susanti, SE, Sekretaris LPSS sekaligus Kepala Bidang Penyuluhan. Ia membahas jenis-jenis narkoba modern yang kini banyak beredar di kalangan pelajar.

“Sekarang bukan cuma ganja dan sabu. Tapi juga tembakau gorila, pil PCC, hingga vape liquid yang dicampur zat adiktif. Ini bahaya laten yang menyusup lewat gaya hidup,” jelas Hermin di hadapan para siswa yang serius menyimak.

Ia juga menjelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari narkoba, seperti kerusakan otak, gangguan mental, penurunan IQ, hingga kematian mendadak.

Melengkapi sesi edukatif, Amelia Firdaus dari tim Fungsi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Banyuwangi memandu para siswa mencerna materi yang disampaikan dengan gaya ringan dan interaktif.

“BNNK Banyuwangi ini baru berdiri tahun lalu, tapi kami hadir untuk kalian semua. Jangan sungkan lapor kalau ada teman atau saudara yang terpapar. Kami punya layanan rehabilitasi gratis dan rahasia,” terang Amelia sambil memperkenalkan hotline BNNK.

Ia didampingi oleh Aipda Yusuf Wicaksono, S.Sos, dari tim fungsi pemberantasan dan pengolahan data intelijen. Aipda Yusuf menambahkan bahwa deteksi dini dan partisipasi warga sekolah sangat penting dalam menekan peredaran narkoba di wilayah Banyuwangi.

Sebelumnya, acara sosialisasi P4GN diawali dengan yel-yel anti narkoba yang dipimpin oleh Ketua LPSS Hakim Said bersama kepala madrasah, seluruh siswa-siswi dan dewan guru, serta audiens yang hadir di Aula MAN 2 Banyuwangi. (red)

Polish_20250806_212450684

Bupati Pati Tantang 50 Ribu Pendemo: “Saya Tidak Akan Gentar”

Pati, Jawa Tengah — Jejakindonesia.news |  Ketegangan antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Pati memuncak usai pernyataan keras Bupati Sudewo yang menantang warga melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam video yang viral di media sosial sejak Senin (5/8), Sudewo menyatakan tidak akan mundur meskipun puluhan ribu warga turun ke jalan.

“Silakan lakukan penolakan ... Jangan 5 ribu, suruh 50 ribu pendemo pun saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dalam cuplikan video yang dikutip dari Liputan6com.

Pernyataan tersebut menuai gelombang kritik dan semakin menyulut kemarahan warga yang sejak awal menolak kenaikan PBB hingga 250 persen.

Pemerintah Kabupaten Pati resmi menaikkan tarif PBB-P2 sebesar rata-rata 250 persen mulai 2025. Langkah ini disebut sebagai upaya mengejar ketertinggalan pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini stagnan. Menurut Pemkab, sejak 14 tahun terakhir, tarif PBB di Pati tidak mengalami penyesuaian signifikan.

“PAD kita dari PBB hanya sekitar Rp29 miliar, jauh dibandingkan daerah tetangga seperti Jepara yang mencapai Rp75 miliar,” ungkap Sudewo dalam keterangan tertulis yang dilansir Suaracom.

Dana dari PBB akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, revitalisasi RSUD RAA Soewondo, serta program pertanian dan perikanan.

Keputusan sepihak itu memicu gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Ikatan Alumni PMII (IKA PMII) Pati membuka posko pengaduan daring dan menerima ratusan keluhan sejak Mei 2025.

“Banyak masyarakat kaget karena tagihan PBB mereka melonjak drastis, bahkan sampai lima kali lipat,” kata Ketua IKA PMII Pati, Ahmad Zaeni, dikutip dari Bisniscom.

Organisasi warga “Gerakan Pati Bersatu” telah mengajukan izin demonstrasi besar-besaran pada 13–14 Agustus 2025, dengan target jumlah peserta mencapai 50 ribu orang.

Meski Pemkab Pati berdalih bahwa penyesuaian tarif PBB telah melalui mekanisme musyawarah dengan camat dan perangkat desa, masyarakat menilai kebijakan dilakukan secara tergesa dan minim sosialisasi.

Ketua DPRD Pati belum memberikan pernyataan resmi, namun sejumlah anggota legislatif mulai mendorong agar dilakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap besaran tarif dan mekanisme penetapan.

Kenaikan tarif pajak sebesar 250 persen yang dilakukan tanpa sosialisasi memadai telah menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Pernyataan Bupati Sudewo yang menantang pendemo hanya memperkeruh suasana dan memicu gelombang penolakan yang makin meluas. Arah kebijakan fiskal daerah kini berada di ujung tanduk antara kebutuhan pembangunan dan sensitivitas sosial masyarakatnya.

( Redaksi Jejakindonesia.news )

IMG-20250806-WA0139

Semarakkan HUT Kemerdekaan RI, Kalapas Banyuwangi Buka Pekan Olahraga Bagi Pegawai dan Warga Binaan

Banyuwangi, Jejak - Indonesia.id |  Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Banyuwangi membuka Pekan Olahraga bagi pegawai dan warga binaan.

Apel pembukaan di laksanakan di Lapangan Tenis Blok Timur Lapas Banyuwangi, Rabu (6/8). Pembukaan Pekan Olahraga ini ditandai dengan pelepasan balon sebagai simbol dimulainya berbagai kegiatan perlombaan yang akan berlangsung selama sepekan ke depan.

Kalapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa, menyebut Pekan Olahraga akan dihias dengan berbagai perlombaan yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk pegawai dan warga binaan dengan total 12 cabang lomba yang dipertandingkan.

Adapun cabang perlombaan yang digelar antara lain lomba karaoke, bola pakai terong, terompah, sepak bola pakai corong, makan kerupuk, kebersihan kamar hunian, balap karung, tarik tambang, catur, tenis meja, memindah sarung, dan memakai topi.

“Berbagai lomba tradisional ini dikemas secara menarik dan unik, menciptakan suasana gembira dan penuh semangat,” ujar Wayan.

Menurutnya, Pekan Olahraga ini tidak hanya bertujuan untuk memeriahkan HUT ke-80 RI, namun juga untuk mempererat tali persaudaraan, meningkatkan kebugaran fisik dan mental, serta sebagai bentuk pembinaan kepribadian bagi warga binaan.

"Kegiatan ini membuktikan bahwa di balik jeruji besi, masih ada semangat, potensi, dan harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik," jelasnya.

Ia juga berharap seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan sportivitas, penuh kegembiraan, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan.

"Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan semangat persatuan dan kompetisi yang sehat," pungkasnya. (red)

IMG-20250806-WA0219

Rekonstruksi Produksi Beras PT Padi Indonesia Maju, Satgas Pangan Polri Temukan Pelanggaran Standar Mutu

Serang, Jejak - Indonesia.id | Satgas Pangan Polri menggelar rekonstruksi lapangan terkait produksi beras yang diduga tidak sesuai standar mutu di PT Padi Indonesia Maju, Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Serang, Banten. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar kualitas pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Dirtipideksus Bareskrim Polri BJP Helfi Assegaf, sekaligus Kasatgas Pangan Polri, menjelaskan bahwa proses produksi di PT Padi Indonesia Maju melibatkan mesin otomatis dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 300 ton beras per hari. Mesin-mesin tersebut meliputi pengering gabah, pemecah kulit gabah, pemulus beras, pemisah warna, pemisah beras utuh dan pecah, serta mesin pengemas dengan timbangan otomatis.

“Proses produksi memakan waktu sekitar 20 jam dari bahan baku hingga pengemasan, dengan pengawasan ketat melalui ruang kendali dan laboratorium yang terintegrasi. Setiap dua jam seharusnya dilakukan uji sampling oleh Quality Control (QC) untuk memastikan kualitas produk,” ujar Helfi.

Namun, pengawasan tersebut belum berjalan optimal. Satgas menemukan bahwa uji sampling QC hanya dilakukan satu hingga dua kali, jauh dari frekuensi ideal yang diatur dalam SOP. Akibatnya, produk akhir masih mengandung sisa menir, walaupun jumlahnya kecil, yang seharusnya dapat diminimalisir.

“Meski produksi menggunakan sistem otomatis, hasil 100 persen sempurna sulit dijamin. Temuan sisa menir ini menjadi catatan penting dan PR bagi manajemen untuk segera melakukan perbaikan agar produk akhir benar-benar bersih dan sesuai dengan label beras premium yang dipromosikan,” tegas Helfi.

Selain itu, Satgas juga menyoroti soal berat kemasan beras yang secara sengaja ditambah 200 gram per karung 25 kg untuk menghindari penolakan oleh sistem otomatis di mesin pengemas. Hal ini menandakan perlunya pengawasan lebih ketat agar konsumen mendapatkan produk dengan bobot yang tepat.

Lebih jauh, Helfi menyatakan bahwa dari 22 orang petugas QC, hanya satu yang telah tersertifikasi. Kondisi ini menjadi tanggung jawab manajemen untuk segera melakukan pelatihan dan sertifikasi demi menjaga mutu produksi.

“Tiga orang terkait kasus ini saat ini tidak berada di lokasi dan tengah menjalani proses hukum. Namun operasional dan distribusi perusahaan tetap berjalan normal,” pungkas Helfi.

Rekonstruksi lapangan ini juga menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan terhadap seluruh produsen beras di Indonesia guna menjaga kualitas dan keamanan pangan nasional. (red)

error: Content is protected !!